facebook-ku

[facebook-ku]

http://www.inikata.com/tidak-netral-pilkada-9-oknum-polisi-dimutasi/ Tidak Netral Pilkada, 9 Oknum Polisi Dimutasi 25 Juni 2018 19:42

MAKASSAR, INIKATA.com – Sembilan oknum polri dimutasi. Mereka dimutasi karena diduga tidak netral pada Pilkada Sulsel 2018.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, pada momentum pemilihan Kepala Daerah di Sulsel 2018 kali ini, Polda Sulsel telah memutasi 9 orang oknum polri yang dianggap tidak netral saat pilkada.

Dari ke-9 oknum polri yang dimutasi tersebut juga terdapat satu perwira yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres.

“9 orang sudah dimutasi saat ini. Satu diantara mereka adalah mantan Wakapolres,” kata Dicky Sondani melalui telepon selulernya, Senin (25/6/2018).

Dicky juga mengungkapkan, ke-9 oknum polisi ini ketahuan tidak netral setelah mendapat laporan dari masyarakat. Mereka diketahui mengikuti terlibat dalam politik praktis.

“Mereka ikut menghadiri salah satu acara keluarga cuma kebetulan itu kandidat juga. Dan banyak yang melapor,” bebernya.

Ia juga mengaku, ke-9 oknum polisi dimutasi untuk menjaga netralitas pilkada Sulsel yang sedang berlangsung. “Kita tugaskan dulu di Polda sampai selesai pilkada. Kalau sudah mungkin akan dikembalikan,” tutupnya. (**)

Penulis: Aidil Editor: Reza

[facebook-ku]

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/24/07384411/gerindra-soroti-pengurus-projo-terpilih-jadi-komisioner-kpud-padang-pariaman?utm_source=Twitter&utm_medium=Refferal&utm_campaign=PlacementBawahJudul Gerindra Soroti Pengurus Projo Terpilih Jadi Komisioner KPUD Padang Pariaman IHSANUDDIN Kompas.com - 24/06/2018, 07:38 WIB Penulis : Ihsanuddin Editor : Sandro Gatra

Keterangan gambar: Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Organisasi Kemasyarakatan Projo, di Jakarta, Senin (4/9/2017). Presiden meminta relawan Projo tidak melakukan tindakan memecah belah bangsa menjelang tahun politik. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI) JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade menyoroti adanya pengurus ormas Pro Jokowi (Projo) yang dilantik menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Barat. Pengurus Projo tersebut bernama Ory Sativa Sakban. Berdasarkan susunan pengurus di website Projo.id yang dilihat Kompas.com, Sabtu (23/6/2018) pukul 22.17 WIB, Ory menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Projo Kota Pariaman. Ia sudah ditetapkan sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Padang Pariaman oleh KPU Pusat pada 4 Juni lalu. "Sekretaris Projo Ory Sativa Sakban terpilih sebagai komisioner KPU Kab Padang Pariaman," kata Andre kepada Kompas.com, Sabtu malam. Andre mempertanyakan terpilihnya pengurus ormas pendukung Presiden Joko Widodo sebagai komisioner KPUD Kabupaten Padang Pariaman ini. Padahal, lanjut Andre, berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 dan UU Nomor 7 /2017 tentang Pemilu, anggota KPUD haruslah mandiri yang tidak memihak peserta Pemilu tertentu. "Ini kan cara-cara berpolitik menghalalkan segala cara. Kita tahu di Sumbar pak Jokowi kalah telak di 2014. Tentu pak Jokowi mengharapkan hasil yang berbeda di 2019," kata Andre. "Tapi bagi kami ini cara-cara kampungan dan merusak harapan kita semua untuk terciptanya Pemilu yang bersih dan adil," tambah dia. Saat dikonfirmasi Kompas.com, Komisioner KPU Ilham Saputra membenarkan terpilihnya Ory sebagai komisioner KPUD Kabupaten Padang Pariaman. Ory bersama lima komisioner KPUD Padang Pariaman lainnya dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk KPU pusat. Namun, ia mengaku tidak tahu bahwa Ory terdaftar sebagai pengurus Projo. "Kita akan klarifikasi segera. Karena laporan masuk setelah (Ory) dilantik," kata dia. Tim seleksi Selain itu, Andre Rosiade juga menyoroti pengurus Projo lainnya yang dipilih oleh KPU Pusat sebagai anggota tim seleksi untuk calon komisioner KPUD Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman. Pengurus Projo tersebut bernama Taufik. Masih berdasarkan susunan pengurus di website Projo.id, ia tercatat sebagai Ketua DPC Projo Kota Pariaman. "KPU RI ternyata juga memilih anggota Timsel KPUD yang merupakan tim sukses dan pendukung Presiden Jokowi," kata Andre. Padahal, menurut Andre, untuk menghasilkan anggota KPUD yang netral, tentu saja timsel harus terlebih dulu steril dari keberpihakan terhadap kubu peserta pemilu tertentu. "Peristiwa terpilihnya Timsel KPUD di Sumbar yang merupakan Ketua Ormas pendukung Presiden mengindikasikan bahwa Pemilu kedepan akan berpotensi mengalami kecurangan," kata dia. Terkait hal ini, Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada Taufik. Taufik yang pernah menjadi Anggota KPU Kab Padang Panjang 2003-2008 dan Anggota Panwas Kab Padang Panjang 2013-2014 menyatakan ia bukan pengurus Projo. "Dia mengaku bukan Ketua Projo, tidak ada SK, tidak pernah dilantik dan tidak pernah beraktifitas dalam Projo. Yang bersangkutan bersedia menulis surat pernyataan," kata Ilham. Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengaku akan melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada ke DPD Projo Sumatera Barat, apakah benar Ory dan Taufik merupakan pengurus Projo. "Kan kita enggak hapal dong, banyak pengurus, harus dicek dulu" kata Budi. Update: Budi Arie Setiadi mengatakan, Ory Sativa Sakban sudah mengundurkan diri dari Projo. Baca juga: Ketum Projo Klaim Pengurusnya yang Jadi Komisioner KPUD Sudah Mengundurkan Diri "Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Kami paham aturan. Saya sudah sampaikan kepada seluruh pengurus Projo di seluruh Indonesia agar kader dan pengurus Projo yang ingin menjadi komisioner KPU harus mengundurkan diri," jelas Budi dalam keterangan resminya, Minggu. Ia menegaskan, hal yang sama juga berlaku bagi Ketua DPC Projo Kota Pariaman yang menjadi anggota tim seleksi calon komisioner KPU Kota Pariaman. Budi mengklaim, pihaknya selalu mendukung proses pemilihan yang jujur, bersih dan adil. Projo juga mendukung KPU untuk terus bersikap netral dari kepentingan apapun demi menciptakan pemilihan yang bermartabat. Budi juga ingin pelaksanaan pemilihan berlangsung tanpa intimidasi, kecurangan, politik uang hingga hoaks.

[facebook-ku]

Penjelasan Menkeu terkait pelemahan rupiah Senin, 25 Juni 2018 15:01 WIB

https://sumbar.antaranews.com/berita/228092/penjelasan-menkeu-terkait-pelemahan-rupiah#.WzCjD62WdUs.twitter

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelemahan rupiah yang hingga Senin di posisi Rp14.113 per dolar AS harus dilihat dari "benchmark" terhadap negara lain maupun terhadap dolar AS sendiri. "Karena ini setiap hari ada pemicunya, apakah hari ini Presiden Trump bilang ini, kemudian policy-nya terhadap RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Jadi ini akan terus dinamis yang akan harus kita terus respons, tidak harian tapi kita jaga dari sisi yang disebut jangka menengah panjang," kata Sri Mulyani usai dipanggil Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menkeu mengatakan bahwa selama tahun ini pelaksanaan APBN bisa berjalan secara baik dan momentum pertumbuhan ekonomi tetap akan dijaga. "Kita akan melihat banyak sekali segi itu, jadi kita tidak merespons setiap hari, namun kita melakukan apa yang disebut monitoring evaluasi dan reaksinya secara bersama-sama," katanya. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi bergerak melemah sebesar 27 poin menjadi Rp14.113 dibanding posisi sebelumnya Rp14.086 per dolar AS. (*)Pewarta : Joko Susilo � Editor: Joko Nugroho COPYRIGHT © ANTARA 2018

[facebook-ku]

Pilkada 2018 Dituding Curang, Ngabalin ke SBY: Baperan gitu, Kasihan

https://www.posmetro.info/2018/06/pilkada-2018-dituding-curang-ngabalin.html Pilkada 2018 Dituding Curang, Ngabalin ke SBY: Baperan gitu, KasihanRedaksi 25 Jun 2018

posmetroinfo -

Tudingan kecurangan dalam Pilkada Serentak 2018 yang dilontarkan Susilo Bambang Yudhoyono masih terus memicu pro-kontra.

Tudingan itu diutarakannya dalam konferensi pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018) akhir pekan lalu.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, institusi negara yakni Polri, TNI dan BIN tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin pun angkat bicara terkait tudingan mantan Presiden RI ke-6 itu.

Akan tetapi, Ali Mochtar justri merasa kasihan kepada SBY karena telah melempar tuduhan tanpa dasar data dan fakta.

Demikian disampaikan Ngabalin ditemui di Kantor Presiden Jakarta, Senin (25/6/2018).

“Saya bilang, orang-orang circle (lingkaran, red) di situ (SBY), jangan beri informasi yang menyesatkan ke beliau. Itu artinya men-downgrade posisi,” ujar dia.

Bahkan, Ngabalin menyebut SBY terbawa perasaan alias baper. Itu pula yang membuat Ngabalin merasa iba kepada Presiden Keenam RI itu.Baca Juga:

Kata Ngabalin: Anak SD Pasti Tertawa Dengar Pernyataan Prabowo!

Survei LSI: Asyik Tertinggi, Jagoan PDIP di Posisi Buncit

Pilkada 2018 Dituding Curang, Ngabalin ke SBY: Baperan gitu, Kasihan

“Coba lihat kemarin itu, luar biasa perasaan yang dia pakai. Baperan gitu. Janganlah, kasihan,” lanjutnya.

Ia lalu menantang para elite Partai Demokrat, juga SBY, membeberkan data dan bukti tudingan yang ia arahkan kepada Polri, TNI dan BIN itu.

Salah satu caranya adalah dengan mengerahkan keder-kader partai berlambang bintang mercy itu di parlemen.

“Gunakan kewenangan itu. Kumpulkan data dan fakta yang kuat, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

“Kemudian panggil Kapolri, panglima (TNI) dan BIN. Asal jangan fitnah menuduh. Jangan berteriak di luar, kasihan energinya habis. Pakai parlemen,” sarannya.

Sebaliknya, Ngabalin membantah tudingan kecurangan pemerintah dalam Pilkada Serentak 2018 itu.

Ia memastikan, para pimpinan Polri, TNI maupun BIN tidak akan tinggal diam bila ada data dan fakta mengenai ketidaknetralan aparat negara.

Malah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri sudah mengancam akan mencopot kepala satuan wilayah kepolisian yang bertindak tidak netral di pilkada.

“Coba lihat ada data fakta yang disampaikan ke Kapolri, beliau tidak segan mencopot teman yang ada di daerah. Kapolda, kapolres. Asal ada data fakta,” pungkasnya. [psid]

[facebook-ku]

Korban Penganiayaan Malah Terancam Pasal Pencemaran Nama Baik Herman Hery

https://www.posmetro.info/2018/06/korban-penganiayaan-malah-terancam.html Korban Penganiayaan Malah Terancam Pasal Pencemaran Nama Baik Herman HeryRedaksi 25 Jun 2018

posmetroinfo -

Ronny Yuniarto Kosasih, yang mengaku telah dianiaya oleh anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Herman Hery, malah berpotensi diserang balik dengan pasal pencemaran nama baik.

Tuduhan mencemarkan nama baik hanya bisa terjadi jika Ronny tidak dapat membuktikan bahwa penganiayanya benar-benar Herman Hery.

Begitu dikatakan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Stefanus Tamuntuan. Kata dia, sejauh ini pihak kepolisian belum dapat memastikan dan menyebut nama pihak terlapor karena masih dalam proses penyelidikan.

"Saya tidak berbicara ini subjeknya siapa ya, karena ini masih dalam proses dan ini baru pihak korban yang diperiksa dan dari korban yang kita gali," kata Stefanus, di kompleks Mapolres Jaksel, Senin (25/6).

Sambung Stefanus, bisa saja pihak Ronny dikenakan pencemaran nama baik bila Anggota Komisi III DPR itu merasa nama baiknya tercemar dan melakukan laporan balik ke polisi.Baca Juga:

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Tragedi KM Sinar Bangun, Ada PNS Dishub dan Pelabuhan

Korban Penganiayaan Malah Terancam Pasal Pencemaran Nama Baik Herman Hery

Cawagub Sumut Sihar Sitorus Dilaporkan Dengan Sangkaan Tiga Kejahatan

"Ya, semua orang punya hak untuk itu, masing-masing punya hak. Kalau memang subjek-subjek tersebut merasa tidak terima kemudian melapor," katanya.

"Kami belum menentukan siapa pelakunya, masih dalam proses penyelidikan dan masih pemeriksaan saksi. Jadi belum mengarah pada pelaku," tambah dia.

Saat menanyakan perkembangan kasus kliennya ke Mapolres Jaksel (Kamis, 21/6), kuasa hukum Ronny, Febby Sagita, menjelaskan bahwa kliennya telah memastikan bahwa pelaku pemukulan adalah sosok Herman Hery setelah dirinya menunjukkan foto Herman Hery.

"Setelah kami cari foto Herman Hery dan menunjukan kepada korban, 100 persen mereka yakin yang kami duga menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Herman Hery anggota Komisi III DPR RI,” kata dia di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis (21/6).

Dari kabar beredar, Herman mengaku tengah berada di luar negeri saat peristiwa pengeroyokan tersebut. Diduga, yang menjadi pelaku adalah adik dari Herman.

Untuk mengkonfirmasi, kuasa hukum korban mencari foto adik Herman Hery untuk diperlihatkan kepada korban.

"Ketika korban melihat foto adiknya, ternyata bukan, dan yakin 100 persen bahwa itu adalah Herman Hery,” jelas Febby. [rmol]

[facebook-ku]

Kata Ngabalin: Anak SD Pasti Tertawa Dengar Pernyataan Prabowo!

https://www.posmetro.info/2018/06/kata-ngabalin-anak-sd-pasti-tertawa.html Kata Ngabalin: Anak SD Pasti Tertawa Dengar Pernyataan Prabowo!Redaksi 25 Jun 2018

posmetroinfo -

Pihak Istana Kepresidenan mengkritik pernyataan Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang belakangan kerap menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pernyataan Prabowo dinilai murahan.

"Anak SD kelas VI akan pasti tertawa mendengar karena pernyataan itu, pasti. Karena bagaimana mungkin pernyataan sampah, murah, keluar dari mulut tokoh seperti Prabowo. Kasihan," ujar tenaga ahli kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).

Prabowo kembali menyerang Jokowi hari ini, yakni soal masalah utang negara. Ngabalin menilai wajar serangan Prabowo.Baca Juga:

Kata Ngabalin: Anak SD Pasti Tertawa Dengar Pernyataan Prabowo!

Survei LSI: Asyik Tertinggi, Jagoan PDIP di Posisi Buncit

Pilkada 2018 Dituding Curang, Ngabalin ke SBY: Baperan gitu, Kasihan

"Memangnya orang merampok, hari ini orang bisa merampok dengan keterbukaan seperti ini. Tak masuk akal. Tapi tidak apa-apa dalam rangka menaikkan elektabilitas," kata Ngabalin.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan kritik kepada pemerintah bersifat penting. Menurutnya, kritik dalam negara demokrasi hal biasa, malah cenderung baik untuk mengoreksi hal yang salah. Dia meminta kritik dari oposisi tak ditanggapi negatif oleh penguasa.

"Kritik menurut saya penting. Jangan diartikan menghardik," kata Prabowo di kediaman Ketua MPR sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan, Jl Widya Chandra, Jakarta.

Meski demikian, Prabowo mengaku dilanda dilema ketika akan mengkritik pemerintahan. Dia menyebut punya banyak teman di lingkaran pemerintahan yang baik sehingga perasaan dilema itu muncul.

"Saya terus terang saja kadang-kadang dilematis. Saya di luar kekuasaan, tapi di dalam kekuasaan banyak teman saya. Saya katakan di pemerintahan banyak orang baik," kata Prabowo. [detik]

[facebook-ku]

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Tragedi KM Sinar Bangun, Ada PNS Dishub dan Pelabuhan

https://www.posmetro.info/2018/06/polisi-tetapkan-4-tersangka-tragedi-km.html Polisi Tetapkan 4 Tersangka Tragedi KM Sinar Bangun, Ada PNS Dishub dan PelabuhanRedaksi 25 Jun 2018

posmetroinfo - Polisi resmi menetapkan empat tersangka dalam peristiwa tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba pada 18 Juni 2018. Mereka adalah Poltak Soritua Sagala (Nakhoda yang juga pemilik kapal), Karnilan Sitanggang (Pegawai Honor Dishub Samosir), Golpa F. Putra (PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, anggota Kapos Pelabuhan Simanindo), dan Rihad Sitanggang Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (Kabid ASDP). Kapolda Sumut Irjen Pol, Paulus Waterpauw menjelaskan nahkoda kapal KM Sinar Bangun dijadikan tersangka karena tidak memiliki izin berlayar, dan diduga sengaja membiarkan kapal memuat penumpang melebihi kapasitas. “Yang bersangkutan (nahkoda) tidak memiliki izin berlayar yang pasti. Kedua, bersangkutan tahu dan bahkan sengaja membiarkan kapal ini memuat melebihi jumlah penumpang kapal yang standarisasi 45 orang penumpang. “Ketiga, di dalam syarat kapal ini tidak boleh kendaraan diangkut. Nyatanya diangkut kendaraan kurang lebih 50 sepeda motor,” ujar Kapolda, dalam konferensi pers di Aula Mapolda Sumut, Senin (25/6). Kapos regulator pelabuhan, ditetapkan tersangka karena dianggap lalai. Dimana, mereka seharusnya mengatur masuknya kelancaran penumpang termasuk mengutip retribusi dan mengawasi kegiatan perkapalan di lokasi. “Harusnya mereka melarang kapal yang mengangkut penumpang lebih dari kapasitas. Selain itu juga mereka tidak menuruti imbauan BMKG yang telah memberikan warning bahwa ada peningkatan cuaca buruk pada tanggal 18 Juni. Mereka telah tahu kapal over kapasitas tapi tetap meminta retribusi,” jelasnya. Dari data sementara untuk jumlah korban yang sebenarnya, Kapolda menjelaskan ada 199 data korban KM Siane Bangun. Namun baru 125 nama korban yang bisa dipertanggungjawabkan. Sisanya masih dalam tahap klarifikasi kepada pihak keluarga korban dengan petugas Babinkamtibmas dan kepala desa. “Kami sudah bentuk 8 Satgas polri khusus termasuk DVI Polri yang dikoordinir oleh Kabag Ops dan Dir Binmas. Hasil klarifikasi yang telah kami dapat sementara ini yang terdata sesuai dengan data awal (Antemortem) yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak rumah sakit ada 125 korban yang terdata dari jumlah 199 laporan yang sudah diklarifikasi jumlah awal,” jelas Kapolda. Keempatkan disangkakan pasal 302 dan atau 303 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo pasal 359 KUHPidana (Dengan pidana kurungan selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 1,5 Miliar) Jo pasal 359 KUHPidana karena kelalaian (Penjara selama-lamanya 5 tahun. Selain itu, sejumlah barang bukti juga diamankan tim penyidik yaitu, 45 blok karcis retribusi masuk Pelabuhan senilai Rp. 500 rupiah, 48 blok retribusi pemeliharaan dermaga (roda dua senilai Rp 500 yang telah digunakan), serta Foto copy dokumen kelengkapan kapal KM Sinar Bangun IV Nomor 117. Sementara Direktur Ditreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian R Djajadi menjelaskan dalam pengungkapan kasus ini pihaknya telah memeriksa 14 saksi. [jpnn]

[facebook-ku]

Survei LSI: Asyik Tertinggi, Jagoan PDIP di Posisi Buncit

https://www.posmetro.info/2018/06/survei-lsi-asyik-tertinggi-jagoan-pdip.html Survei LSI: Asyik Tertinggi, Jagoan PDIP di Posisi BuncitRedaksi 25 Jun 2018

posmetroinfo

- Dua hari jelang pencoblosan Pilgub Jawa Barat 2018, Laju Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terakhirnya.

Hasilnya, pasangan nomor urut tiga, Sudrajat-Akhmad Syaikhu (Asyik) paling tertinggi tingkat keterpilihannya.

Pasangan Asyik yang diusung Partai Gerinda, PKS dan PAN itu paling banyak dipilih oleh responden, yakni sebanyak 36,7 persen.

Sementara pasangan yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dipilih oleh 26,3 persen responden. Sedangkan posisi ketiga Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum meraih 25,1 persen responden.

Sementara pasangan yang diusung PDIP, TB Hasanuddin-Anton Charliyan hanya dipilih 10,3 persen responden. Baca Juga:

Kata Ngabalin: Anak SD Pasti Tertawa Dengar Pernyataan Prabowo!

Survei LSI: Asyik Tertinggi, Jagoan PDIP di Posisi Buncit

Pilkada 2018 Dituding Curang, Ngabalin ke SBY: Baperan gitu, Kasihan

"Yang masih belum menentukan pilihan sebanyak 1,6 persen responden," kata Direktur Eksekutif LSI, Sobirin melalui siaran elektroniknya, Bandung, Senin (25/6/2018).

Sobirin menilai keunggulan Asyik karena pasangan itu diuntungkan dengan rekomendasi ulama dan tokoh besar nasional.

"Rekomendasi ulama dan tokoh nasional memiliki peran besar mendulang suara Asyik di Jawa Barat," ujar Sobirin.

Dikatakan dia, dari hasil survei kali ini ditemukan perolehan suara Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi terlihat statis jika dibandingkan hasil survei sebelumnya, karena tidak ada gebrakan yang berarti saat masa kampanye.

Sedangkan Ridwan Kamil sebagai Cagub yang populer di kalangan generasi milenial mendapatkan pukulan yang sangat berat dengan adanya isu dukungan kaum LGBT yang tidak disukai oleh mayoritas masyarakat Jawa Barat.

"Khusus TB Hasanuddin-Anton Charliyan yang tidak memilik basis utama pendukung, akan sangat sulit memperoleh suara yang besar karena hanya mengandalkan pergerakan mesin partai dan belum menunjukan program yang benar benar diminati masyarakat Jawa Barat," papar Sobirin.

Survey LSI ini dilakukan pada  4-20 Juni 2018 yang melibatkan 1.142 responden berdasarkan DPT Jawa Barat untuk Pilkada Jawa Barat sebanyak 31.735.133, dengan margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. [tsc]

[facebook-ku]

https://www.posmetro.info/2018/06/cawagub-sumut-sihar-sitorus-dilaporkan.html

posmetroinfo - Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus dilaporkan ke polisi. Dia dilaporkan atas tiga tuduhan sekaligus: penipuan, penggelapan dan atau perbuatan tidak menyenangkan. Sihar dilaporkan oleh Suriadin Noernikmat, warga Asam Kumbang, Medan Selayang. Kabar cawagub Djarot Saiful Hidayat dipolisi menyeruak setelah foto Surat Tanda Terima Laporan Polisi (LP) dengan terlapor Sihar beredar lewat jejaring Whatsapp. "Korban: PT Damai Jaya Lestari, Alamat Jl. Abdullah Lubis No 6 Medan," demikian uraian singkat STTLP yang ditandatangani Brigadir Taufik Darmawan selaku petugas yang menerima laporan dan Kompol Karmudin Nadek selaku Kepala Siaga SPKT. Dalam Laporan Polisi Nomor: STTLP/712/VI/2018/SPKT "II" tertanggal 25 Juni 2018 itu disebutkan Sihar dilaporkan bersama Sabar Ganda Sitorus dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Direktur dan Direktur Utama PT Damai Jaya Lestari. Korban dari perbuatan dua terlapor adalah PT Citra Bintang Familindo. Tertulis kerugian materil dalam tindak pidana ini sebesar Rp 3,26 miliar.[rmol]

[facebook-ku]

https://www.posmetro.info/2018/06/sudah-cukup-bukti-kpk-diminta-tak-ragu.html Sudah Cukup Bukti, KPK Diminta Tak Ragu Jadikan Ganjar Tersangka di Kasus e-KTPRedaksi 25 Jun 2018

posmetroinfo - Massa yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meenggelar aksi untuk meminta, KPK segera memanggil paksa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Politisi Partai Golkar Azis Syamsudin terkait kasus korupsi proyek KTP Elektronik (e-KTP). “Ganjar dan Azis ini mangkir dari panggilan KPK. Ini sama saja menganggap remeh KPK,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAKI, Ahmad Fikri di sela-sela aksi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/6). Fikri mengatakan, penanganan kasus korupsi e-KTP oleh KPK harus diusut secara tuntas secepatnya agar tidak menjadi seperti kasus BLBI, Century dan lainnya yang mengendap, karena penanganan yang lambat. Seharusnya, lanjut dia, KPK tidak ragu lagi menjadikan Ganjar Pranowo sebagai tersangka. Pasalnnya, KPK sudah cukup punya bukti kuat yaitu dengan adanya pengakuan di pengadilan oleh Setya Novanto dan M Nazarudin yang bersaksi Ganjar Pranowo menerima fee sebesar 500 ribu Dollar. [akt]

[facebook-ku]

Dituduh Tak Netral Salam Dua Jari dengan Relawan Djarot, Ini Kata Kapolda Sumut Admin Redaksi 25 Jun 2018

https://www.posmetro.info/2018/06/dituduh-tak-netral-salam-dua-jari.html

posmetroinfo - Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw diterpa tuduhan tidak netral terkait dengan Pilkada di Sumut dengan menghadiri acara pertemuan dengan tokoh dan kader PDI Perjuangan. Kapolda saat itu hadir dalam acara PDIP dan foto bersama dengan seorang wanita cantik yang diduga merupakan simpatisan Djoss, keduanya pun tampak menunjukkan salam dua jari. Foto Kapolda tersebut diketahui bersama dengan Meryl Saragih yang dalam akun media sosialnya merupakan Ketua Relawan Djarot-Sihar. Diketahui Meryl Saragih merupakan anak ketiga Ketua DPD PDI-P Sumut Japorman Saragih. Foto itu dipajang dalam akun Instagramnya melalui Instastory miliknya. Dia kemudian menulis caption 'Kawal Pilkada' sambil menaruh emoticon salam dua jari. Melalui foto inilah Kapolda Sumut dinilai tidak netral dan dianggap memihak salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada Sumut. Belum diketahui di mana dan kapan pertemuan itu berlangsung. Namun pertemuan itu menjadi catatan tersendiri terkait dengan kenetralan pejabat kepolisian menjelang Pilkada di Sumut. Menanggapi isu tidak sedap tersbeut, Irjen Paulus pun menegaskan Polri netral pada Pilkada 2018. "Saya tegaskan Polda Sumut netral pada Pilkada 2018. Tidak ada satupun anggota yang berpihak terhadap salah satu pasangan calon," ujarnya di Medan, Sumatera Utara, Senin (25/6/2018). Mengenai beredar foto dirinya dengan satu anak kader politik pasangan calon nomor urut 2, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pilgub Sumut. Ia mengaku, foto dirinya membentuk jari seperti angka tujuh, bukan angka dua. "Dan itu merupakan lambang 'laju' singkatan dari lapan tujuh (87),"katanya. Artinya adalah, kata Kapolda, dirinya merupakan alumni angkatan 87 di AKABRI dan lambang itu memang digunakan oleh sesama angkatan. "Jadi itu bukan angka dua melainkan simbol 7," katanya. Ia menegaskan foto yang beredar di akun Instagram @gerindrasumut itu, saat menyambut kedatangan mantan Presiden RI, tidak ada hubungannya dengan mendukung salah satu paslon. "Nah, saat itu ada seorang wanita kalau gak salah anaknya Pak Japorman, meminta foto bareng dengan saya di bandara. Telunjuk tangan saya lambang angka 7, wanita itu salam 2 jari dan viral setelah dipublikasi di medsos," kata Kapolda. "Namun, kembali saya tegaskan kalau foto ini tidak ada hubungannya dengan Pilgub Sumut. Kami (Polri-red) Polda Sumut netral dalam pilkada 2018,"ujar Waterpauw. Angka 7 Simbol Lulusan 87 Kabid Humas Polda Sumut AKBP Tatan Dirsan Atmaja SIK pun mengatakan hal senada. Menurut Dirsan, Kapolda Sumut menjunjung tinggi netralitas dalam Pilkada Serentak 2018 di Sumut. Ia membantah tuduhan tidak netral diarahkan pada Kapolda Sumut terkait dengan Pilkada di Sumut. Tuduhan tersebut berasal dari sebuah foto yang diupload oleh Meryl Saragih saat berfoto bersama Kapolda Sumut. Tampak pada foto tersebut Meryl Saragih, yang diketahui merupakan merupakan anak Ketua DPD PDI-P Sumut Japorman Saragih, berpose dengan membentuk huruf V pada jarinya melambangkan paslon dua. “Sementara Kapolda Sumut saat berfoto dengan Meryl tersebut, berpose dengan membentuk angka 7, dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk,” ujar Kabid Humas. Kabid Humas menjelaskan Irjen Pol Paulus Waterpauw memang kerap terlihat berfoto dengan pose tangan sambil membentuk angka 7. Seperti ketika beberapa kali Kapolda Sumut mengunjungi Tugu Latsitarda Taruna Akabri 1987 di Tapsel yang dibangun oleh Angkatan AKABRI 1987 yang merupakan angkatan Kapolda Sumut saat menempuh pendidikan di Akabri Kepolisian saat itu. “Itu bisa dilihat juga dalam video youtube terkait pelaksanaan reuni akbar Keluarga Besar AKABRI Laju 87. Para alumni AKABRI 1987 tersebut tampak tangannya membentuk angka 7 saat berpose didepan kamera saat pelaksanaan reuni tersebut,” jelas Kabid Humas. Menurutnya, sudah dua kali Kapolda Sumut berkunjung ke Tugu yang dibangun oleh angkatan Kapolda Sumut yang saat itu menjadi lokasi kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) yaitu pada bulan Desember 2017 dan Maret 2018. Dalam pose pose fotonya, Kapolda Sumut dan rombongan berfoto dengan pose tangan membentuk angka 7. Gaya berfoto tersebut juga kadang dilakukan Kapolda Sumut saat berfoto dilain kesempatan acara. “Kapolda memang sering berfoto dengan pose foto tersebut, sebagai bentuk kebanggaannya terhadap angkatan AKABRI 1987 yang juga merupakan seangkatan Bapak Kapolri Jenderal Tito,” ujar Kabid Humas. Polisi Tetap Harus Netral Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai,  dalam kondisi apa pun Polri harus tetap profesional dan mampu menjaga netralitasnya. Tujuannya agar masyarakat percaya pada Polri dan tidak terjadi benturan di akar rumput akibat pemihakan Polri dalam Pilkada. “Sikap tegas dan konsisten Kapolri diperlukan agar bawahannya tidak seenaknya bermain politik praktis untuk kepentingan sesaat yang sangat merugikan Polri secara jangka panjang,” pungkasnya. IPW mengimbau semua pihak agar mau menjaga profesionalisme dan netralitas Polri dan jangan menyeret nyeret Polri kepada kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok yang pragmatis. [tribun]

[facebook-ku]

Desakan Copot Kapolda Sumut Berdatangan Usai Salam Dua Jari Dukung Djarot, Pelanggaran Berat Admin Redaksi 25 Jun 2018

https://www.posmetro.info/2018/06/desakan-copot-kapolda-sumut-berdatangan.html

posmetroinfo - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebaiknya mencopot Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpaw dan Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Yan Fitri karena tidak dapat menjaga netralitasnya sebagai anggota Polri. Seruan mencopot keduanya disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Menurut dia, dua Pati Polri tersebut melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 tentang 13 Pedoman Netralitas Polri Dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang dikeluarkan Kapolri Tito Karnavian pada 16 Januari 2018. Dalam pasal 4, anggota Polri dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan politik, kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas. Sedangkan Pasal 6 menegaskan, anggota Polri dilarang melakukan foto bersama dengan pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg. “Dalam kasus Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri, kedua pejabat Polri itu melakukan pertemuan dengan tokoh dan kader partai yang sama, yakni PDIP. Kapolda Sumut hadir dalam acara PDIP dan foto bersama serta menunjukkan dua jari. Sementara Wakapolda Kepri bertemu dengan pimpinan PDIP setempat dan timses Paslon,” beber Neta. IPW berharap Kapolri bersikap tegas dan konsisten pada Pedoman yang sudah dikeluarkannya agar sebagai pimpinan tidak dilecehkan bawahannya. Sikap tegas itu adalah dengan cara mencopot Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri dan menggantikannya dengan pejabat kepolisian yang mampu menjaga netralitasnya. Neta menambahkan, dalam kondisi apa pun Polri harus tetap profesional dan mampu menjaga netralitasnya. Tujuannya agar masyarakat percaya pada Polri dan tidak terjadi benturan di akar rumput akibat pemihakan Polri dalam Pilkada. [pojoksatu]

[facebook-ku]

Tak Ada Celana Pendek dan Topi Caping, Warga Datangi Open House Anies Admin Redaksi 25 Jun 2018

https://www.posmetro.info/2018/06/tak-ada-celana-pendek-dan-topi-caping.html

posmetroinfo - Tidak terlihat ada warga DKI Jakarta mengenakan celana pendek dan membawa topi caping saat halal bi halal bersilaturahim dengan Gubernurnya Anies Baswedan di rumah dinas Gubernur DKI, Sabtu (23/6). Mereka yang datang berbaju rapi dan berbusana muslim. Anies pun mengungkapkan kebahagiaanya bertemu dan bersilaturahim dengan para warganya, melalui akun Instagramnya, Ahad (24/6). “Bahagia bisa bersilaturahmi kembali dengan teman-teman pada halalbihalal Idulfitri di rumah dinas kemarin.” “Ini kesempatan kami untuk saling bersapa bersama warga, karena sebagian belum sempat disapa selama bulan Ramadan maupun ada yang baru kembali dari kampung halamannya.” “Alhamdulillah, ini halalbihalal pertama bagi kami setelah bertugas dan begitu banyak warga hadir. Pemprov DKI tidak bisa bekerja sendiri, perlu peran dan dukungan dari komunitas, pakar, akademisi, dan warga. Mudah-mudahan kita bisa kerja bersama lebih baik lagi.” [swamedium]

[facebook-ku]

Pilkada Jabar, Jateng dan Sumut: PDIP Diperkirakan Tumbang Admin Redaksi 25 Jun 2018

https://www.posmetro.info/2018/06/pilkada-jabar-jateng-dan-sumut-pdip.html

posmetroinfo - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diprediksi akan tumbang dalam pertarungan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara pada Pilkada 2018. Kekalahan PDIP ini karena imbas dari The Jokowi Effect. Selain itu juga karena strategi komunikasi yang dilakukan Jokowi dan PDIP buruk. “Pilkada Jabar, Jateng dam Sumut diperkirakan PDIP tumbang karena imbas dari The Jokowi Effect. Selain itu juga karena strategi komunikasi yang dilakukan Jokowi dan PDIP buruk. Oleh karena itu dalam Pilkada serentak dan Pilpres mendatang akan membuat trend perubahan tidak bisa dibendung lagi. Apalagi saat ini ada hastag #2019gantipresiden,” kata pengamat kebijakan publik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M.Aminudin. Menurutnya, ketidaksukaan rakyat pemilih kepada kelompok statusquo atau kelompok penguasa makin meluas. “Saat ini di mata publik, Jokowi dan PDIP adalah pihak yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap masuknya arus besar - besaran orang Tiongkok berkedok pekerja ke Indonesia," kata Aminudin kepada Harian Terbit, Minggu (24/6/2018). Selain itu, lanjut Aminudin, PDIP dan Jokowi dianggap paling bertangjawab terhadap kenaikan tarif listrik, kelangkaan BBM jenis premium, elpiji, mahalnya sembako, biaya hidup, kenaikan pajak, hutang luar negeri dan sejenisnya "Tapi disatu sisi gaji pejabat dan birokrat justru semakin meningkat drastis. Jadi itu sudah cukup membuat kekecewaan publik meluas pada kelompok rezim sekarang," paparnya. Sementara itu pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin mengatakan,  PDIP perlu kerja keras untuk Pilkada di Sumut dan Jawa Barat. Di Sumatera Utara, sambung Silvanus,  Djarot yang menjadi cagub diprediksi kalah.  Kekalahan tersebut tidak lepas dari rekam jejak Djarot yang baru selesai ikut perhelatan sebagai cawagub DKI, langsung mencoba lagi di Sumut. Sementara di Pilkada Jawa Barat, TB Hasanuddin harus bertarung sengit dengan para pesaingnya. Oleh karenanya di dua daerah tersebut cagub yang diusung PDIP harus bekerja lebih keras lagi. "Kalau di Jawa Tengah, saya masih percaya PDIP tetap keluar sebagai pemenang. Tapi di Sumut dan Jawa Barat akan sengit," tegasnya. Silvanus menuturkan, di Sumut dan Jabar,  para cagub yang diusung PDIP harus bekerja keras karena terkait popularitas dan elektabilitasnya. Di Jabar ada cagub Ridwan Kamil yang terbukti sudah sukses menjadi walikota Bandung. Ridwan Kamil juga akrab dengan kaum muda karena gaya komunikasinya di media sosial. Ketokohan Ridwan Kamil tampaknya sulit ditandigi oleh TB Hasanuddin. Meski demikian, kata Silvanus,  di Pilkada serentak 2018, PDIP justru akan tetap kokoh di posisinya khususnya di Jawa Tengah. Oleh karena itu partai lain akan sulit untuk menggeser atau menumbangkan PDIP sebagai partai yang sudah lama keluar sebagai pemenang di daerah pemilihan tertentu. Sehingga Ganjar Pranowo sebagai calon petahana akan keluar sebagai pemenang. Bakal Kalah Sebelumnya Ketua DPP Partai Amanat Nasioal (PAN) Yandri Susanto mengatakan pilkada di Pulau Jawa akan jadi lampu kuning bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pilpres 2019. Sebab, kata dia, PDIP sudah kalah dalam pilkada Banten dan juga DKI beberapa waktu lalu. "Pertama pilkada ini pasti jadi taruhan Pak Jokowi, Banten sudah kalah DKI sudah kalah. Kalau misalkan jagoannya Pak Jokowi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kalah maka itu lampu kuning buat Pak Jokowi," kata Yandri di Kawasan Cikini,Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu seperti dilansir Merdeka.com. Sementara itu Direktur Eksekutif dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengemukakan,  kekalahan PDIP dalam mengusung calonnya akan berdampak pada Pilkada pilada di wilayah lain. Sebab, masyarakat menganggap partai berlambang Banteng Moncong Putih mendukung penista agama. “Jagoan PDIP bisa tumbang di Jatim maupun Jateng. Masyarakat akan menilai PDIP mendukung penista agama,” kata‎nya. ‎Ia menilai, masyarakat tidak akan lupa pada PDIP yang membela Ahok mati-matian dalam kasus penistaan agama. Sehingga, hal itu sangat menjatuhkan nama PDIP.‎ “Jika melihat kondisi saat ini, tentu bisa terpuruk,” terang dia. Disisi lain, Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra), Agus Chaerudin,‎ memandang, akibat kasus Ahok menyebabkan gelombang penolakan masyarakat kepada siapapun calon kepala daerah usungan PDIP. Menurutnya, Masyarakat jelas tak akan melupakan dukungan PDIP untuk memenangkan Ahok. [htc]

[facebook-ku]

Keras Banget! Orasi Gatot Nurmantyo: Jangan Ikuti Pemimpin yang Menjual TNI Admin Redaksi 24 Jun 2018

https://www.posmetro.info/2018/06/keras-banget-orasi-gatot-nurmantyo.html

posmetroinfo - Beredar video pidato mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo saat orasi dihadapan para ulama dan jamaah di acara Doa untuk Sumut Bermartabat Medan. Video tersebut diunggah akun twitter @Nurmantyo_Gatot Mengikuti pada Ahad (24/6/2018). "Saya menginggatkan bahwa Indonesia ini adalah produk Indonesia dan umat Islam, hal itu terbukti, tahun 1980, populasi umat Islam di Indonesia 90 persen, sekarang tinggal 85 persen. Pada saat kemerdekaan, saya yakin di atas 90 persen, tanpa ulama, tanpa sultan yang menyerahkan kerajaannya, yang saat itu punya kerajaan, punya rakyat, tapi dengan sukarela menyerahkan untuk bergabung dengan NKRI, itu tidak boleh dilupakan," ujar Gatot. Gatot pun menjelaskan soal jihad yang wajib izin kepada orangtua, juga sehat lahir batin. "Di kesempatan ini, saya menjadi orang yang lebih tua di TNI, maka TNI dan kepolisian harus netral.' Jika ada pimpinan TNI di daerah ini, yang bersikap tidak netral, maka dia adalah pengkhinat, dia adalah pelacur politik, dan pemimpin yang seperti ini suatu saat akan rela mengobankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan politik. TNI adalah anak kandung rakyat sehingga jika ada perselisihan, TNI menjadi penengah, semoga ucapan saya ini di dengar oleh seluruh anggota TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI, jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik, pemimpin yang seperti ini suatu saat akan rela mengobankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi," ucap Gatot dengan lantang. Gatot menegaskan dirinya tidak takut dengan siapapun kecuali takut kepada Tuhan. Ia menilai jika Pancasila dan UUD 1945 adalah hadiah terindah umat Islam sebagai jalan tengah. "Di sini, umat Kristen, Hindu, Budha, Katolik, dan semua agama tidak diapa-apakan, Islam rahmatalilalamin," ujarnya. Gatot mengatakan bahwa dirinya kecewa dengan oknum yang menyebut ulama radikal. "Saya sinis, jika ada yang mengatakan ulama radikal, itu tidak benar, mana mungkin ulama akan merusak NKRI, itu tidak mungkin, maka jangan coba mengobok-obok pasti akan bangkit, justru seharusnya kita sadar bahwa NKRI ini umat Islam yang memotorinya, ulama adalah solusi umat bangsa," ujar Gatot.    https://twitter.com/Nurmantyo_Gatot/status/1010748632797102081 [tribun]

[facebook-ku]

Djarot: Saya Hijrah ke Sumut untuk Melawan Korupsi; Begini Tanggapan Telak Warganet Admin Redaksi 24 Jun 2018

posmetroinfo

- Calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan di Sumatera Utara.

Hal itu dia sampaikan dalam kampanye akbar di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (23/6/2018).

“Saya hijrah di Sumut, hijrah untuk melakukan jihad terhadap korupsi, jihad melawan kemiskinan, jihad melawan kebodohan, dan jihad memberantas narkoba,” kata cagub yang diusung PDIP itu seperti dikutip Kompas

Sontak warganet mentertawakan omongan Djarot.

"haha, rot, rot. Emang kader yg paling banyak keciduk korupsi dari partai mana?" komen @ilh_mhd di sosial media twitter.

Kurang dari Sepekan, 3 Kepala Daerah dari PDIP Jadi Tersangka KPK

https://nasional.tempo.co/read/1096888/kurang-dari-sepekan-3-kepala-daerah-dari-pdip-jadi-tersangka-kpk

"Ini orang pindah dari jawa ke Sumatera demi kacung jabatan." komen akun @NepriadiC. haha, rot, rot. Emang kader yg paling banyak keciduk korupsi dari partai mana?See M Ilham's other Tweets bukan hijrah, itu di tugaskan partainya karena gagal tugas di DKI kalo mau kawan korupsi ya dari partai sendiri dung2 See #kopi-kopi's other Tweets Ini orang pindah dari jawa ke Sumatera demi kacung jabatanSee Nepriadi Chaniago's other Tweets [portalislam]

[facebook-ku]

Wakapolda Kepri Gelar Pertemuan dengan Elite PDIP dan Tim Cawako Admin Redaksi 25 Jun 2018

https://www.posmetro.info/2018/06/wakapolda-kepri-gelar-pertemuan-dengan.html

posmetroinfo -

Indonesia Police Watch (IPW) terus menyoroti independensi Polri. Setelah menyoroti cara kerja dari mantan Wakapolda Maluku Brigjen Hasanudin, kini giliran Wakapolda Kepulauan Riau (Kepri) Brigjen Yan Fitri. Jenderal bintang satu itu dikabarkan bertemu dengan Ketua DPD PDIP Kepri Suryo Respationo.

Dalam pertemuan di salah satu kedai kopi itu, Suryo Respationo ditemani rombongan tim sukses salah satu calon gubernur. Ketua Presidium IPW Neta S Pane meminta agar Brigjen Yan Fitri menjelaskan perihal pertemuan tersebut.

"Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah itu berjalan aman tanpa konflik," katanya melalui pesan singkat, Minggu (24/6).Baca Juga:

Pilkada 2018 Dituding Curang, Ngabalin ke SBY: Baperan gitu, Kasihan

Kata Ngabalin: Anak SD Pasti Tertawa Dengar Pernyataan Prabowo!

Survei LSI: Asyik Tertinggi, Jagoan PDIP di Posisi Buncit

Sebelumnya, dikabarkan ada pertemuan antara Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPD PDIP Kepri Suryo Respationo di Kedai Kopi Batu, Tanjung Pinang, Sabtu (23/6). Pertemuan itu berlangsung petang hari, sekira pukul 18.20.

Bersama Suryo Respationo terdapat lima orang yang merupakan tim pemenangn pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah-Maya Suryanti.

Sementara Yan Fitri didampingi 10 orang anggota intel dari Polres Tanjungpinang dan Polsek Tanjungpinang Timur. Pertemuan itu pun berakhir pukul 19.10.

Untuk diketahui, Brigjen Yan Fitri merupakan kakak dari Lis Darmansyah. Pertemuan mereka disebut-sebut membahas tentang bagaimana pencapaian prediksi kemenangan paslon nomor urut 2 di Pilkada 2018. Hingga berita ini diturunkan, Mabes Polri belum memberi keterangan mengenai kabar pertemuan tersebut. [jawapos]