#sejumlah perwira tinggi TNI/Polri

[kbanews]

Timnas AMIN Versi Lengkap Akan Diisi Banyak Purnawirawan Pati TNI/Polri

JAKARTA | KBA– Sejumlah purnawirawan perwira tinggi (Pati) TNI/Polri dari berbagai angkatan (tahun) bakal bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan – Gus Imin (Timnas AMIN). “Sejumlah purnawirawan pati [perwira tinggi TNI/Polri] semua angkatan akan bersama kita. Mereka akan duduk di tim pengarah, tim penasihat, dan dewan pakar,” kata Sudirman Said, Co-Captain Timnas AMIN, Kamis 16…

[realita-lampung]

Polri Buka Pendaftaran Anggota Polri dari SIPSS

BANDAR LAMPUNG - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membuka pendaftaran calon perwira Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2023 mulai Selasa 24 Januari 2023. Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad wiyagus melalui Kabid humas Kombes Pol zahwani Pandra Arsyad mengatakan, pendaftaran SIPSS Polri 2023 ini ditujukan untuk pelamar dengan lulusan perguruan tinggi mulai dari jenjang D4, S1, dan S2, ujar Pandra di ruang kerjanya Selasa (24/1/2023). "Berdasarkan pengumuman Nomor: Peng/5/I/DIK.2.1./2023 tentang penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana Tahun Anggaran 2023, akan ada 100 orang yang akan diterima menjadi siswa SIPSS Polri 2023," jelasnya. Dia melanjutkan, pembukaan pendaftaran di mulai dari tanggal 24 Januari hingga 29 Januari 2023 secara online. ”Para calon pendaftar yang berminat dapat melihat seluruh syarat dan ketentuan pendaftaran pada website polri yakni dilaman, www.penerimaan.polri.go.id atau bisa langsung mengunjungi laman media sosial seluruh satuan Kepolisian di seluruh Indonesia baik itu Instagram, Facebook dan Twitter, ” ujar pandra. Lowongan SIPSS Tahun 2023 ini terbuka untuk lulusan D4, S1 dan S2, di mana peserta yang lolos nantinya akan menjalani pendidikan selama 6 bulan di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. Pandra melanjutkan, Untuk bisa mendaftar Polri SIPSS 2023, terdapat sejumlah persyaratan baik itu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Adapun syarat umum pendaftaran SIPSS Polri 2023 adalah sebagai berikut : - Warga Negara Indonesia - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa - Setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 - Berumur paling rendah 18 tahun - Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang - Tidak sedang terlibat kasus pidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari polres setempat - Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditugaskan pada satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya. Adapun untuk persyaratan khususnya: - Pria/wanita bukan anggota atau mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI dan tidak terikat ikatan dinas - Berijazah D.IV, S1 dan S2 - Berasal dari perguruan tinggi negeri/swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal b atau akreditasi minimal baik dengan IPK minimal 2,75 - Bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud - Umur saat pembukaan SIPSS 2023 maksimal 40 tahun untuk Dokter Spesialis, Maksimal 30 tahun untuk S2 dan S2 profesi, Maksimal 28 tahun untuk S1 profesi, dan Maksimal 26 tahun untuk S1 dan D.IV - Tinggi badan minimal 158 (Pria), 155 (Wanita) - Belum pernah menikah dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan - Khusus untuk Dokter Spesialis diperbolehkan sudah menikah namun untuk wanita sanggup untuk tidak hamil atau mempunyai anak selama pendidikan pembentukan - Bersedia menjalani ikatan dinas selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi perwira polisi. ”Yang perlu di tegaskan penerimaan SIPSS TA 2023 ini dilaksanakan secara gratis, no KKN dan No Calo, dan menggunakan sistem BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis), " tutup Pandra. (dn/penmas) Read the full article

[malangtoday-blog]

Pak OSO Ulang Tahun, Banyak Jenderal Hadir

jpnn.com, JAKARTA – Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Oesman Sapta Odang yang akrab dipanggil OSO, merayakan hari ulang tahun ke- 69.

OSO merupakan senator kelahiran Sukadan, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, 18 Agustus 1950.

Perayaan ulang tahun OSO digelar bersamaan dengan akikahan, Maisuri Syailendra Danindro, cucu keduabelasnya. Maisuri merupakan anak dari Putri Selaras Oesman alias Uti Buncis dengan Danindro Arionindito. Putri adalah anak perempuan OSO satu-satunya.

Ultah itu begitu semarak. Ramai masyarakat dari Jakarta, dan sekitarnya, termasuk sejumlah pimpinan lembaga negara.

Terpantau hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Mahyudin, Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPD Nono Sampono.

Selain itu hadir pula sejumlah perwira tinggi Polri seperti Komjen M Iriawan, Irjen Boy Rafli Amar, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, dan lainnya.

BACA JUGA: Selalu Hadir, Pak JK pun Sampai Tidak Tahu Harus Bicara Apa Lagi

OSO kini menjabat ketua DPD, wakil ketua MPR, ketua umum Partai Hanura, dan sejumlah organisasi lainnya. OSO merupakan pengusaha di berbagai bidang.

Source : https://malangtoday.net/flash/nasional/pak-oso-ulang-tahun-banyak-jenderal-hadir/

MalangTODAY

[satumaluku]

Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, Satu Lagi Putra Asal Maluku Dipromosi Job Bintang Sebagai Danrem 161 NTT

Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, Satu Lagi Putra Asal Maluku Dipromosi Job Bintang Sebagai Danrem 161 NTT

DALAM dua bulan terakhir saja. Beberapa putra asal atau berdarah Ambon Maluku di jajaran TNI Polri mendapatkan promosi kenaikkan pangkat bintang satu atau dua maupun jabatan baru.

Yang terbaru adalah Kolonel Inf Samuel Petrus Hehakaya. Ia mendapatkan promosi jabatan bintang satu Brigjen yakni untuk menjabat Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 161/Wirasakti Kupang yang membawahi wilayah Nusa…

[sorotindonesia-blog]

Wakasad Bersama Pangdam III Siliwangi Lepas Gowes Kemerdekaan Tasikmalaya - Pangandaran

Wakasad Bersama Pangdam III Siliwangi Lepas Gowes Kemerdekaan Tasikmalaya – Pangandaran

Tasikmalaya,– Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono dampingi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tatang Sulaiman dan sejumlah Perwira Tinggi TNI AD dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-74 tahun di Tasikmalaya, Minggu (25/8/2019).

Wakasad bersama perwira tinggi TNI, para pejabat Utama Kodam III/Siliwangi dan Pejabat Utama Polri, PT. Pindad dan BUMN,…

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemprov Sumut untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumut 2018.

Penandatanganan itu dilakukan bersama antara Gubsu Tengku Erry Nuradi dengan Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw di kantor Gubernur Sumut di Medan, Senin (12/2/2018), disaksikan sejumlah perwira tinggi di jajaran Polda Sumut dan Plt Sekda Ibnu S Hutomo bersama sejumlah SKPD Pemprov Sumut.

Gubsu Tengku Erry Nuradi mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Sumut, Pemprov menghibahkan dana sebesar Rp1,2 triliun.

Rinciannya terdiri dari Rp855 miliar untuk dana pelaksanaan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rp273 miliar dana pengawasan untuk Badan Pengawas Pemilu. Khusus untuk dana pengamanan sebesar Rp130 miliar lebih untuk Polri (Polda Sumut) dan Rp19 miliar lebih dana pengamanan untuk TNI (Kodam I/BB).

“Dana ini cukup besar. Kita berharap anggaran yang besar ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan Pilkada aman dan berkeadilan,” sebut Tengku Erry.

Erry juga berharap, dana pengamanan Pilkada yang besar itu dapat mencegah dan mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan.

‘’Mari kita jaga kondusifitas Sumut yang merupakan miniaturnya Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan karena perbedaan, kita terpecah-belah. Pilihan boleh beda, kerukunan tetap kita jaga,’’ tandas Gubsu Erry.

Sementara Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebutkan Polda Sumatera Utara siap secara maksimal memberikan pengamanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018.

“Kita mengapresiasi dukungan dana yang diberikan Pemprov Sumut. Dukungan dana ini tentunya bisa semakin mensukseskan Pilkada dengan kemanan yang cukup matang. Bersama TNI, kami siap,’’ ucap Kapolda.

Pilkada serentak 2018 di Sumut akan dilaksanakan di tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 8 kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota yakni di kabupaten Langkat, Deli Serdang, Batu Bara, Tapanuli Utara, Dairi, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidempuan.(ts-02)

The post Gubernur dan Kapolda Teken NPHD Pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Sumut appeared first on tobasatu.com.

[kepritv-blog]

Deretan Pati TNI-Polri yang “Berjuang” di Pilkada 2018

Sejumlah perwira tinggi (pati) Polri dan TNI memutuskan ikut ambil bagian dalam Pilkada Serentak 2018. Bahkan mereka rela mengundurkan diri sebagai aparat lalu bergabung dengan partai politik…. Sumber

[kemocengrapi]

Profesor Siti Zuhro: Partai Tidak Usung Kadernya Sendiri, Untuk Apa Bangun Partai?

JAKARTA, dawainusa.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 akan segera digelar. Pesta demokrasi ini dinilai sangat seksi lantaran sejumlah perwira tinggi aktif dari lingkungan TNI dan Polri juga akan ikut dalam perhelatan politik tersebut. Menanggapi hal itu, peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zuhro mengatakan, keikutsertaan para jendral […]

Selengkapnya: Profesor Siti Zuhro: Partai Tidak Usung Kadernya Sendiri, Untuk Apa Bangun Partai?

#dawai

[korandigital-blog1]

Perwira Tinggi TNI-Polri Maju di Pilkada 2018, Kapolri Berikan Komentar Menohok Ini

Perwira Tinggi TNI-Polri Maju di Pilkada 2018, Kapolri Berikan Komentar Menohok Ini

SURATKABAR.ID – Jelang pendaftaran calon kepala daerah serentak 2018, sejumlah nama perwira tinggi baik di kalangan TNI maupun Polri muncul ke permukaan. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, jika ingin berpolitik, maka anggota tersebut harus mengundurkan diri.

Dil…

[harianpublik-blog]

Presiden Jokowi Kumpulkan Perwira TNI-Polri di Istana Negara, Ada Apa?

Presiden Jokowi Kumpulkan Perwira TNI-Polri di Istana Negara, Ada Apa?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah perwira TNI dan Polri di Istana Negara. Ada apa?

Informasi yang dihimpun, mereka yang dipanggil Kepala Negara merupakan figur yang akan menerima kenaikan pangkat mulai dari bintang satu hingga bintang dua.

Salah seorang perwira yang dipanggil Presiden Jokowi adalah Kepala Biro Misi Internasional Polri Kombes Pol Khrisna Murti. Ia merupakan salah satu perwira yang akan segera berpangkat Brigjen.

Khrisna mengatakan, Presiden Jokowi memberikan arahannya ‎agar prajurit di lingkungan TNI-Polri harus dapat menjaga tingkat kepercayaan publik yang tinggi saat ini.

“‎Presiden arahannya yang pasti beliau mengatakan soal tingkat kepercayaan publik yang meningkat terhadap pemerintah. Terus beliau bagaimana sekarang lembaga kepresidenan itu nomor 1 dan Polri memberi kontribusi dalam itu,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Kepada para Pati TNI-Polri, Presiden juga meminta untuk menjaga momentum ‎dari survei Gallup World Poll‎ yang menyatakan Indonesia merupakan negara peringkat pertama soal kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut Khrisna, Presiden Jokowi meminta prajurit untuk menjaga pelayanan publik agar dapat mempertahankan hasil survei lembaga internasional itu.

“Karena itu beliau minta itu dijaga. Kemudian survey-survei itu kan bukan survei lokal, survei internasional. Salah satunya pemerintah sekarang nomor satu di survei Gallup itu. Nah, jadi kewajiban kita untuk menjaga itu dari berbagai aspek, mulai dari pelayanan, Kamtibmas, penegakan hukum,” lanjut Khrisna.

“Beliau menyatakan soal tantangan Indonesia saat ini yang begitu kompleks, mulai dari tantangan keamanan karena kunci stabilitas pemerintah kan salah satunya keamanan. Terus keamanan harus dijaga,” pungkasnya.  [okz]

Sumber : Source link

[kpfyogyakarta]

Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Dukung Bubarkan HTI

Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Dukung Bubarkan HTI

PT Kontak Perkasa – Sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI-Polri mendukung sikap pemerintah menempuh jalur hukum untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam dukungannya, mereka membuat pernyataan sikap.

Pernyataan sikap ini ditandatangani Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pepabri, Letjen TNI (purn) Kiki Syahnakri selaku Ketum Persatuan…

[seputarbisnis]

HTI Sudah Siapkan RUU Dasar Negara Khilafah di Indonesia

Jakarta (SIB)- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo menyebut bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah sangat matang mempersiapkan negara Khilafah atau negara Islam di Indonesia. Hal itu, kata Soedarmo, bukan hanya tercermin dari gerakan HTI yang begitu masif di daerah-daerah, tapi karena bukti-bukti lain yang didapatkan pemerintah. "Ada, ada buktinya kalau perlu itu, ada copy-nya Rancangan Undang-Undang (Dasar Negara Khilafah)," kata Soedarmo di Jakarta, Jumat kemarin (12/5). Menurut Soedarmo, dengan fakta bahwa HTI telah memiliki RUU Dasar Negara Khilafah atau RUU Dasar Negara Islam, maka pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah pun mengupayakan proses pembubaran organisasi kemasyarakatan tersebut ke pengadilan dan melarang kegiatannya. "Ada RUU dari HTI ini juga perlu kita sikapi. Itu kan sudah over artinya perlu memang betul-betul mendapat perhatian," ujar dia. Tak hanya RUU dasar negara Khilafah, kata Soedarmo, strategi perekrutan pengikut dan perebutan kekuasaan akan negara pun sudah disiapkan HTI. "Ada juga strategi mulai dari tahap awal perekrutan (pengikut) sampai nanti perebutan kekuasaan (negara) ada juga," kata dia. "HTI memang tidak selalu bertentangan dengan Pancasila. Tapi gerakan bawah tanahnya sudah ada strategi, ada metode yang harus dilakukan. Persis seperti gerakan Gafatar," tutup Soedarmo. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melakukan upaya pembubaran dan melarang kegiatan yang dilakukan ormas HTI. Sebab, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Keputusan pembubaran HTI tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang dan diputuskan, Senin (8/5) lalu. Pemerintah pun memaparkan tiga alasan membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Dukung PEmBubarkan HTI Sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI-Polri mendukung sikap pemerintah menempuh jalur hukum untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam dukungannya mereka membuat pernyataan sikap. Pernyataan sikap ini ditandatangani Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pepabri, Letjen TNI (purn) Kiki Syahnakri selaku Ketum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Marsda TNI (purn) Suwitno Adi selaku sekjen Legiun Veteran Indonesia, Jenderal Pol (purn) Bambang Hendarso Danuri selaku Ketum PP Polri, Laksdya (purn) Putu Ardani mewakili ketum PPAL dan Marsekal Madya TNI (purn) I Gusti Made Oka yang mewakili ketua Umum PPAU. "Saya ingin jelaskan sedikit, jadi kehadiran kami di Menko Polhukam seperti yang disampaikan Pak Wiranto sudah terjadwal. Kita pimpinan PP angkatan dan Polri serta veteran ini, adalah organisasi yang bercirikan berwatak jiwa, dalam arti kita ini selalu peduli terhadap perkembangan situasi, kondisi, bangsa kita, kita tidak boleh apatis," kata Agum Gumelar dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (12/5). Agum mengatakan, pernyataan sikap ini diambil para purnawirawan atas dasar wawasan negara. Menurutnya tindakan serta pikiran yang mereka ambil semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. "Lalu kami juga bercirikan berwawasan negarawan, apa yang ada di pikiran kami, olah pikir kami, olah tindak kami nantinya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan individu. Interest yang tersisa mudah-mudahan pemikiran kami berguna bagi bangsa dan negara," ujarnya. Berikut pernyataan sikap Purnawirawan TNI-Polri soal pembubaran HTI: 1. Kami menilai akhir-akhir ini sikap intoleran di kalangan masyarakat Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat dan tak terkendali, sehingga menimbulkan potensi konflik horizontal/komunal yang sangat luas. Kondisinya sudah sampai pada titik yang sangat meresahkan sekaligus mengkhawatirkan. Dipicu oleh maraknya paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila, utamanya gerakan pendirian 'Khilafah Nusantara' seperti yang dilancarkan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kemudian direspons sangat keras oleh kelompok nasionalis, telah mengakibatkan meluasnya potensi konflik tersebut, sehingga mengancam keutuhan bangsa-negara. 2. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi serta mendukung sepenuhnya tindakan tegas pemerintah, yang telah membubarkan organisasi HTI melalui proses hukum sesuai dengan peraturan/Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Untuk itu pula kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. 3. Kami mengaharapkan agar tindakan tegas serupa dapat pula diterapkan pada organisasi lain, atau perorangan penyandang paham radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila, baik radikal kanan, kiri, maupun radikal lainnya. 4. Kami menyadari bahwa penghapusan radikalisme tidak akan selesai hanya dengan pembubaran organisasinya. Radikalisme menyangkut hati dan pikiran yang sangat mendasar dan mendalam dari para pengikutnya. Oleh karena itu, kami menyarankan agar tindakan pembubaran tersebut diikuti dengan langkah strategis berupa: tindakan deradikalisasi secara masif, terencana, dan sistematis, dengan menitikberatkan pada upaya 'Pembangunan Karakter' bagi seluruh anak-anak bangsa sejak usia dini, secara bertahap dan berkesinambungan. 5. Ke depan, dalam rangka menghadapi radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila, yang merong-rong toleransi dan semangat kebhinekaan serta mengancam keutuhan NKRI. Kami sangat mengharapkan agar soliditas serta sinergi di lingkungan TNI-Polri serta aparatur pemerintah terkait lainnya lebih ditingkatkan. Lebih Cepat Lebih Baik Jaksa Agung M Prasetyo bicara soal pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Saat ini Pemerintah sedang mengumpulkan bukti-bukti HTI mengancam kedaulatan RI untuk kemudian disetor ke Kejaksaan Agung (Kejagung). "Bukti sedang dikumpulkan. Sebenarnya sudah ada baik dari Polri, Kemendagri, Kemenkum HAM. Ini kan salurannya kalaupun harus ditempuh upaya langkah-langkah hukum mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk dibubarkan, itu prosedurnya melalui kejaksaan," kata Jaksa Agung Prasetyo di kantornya. Setelah menerima bukti-bukti, Kejagung akan mengajukan tuntutan pembubaran HTI ke pengadilan. Meski demikian, Pemerintah, kata Prasetyo, melihat kemungkinan lain untuk membubarkan HTI. "Mungkin masih ada opsi lain yang bisa ditempuh dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dan situasinya," ujar Prasetyo. Prasetyo mengatakan ideologi khilafah yang diusung HTI mengancam NKRI. Menurut mantan anggota Komisi III DPR ini, lebih cepat HTI dibubarkan, maka lebih baik. "Ya sesungguhnya lebih cepat lebih baik, karena kita melihatnya satu kejadian luar biasa yang harus ditangani dengan luar biasa juga. Yang pasti sudah timbul keresahan, ada desakan kiri kanan, permintaan. Pemerintah harus menyikapi adanya kelompok-kelompok yang tadi ada kecenderungan untuk menggantikan Pancasila," ulas mantan politikus Nasdem ini. (Kps.com/Detikcom/h) http://dlvr.it/P7w7Hg

[kepritv-blog]

Perwira TNI-Polri di Pilkada 2018

Sejumlah perwira tinggi Polri dan TNI mengikuti Pilkada 2018. Bahkan, mereka juga rela mengundurkan diri sebagai aparat lalu bergabung dengan partai politik. Official Website: http://beritasatu.tv… Sumber