#Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf

[bogorexpose]

Terkait Bima Arya Pecat Kepsek, Komisi X DPR Singgung Soal Cari Popularitas

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf angkat bicara soal perlawanan hukum yang dilakukan Mantan Kepala SDN Cibeureum 1 Kota Bogor, Nopi Yeni yang dipecat Wali Kota Bogor Bima Arya karena kasus dugaan pungli. “Pertama, dari sisi hukum adalah hak setiap warga negara melakukan perlindungan hukum ataupun juga, kita sebut saja perlawanan secara hukum, itu hak setiap warga negara,” kata…

[turisiancom]

TURISIAN.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong agar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekraf) menjadi garda terdepan. Khususnya dalam membangkitkan sektor ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia. Demikian disampaikan Sandiaga dalam acara diskusi "Outlook Ekonomi 2023". Persembahan Gekraf Warung Saco Betawi Peranakan, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2023). "Gekraf kita harapkan akan terus menjadikan ekonomi kreatif sebagai lokomotif," ujarnya dalam siaran pers Kemenparekraf. Sandiaga juga menyampaikan, sepanjang 2022 ada sejumlah pencapaian dari target-target yang ditetapkan. Dalam upaya membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di antaranya jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sepanjang 2022 mencapai angka 5,2 juta kunjungan dari target 3,6 juta. Lalu 700 juta pergerakan wisatawan nusantara dari target 600 juta pergerakan. Tambah lagi devisa wisata nusantara yang mencapai angka 5,2 miliar dolar AS yang melebihi target 1,7 miliar dolar AS. Serta nilai tambah sektor parekraf Indonesia yang menembus angka Rp1.276 triliun. Selain itu, nilai ekspor parekraf Tanah Air mencapai angka 24,5 miliar dolar AS. Sementara terkait penciptaan lapangan kerja, Sandiaga menyebutkan ada sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru di sektor parekraf. Baca juga: Menparekraf Dorong Pelaku Usaha Thrifting Jual Pakaian Bekas Buatan dalam Negeri "Ini semua capaian yang sangat membahagiakan dan patut kita syukuri. Karena pandemi (COVID-19) ini menghantam sektor parekraf dengan sangat dahsyat," ungkapnya. Target Capaian Sektor Parekraf 2023 Lebih lanjut Sandiaga menjelaskan, target capaian sektor parekraf 2023 di mana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara targetnya mencapai angka 7,4 juta kunjungan. Dan pergerakan wisatawan nusantara targetnya mencapai 1,4 miliar pergerakan. Sehingga ia pun mengajak Gekraf untuk ikut serta berkolaborasi, berinovasi, dan beradaptasi dengan Kemenparekraf dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mencapai target ini. "Jadi kita harapkan dengan Gekraf ini kita bisa berkolaborasi (mencapai target). Terutama di sektor ekonomi kreatif di sektor unggulan kita, seperti kuliner, kriya, dan fesyen," lanjut Sandiaga. Di samping itu, Sandiaga mengungkapkan pada 2023 akan ada perubahan fundamental di sisi akses pembiayaan. Di mana dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Maka pelaku ekraf bisa mengajukan karyanya yang telah terdaftar hak kekayaan intelektualnya sebagai jaminan pinjaman ke instansi keuangan. Baca juga: Berkolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, Kemenparekraf Luncurkan e-Library "Jadi PP 24 ini memungkinkan kita untuk menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai objek pembiayaan. Jadi saya optimistis Gekraf bisa menjadi motor untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada," ucap Sandiaga. Dalam diskusi tersebut, turut mendampingi Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Agustini Rahayu. Hadir pula Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf dan Ketua Gekraf, Kawendra Lukistian.*     Sumber & Foto: Siaran Pers Kemenparekraf

[riaunews]

Dede Yusuf Dapat Informasi Liga 1 Dilaksanakan Malam Karena Rating TV

Dede Yusuf Dapat Informasi Liga 1 Dilaksanakan Malam Karena Rating TV

Para suporter Arema turun ke lapangan tak puas tim kesayangan mereka kalah kala menjamu Persebaya, Sabtu (1/10/2022). Insiden ini berakhir kericuhan yang mengakibatkan 125 orang tewas. (Foto: Tribunnews) Jakarta (Riaunews.com)- Waktu penyelenggaraan sepak bola yang dilakukan malam hari disorot buntut tragedi Kanjuruhan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan dirinya sempat mendapatkan…

[jakbuzz-blog]

Mencetak Atlet Bulu Tangkis Tak Seperti Pabrik Mencetak Produk

Mencetak Atlet Bulu Tangkis Tak Seperti Pabrik Mencetak Produk

Jak Buzz – Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menegaskan pentingnya pembinaan atlet usia dini. Menurutnya, dengan pembinaan yang tepat, akan lahir atlet-atlet berprestasi yang kelak mengharumkan nama bangsa di kancah dunia.

Hal itu disampaikan Dede Yusuf saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pelaku olahraga di Indonesia lewat webinar.

Dalam RDPU ini hadir PB Djarum, Liga Kompas Gramedia…

[jurnalsultra]

DPR Sarankan Pemerintah Bangun Fasilitas Olahraga

DPR Sarankan Pemerintah Bangun Fasilitas Olahraga

Jakarta, JurnalSultra.com – Seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN), fasilitas olahraga bagi rakyat perlu dibangun. Membangun fasilitas olahraga bukan hanya membangun stadion besar yang megah. Rakyat kecil pun perlu diberi fasilitas olahraga. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyampaikan hal ini dalam rilisnya, Selasa (14/9/2021). Saat ini RUU SKN…

[ingatnews]

Sambut Baik Gebrakan Mendikbud, DPR : UN Bikin Siswa Stres!  KBRN, Jakarta : Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan, gebrakan Mendikbud, Nadiem Makarim yang akan menghapus sistem ujian nasional (UN) pada 2021 mendatang sudah sesuai dengan kesepakatan bersama pihaknya.

[harianpublik-blog]

Jika Dibiarkan, Konflik Pascaputusan Ahok Kian Melebar

Jika Dibiarkan, Konflik Pascaputusan Ahok Kian Melebar

Pemerintah diminta turun tangan menyelesaikan konflik di tengah masyarakat pasca putusan hukum perkara penistaan agama dengan terpidana Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Tidak hanya terhadap aksi massa pendukung Ahok yang tidak puas terhadap putusan pengadilan, pemerintah dituntut segera meredam konflik antara pendukung Ahok dan masyarakat lainnya. 

“Semua komponen bangsa dan anak bangsa sebaiknya segera mengakhiri semua perbedaan dan sikap saling pro-kontra dan harus mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia,” tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono di Jakarta, Minggu (14/5/2017). 

Arief mendesak para pimpinan nasional, baik dari kalangan pemerintah, politik, maupun ormas dan pimpinan keagamaan untuk jangan membiarkan konflik yang saat ini terjadi. 

“Sudan saatnya semua pihak tidak lagi berkutat dalam perbedaan, melainkan keluar dari perbedaan dan bersatu untuk membangun kedaulatan negara dalam ekonomi, politik dan sosial untuk kesejahteraan bangsa Indonesia,” tuturnya. 

Arief juga mengimbau kepada pendukung Ahok untuk menyerahkan semuanya kepada proses hukum.  “Kalau ada ketidakpuasan, kita serahkan saja pada proses hukum yang berlaku seperti dalam kasus Ahok misalnya atau kasus lainnya yang bersentuhan dengan politik dan sosial. Masih menggunung dan masih luas bagi anak bangsa untuk punya tanggung jawab bersama dalam membangun negara,” katanya.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Dede Macan Yusuf Effendi mengungkapkan masyarakat di berbagai daerah yang bertanya mengenai situasi Ibu Kota pasca Pilgub DKI Jakarta. 

Pertanyaan masyarakat itu disampaikan kepada Dede saat melakukan kunjungan ke Lampung, Lombok, Cirebon, dan Bandung. “Ada kekhawatiran juga memanasnya politik di Ibu Kota akan berimbas ke daerah lain, hal ini amat tidak diharapkan karena masyarakat ingin hidup rukun dan tenteram,” kata Dede dalam siaran persnya, Minggu (14/5/2017).  

Dede berharap polarisasi yang tajam antarkomunitas masyarakat di Ibu Kota hendaknya tidak diduplikasi ke wilayah-wilayah lain yang juga memiliki kemajemukan sama dalam hal suku atau agama. 

“Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah, karena pada kondisi terburuk bisa menimbulkan gesekan sosial,” ucapnya. 

Ketua Komisi X DPR ini berharap pemerintah segera mengambil langkah pro-aktif  meredakan ketegangan dengan mengedepankan jalan dialog antara masyarakat yang pro-Ahok dan bukan. 

“Kita tidak ingin pula masyarakat dibentur-benturkan oleh pihak yang bisa memperkeruh keadaan. Kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi,” tuturnya. 

sindonews

Sumber : Source link

[ayojalanterus]

Dianggap Tak Pernah Demo, Mendikbud Nadiem Makarim Harus Diberi Pemahaman Soal Alam Pikir Mahasiswa Indonesia

 KONTENISLAM.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim harus diberikan pemahaman terhadap alam pikir dan alam perasaan mahasiswa di Indonesia. Ini merupakan harapan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, saat menjadi moderator di acara diskusi Proklamasi Democracy Forum (PDF) ke-15 bertajuk "Menimbang Ruang Kebebasan Berpendapat Kalangan Akademik Saat Ini" yang digelar Balitbang DPP Partai Demokrat, Minggu malam (4/7). Sebelumnya, Syahrial meminta tanggapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, sebagai narasumber diskusi terkait banyaknya mahasiswa yang diserang oleh buzzer di media sosial setelah menyampaikan kritik atas kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo. "Kalau berbicara masalah buzzer, memang ini bukan domainnya Komisi X, domainnya Komisi X di bidang pendidikan. Yang bisa kita lakukan adalah kepada Kementerian Pendidikan ya kepada pemerintah. Dan Komisi Pendidikan kita bisa menegur ke Rektor, bisa menegur ke pihak lainnya, agar proses belajar mengajar di dalam kampus berjalan dengan baik," ujar Dede menjawab pertanyaan Syahrial. Syahrial kemudian meminta Dede membawa persoalan tersebut saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya kepada Nadiem Makarim. "Kalau gitu, saya titip saja nanti Kang Dede itu mungkin Mendiknas kita sekarang ini kan belum pernah ikut demo, karena sekolahnya bukan di kita ya kan, dia sekolah di negara yang cenderung stabil sehingga kurang juga bisa mampu meresapi kira-kira alam berpikir dan alam perasaan dari para mahasiswa gitu ya. Jadi mungkin barang kali kalau ada RDP Kementerian Pendidikan, itu mestinya jadi concern juga, gitu kang Dedi," kata Syahrial. Dede pun memastikan harapan Syahrial yang juga merupakan harapan banyak kalangan tersebut untuk dapat menjadi perhatian anggota dewan. "Pasti-pasti, jadi masalah bullying masalah pemberangusan kritis di kampus itu menjadi concern kita, kita tidak ingin anak-anak kita akhirnya menjadi anak-anak pendiam dan nurut begitu saja, mereka harus kreatif," jawab Dede. Acara diskusi ini juga dihadiri oleh empat narasumber lain. Yakni Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti; Founder Lokataru, Haris Azhar; Pengamat Sosial, Rocky Gerung; dan Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Tomi Satryantomo(RMOL)

from Konten Islam https://ift.tt/3qTkb4L via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/07/dianggap-tak-pernah-demo-mendikbud.html

[ayojalanterus]

Buntut "King of Lip Service", Komisi X DPR Tegur Dirjen Pendidikan

 KONTENISLAM.COM - Pemanggilan pihak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) oleh pihak Rektorat terkait meme kritikan terhadap Presiden Joko Widodo masih berbuntut panjang. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat teguran dari DPR terkait sikap Rektorat terhadap meme BEM UI itu.   Dituturkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, dalam Pasal 4 Ayat 1 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan nilai kultural dan kemajemukan bangsa. "Jadi di dalam Pasal 4 Ayat 1 ini sudah jelas bahwa hak asasi manusia termasuk di dalamnya itu adalah kebebasan berpendapat, itu tidak boleh dilarang," ujar Dede dalam acara acara diskusi Proklamasi Democracy Forum (PDF) ke-15 bertajuk "Menimbang Ruang Kebebasan Berpendapat Kalangan Akademik Saat Ini" yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Minggu malam (4/7). "Pasal 24 Ayat 1 juga mengatakan dalam UU Sisdiknas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan," imbuhnya. Artinya, kata Dede, Universitas sebagai tempat kebebasan berpikir kritis sudah sewajarnya menjadi tempat untuk mengutarakan pendapat dan kemerdekaan mahasiswa dalam menyampaikan segala bentuk aspirasi dalam kampus. "(Itu) Bagian dari iklim demokrasi, sehingga diharapkan kebebasan berbicara di kampus bukan hanya slogan belaka, tetapi juga bisa menjadikan mahasiswa mampu mengeluarkan outputnya, kritiknya, baik kepada negara pemerintah. Sehingga kepentingan tujuan utamanya adalah agar pemerintah menjadi lebih baik lagi," jelas Dede. Dede mengaku Komisi X juga sering kali memanggil kampus-kampus dan menegur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Dalam konteks ini agar jangan 'dikit-dikit melakukan teguran kepada mahasiswa'. Ada aturan main, tetapi biarkan mahasiswa itu memiliki satu kritik, karena kritik di kampus jauh lebih baik ketimbang akhirnya menjadikan mahasiswa keluar dari kampus dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," terangnya. Sehingga, kampus harus menjadi tempat untuk bisa menyalurkan pendapat. Tak hanya itu, Dede turut menyinggung soal meme dan kritikan oleh BEM UI "Jokowi: King of Lip Service" yang berujung pemanggilan oleh pihak Rektorat UI. "Karena dalam kurun dua minggu terakhir ini kita tidak bisa melakukan rapat-rapat kerja karena sudah kondisinya seperti sekarang, maka kita sudah menegur langsung Ke Dirjen Pendidikan agar Kementerian Pendidikan segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini," papar Dede. Bahkan, pihaknya juga telah meminta kepada Majelis Wali Amanah UI untuk segera mencari titik temu terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kampus mereka. "Terutama kalau kita berbicara UI yang kemarin berarti ada di UI," pungkas Dede. Acara diskusi ini turut dihadiri oleh empat narasumber lainnya. Yaitu Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti; Founder Lokataru, Haris Azhar; Pengamat Sosial, Rocky Gerung; dan Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Tomi Satryantomo. (RMOL)

from Konten Islam https://ift.tt/2TEmlZI via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/07/buntut-king-of-lip-service-komisi-x-dpr.html

[ayojalanterus]

Pemerintah Diminta Beri Perhatian ke Guru Sukabumi yang Lumpuh Usai Vaksin

 KONTENISLAM.COM - Seorang guru honorer di Sukabumi, Susan lumpuh usai menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada Susan. "Sebagai seorang guru, sangatlah wajar jika pemerintah Kemendikbud, dinas pendidikan membantu proses penyembuhan guru kita. Karena yang meminta agar guru divaksin terlebih dahulu juga adalah pemerintah untuk persiapan tatap muka sekolah," ujar Dede Yusuf, Minggu (2/5/2021). "Terlepas dari masalah kesehatan yang belum dijelaskan secara rinci. Tapi Wajib rasanya Dikbud berikan atensi kepada Guru ini," sambungnya. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR lainnya, Fikri Faqih, meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara proses vaksinasi bagi guru. Hal itu dilakukan sampai proses investigasi selesai. "Gugus tugas bersama pihak terkait perlu menginvestigasi sebab-sebab terjadinya kelumpuhan, agar tidak terjadi lagi hal serupa menimpa kepada guru lain. Menghentikan sementara vaksinasi khususnya bagi guru sampai ada kejelasan dan jaminan keselamatan," kata Fikri. Fikri meminta kepada pemerintah transparan dalam melakukan investigasi. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak resah. "Pemerintah mesti transparan kepada publik akibat kejadian ini agar masyarakat tidak resah karena kejadian ini," ucapnya. Sebelumnya, Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta negara untuk hadir dalam kasus guru Susan yang mengalami kelumpuhan dan gangguan penglihatan usai vaksinasi COVID-19 tahap dua. Hal ini diungkap Dudung Nurullah Koswara, Ketua PB PGRI yang mengatakan sebagai guru honorer Susan sudah menjalankan program pemerintah dengan mengikuti vaksinasi tahap satu dan dua. "Bu Susan ini sudah mengikuti program pemerintah, vaksin kesatu dan kedua artinya dia aparatur pendidikan walaupun belum ASN dia melayani masyarakat dia sudah mengikuti program pemerintah dia tidak nyinyir dia vaksin satu ikut vaksin dua ikut setelah vaksin kedua dia sakit," ungkap Dudung kepada detikcom, Sabtu (1/5/2021). Kehadiran negara dijelaskan Dudung sangat diperlukan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Susan. "Maka negara harus hadir, memberikan jaminan perlindungan secara psikologis secara finansial dan secara masa depan bu Susan," jelasnya. Sebagai seorang guru, Dudung juga menilai peranan Susan amatlah penting sebagaimana guru-guru lainnya di Indonesia. Guru adalah salah satu pertahanan negara. "Guru adalah pertahanan negara melalui proses pencetakan SDM jadi guru ini strategis semua mulai dari guru, wartawan, masyarakat siapapun yang menggiring kepada dunia edukasi sesungguhnya sudah menularkan kekuatan pertahanan negara melalui sumberdaya manusia. Jadi untuk guru secara makro mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan lagi terutama guru-guru honorer kemudian secara kasuistis Bu susan di jamin terutama oleh pemerintah . Pemerintah mana? Terutama pemerintah terdekat, Pemkab Sukabumi yang lebih spesifik lagi dinas kesehatan kabupaten Sukabumi harus sangat melindungi," pungkas Dudung.(detik)

from Konten Islam https://ift.tt/33642Ot via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/05/pemerintah-diminta-beri-perhatian-ke.html

[inasportdotcom]

Dede Yusuf usulkan lanjutan Liga 1 digelar secara virtual

Dede Yusuf usulkan lanjutan Liga 1 digelar secara virtual

ANTARA – Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengusulkan laga lanjutan Liga 1 dan Liga 2 dapat digelar secara virtual. Usulan tersebut disampaikan politisi Partai Demokrat tersebut untuk menindaklanjuti  penundaan jadwal oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesaia (PSSI) karena tidak mengantongi izin keramaian dari Kepolisian. (Mardiansyah Al Afghani/Soni Namura/Nusantara Mulkan)

Sumb…

[harianpublik-blog]

Komisi IX DPR Ungkap Pekerja Cina di Indonesia Mencapai 20 Ribu, yang Ilegal Lebih Banyak 3 X Lipat

Komisi IX DPR Ungkap Pekerja Cina di Indonesia Mencapai 20 Ribu, yang Ilegal Lebih Banyak 3 X Lipat

Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, pekerja legal asal China diperkirakan mencapai 20 ribu. Namun yang ilegal alias tidak berizin ditaksir lebih banyak dari itu. “Yang ilegal itu bisa tiga kali lipat dari yang legal. Kalau yang legal 20 ribu, maka yang ilegal tinggal dikalikan tiga,” terangnya.

Harianpublik.com – 1 Mei menjadi hari yang sakral bagi kaum buruh. Tanggal itu merupakan Hari Buruh Internasional (May Day) yang selalu diperingati dengan aksi demo besar-besaran. Di hari itu, ribuan buruh akan berdemo, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah.

4 Tahun setelah 1 Mei dijadikan hari libur Nasional, perjuangan buruh dianggap belum berhasil. Praktik kerja outsourcing, pemberangusan serikat buruh, sistem kerja kontrak yang tak berkesudahan, sistem jaminan sosial yang belum merata, sistem pengupahan yang selalu tidak mencukupi karena tingginya kebutuhan hidup masih menjadi isu yang diangkat kaum buruh setiap May Day.

Namun selain kesejahteraan, keberadaan pekerja ilegal asal China juga menjadi sorotan kaum buruh. Hal ini lantaran di sejumlah daerah ditemukan adanya buruh ilegal asal China. Para pekerja ilegal itu bekerja dalam proyek-proyek yang digarap oleh perusahaan China.

Salah satu kasus yang membetot perhatian publik adalah pekerja ilegal asal China di Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Di Tempat tersebut pernah ditemukan ratusan pekerja asal China yang diduga ilegal. Beberapa kali lokasi tersebut disidak petugas.

Minggu lalu, petugas Imigrasi Singaraja kembali menemukan 7 pekerja ilegal. Mereka pun langsung dideportasi ke negara asalnya. “Dari pemeriksaan selama ini, ketujuh WNA itu, terbukti tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan sah dan hanya mengantongi visa kunjungan biasa (visa on arrival),” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Victor Manurung, Selasa (4/4) lalu.

Tak cuma di PLTU Celukan Bawang, Imigrasi Pekanbaru juga pernah memulangkan paksa belasan pekerja ilegal ke China. Di beberapa tempat juga sudah sering para pekerja Ilegal itu dipulangkan. Namun hingga kini masih saja ditemukan adanya pekerja asing tanpa izin. Lalu mengapa hal ini terjadi?

Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dede Yusuf menyebut ada berbagai alasan menjamurnya pekerja ilegal asal China di Tanah Air, salah satunya aturan bebas visa. “Bebas visa menjadi faktor merangsang banyaknya orang asing yang masuk, termasuk dari China. Pemerintah harus memperbanyak fungsi pengawasan dan penjagaan yang ketat,” ujar Politikus Partai Demokrat ini kepada merdeka.com dalam sambungan telepon, Jumat (28/4) lalu.

Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, pekerja legal asal China diperkirakan mencapai 20 ribu. Namun yang ilegal alias tidak berizin ditaksir lebih banyak dari itu. “Yang ilegal itu bisa tiga kali lipat dari yang legal. Kalau yang legal 20 ribu, maka yang ilegal tinggal dikalikan tiga,” terangnya.

Menurut Dede, masifnya pekerja China mencari makan di Tanah Air tak bisa dilepaskan dari masuknya perusahaan penanaman modal asing (PMA). Perusahaan asal China itu mendapat proyek-proyek dari Pemerintah Indonesia tetapi mereka juga membawa tenaga kerja dari negaranya.

“Jadi dalam ketika perusahaan dari China itu menang proyek mereka membawa tenaga kerja dari negaranya. Kenapa karena pengangguran di sana itu mencapai 5 persen. Jumlah penduduk mereka 1 miliar, 5 persennya itu 50 juta. Nah pengangguran sebanyak itu mau dikemanakan, akhirnya ketika ada proyek-proyek PMA, tenaga kerja mereka dibawa. itulah yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Lalu bagaimana soal gaji yang diterima para pekerja ilegal asal China? Menurut Dede, dari informasi yang dia terima, para pekerja itu mendapat upah tiga kali lipat dari pekerja lokal. Namun yang mereka terima di Indonesia hanya sepertiganya saja.

“Jadi gaji mereka yang dua per tiga itu dikirim ke negara atau keluarga mereka di sana. Sisanya yang satu pertiga diterima mereka yang bekerja di sini,” ujarnya.

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Syukur Sarto menyebut, organisasinya selama ini keras menentang masuknya pekerja ilegal. Dia pun meminta pemerintah serius mengawasi masuknya serbuan pekerja ilegal itu.

“Pengangguran di kita sendiri masih banyak mengapa harus dari negara luar. Seolah orang kita ini tidak dihargai. Kita dari dulu keras menolak itu,” ujar Syukur kepada merdeka.com kemarin.

Menurutnya, para pekerja ilegal asal China itu juga tidak memiliki kualitas di atas tenaga kerja Indonesia. Syukur bahkan menyebut mereka lebih buruk dalam hal kerja.

“Karena mereka dapat proyek di sini (Indonesia) harusnya yang dipekerjakan yang orang lokal. Toh kualitas kita juga masih menang dibanding pekerja asal China itu. Dan jumlah mereka itu jutaan, bukan hanya puluhan atau ratusan ribu,” ujarnya geram.

Namun soal serbuan tenaga ilegal asal China itu dibantah Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Hanif Dhakiri. Hanif justru mengatakan tenaga kerja Indonesia yang menyerbu China dan negara-negara lain. Hal itu bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja asal negara-negara tertentu dan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara tersebut. Hanif menyebut pekerja asal China jumlahnya fluktuatif sekitar 14.000-16.000 orang dalam satu tahun. Setiap tahun, tenaga kerja China di Indonesia jumlahnya hanya sekitar 20-22 persen.

“Di Indonesia pekerja asing cukup ketat aturannya. Ada syarat kompetensi dan alih teknologi. Intinya, hanya pekerja yang memiliki skill saja yang boleh masuk. Selama mereka legal dan tak melanggar aturan asing, tak masalah, ujar Hanif.

Jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia saat ini mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun 2011 hingga 2013, yaitu dari 77.303 hingga menjadi hanya 68.957 TKA. Sementara, tahun 2013-2015 jumlah TKA cenderung stabil di angka 69 ribu.

Perhitungan tersebut berdasarkan jumlah IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) yang dikeluarkan pemerintah, tepatnya Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA), Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Jumlah rata-rata TKA di Indonesia per tahun 70 ribu atau 0,027 persen rata-rata TKA terhadap penduduk Indonesia. Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan angkatan kerja Indonesia yang mencapai 158 juta orang pada tahun 2016, atau 0,05 persen rata-rata terhadap angkatan kerja Indonesia. Data 30 Juni 2016, jumlah total tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia sebesar 43.816 ribu orang asing. (merdeka) Sumber : Source link