#deviden

[enderluna]

[Flag ID: seven striped horizontal flags. colors from top to bottom are dark orange, muted orange, orange, tan, muted tan, brown, dark brown. in the center of the first flag has an image of a desert with tan sand, a green cactus to the right and a yellow sun to the left, the second is plain. /end ID]

Deviden

Deviden : a natiden identity that can only be fully understood with context from cultures / societies in desert village/of desert villagers.

pt: deviden

can be under Villaden

@radiomogai @io-archival @gamegenders

[suraudotco]

PGN Segera Bayarkan Dividen Rp 182/ Saham, Yield Tembus 10%!!

Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan kode saham PGAS akan membagikan dividen tunai sebesar USD 271,5 juta atau setara Rp182,08 per saham, berasal dari 80% laba bersih tahun buku 2024. Dengan harga penutupan saham pada 28 Mei 2025 dan kurs tengah BI Rp16.255/USD, dividend yield diperkirakan mencapai 10%, menjadikan PGAS salah satu emiten energi dengan imbal hasil tertinggi di…

[kebumen24-com]

BPR BKK Kebumen Setor Deviden Rp 2,2 Miliar ke Pemkab, Masuk Tiga Besar BPR Terbaik se-Jateng

KEBUMEN, Kebumen24.com – Kinerja impresif kembali ditunjukkan PT BPR BKK Kebumen. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perseroan ini menyetorkan deviden sebesar Rp 2,2 miliar ke Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai pemegang saham mayoritas. Total deviden tahun buku 2024 yang disetor mencapai Rp 4,1 miliar. Continue reading BPR BKK Kebumen Setor Deviden Rp 2,2 Miliar ke Pemkab,…

[bantennews]

Tak Kunjung Berikan Deviden ke Daerah, BPRS-CM Disorot DPRD Cilegon

CILEGON – PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) mendapat sorotan dari DPRD Cilegon lantaran tak kunjung dapat memberikan deviden ke Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon selama 2 tahun belakangan ini. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Abdul Ghoffar usai Rapat Paripurna Istimewa terkait penyampaian rekomendasi LKPJ Walikota Cilegon tahun 2023 di ruang rapat,…

[realitajayasaktigroup]

Bupati Saipul Harap Dividen Bank Sulutgo di Pohuwato Bertambah

Kabardaerah.or.id, Pohuwato – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara-Gorontalo (Bank SulutGo) yang bertempat di Kantor Pusat BSG yang baru di Komplek Marina Plaza, Kota Manado turut dihadiri Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Senin, (05/02/2024). Hadir pada RUPS, Gubernur Sulawesi Utara…

[bobbynus]

PT Indosat Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024 di Jakarta, Rabu (28/5). Indosat menegaskan komitmen membagikan dividen seraya membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa yang akan datang.

Mereka berfokus pada memberikan nilai bagi para pemegang saham dan mempercepat transformasi menjadi AI TechCo, memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas bisnis.

Pada RUPST ini, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2.702.617.958.197 setara dengan Rp83,3 per saham. Distribusi dividen yang konsisten ini menegaskan kinerja keuangan Indosat yang stabil sejak merger, sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan terhadap penciptaan nilai berkelanjutan.

[hargo-news]

Dahlan Iskan Tagih Utang ke Jawa Pos, Nilainya Capai Rp 54,5 Miliar

Hargo.co.id, JAKARTA – Mantan Direktur Utama Jawa Pos Dahlan Iskan menagih utang kepada perusahaan media yang dibesarkanya itu sebesar Rp 54,5 miliar. Dikutip dari mynews.id, uang sebanyak itu merupakan kekurangan pembagian deviden yang menjadi hak Dahlan Iskan sebagai salah seorang pemegang saham. Besaran deviden ini diketahui dari empat dokumen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Jawa…

[indobrita]

BUMN Lampaui Target: Deviden Negara Capai Rp85,5 Triliun BUMN mencatat kinerja positif dengan kenaikan dividen yang signifikan kepada negara pada tahun 2024. Angka tersebut meningkat dari Rp 81,2 triliun di tahun 2023 menjadi Rp 85,5 triliun di tahun 2024, https://indobrita.com/bisnis/bumn-lampaui-target-deviden-negara-capai-rp855-triliun/ BUMN Deviden Lampaui Negara Target Bisnis #INDObrita #INDObritacom #BeritaTerkini #BeritaUpdate #BeritaTerbaru #Viral

[galapos]

Deretan Emiten Tebar Dividen Interim, Simak Jadwal pada Desember 2024

#emiten #deviden #saham #bei

#GalaPosID #MediaPublikasiIndonesia

[m1totoslot]

DPRD Surabaya panggil OPD untuk dongkrak PAD

Yang pertama terkait PAD, kedua soal UMKM, kewirausahaan, perekonomian, juga terkait BUMD. Bahwa ke depan, semua BUMD harus bisa memberikan deviden kepada Pemkot Surabaya, karena ada beberapa yang masih belum,"

Surabaya (ANTARA) - Komisi B DPRD Surabaya yang baru terbentuk pada Kamis (17/10) langsung tancap gas dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra serta BUMD guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif di Surabaya, Jumat mengatakan langkah cepat ini dilakukan sebagai implementasi kinerja bahwa anggota DPRD yang tak ingin berpangku tangan dan segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh koleganya, terutama SKPD dan BUMD Pemkot Surabaya untuk mengambil peran aktif terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

"Yang pertama terkait PAD, kedua soal UMKM, kewirausahaan, perekonomian, juga terkait BUMD. Bahwa ke depan, semua BUMD harus bisa memberikan deviden kepada Pemkot Surabaya, karena ada beberapa yang masih belum," ucap Mohammad Faridz Afif.

Untuk mengawali langkahnya, kata Faridz-sapaan akrab Mohammad Faridz Afif, di hari pertama masuk kerja di komisinya sudah memanggil Diskominfo, Dinas Koperasi dan UMKM juga Bapenda.

"Yang harus ditingkatkan adalah kinerja Bapenda agar ada peningkatan PAD. Kami tadi juga memberikan usulan kepada Diskominfo agar kedepannya bisa menganggarkan CCTV untuk kampung-kampung agar lebih merata lagi," ujarnya.

Disinggung soal penertiban untuk para penunggak pajak, Faridz akan meminta kepada pihak-pihak terkait untuk lebih tajam dalam memberikan teguran dan peringatan.

"Jika sebelumnya hanya berupa tanda silang, kedepannya diberikan kalimat (kata-kata) sindiran yang lebih keras dan tajam, contohnya Toko Ini Ngemplang Pajak, agar menjadi perhatian lebih kepada yang bersangkutan. Demikian juga dengan titik-tik reklame," tuturnya.

𝐁𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐋𝐞𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐧𝐲𝐚 : Klik disini

[suraudotco]

RUPST PGN 2025 Setujui Bagikan Dividen Sebesar 80% Laba Bersih 2024

Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku Subholding Gas Pertamina melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 sebagai komitmen dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan Good Corporate Governance (GCG) di Auditorium Graha PGAS Kantor Pusat PGN, Jakarta, pada Rabu, (28/05/2025). RUPST ini mengesahkan  Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, Laporan…

[gooselacom]

Pemerintah Godok Aturan Perlindungan Ojol, Ini Masukan Konkret dari Ketua DPD RI

BANDUNG - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja masih menyusun peraturan yang akan memberikan perlindungan kepada para pengendara ojek online alias ojol. Pemerintah masih mencari rujukan undang-undang yang tepat untuk menjadi payung hukum bagi Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perlindungan ojol ini. Mengingat hubungan antara pengemudi ojol dengan perusahaan bersifat kemitraan. Bukan karyawan. Sehingga belum diatur di dalam Undang-Undang. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi masukan dengan menekankan pada paradigma kemitraan itu sendiri. Dimana kemitraan itu adalah hubungan saling menanamkan modal. Sehingga pengemudi ojol harus dianggap bagian dari beneficial ownership atau pemilik saham. “Pengemudi ojol ini kan pada prinsipnya menanamkan modal. Yang paling besar adalah kendaraan mereka. Dimana kendaraan itu menjadi bagian inti dari alat produksi perusahaan. Sehingga mereka itu juga bagian dari penanam saham,” tandasnya, Sabtu (15/6/2024). Sebagai bagian dari penanam saham, meskipun valuasinya kecil, maka sudah ada sebenarnya cantolan payung hukumnya. Maka, selain mendapat fee dari keringatnya saat menjalankan pekerjaan, valuasi dari modal dia juga harus diperhitungkan sebagai bagian dari deviden. “Orang di lantai bursa bisa membeli saham perusahaan ojol ini. Bahkan nilai per lembar sahamnya lebih murah dibanding harga kendaraan. Begitu publik membeli saham, kan disebut juga sebagai bagian dari pemilik. Mendapat pembagian keuntungan juga. Apalagi pengemudi ojol ini menanamkan modal dalam bentuk alat produksi,” sambungnya. Lanjutnya, skema itu baru salah satu yang harus dipenuhi. Skema lainnya, pemerintah bisa mempelajari apa yang sudah diterapkan di Spanyol, Belanda dan Negara Bagian California di Amerika Serikat. Di Spanyol, lanjut mantan Ketua KADIN Jatim itu, sejak 2021 sudah ada aturan yang mengakui pengemudi ojol sebagai karyawan. Dengan konsekuensi ada Upah Minimum, Cuti, dan tunjangan lainnya. Sedangkan di Belanda, tahun 2022 ada UU khusus sektoral yang memberi beberapa hak dan perlindungan minimum bagi pekerja platform, termasuk transparansi dalam algoritma dan hak untuk berunding bersama. Sementara di California, sudah sejak 2019 pemerintah negara bagian mengesahkan UU yang mengklasifikasikan pekerja transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi sebagai kontraktor independen dengan beberapa tunjangan. Termasuk gaji minimum berdasarkan waktu kerja. Intinya, sambung Senator asal Jawa Timur itu, prinsip kemitraan itu harus dipenuhi. Termasuk hak mitra untuk melakukan kontrol atas kinerja perusahaan. Karena di lapangan, faktanya saat ini pengemudi ojol tidak memiliki hal itu. Padahal perusahaan platform yang menentukan tarif. “Belum lagi perusahaan menggunakan mesin algoritma untuk mengontrol pendapatan mereka. Bahkan bisa menonaktifkan pengemudi karena tidak memenuhi metrik kinerja. Kalau tidak sejajar seperti ini, namanya bukan kemitraan,” pungkasnya. LaNyalla juga meminta kementerian mempelajari kajian-kajian yang dilakukan The Fair Foundation, salah satu organisasi yang concern meneliti dan mengkaji serta menawarkan usulan-usulan yang adil bagi pekerja platform di seluruh dunia.(*) BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA www.lanyallacenter.id

Bandung – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja masih menyusun peraturan yang akan memberikan perlindungan kepada para pengendara ojek online alias ojol. Pemerintah masih mencari rujukan undang-undang yang tepat untuk menjadi payung hukum bagi Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perlindungan ojol ini. Mengingat hubungan antara pengemudi ojol dengan perusahaan…

[kebumen24-com]

Tahun 2024, BPR BKK Kebumen Bagikan Deviden Rp3,8 Miliar

KEBUMEN, Kebumen24.com- PT. BPR BKK Kebumen terus mencatatkan kinerja baiknya dari tahun ke tahun. Pada semester pertama  2024, BUMD ini mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp 35.595.124.881, dengan laba bersih sebesar Rp 8.583.302.479. Continue reading Tahun 2024, BPR BKK Kebumen Bagikan Deviden Rp3,8 Miliar

[romijuniandra]

Musim Emiten Bagi-bagi Deviden Belum Berakhir, Cek 5 Perusahaan Ini Siapa Tahu Kamu Punya Saham di Sana

http://dlvr.it/T8CY5D

[devirefriyantiputri]

Musim Emiten Bagi-bagi Deviden Belum Berakhir, Cek 5 Perusahaan Ini Siapa Tahu Kamu Punya Saham di Sana

http://dlvr.it/T8CNQ9