#satudata

[baliportalnews]

Pj Bupati Lihadnyana Akan Jadikan Buleleng Command Center Percontohan Pola Kerja Kolaboratif

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana akan menjadikan Buleleng Command Center (BCC) sebagai gedung atau kantor dengan pola kerja kolaboratif. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau sekaligus menandatangani prasasti peresmian Gedung BCC yang juga sebagai kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanti), Jumat (26/1/2024). Lihadnyana menjelaskan dirinya menginginkan gedung BCC ini sebagai percontohan gedung atau kantor yang menerapkan pola kerja kolaboratif. Ia akan fokus untuk mewujudkan pola tersebut di Gedung BCC. Oleh karena itu, guna mewujudkan pola kerja kolaboratif, tata kerja ataupun tata ruangan harus diatur sedemikian rupa. “Dengan pola kerja kolaboratif, ada efisiensi dan efektivitas yang terjadi. Ini juga telah diatur dengan PermenpanRB terkait pola kerja kolaboratif,” jelasnya. BCC juga diharapkan menjadi pusat satu data Buleleng. BCC ini bukan hanya milik pegawai Diskominfosanti. Tetapi, BCC ini adalah milik publik. Jika sudah di BCC, publik juga bisa mengakses segala data yang diperlukan. BCC sebagai sentral atau pusat dari seluruh data tentang Buleleng. “Kalau mewujudkan Buleleng Satu Data, arsitektur dari fitur-fitur harus spesifik dan menjelaskan secara detail gambaran Buleleng,” harap Lihadnyana. Lihadnyana pun mengatakan transisi dari konvensional ke digital merupakan perubahan mendasar. Hasil dari transisi tersebut adalah ketepatan, kecepatan, akurasi dan bukti dukung. Ini perlu dijalankan dengan serius dan berkelanjutan. “Kita akan terus mengupayakan ini. Kita juga akan fokus untuk menerapkan digitalisasi,” kata dia. Sementara itu, menanggapi keinginan Pj Bupati Buleleng menjadikan BCC sebagai percontohan pola kerja kolaboratif, Kepala Diskominfosanti Buleleng Ketut Suwarmawan mengungkapkan BCC sebagai pusat data membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Khususnya dari instansi vertikal dan juga perangkat daerah di Kabupaten Buleleng untuk memberikan data atau memasukkan data ke aplikasi yang telah disediakan oleh Diskominfosanti. Dengan begitu, data-data yang disampaikan kepada publik khususnya yang dating ke BCC bisa lebih detail. “Ini yang dimaksud dengan pola kerja kolaboratif. Kolaborasi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan Satu Data Buleleng,” ungkapnya. Mantan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ini juga menambahkan sebagai kantor Diskominfosanti, penataan juga akan dilakukan untuk mewujudkan pola kerja kolaboratif antar aparatur atau jajaran. Penempatan meja dan kursi juga akan diatur sedemikian rupa. Tidak ada sekat antara pejabat dengan staf ASN maupun non ASN. “Antara eselon III, IV dan staf tidak ada jarak. Sehingga, koordinasi dan kolaborasi tersebut dapat maksimal dilakukan,” imbuh Suwarmawan.(adv/bpn) Read the full article

[drkaaceh]

tahukah warga!!! Pelaksanaan sensus penduduk adalah verifikasi data sebagai optimalisasi peremajaan data penduduk yang bersumber dari data de jure yang dilaksanakan di Disdukpencapil Kab/Kota. yang belum melakukan sensus, yok cek dilink dibawah ini: https://sensus.bps.go.id/login #SatuData #IndonesiaMaju @bpsaceh @bps_statistics (di Banda Aceh, Indonesia) https://www.instagram.com/p/B8qkl5MnJwi/?igshid=1xeyiv8r1zjmx

[pefifirman]

RTP Budidaya Ikan Mas di Desa Cileles, Kec. Cileles, memiliki luas lahan ± 0,5 ha. Benih ikan mas yang tersedia sekitar 30.000 ekor siap jual (4-6 cm). Ketersediaan induk 200 ekor. Harga jual benih ikan mas berkisar antara Rp. 500 - Rp. 1000/ekor. Pemijahan dilakukan dalam rentang waktu 3 bulan sekali. Kesulitan yang dihadapi oleh pembudidaya adalah mahalnya harga pakan dan pemasaran benih ikan. Pembudidaya telah tergabung kedalam kelompok dan telah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana Budidaya Ikan Mas dari Dinas Perikanan Kab. Lebak. #aksipenyuluh   #penyuluhperikananbantu #perikanan   #kementeriankelautanperikanan #kkp   #fisheries    #penyuluhperikanan   #enumerator   #satudata   #myworkmyadventure    #DariAnda   #SupportKKP   #KomentarKKP    @kkpgoid #ikanmas (di Desa Cileles)

[ajiputraperdana-blog]

E-ktp, salah satu wujud tertib administrasi toponimi?

Toponim salah satu perannya ialah sebagai identitas suatu tempat/wilayah atau unsur geografis seperti pulau, sungai, danau dan sebagainya. Kemudian, toponim ini pun merupakan bagian dari sebuah informasi yang ada di dalam identitas kependudukan. Salah satu bentuknya ialah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kini di era digital dikemas ke dalam wujud e-KTP yang bersifat elektronik dan terintegrasi secara nasional dengan sistem basisdata dan keamanan yang baik dari sisi administrasi kependudukan (http://www.e-ktp.com/).

Hebohnya berita mengenai e-KTP yang mencuat beberapa belakangan ini dan kemudian dikaitkan dengan 'kualitas' dari e-KTP itu sendiri. Bahkan, beberapa hari belakangan munculnya berbagai perbandingan kartu penduduk dengan negara lain. Semakin menarik pula untuk melihatnya dari kacamata toponimi.

Informasi nama tempat dan adanya identitas jati diri tunggal yang merupakan salah satu tujuan dari upaya pembuatan e-KTP ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Sebuah ilustrasi gambaran link basisdata e-KTP dalam website e-KTP memberikan gambaran bagaimana keberadaan individu/seseorang di suatu tempat tinggalnya (dengan informasi nama tempat-toponim) merupakan kunci atau akses intuitif bagi berbagai keperluan. Diantaranya, untuk keperluan basisdata daftar peserta pemilu bahkan dapat dihubungkan dengan 'kartu sakti' yang diusung oleh Presiden Joko Widodo, maupun yang dikemas oleh tiap-tiap gubernur di tingkat Provinsi. Misal dihubungkan dengan sarana transportasi, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya.

Sebuah angan yang kini seakan pupus begitu mendengar mengenai berita korupsi di tengah pengadaan e-KTP tersebut. Bahkan, sempat membuat lesu teman-teman yang dalam pekerjaannya berhubungan dengan proses penyiapan dan pelayanan untuk pembuatan e-KTP sebagaimana sempat disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Semoga e-KTP ini dapat makin menjadi perhatian dan lebih baik dalam pengelolaannya mengingat ada informasi penting dalam rekaman elektronik yaitu sidik jari tangan penduduk, Nomor Induk Kependudukan, informasi tertib administrasi toponimi dimana tiap orang akan jelas memiliki tempat tinggal dimana sesuai dengan data kependudukan yang diisikannya saat proses perekaman untuk e-KTP.

Menjamin adanya tertib administrasi toponimi ini juga hal yang menarik mengingat beberapa waktu sejak otonomi daerah diberlakukan banyak wilayah melakukan pemekaran. Tentunya tantangannya ialah bagaimana basisdata tentang administrasi kewilayahan tersebut juga mesti senantiasa diperhatikan update-nya. Gambaran sederhananya ialah mekarnya suatu wilayah tentunya informasi nama tempat dalam e-KTP yang dimiliki oleh seseorang akan juga berganti, misal nama kecamatan atau kabupatennya. Hal ini ternyata berdampak pada perubahan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 16 Digit angka-angka pada NIK di 6 angka terdepan merupakan kode dan data wilayah. PPKKCC  yaitu dua kode angka provinsi, dua kode angka kabupaten, dan dua kode angka kecamatan (http://informasipedia.com/kependudukan/nomor-induk-kependudukan-nik/602-cara-membaca-nomor-induk-kependudukan-nik.html). Tentunya hal-hal pemekaran wilayah dan update informasi NIK dan nama wilayah juga sudah menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan basisdata e-KTP.

Toponim sebagai identitas nama tempat yang sudah diberikan kode tertentu untuk wilayah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Np. 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Adminitrasi Pemerintahan. Lampiran dalam Permendagri tersebut merupakan basisdata kewilayahan bagian dari upaya membangun tertib administrasi di bidang toponim (nama tempat) wilayah administrasi (http://www.kemendagri.go.id/basis-data/2015/03/02/permendagri-ri-no56-tahun-2015-tentang-kode-dan-data-wilayah-administrasi-pemerintahan).

Berbicara mengenai kode dan tertib administrasi toponimi, teringat pula bahwa informasi lainnya ialah Kode Pos yang juga menjadi bagian dari upaya memberikan Id (identitas) dan Kode terhadap tiap obyek geografis (dalam hal ini nama suatu wilayah/tempat). Terlebih jika mencermati bagaimana pemberian nama jalan, kemudian nomer rumah di tiap wilayah di Indonesia yang sedemikian luasnya serta terus berkembang ini bukan merupakan hal yang mudah. Selain itu, informasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) juga merupakan bagian dari identitas alamat tempat tinggal individu/seseorang dalam e-KTP. Berbagai informasi toponim tersebut, membutuhkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik antar berbagai instansi/lembaga pemerintahan dan sosialisasi yang jelas serta tertib dalam implementasinya. Dampak akibat tidak terkelolanya data-data tersebut, akan terasa ketika terjadi hal-hal di luar yang kita kehendaki misalnya bencana alam. Dimana kemudian kita akan mulai mencari data dasar atau kewilayahan hingga kependudukan mengenai suatu wilayah yang terdampak tersebut. Sebagai contoh, wilayah dengan informasi minimal dengan adanya batas wilayah RT/RW yang tersaji secara geospasial (ruang kebumian- dalam wujud peta) dapat membantu proses identifikasi wilayah terdampak.

Semoga berbagai upaya untuk membangun tertib adminitrasi dengan basisdata tunggal yang terkelola dengan baik, semakin ke depan semua dapat tersinkronisasi.

Berbagai kebijakan identitas tunggal tersebut apabila dikaitkan dengan salah satu kebijakan pemerintahan juga yaitu mengenai One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) kemudian ditambah dengan keberadaan adanya kebutuhan Peta Desa. Tentunya berbagai hal tersebut dapat diupayakan secara bersama-sama dan berkesinambungan untuk mewujudkan E-ktp yang terintegrasi secara spasial dan nasional.

Tulisan ini hanyalah pendapat pribadi penulis untuk mengajak melihat sisi lain dari pentingnya e-KTP.

 Enschede, 17 Maret 2017

Aji Putra Perdana

[sellaindah]

Pertanian dan inflasi

[gosulsel]

Tekad Mentan SYL Untuk Satu Data Bersama BPS - Gosulsel

JAKARTA, GOSULSEL.COM -- Kuntoro Boga Andri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan menyatakan Kementan mengapresiasi penghargaan yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Mitra Terbaik BPS dalam meningkatkan komunikasi satu data. Menurut Kuntoro, Mentan Syahrul Yasin Limpo...

http://gosulsel.com/2021/09/25/tekad-mentan-syl-untuk-satu-data-bersama-bps/

#KementerianPertanian #SatuData

[phungthaihy]

CARA MENGATASI LAYAR BLANK SETELAH PATCH PMP TERBARU DIJAMIN JAWABA TIDAK HILANG http://ehelpdesk.tk/wp-content/uploads/2020/02/logo-header.png [ad_1] Terimakasih Sudah Menonton.... J... #alamchannel #dapodik #satudata #agile #amazonfba #analysis #business #businessfundamentals #excel #financefundamentals #financialanalysis #financialmodeling #forex #investing #microsoft #pmbok #pmp #realestateinvesting #sql #stocktrading #tableau

[baliportalnews]

Luncurkan Sipermata, Sekda Suyasa Harapkan Akuntabilitas Satu Data Terwujud

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Aplikasi Sipermata (Sinergisitas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengakses dan memberikan informasi secara cepat, memberikan kemudahan dalam penyimpanan data, penyediaan data, kecepatan perolehan data, serta kemudahan dalam melakukan komunikasi, dan pelayanan publik. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa saat secara resmi meluncurkan aplikasi Sipermata, di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Jumat (25/8/2023). Sekda Suyasa menegaskan isu-isu strategis di sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan harus menjadi perhatian serius karena masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Buleleng yang disebabkan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum memadai sehingga terbatasnya akses dalam memiliki rumah yang layak. Permukiman kumuh yang semakin meluas, dan masih banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat. Dalam upaya menangani kondisi permasalahan tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Buleleng meluncurkan aplikasi Sipermata yang mampu menghadirkan solusi inovatif, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dan kegiatan. Pemanfaatan teknologi digital telah membawa berbagai manfaat yang luar biasa. Aksesibilitas informasi telah meningkat dengan pesat, selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses, menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Sementara itu, Kepala Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng, Ni Nyoman Surattini mengatakan dijaman serba digital seperti sekarang ini tentu menjadi sebuah tantangan dalam melaksanakan pelayanan publik yang menuntut adanya kecepatan, kemudahan dan ketepatan. Untuk itu diperlukan suatu layanan publik dengan menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi sebagai bentuk dan upaya digitalisasi sehingga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Menjawab tantangan tersebut Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng menghadirkan aplikasi Sipermata dengan tujuan untuk memberikan kemudahan secara internal sebagai penunjang kegiatan dinas mulai dari verifikasi dan pencarian data RTLH, melakukan verifikasi dan pendataan kawasan kumuh, pemetaan PSU serta pemetaan tanah ulayat dan sengketa pertanahan. Selain itu juga sebagai sarana untuk memantau progres pekerjaan yang sedang ataupun telah dilaksanakan. Begitu juga untuk pihak eksternal seperti pemerintah desa/kelurahan dapat melakukan pengusulan data RTLH, fasilitasi kawasan permukiman maupun fasilitasi di bidang pertanahan serta sebagai sarana promosi wisata dan keunikan alam pada permukiman. "Pihak desa maupun kelurahan dapat melakukan usulan data RTLH dari tempat masing-masing sehingga menghemat waktu dan biaya, serta data yang diusulkan akurat karena akan menghindari data yang ganda," sambung Surattini. Lebih luas dijelaskan, dalam pemanfataan Sipermata, setiap usulan RTLH dari kelurahan ataupun desa wajib dilakukan melalui aplikasi ini dan usulan yang tidak diinput melalui Sipermata tidak akan diverifikasi ataupun mendapat prioritas dalam penanganan RTLH. Hal ini akan tertuangkan dalam Surat Keputusan Sekda tentang penggunaan aplikasi Sipermata pada pelayanan publik di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Sehingga pelaksanaan program perbaikan RTLH akan menjadi tepat sasaran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, serta meningkatkan kenyamanan tempat tinggal penerima bantuan.(sri/bpn) Read the full article

[seputaranplk-blog]

View this post on Instagram

A post shared by Seputaran Palangka Raya (@seputaranplk)

Finalisasi Gedung Smart Province Kalteng Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Diskominfo Kalteng) Ir. Herson B. Aden., M.Si menjelaskan beberapa aplikasi dan fasilitas yang ada didalam gedung Smart Province antara lain, aplikasi Dasboard Pembangunan Kalimantan Tengah, Satudata Kalteng , dan pantauan CCTV terpusat. Rencananya gedung ini akan mempunyai fasilitas Data Center, Command Center, Video Conference dan Pusat Layanan Informasi Publik. Gedung Smart Provinve kalteng beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5,  Credit @herson_aden @diskominfokalteng Follow : @mhspalangkaraya & @kaltengterkini #kaltengberkah #seputaranplk #seputaranpky #mhspalangkaraya #kaltengterkini #palangkaraya #kalimantan #kalteng https://www.instagram.com/p/B1pifkJndhb/?igshid=v2l3qpnfs1z0

[drkaaceh]

hallo warga; Dinas Registrasi Kependuduk Aceh baru saja mengisi Sensus Penduduk secara online Tahun 2020. warga, ayo rame rame berpartisipasi ikut ambil bagian untuk sensus penduduk tahun 2020; tahap awal sensus ini dimulai dari tanggal 15 Februari s.d 15 Maret 2020; Pastikan anda terdaftar kunjungi websitenya di: https://sensus.bps.go.id/login #SatuData #DukcapilBisa #sensus2020 @bpsaceh @bps_statistics (di Banda Aceh, Indonesia) https://www.instagram.com/p/B8qjJUmHiSA/?igshid=q90eibkz30cw

[kakicakrawala]

Indonesia Data Driven Journalism, mendorong penggunaan data pemerintah dalam menghasilkan karya jurnalistik yang baik dan berbasis data. Kerjasama Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi, SatuData Indonesia dan kantor staf Presiden. #opendata #indonesiadatadrivenjournalism2017 #pontianak #forbetterjournalism #antihoax (at Bappeda Kota Pontianak)

[pefifirman]

Kegiatan pendataan ke RTP pembenihan ikan mas di Desa Cipadang, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten. Responden memiliki lahan budidaya ikan seluas ± 1 ha, dengan omset per bulan bisa mencapai 4 juta dari penjualan benih ikan mas dengan harga Rp.500 atau sebanyak 7.000 - 8.000 ekor benih ikan yg terjual, memiliki indukan ikan mas sinyonya sebanyak 50 ekor, dan proses pemijahan berlangsung sebanyak 3 kali seminggu. Kendala yang terjadi saat ini adalah kurangnya persediaan air karena musim kemarau dan pemasaran ikan tsb. . . . #aksipenyuluh  #penyuluhperikananbantu  #perikanan  #kementeriankelautanperikanan  #kkp  #fisheries  #penyuluhperikanan  #enumerator  #satudata  #myworkmyadventure  #catfish  #lele  #DariAnda  #SupportKKP  #KomentarKKP  @kkpgoid #ikanmas (di Cileles, Jawa Barat, Indonesia)

[baliportalnews]

JSDDD Jembrana Jadi Pilot Project Nasional

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) sebagai platform data digital yang dimiliki kabupaten Jembrana telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. BPS menilai JSDDD dapat digunakan sebagai sumber data dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan secara Nasional. Kerja sama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Jembrana, I Nengah Tamba dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono di Aryanusa Ballroom Menara Danareksa Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023). Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan langsung yang disaksikan langsung oleh Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dan Anggota Komisi XI DPR RI, Kamarussamad. Dalam JSDDD telah dilakukan pembenahan tata kelola data dengan melibatkan peran BPS sebagai pembina data, Bappeda sebagai koordinator data, Kominfo sebagai wali data dan Desa sebagai produsen data. JSDDD sendiri juga telah memenuhi standar data dengan memiliki meta data, kode referensi data, selain itu juga JSDDD telah memenuhi prinsip data berbagi pakai (interoperabilitas). Dengan adanya berbagi pakai antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menggunakan data yang sama, diharapkan pelaksanaan program-program pemerintah dapat tepat sasaran. Bupati Tamba mengungkap mendukung BPS dalam menyediakan data yang digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial dan ekonomi secara nasional."Kami siap bekerja sama dengan BPS dalam mewujudkan sebuah tata kelola Data Regsosek, yang merupakan wujud dari sinergitas Pusat dan Daerah dalam mensukseskan program nasional untuk perlindungan sosial dan ekonomi," ucap Bupati Tamba. Pihaknya berharap, dengan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan BPS dapat membantu dalam mempercepat terwujudnya Satu Data Indonesia serta mendorong daerah lainnya untuk segera mewujudkan hal yang sama. "Semoga dengan MoU ini, menjadikan suatu percepatan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia melalui Jembrana Satu Data Dari Desa atau JSDDD, serta menjadikan Jembrana sebagai salah satu referensi dan contoh bagi daerah lainnya," pungkasnya.(ang/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Kunker ke Jembrana, Pemkot Lhokseumawe Tertarik JSDDD

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Bupati Jembrana, I Nengah Tamba menyambut hangat kunjungan kerja (kunker) Penjabat Wali Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., beserta rombongan ke Kabupaten Jembrana dalam kaitan melaksanakan study tiru tentang Pengelolaan Sampah dan Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD). Rombongan Wali Kota Imran diterima langsung Bupati Tamba bertempat di ruang VIP Bupati Jembrana, Selasa (30/8/2022). Selain persoalan sampah, pengelolaan satu data dari desa yang baru saja dilaunching menjadi magnet bagi Pemkot Lhokseumawe datang. Bupati asal desa Kaliakah ini menjelaskan bagaimana manfaat Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) yang saat ini merupakan sistem satu data daerah yang hanya ada di Kabupaten Jembrana. Dalam JSDDD memuat seluruh data masyarakat Jembrana meliputi data kependudukan dan sosial ekonomi, sehingga dapat disaring untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Ini sangat bermanfaat dalam menyusun kebijakan baik dibidang pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Seperti beberapa waktu kemarin, salahsatu perusahaan besar dibidang produsen linting rokok (Mitra Prodin) membutuhkan ribuan tenaga kerja. Secara khusus, Bupati Tamba memberikan data masyarakat kurang mampu dengan usia produktif untuk didaftarkan sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. "JSDDD adalah data istimewa yang kita miliki, seperti kemarin di perusahaan Mitra Prodin ketika membutuhkan tenaga kerja, bisa kita ambil dari JSDDD berupa data tenaga kerja dari keluarga miskin dengan usia produktif," jelas Bupati Tamba. Sementara itu, Plt. Kadis Kominfo Jembrana, I Made Yasa secara teknis menjelaskan JSDDD awalnya merupakan data SDGs yang ditambahkan berbagai variabel dari data yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD, sehingga nantinya satu data ini mampu menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan. "Jembrana Satu Data Dari Desa berawal dari SDGs yang juga ditambahkan berbagai variabel seperti data kemiskinan, data sosial, serta dari aspek lainnya. Awalnya kami hanya berpikir bagaimana data di masing-masing instansi yang tidak terpadu ini kita dapat disinkronkan menjadi satu data. Sehingga siapapun yang ingin mengetahui kondisi Jembrana dari tingkat desa, misalnya data kependudukan, pertanian, dan potensi yang kita miliki bersumber dari satu data," jelas Made Yasa. Selain itu,Keberhasilan Kabupaten Jembrana dalam pengelolaan sampah mampu mengurangi sampah yang masuk ke TPA Peh hingga 34% juga ditanyakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam  study tiru ke Jembrana kali ini. Bupati Tamba mengatakan sampah merupakan permasalah yang dialami seluruh daerah, keberhasilan Jembrana dalam mengurangi permasalah sampah dapat terwujud dengan kolaborasi berbagai pihak. "Persoalan sampah merupakan warisan, ini menjadi ancaman nasional dan daerah. Yang kita mampu kerjakan hari ini adalah memilah sampah plastik dan organik untuk dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan NGO (Non-Governmental Organization) Asing,” tutur Bupati Tamba. Lanjutnya, masyarakat Bali diatur dengan dua aturan yaitu adat dan dinas, khusus di Jembrana pengelolaan sampah juga diatur dalam aturan adat. Karena sanksi adat menurutnya lebih memiliki kekuatan dalam mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. "Sistem pemerintah kita di Bali dibagi menjadi dua, ada adat dan dinas, dalam adat kita memperlakukan sampah dengan suatu aturan yang disebut dengan perarem, jadi Desa Adat yang mengatur hal tersebut. Di kita, sanksi adat lebih tinggi diresapi oleh masyarakat sehari-hari, salahsatu aturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini yang kita lakukan di setiap Desa Adat," imbuh Bupati Tamba. Ditambahkannya, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah mulai dari tingkat bawah, salahsatun upaya yang dilakukan adalah melaksanakan lomba Keren Tidak Ada Sampah (KEDAS) ditingkat Desa/Kelurahan. Hal ini mampu meningkatkan antusias masyarakat dalam memilah sampah mulai dari tingkat rumah tangga. "Kita juga menggelar lomba tentang pengelolaan sampah antar desa/kelurahan, ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah," ucap Bupati Tamba. Ditemui usai melaksanakan kunjungan lapangan, Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana yang telah menerima rombongannya dengan baik dalam kunjungan kerja ini. Usai melihat langsung proses pengelolaan sampah di TPA Peh, Wali Kota Imran mengatakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mengelola sampah sehingga mampu mengurangi volume sampah yang sudah menuju ke zero waste menjadi pengetahuan yang sangay berarti bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe. "Ini pembelajaran yang sangat berarti bagi kami di Lhokseumawe,  dalam upaya kami bagaimana menjaga kebersihan kota, bagaimana itu mengelola sampah, dan mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir sampah. Tentunya kami juga ingin belajar mekanisme pengumpulan sampah mulai tingkat paling dasar yaitu keluarga, RT, Desa hingga tingkat pembuangan akhir. Disini kami melihat, hampir semua produk sampah yang dihasilkan masyarakat bisa diolah dan dimanfaatkan disini, ini suatu best practice (praktek) dan best experience (pengalaman) yang sangat berarti bagi kami Pemkot Lhokseumawe," ucap Wali Kota Imran. Sementara terkait JSDDD, Wali Kota Imran juga mengungkapkan ketertarikannya tentang inovasi pengelolaan Satu Data yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jembrana. "Saya sangat antusias dan mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mengkoordinasikan data yang ada di Kabupaten Jembrana. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan upaya yang luar biasa menuju kearah kebijakan pemerintah pusat untuk menyatukan semua data baik dari tingkat desa/kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat kementerian/lembaga yang ada ditingkat pemerintah pusat," pungkasnya.(bpn) Read the full article

[drkaaceh]

Penyerahan SK Tenaga Kontrak Dinas Registrasi Kependuduk Aceh ; ; Setelah dilakukan evaluasi dan tes kelayakan beberapa waktu lalu, hari ini Senin 27 Januari 2020 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh kembali memperpanjang kontrak kerja terhadap tenaga kontrak di lingkungan DRKA sebanyak 37 orang. ; ; Penyerahan SK diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Bapak Drs. T. Syarbaini, M. Si. dan akan terus dievaluasi setiap tiga bulan sekali. ; ; #MoUPKS #SIAK #Kelembagaan #AktaNikah #AktaCerai #Aceh #Kabupaten #Kota #Adminduk #Registrasi #Pelayanan #Pengaduan #Publik #Administrasi #SatuData #AcehHebat #AcehSiat #ducapilgodital #Dukcapilbisa #dilan (di Dinas Registrasi Kependudukan Aceh) https://www.instagram.com/p/B70fiPXnRb1/?igshid=1u9e51gpak0qd

[drkaaceh]

DRKA Kembali menerima Kunjungan Kerja Dirjen Dukcapil di Akhir tahun ; ; Banda Aceh, 17 Desember 2019. DRKA kembali menerima kunjungan kerja dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. kunjungan kerja Dirjen Dukcapil dalam rangka evaluasi pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah. Aceh menjadi salah satu Daerah yang mendapat perhatian Khusus untuk evaluasi kinerja tahun ini. ; ; Kegiatan Evaluasi ini menjadi salah satu kegiatan wajib dan rutin dilaksanakan di akhir tahun. Tujuannya untuk melihat dan mengukur tingkat pelayanan kinerja Disdukcapil di Daerah. ; ; #GISA #Dukcapil #DataBase #Kependudukan #MoUPKS #SIAK #Kelembagaan #AktaNikah #AktaCerai #Aceh #Kabupaten #Kota #Adminduk #Registrasi #Pelayanan #Pengaduan #Publik #Administrasi #SatuData #AcehHebat #AcehSiat #ducapilgodital #Dukcapilbisa #dilan (di Banda Aceh, Indonesia) https://www.instagram.com/p/B6LJopHHRu6/?igshid=1ni9qfvoicdxu