exactlyweirdo

[exactlyweirdo]

Negara dalam Bayang-Bayang Oligarki: Kegagalan Perlindungan Rakyat di Era Prabowo-Gibran #IndonesiaGelap

Beberapa bulan lalu Indonesia mengalami pergantian pimpinan Kepala Negara, dimana dari hasil Pemilu 14 Februari 2024 menyatakan bahwa Prabowo dan Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Saya tidak akan membahas bagaimana dua orang yang datang dengan latar belakang pelanggaran HAM serta nepotisme ini kemudian bisa memenangkan begitu banyak suara, namun lebih ingin menyoroti bagaimana kebijakan dalam 100 pertama mereka memperlihatkan kegagalan negara dalam melindungi hak rakyatnya. Saya menyadari bahwa di awal masa kepemimpinan mereka membawa dampak yang cukup signifikan bagi kondisi saya sejak dalam pikiran dan mungkin juga secara eksistensial. Ini mungkin terdengar agak berlebihan bagaimana kemudian saya mempertanyakan kecemasan dan kesedihan melihat kondisi yang terjadi di sekitar saya, menduga apa yang akan terjadi kedepannya bisa jadi semakin buruk karena melihat betapa gagapnya Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengatasi akar permasalahan yang ada saat ini. Program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan sejak masa kampanye mereka, nyatanya ketika diimplementasikan jauh dari apa yang menjadi tujuan sebenarnya, yaitu tentang hadirnya negara dalam memberikan kesejahteraan dan gizi yang cukup bagi anak-anak Indonesia. Ada kesan terburu-buru dalam eksekusi program yang menyebabkan tidak tepatnya sasaran penerima manfaat sehingga berujung pada anggaran yang terbuang percuma. Banyak anak-anak yang berasal dari keluarga mampu juga menikmati makan bergizi gratis artinya subsidi tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Akan lebih tepat sasaran jika Pemerintah memfokuskan program pemberian makan gratis ini kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu seperti keluarga yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan, serta balita dan ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan nutrisi tambahan. Ini akan lebih tepat tujuannya dimana tidak untuk semua anak sekolah namun bagi anak-anak di daerah dengan angka stunting dan kemiskinan yang tinggi. Mengetahui bahwa anggaran yang digunakan untuk program makan bergizi gratis ini diambil dari pemangkasan anggaran yang berdampak pada banyaknya PHK, keterbatasan anggaran Pendidikan yang dapat menaikan UKT mahasiswa serta berkurangnya kualitas pelayanan public semakin membuat saya putus asa. Hal ini membuat saya khawatir, tentang kepastian dan ketidakpastian selama rezim ini memimpin. Setiap hari menebak-nebak kebijakan aneh apalagi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ini, seakan-akan kebijakan sebelumnya belum cukup membuat rakyat sengsara.

Kemarahan saya semakin timbul, ketika anggaran yang dipangkas begitu besar dan berdampak bagi banyak hidup masayarakat ternyata tidak diikuti dengan pemangkasan anggaran bagi pejabat dan elit politik. Kabinet saat ini diisi lebih dari seratus menteri, wamen, kepala badan, setkab, hingga stafsus presiden yang mana merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Hal ini tentu membutuhkan anggaran besar, belum lagi pejabat-pejabat tersebut selalu ingin mendapatkan berbagai fasilitas mewah didalamnya. Seharusnya pemangkasan dilakukan terhadap elit dan pejabat politik, bukan terhadap anggaran yang berkaitan dengan hak serta kesejahteraan rakyat. Bagaimana suatu negara dapat memangkas anggaran rakyat begitu besar sementara bagi pejabat dan elit tidak kena pemangkasan. Hal ini membawa kepahitan tersendiri bagi saya, dimana saya turut menyaksikan dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut menyusahkan rakyat kecil dan negara seakan menutup mata terhadap dampak-dampak yang ada.

Rentetan kejadian tersebut semakin diperparah ketika hari ini kemudian saya mendapat berita, hasil efisiensi anggaran sebagian besar digunakan untuk peluncuran Danantara yaitu badan investasi yang akan mengelola aset BUMN dan juga anggaran hasil efisiensi dengan nilai ribuan triliun. Struktur pengurus Danantara sendiri diisi oleh pengusaha dengan rekam jejak dekat dengan kekuasaan saat ini dimana membuka peluang adanya potensi korupsi yang besar tanpa adanya pengawasan yang ketat. Pengalaman pemerintah sebelumnya yang gagal dalam mengelola Asabri, Jiwasaraya hingga Taspen membuat semakin besar ketidakpercayaan public kepada institusi Danantara yang akan mengelola keuangan negara. Ada keraguan serta ketakutan yang amat besar dalam diri saya melihat berbagai kebijakan ini akan mengarah pada pengambilan keuntungan yang hanya akan diberikan kepada elit politik dan oligarki tanpa memperhatikan masyarakat kecil. Negara seperti bertransformasi menjadi perusahaan dan rakyat hanya semata-mata karyawan yang akan terus dieksploitasi keberadaannya tanpa memberikan kesejahteraan. Saya rasa inilah penyebab begitu banyak ajakan kabur keluar negeri karena tanpa malu-malu negara seakan terang-terangan menunjukan kegagalannya melindungi rakyat terutama disaat kita begitu membutuhkan kehadiran negara. Mungkin memang saya harus menerima bahwa konsep negara yang berdaulat bagi sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat ternyata masih jauh dan angan utopis belaka. Apa mungkin, saya harus bangkit dan melawan?