forbakstre

[forbakstre]

Reviu UHP

Proses menangani berkas gugatan/banding:

- mempelajari berkas gugatan/banding -> diteliti ke kluster pajak yang mana (jenis pajak) -> bikin coret2an duduk perkara

- membahas dengan senior (pemeriksa, AR)

- merumuskan kembali duduk perkara -> duduk perkara di jenis pajak yang mana -> merumuskan aktivitas (jangan lupa menuliskan subjek, objek, SPOK)

- bikin uraian banding -> jawab satu per satu disertai bukti -> intinya menguatkan pernyataan kolega di KPP

- surat tugas untuk hadir di pengadilan pajak

Hadir di ruang sidang:

- sebelum hadir harus mempersiapkan berkas2

- majelis cepat (kasus tertentu) -> majelsi tunggal dan panitera

- majelis biasa (gugatan, banding)-> ketua, 2 hakim anggota, panitera

- pembuktian -> kesempatan menjelaskan bukti untuk meyakini hakim

- terhadap putusan hakim bisa diajukan PK -> tapi kecil kemungkinan bisa dilakukan PK

[forbakstre]

KWN - Pertemuan 12

revolusi = pertumpahan darah

reformasi = ga pertumpahan darah tapi sama2 mengganti pemimpin

Gus Dur "Negara federal yang menggunakan make up negara kesatuan"

Otda seharusnya terbatas pada urusan administrasi saja

Selain perda harus sesuai dengan aturan dia tasnya. Menurut bapak ID federal aja gpp. daerah punya kewenangan penuh sesuai karakter/khas masing2.

[forbakstre]

hal2 apa yag harus dikemukakan wp dalam mengajukan keberatan (sesuai formulir)

dituangkan dalam surat pengajuan keberatan

proses administrasi apa saja yg perlu disiapkan fiskus untuk menangani pengajuan keberatan

3. buat keputusan keberatan (pertimbangan, keputusan, diktum) 

[forbakstre]

Upaya yg disediakan peraturan perundangan thd layanaan yang dilakukam oleh fiskus thd wp dlm rangka memenuhi kewajiban perpajakan. meliputi kegiagan adminisyratif scr iperasional melibatkan sdm, kebijakan, lembaga, dalam dangka memberi pelayanan kpd wp. di antara lain memberikan pengawasan apakah wp shdah melaksanakam kewjaiban dgn benar

Fungsi pengawasan-menemukan sesuatu yg perlu penjelasan WP terkait jumlah pajak, jumlah rugi, jumlah pemotongan pihak ketiga. itu diperlukan klarifikasi. prosesnya perlu dikuasai yg diatur dalam UU formal (KUP) (PMK 202) (SE 11) maupun materiil. 

[forbakstre]

pertemuan

peminjaman buku

kegiatan penolakan

penyegealan

sphp

pemberitahuan hasil pemeriksaan

pembahasan akhir hasil pemeriksaan

quality assurance

[forbakstre]

Aktivitas Investasi

1. Aset Lancar

Dikatakan lancar karena mudah dikonversi menjadi kas.

Kas dan Setara Kas

Piutang

Perusahaan mencantumkan nilai realisasi (net) yaitu sudah dikurangi penyisihan piutang.

Analisi performa:

Biaya dibayar di muka

Aset yg menunda menjadi biaya. Tidak terlalu relevan dalam analisis apabila nilainya material.

2. Persediaan

Dalam proses bisnis harus bisa hati-hati. Contoh dalam perusahaan manufaktur masih ada WIP yg blm bisa dijual. Kalo perusahaan dagang umumnya semua finished goods

Hospitality accounting - industri yg bergerak di bidang kenyamanan (penerbangan, hotel). Kamar ada HPPnya, tidak familiar. Naik pesawat harga kursi fluktuatif. HPP ada pada base price, yg berubah2 adalah mark-upnya. Ada HPP namun gaada persediaan. Persediaannya merupakan barang2 fast moving kaya shampoo, sabun, dll.

3. Aset Jangka Panjang

5. Aset Tidak Berwujud

Ukuran recognition tidak jelas. Salah satu ngitungnya pake potensi income.

[forbakstre]

PK merupakan upaya hukum yang luar biasa terhadap putusan2 yang diputus pengadilan pajak bisa diajukan PK. alasan yg dapat diajukan PK:

keputusan pengadilan pajak didasarkan suatu kenohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan dan diketahui setelah perkara diputus. atau didasarkan pada bukti yg palsu diketahui setelah perkara putus.

adanya bukti baru (novum) yg sangat signifikan ditemukan setelah putusnya sidang yg mana apabila bukti ini ditunjukan pada saat pengadilan akan berakhir pada keputusan yg berbeda

apabila keputusannya ternyata tidak dituntut tapi dikabulkan. atau melebihi apa yg dituntut.

apabila ada suatu tuntutan yg belum diputus

apabila terdapat putusan yg secara nyata tidak sesuai dengan UU yg berlaku

[forbakstre]

Banding meskipun sudah mengirimkan SPUH dan pertemuan terakhir tapi WP tetep hakin bahwa keputusan di Skp. terhadap keputusan yang dapat Diajukan banding. keputusan itu oenetapan oajak terutang. ke pengadilan pajak.

banding bisa dicabut apabila sebelum sidang dibuat surat ketetapan oleh ketua, kalo setelah sidang

[forbakstre]

tanggapan gugatan dikirim ke penggugat melalui ketua pengadilan pajak.

pembuktian (bukti tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan, dan pengetahuan hakim yang berujung ke keyakinan hakim).

strategi : lewat kemampuan soft skill dengan tutur kata yg baik, intonasi jelas, berusaha meyakinkan hakim secara sistematis disertai bukti. targetnya adalah hakim terpengaruh atau menyimak atas yg dijelaskan.

[forbakstre]

keterkaitan & ekualisasi (pemeriksaan pajak)

kalo ada cadangan piutang jgn dijurangin

kalo dah net dikurangin, tambahin lg

[forbakstre]

Budaya organisasi (umum)

peningkatan budaya organisasi kemenkeu (tujuan, latar belakang, program2nya). ntar ada kaya yg wfh gitu, trus sarpras yg mendukung

di kantor kaya gimana? biar panjang cerita pkl ngapain aja. kan wfh tuh, ntar cerita kegiatannya tu onlen2 gitu. berarti kantor dah ada sarpras, ada kegiatan, berarti dah mengimplementasikan kan. nah menurut pengalamanku gitu. mungkin ke depannya atau di kantor itu gmn gatau. jelasin aja ke depannya maunya kaya gmn. oiya yg budaya organisasi masukin juga pengembangan sdm apa aja di kantor

[forbakstre]

Gugatan

UU - PP - PMK - SE

UU 14 2002 tentang Pengadilan Pajak - Ketentuan formal (acara) dan materiil diatur jadi 1 di UU ini. Maksudnya bagaimana tata cara mengajukan gugatan, banding, diatur dalam UU ini. Tidak terpisah.

Gugatan adalah upaya hukum yg dapat dilakukan WP atau PP terhadap prosedural penagihan pajak atau keputusan yang dapat diajukan gugatan sesuai dengan peraturan di UU perpajakan. Kenapa muncul gugatan? Karena pada saat memproses keberatan, ada yang tidak sesuai proseduralnya. Syarat, jangka waktu, penetapan, menurut WP atau PP.

SE 08/2017 tentang Kelengkapan Administrasi Banding dan Gugatan

Obyek gugatan diatur di pasal 23 ayat (2) UU KUP. Yaitu:

Pelaksanaan surat paksa, SPMP, pengumuman lelang yang tidak sesuai prosedur

Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak

Pelaksanaan putusan perpajakan

Penerbitan skp atau sk keberatan yang tidak sesuai prosedur (tidak didasarkan pada hasil verifikasi, hasil pemeriksanaan, bukti permulaan yang cukup

[forbakstre]

Analisis Akuntansi terkait dengan sistem, prosedur yang menyangkut tata kelola keuangan perusahaan.

Kebijakan yg menyebabkan distorsi : revenue recognition, akrual dan cash basis, metode penyusutan

[forbakstre]

Eselon merupakan jabatan struktural dalam ASN

Jumlah Eselon per Juni 2019

Total Eselon I-V 460.000 orang. Total PNS 4.286.918 orang

- Eselon I : 0,12%

- Eselon II : 4,23%

- Eselon III : 21,44%

- Eselon IV : 71,09%

- Eselon V : 4,2%

Presiden Jokowi menyatakan, eselon I-IV terlalu banyak. Ia menginginkan ada penyederhanaan menjadi dua level dan diganti dengan jabatan fungsional

Surahman mengatakan, jika pejabat eselon III dan IV dihapus akan berisiko menghambat pelayanan masyarakat. Dengan dihapusnya eselon III dan IV, Surahman pun percaya tak akan terlalu banyak mengurangi beban anggaran.

Menurut Drajad, di negara maju sekalipun, eselon tetap dibutuhkan. Hanya, namanya berbeda-beda. Drajad menuturkan, sistem eselon justru bermanfaat membantu efisiensi manajemen birokrasi.

Selain itu, berguna juga untuk menerapkan jenjang karier birokrat, remunerasi, dan pengaturan kerahasiaan dokumen.

Ia pun mengaku, belum bisa menerka manfaat penghapusan eselon III dan IV yang digagas Jokowi. Drajad memprediksi, Jokowi mungkin hanya akan mengubah namanya saja, bukan tupoksinya.

Namun, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo memandang, perampingan itu tak serta merta bisa dilakukan secara total, dan harus dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah khawatir jika perampingan ini bakal memicu resistensi dari internal ASN. Bahkan, ia membaca akan ada ��sikut-sikutan” yang keras di antara birokrat untuk memperbutkan jabatan strategis di eselon I dan II.

Positif-negatif

Trubus mengatakan, bila perampingan dilakukan besar-besaran, berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Pasalnya, ia mengatakan, rencana ini akan berpengaruh terhadap tunjangan kinerja. Pengalihan jabatan eselon III dan IV ini, kata Trubus, juga bisa menghambat serapan anggaran.

Menurut Trubus, bila ingin merampingkan birokrasi untuk tujuan efisien, sebaiknya didahulukan yang ada di pusat, seperti kementerian. Bukan birokrat yang ada di daerah, apalagi berkaitan dengan masyarakat.

Kendati demikian, Trubus menilai, rencana itu merupakan langkah yang positif. Dampak positif itu, disebutkan Trubus, bisa meminimalisir korupsi dan tindakan suap-menyuap.

[forbakstre]

pemerintah melakukan konversi jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional dalam skala besar2an

tujuan konversi untuk konsolidasi sumber daya negara, konsolidasi anggaran, konsolidasi SDM. yang tadinya organisasi terbagi dalam kelompok2 unit struktural yang kecil2 dan sudah terbagi ketat antara unit 1 dengan unit yang lain, sekarang para pegawai dan SDM dikumpulkan dalam skala lebih besar di eselon II agar kekuatannya kebih solid dan besar.

Mengapa diperlukan? karena kita menghadapi ketidakpastian. dunia sering berubah. Kekuatan organisasi bisa dikerahkan untuk menghadapi sebuah tantangan yang baru. contoh covid 19.

pergeseran dari struktural ke fungsional membutuhkan ekosistem baru. harus lebih cair, lebih kolaboratif.

ke 2, apresiasi kinerja terhadap pejabat fungsional juga harus mengalami pergeseran ketika kita tuntut kolaborasi, maka QPI juga harus kolaboratif

kalau debirokratisasi kita lakukan, deregulasi kita lakukan, digitalisasi kita lakukan dengan format kerja baru dengan suasana kerja baru ini akan mempermudah kinerja dari para pejabat fungsional itu bisa kita optimalkan

pentingnya perubahan kapasitas individual daripejabat fungsional ketika bergeser dari pejabat struktural untuk pejabat fungsional yang dibutuhkan itu berbeda. Bukan hanya penguasaan konten nya tetapi juga karakternya penguasaan materi penguasaan konten. konten Master itu penting

Oleh karena itu selain penguasaan konten,penguasaan content mastery begitu yang sangat penting lagi adalah karakter sebagai pembelajar karena dunia selalu berubah. (jadi usang). Harus ada empati, critical thinking, problem solving.

Ketika butuh analis kebijakan, ekosistem harus berubah. DIklat harus berubah total secara besar2an. Tidak lagi teaching karena tidak menumbuhkan karakter, membagikan materi yang analog pada jaman digital.

[forbakstre]

Review Keberatan

WP self assesment. Fiskus melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan pemeriksaan. Atas pemeriksaan terbitlah SKP. Undang-Undang memberikan kesempatan kepada WP untuk mengajukan keberatan. Bagi WP yang menerima SKP, mayoritas keberatan karena mereka punya dasar untuk menghitung pajaknya. Di sini muncul sengketa yang terkait total jumlah pajak, pemotongan pajak, jumlah rugi. Itu merupakan ruang lingkup keberatan. 

Pendekatan filosofi :

- Ontologi (pengetahuan)

- Epistimologi (ilmu pengetahuan)

- Axiologi

Dalam hal SKP. Pencatatan dalam laporan keuangan yang berbasis kas. Lalu berubah menjadi akrual basis. Jadi pendapatan negara dicatat sejak keluarnya SKP. Meskipun uangnya belum diterima. 

[forbakstre]

sebelum terbit SPUH, WP bisa mencabut keberatan. tapi tidak dapat memperoleh faislitas yang disediakan peraturan. tidak dapat mengajukan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak. pp 74 pasal 30

syarat mengajukan pencabutan keberatan :

1.dibuat dlm bhs indo

2.ditandatangani wp

formulir disampaikan ke kpp terdaftar. tembusan disampaikan ke kanwil yang menjadi atasan. pmk 09 sttd pmk 02/2015

terhadap surat permohonan, DJP harus memberikan jawaban setuju atau ditolak. ada di formulir.

dalam hal WP mengajukan keberatan, pajak yg masih harus dibayar menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan skpkb.