harianpublik-blog - Tumblr blog

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Berdoalah! Doa Mengubah Keadaan.

Harianpublik.com – Kekuatan doa. Yah kekuatan doa yang bisa membuat keadaan berubah. Seperti cerita hikmah yang akan dipaparkan berikut ini.

Oleh karena itu, doakanlah terus saudara-saudara muslim kita yang sedang tertindas seperti di Rohingya, Palestina, Suriah, dan di belahan bumi manapun. Doakan juga bangsa kita, Indonesia, pastinya. Doakan agar Indonesia menjadi negara yang kuat, makmur dan sejahtera rakyatnya serta adil pemimpinanya.

Doa bisa membuat terlepasnya mereka dari penindasan kaum kuffar, insha Allah. Jangan letih untuk meminta, jangan letih untuk berdoa dan jangan letih bersandar hanya kepada Allah.

***

True Story kisah tercecer dari pelaksanaan haji tahun 2016

Seorang perempuan tua dari Aljazair menangis di bandara. Ia ketinggalan pesawat yang akan membawanya menunaikan ibadah haji.

Ia menangis karena kerinduannya pada ALLAH dan keinginan untuk menjawab seruan-Nya..

ALLAH mendengar tangisan hamba-Nya. Diantara Aljazair dan Jeddah.. diantara langit dan bumi..

Pilot pesawat yang mengangkut jamaah haji itu mendengar suara gemeretak pada mesin pesawat. Hal itu memaksanya untuk kembali memutar pesawat ke Aljazair.

Di bandara, saat seluruh penumpang diturunkan, petugas bandara tidak menemukan ruangan tunggu yang kosong kecuali ruangan tempat dimana perempuan tua itu menangis.

Bisa dibayangkan bagaimana takjubnya ia karena melihat teman2 nya sesama jamaah haji datang kembali seakan datang khusus untuk menjemputnya…

Ia merasa seperti bermimpi..

Dari mulutnya tidak henti2 nya ia mengucapkan kata syukur..

Ajaibnya lagi setelah diperiksa dengan seksama ternyata keadaan pesawat itu baik dan tidak ada kerusakan sama sekali.

Pesawat dengan 200 penumpang itu kembali ke bandara hanya untuk menjemput seorang perempuan tua yang rindu ingin menjawab seruan Tuhan-Nya.

Air mata apa yang ia teteskan sehingga mampu mengetuk pintu langit ??

Keyakinan apa yang ia miliki sehingga mampu merubah jalannya takdir ??

Bila segalanya berlalu darimu, bila semua pintu telah tertutup,tetapi engkau tetap bergantung dan berharap pada ALLAH, maka IA akan selalu ada untukmu.

Kisah ini menjadi bukti bahwa keajaiban doa masih terjadi, dizaman yang bukan zaman Nabi-Nabi..

Sumber: Postingan di Facebook

The post Berdoalah! Doa Mengubah Keadaan. appeared first on Ngelmu.

Sumber : Source link

1 note · View note

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Puluhan Ribu Netizen Tandatangani Petisi Cabut Nobel Perdamaian Suu Kyi dan Minta Usir Dubes Myanmar

Tragedi kemanusiaan yang dialami etnis minoritas muslim Rohingya di Myanmar memancing netizen atau warganet membuat petisi yang ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Presiden RI Joko Widodo. Warganet bernama Budi Akbar, SHI memelopori petisi melalui laman change.org untuk mencabut novel perdamaian Aung San Suu Kyi menyusul konflik kemanusiaan ini.

Petisi ini sudah mendapat dukungan 25 ribu lebih sampai pada pukul 17.00 WIB, Jumat (1/9/2017).

“Saya ajak Anda semua untuk melepaskan sebentar pikiran kita dari kemelut sosial-politik domestik Indonesia yang makin semrawut ini,” tulis Budi dalam laman change.org.

Dalam petisi itu, Budi juga mengunggah tulisan berjudul “Myanmar: Negara Fasis yang Bertekad Membasmi Muslim Rohingya” yang memuat alasan bagi PBB untuk mencabut Nobel Perdamaian yang diraih Su Kyi pada 1991. Alasannya yakni dulu, pemimpin gerakan demokrasi, Aung San Suu Kyi, pernah berjanji kalau berkuasa, dia akan menghentikan pengejaran terhadap warga Rohingya.

“Ternyata, begitu dia berkuasa setelah partainya menang mutlak dalam pemilihan umum 2015, Suu Kyi tidak menghiraukan ethnic cleansing (pembersihan etnis) yang dilakukan oleh militer, polisi, dan kaum ekstremis dan teroris Budha di negara itu,” kata Budi, dalam tulisannya.

Bahkan, Suu Kyi, yang dikenal selama ini sebagai pejuang demokrasi dan hak asasi manusia, menolak untuk menyebut penindasan dan pengejaran serta perlakuan sadis lainnya terhadap warga Rohingya sebagai pembersihan etnis. Dia mengatakan istilah itu terlalu keras.

Padahal, fakta yang tampak di lapangan adalah tindakan yang ingin membasmi kaum Rohinngya. Suu Kui juga justru membela militer ketika mesin perang Myanmar ini diarahkan ke warga Rohingya yang tak bersenjata.

“Pemimpin yang mendapat Hadiah Nobel Perdamaian ini mengambil sikap tutup mata terhadap tindakan militernya yang menembaki warga Rohingya yang sedang melarikan diri dari kejaran tentara. Yang ditembaki oleh militer itu adalah pengungsi wanita dan anak-anak,” kata Budi.

Menurut Budi, Suu Kyi memiliki kekuasaan besar. Partainya, Liga Nasional Demokrasi (NLD), menduduki 65 persen kursi parlemen.

Meskipun menurut konstitusi negara itu dia tidak bisa menjadi presiden, tetapi Suu Kyi punya kewenangan memilih presiden. Artinya, dia merupakan pemegang kekuasaan de-facto.

Selain kepada PBB, petisi ini juga ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang merupakan kepala negara berpenduduk Muslim terbesar dunia. Pemerintah Indonesia didesak untuk mengusir Dubes Myanmar dan memutus hubungan diplomatik.

“Pemerintah Indonesia, melalui presiden mesti usir dubes Myanmar dari Indonesia dan putuskan hubungan diplomatik sebagai bentuk kecaman dan protes,” tulis petisi.

Berikut link petisi:

https://www.change.org/p/perserikatan-bangsa-bangsa-cabut-nobel-perdamaian-aung-san-su-kyi

[pii]

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Bosan Klarifikasi ke Dewan Pers, Ahmad Dhani: Biar Polisi Sekarang Cari Bukti

Ahmad Dhani Prasetyo mengaku sudah bosan mendatangi Dewan Pers untuk melakukan klarifikasi atas segala berita mengenai dirinya. Hal tersebut pada akhirnnya mendasari tindakannya untuk melaporkan sembilan media online ke Bareskrim Polri pada hari Kamis (31/8/2017) silam.

Menurut musisi berkepala plontos tersebut, dirinya sudah berulang kali melakukan klarifikasi. Namun berita-berita hoax mengenai dirinya tetap saja muncul. Ironisnya, berita-berita tersebut terbit tanpa ada satu pun pihak yang melakukan klarifikasi kepadanya.

“Sudah bosan klarifikasi, biar saja polisi sekarang mencari bukti,” ujar Dhani usai membuat laporan di Bareskrim, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

Dhani juga sempat menjelaskan berita-berita bohong yang sempat menyudutkan dirinya. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah berita soal pemecatan dirinya dari rumah karaoke Masterpiece. Menurut suami Mulan Jameela itu, segala pemberitaan di media sangat meleset.

“Tahun 2014 saya cukup berbaik hati tidak melaporkan hoax soal janji saya untuk memotong alat kelamin kalau Jokowi terpilih menjadi presiden. Itu twit palsu,” ujar Dhani di depan wartawan.

Pentolan band Dewa 19 ini juga mengaku sempat membuat laporan ke Dewan Pers terkait kabar hoax tersebut. “Tapi ternyata laporan saya ke Dewan Pers tidak membuat wartawan itu jera atau beberapa redaktur pelaksana, editor dari media online itu jera,” tutupnya.

kriminalitas

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

13 Peraih Nobel & 10 tokoh Kirim Surat Terbuka ke Dewan Keamanan PBB, Kritik Aung San Suu Kyi

Sebanyak 13 peraih Nobel dan 10 tokoh dari berbagai profesi mengirim surat terbuka ke Dewan Keamanan PBB untuk mengkritik pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam menyelesaikan masalah etnis minoritas Rohingya dan mengingatkan tentang tragedi pembasmian etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Surat terbuka ditandatangani 13 peraih Nobel yakni Muhammad Yusuf, Uskup Desmond Tutu, Malala Yousafzai, Jose Ramos Horta, Tawakul Karman, Shirin Ebadi, Betty Williams, Mairead Maguire, Oscar Arias, Jody Willliams, Leymah Gbowee, Sir Richard J. Roberts, dan Elizabeth Blackburn.

Adapun 10 tokoh itu adalah Emma Bonino, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Paul Polman, Mo Ibrahinm, Richard Curtis, Alaa Murabit, Jochen Zeitz, Kerry Kennedy, dan Romano Prodi.

Dalam surat terbuka mereka, yang diunggah di Guardian, 1 September 2017, peraih Novel dan aktivis itu menyatakan serangan militer Myanmar telah membunuh ratusan orang termasuk anak-anak, pemerkosaan terhadap perempuan, pembakaran rumah dan penangkapan terhadap warga sipil secara semena-mena.

“Akses organisasi bantuan kemanusian hampir sepenuhnya ditolak, menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat mengerikan di kawasan yang sudah sangat melarat,” tulis surat terbuka.

“Sejumlah pakar internasional telah mengingatkan potensi genosida. Yang terjadi baru-baru ini menandai tragedi masa lalu_Rwanda, Darfur, Bosnia, Kosovo. Jika kita gagal mengambil tindakan, jika mereka tidak tewas ditembak, maka orang-orang itu tewas akibat menderita kelaparan parah,” isi surat terbuka mereka ke Dewan Keamanan PBB.

Surat yang ditandatangani 13 peraih Nobel dan 10 tokoh dari berbagai profesi ini menilai pemerintah Myanmar bertindak sangat tidak proporsional dalam menyelesaikan masalah Rohingya.

Rohingya sebagai etnis minoritas memiliki populasi 1 juta orang di Myanmar. Mereka hidup sudah beberapa generasi di Myanmar, tapi mereka diperlakukan seperti imigran ilegal dan kewarganegaraannya ditolak. Mereka telah mengalami persekusi bertahun-tahun oleh pemerintah dan kelompok nasionalis Budha.

Bentrokan berdarah yang diawali serangan kelompok pemberontak Rohingya ke sedikitnya 30 kantor polisi dan beberapa markas tentara di Rakhine, Myanmar, dibalas oleh militer Myanmar dengan operasi militer yang dinamai menumpas ekstrimis.

Bentrokan yang diklaim terburuk sejak 5 tahun terakhir, membuat gelombang pelarian etnis Rohingya ke perbatasan Bangladesh. Dan mereka tewas saat menyeberang ke Bangladesh terutama anak-anak dan perempuan.

Para aktivis HAM dan lembaga kemanusiaan internasional menilai Aung San Suu Kyi i tidak tegas bersikap atas penderitaan yang dialami Rohingya. Baru-baru ini malah kantor penasehat putri Jenderal Aung San, tokoh reformasi Myanmar, ini menuding LSM internasional mendanai milisi Rohingya.

[tc]

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Soal Rohingya, Yusril: Sikap Suu Kyi Memalukan

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra mengutuk keras tragedi penyiksaan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Yusril mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik untuk menekan Myanmar.

“Kami juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik untuk menekan Myanmar. Indonesia dapat menggalang negara-negara ASEAN lainnya untuk mengambil langkah nyata mendesak Pemerintah Myanmar menghentikan pembantaian atas Muslim Rohingya,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/9/2017).

Yusril juga akan mengambil langkah politik untuk membantu etnis Rohingya. Ia menuturkan keteribatan militer Myanmar dalam tragedi ini wajib dihukum oleh dunia internasional sebab masuk dalam kejahatan kemanusiaan atau ‘crime against humanity’.

“Pembantaian yang dilakukan tentara Myanmar itu sengaja dibiarkan oleh Pemerintahnya sehingga kejahatan ini menjadi kejahatan sistematis dan meluas yang bertujuan melenyapkan sebuah entitas etnis atau “etnic cleansing” di negara itu,” jelas Yusril.

Yusri mengaku kecewa terhadap Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Sebab, Pemimpin Myanmar tersebut memegang Hadiah Nobel Perdamaian tetapi membiarkan kekerasan terjadi di negaranya.

“Sebagai pemegang Hadiah Nobel Perdamaian, sikap Aung San Suu Kyi yang membiarkan kekejaman di Myanmar adalah sikap yang memalukan,” tegas Yusril.

“Kami juga mengajak Umat Islam Indonesia untuk bersatu membantu Muslim Rohingya. Solidaritas sebagai sesama Muslim harus kita tunjukkan di saat penderitaan saudara-saudara kita di Myanmar sudah demikian seriusnya,” ucapnya.

detik

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Sri Mulyani: RI Utang untuk Kejar Ketertinggalan di Infrastruktur

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan utang merupakan konsekuensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang defisit. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif untuk kegiatan produktif, salah satunya mengatasi ketertinggalan melalui pembangunan infrastruktur.

Dalam Rancangan APBN 2018, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 1.878,4 triliun dan belanja negara Rp 2.204,4 triliun. Itu artinya, ada defisit Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Belanja negara, di antaranya untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan dukungan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 292,8 triliun.

Anggaran infrastruktur Rp 409 triliun, anggaran kredit usaha ultra mikro Rp 2,5 triliun, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 12 triliun, anggaran pendidikan Rp 440,9 triliun, anggaran kesehatan Rp 110,2 triliun, dan lainnya.

“Pemerintah mengambil pilihan kebijakan ekspansif (counter cyclical) agar momentum pembangunan manusia dan pertumbuhan yang makin berkualitas karena investasi sumber daya manusia tidak dapat ditunda, ketertinggalan pembangunan infrastruktur menjadi sumber masalah dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan,” jelas Sri Mulyani.

Pemerintah membiayai defisit dari utang dengan terus berpedoman pada pengelolaan utang yang hati-hati, bijaksana dan transparan, serta memperbaiki kesehatan struktur APBN. Sri Mulyani bilang, pemerintah akan tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang bijaksana, terkendali, dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah.

“Walaupun memilih kebijakan belanja ekspansif, pemerintah senantiasa menjaga level defisit dan level utang tetap terarah dan terukur,” ujar Sri Mulyani.

liputan6

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

YLKI Minta Masyarakat Jangan Beli Dulu Apartemen Meikarta

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) meminta supaya masyarakat jangan membeli dulu apartemen di proyek Kota Meikarta yang dibangun Pengembang Lippo di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengurus YLKI Sudaryatmo meminta grup Lippo segera menyelesaikan persoalan izin seperti izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat tanah hingga izin penggunaan tanah supaya tidak menimbulkan persoalan di suatu hari.

“Kalau misalnya sudah punya izin-izin itu, Lippo kan bisa mencantumkan di iklannya secara besar-besaran,” katanya saat dihubungi Republika, Kamis (31/8). Selain informasi perizinan, ia juga meminta Lippo memberikan informasi kepastian kapan serah terima apartemen bisa dilakukan.

Sementara itu, ia meminta masyarakat yang ingin membeli bangunan atau apartemen di proyek Meikarta ini supaya menunda dulu keinginannya hingga seluruh perizinan dilengkapi. “Kami mendorong supaya masyarakat hati-hati. Jangan membeli sebelum ada perizinan (lengkap),” ujarnya.

Kalau masyarakat tetap memiliki minat untuk membeli apartemen, ia menyarankan calon pembeli bisa melihat bukti-bukti perizinan. Marketing proyek ini, kata dia, bisa menunjukkan sertifikat tanah hingga IMB secara lengkap. Jika sudah yakin membeli dan memberikan booking fee, pembeli bisa meminta supaya dibuatkan bukti tertulis hitam diatas putih kapan serah terima apartemen bisa dilakukan.

“Karena jika sudah memberikan booking fee harusnya sudah bisa ditentukan dan ditegaskan kapan serah terima bangunan dilakukan, katanya. Jika ada keluhan, Sudaryatmo mengimbau agar masyarakat menyampaikan kepada YLKI atau mengejar pengembang.

republika

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

"Hukum Mati Suu Kyi, Keluarkan Myanmar dari ASEAN"

Dunia wajib menghukum pemerintah Myanmar atas kebiadaban sistematis terhadap warga minoritas Rohingya.

Sedangkan Indonesia sebagai negara mayoritas Islam terbesar dunia harus jadi pelopor sanksi internasional atas Myanmar.

“Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia harus jadi pelopor meminta PBB kirim pasukan ke Myanmar,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anton Digdoyo, dalam siaran persnya, Jumat (1/9).

Ia mendesak pencabutan Nobel Perdamaian dari pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang dulunya dikenal sebagai pejuang hak azasi manusia.

“Cabut Nobel Perdamaian dan hukum mati Aung San Suu Kyi pemimpin Myanmar saat ini,” tandas Anton.

Anton juga menyatakan keheranannya mengapa di era keterbukaan global sekarang masih ada pembantaian terhadap sesama manusia seperti terlihat di Rakhine, Myanmar.

“Begitu kejamnya bangsa Myanmar. Tapi, Dubes Indonesia untuk Myanmar konon masih bilang Myanmar paling toleran. Atas dasar apa dia bicara begitu? Aneh,” tukas Anton.

Dia menekankan, kekejaman militer Myanmar terhadap etnis Rohingya sudah berulangkali terjadi sehingga menimbulkan gelombang pengungsian besar-besaran ke Bangladesh dan negara-negara lain di Asia. Banyak sekali di antara pengungsi yang wafat dalam perjalanan karena menggunakan perahu kecil dan bekal seadanya di lautan lepas.

“Bukan hanya tuntut hadiah nobelnya (Suu Kyi) dicabut, tapi juga minta dihukum mati atas kejahatan kemanusiaan tak terperi di abad 21 ini. Dan saya harap negara-negara Asean keluarkan Myanmar dari kelompok Asean,” pungkas Anton.

swamedium

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Zaman Pak Harto, Indonesia Peringkat 2 SEA Games Saja Dianggap Aib

SEA Games tahun 2017 di Malaysia telah usai dengan menyisakan pil pahit bagi Indonesia. Sepanjang keikutsertaan Indonesia di SEA Games sejak tahun 1977, inilah prestasi terburuk yang diraih Indonesia.

Indonesia hanya meraih peringkat kelima dengan perolehan 38 medali emas, 63 medali perak, dan 90 medali perunggu. Hal itu menjadi catatan terburuk di dalam sejarah Indonesia atas keikutsertaan di ajang olahraga Sea Games. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi langsung meminta maaf atas capaian yang tidak memuaskan ini.

“Tentu tidak bisa apologi panjang lebar. Mohon maaf, kita sudah melakukan upaya langkah besar,” kata Menpora Imam Nahrawi saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (31/8).

Namun pemerintah tetap mengapresiasi para atlet yang bertanding dengan kejujuran dan sportivitas. Walau begitu pembinaan atlet akan diperbaiki sehingga prestasi olahraga Indonesia bisa meningkat kembali.

Ada kisah menarik di era Presiden Soeharto soal capaian Indonesia di SEA Games. Zaman Orde Baru, Indonesia selalu jadi langganan juara umum SEA Games. Cuma dua kali Indonesia jadi peringkat kedua. Tahun 1985 dan 1995. Dua-duanya digelar di Bangkok.

Saat itu jangankan juara kelima, peringkat kedua pun sudah dianggap aib. Bahkan sampai Presiden Soeharto merasa risau melihat hal itu. Menpora Abdul Gafur langsung dipanggil untuk memberikan laporan lengkap soal turunnya peringkat Indonesia.

“Presiden Soeharto amat risau dengan kegagalan Indonesia meraih juara umum SEA Games XIII di Bangkok,” kata tokoh olahraga Indonesia Mangombar Ferdinand Siregar yang ikut hadir dalam pertemuan itu.

Hal tersebut dituliskan MF Siregar untuk buku Guru-Guru Keluhuran, Rekaman Monumental Anak tiga Zaman yang diterbitkan Kompas.

Seluruh cabang olahraga dievaluasi habis-habisan. Presiden Soeharto menegaskan jangan sampai kekalahan Indonesia terulang pada SEA Games XIV yang akan digelar di Jakarta tahun 1987. MF Siregar, Menpora Abdul Gafur dan Menkokesra Alamsyah Prawiranegara diperintahkan menyiapkan SEA Games dengan sebaik-baiknya. Semua kementerian di bawah Kemenko Kesra diminta untuk memberikan dukungan penuh pada SEA Games XIV. Bahkan Pak Harto menerbitkan instruksi presiden khusus.

Hasilnya memang sangat membanggakan. Indonesia menang telak dan tak memberi napas lawan-lawannya di SEA Games XIV.

Bayangkan saat itu atlet Indonesia mampu meraih 183 medali emas, 136 medali perak dan 84 perunggu. Total 403 medali dipersembahkan. Bandingkan dengan juara kedua Thailand yang cuma dapat

63 medali emas dan Malaysia yang dapat 35 medali emas.

Prestasi ini terus dipertahankan di setiap SEA Games. Indonesia terus juara umum, kecuali tahun 1995 di Bangkok. Tahun 1997 kembali Indonesia membalas dendam dan merebut juara umum.

Namun sejak era reformasi MF Siregar mengaku merasa sedih. Prestasi Indonesia di SEA Games terus menurun. Tak lagi cuma peringkat dua, Indonesia juga merasakan pahitnya posisi tiga dan empat. Parahnya lagi hal itu dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja.

“Zaman Pak Harto posisi nomor dua saja sudah dianggap sebagai tamparan pada sebuah bangsa,” tulisnya sedih.

Sejak reformasi tahun 1998, tercatat sudah 10 kali SEA Games digelar. Hasilnya, Indonesia hanya sekali merasakan manisnya juara umum. Itu pun saat Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang digelar di Jakarta dan Palembang.

Plt Deputi V Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) I Nyoman Shuida menyatakan, pemerintah bersama stakeholder harus ikut berbenah diri.

“Sistem pembinaan atlet kita harus dibenahi. Harus ada evaluasi menyeluruh, dan dibutuhkan komitmen kuat baik dari pemerintah mau pun stakeholder untuk menjadikan olahraga sebagai progam strategis,” kata Nyoman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).

Namun demikian, I Nyoman Shuida menyatakan, bahwa hal ini tidak menyurutkan rasa hormat dan bangga kepada atlet-atlet Indonesia. Namun, dia mengingatkan, perlu ada evaluasi demi kemajuan olahraga Indonesia.

“Seluruh atlet dan panitia yang tergabung dalam kontingen Indonesia sudah bekerja dengan sangat keras untuk mengharumkan nama bangsa. Perjuangan mereka nyata dan membanggakan. Namun tentu evaluasi perlu, kita kan selalu ingin bergerak maju,” kata dia.

Semoga Indonesia kembali bisa menjadi raja di SEA Games dan menorehkan prestasi gemilang di ASEAN Games.

merdeka

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Video Al Jazeera ini Patahkan Pernyataan Umat Buddha Indonesia Soal Rohingya

Pernyataan Pimpinan Majelis-majelis Agama Buddha Indonesia Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja di Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa konflik di Rakhine, Myanmar, yang menimpa umat Muslim Rohingya sejatinya tidak terkait dengan agama tertentu, mendapat tanggapan secara luas dari masyarakat.

Seorang netizen sesepuh Katolik, Antonius Boediono pun mengecam keras pernyataan tersebut.

Turut menanggapi pernyataan Suhadi, netizen Zara Zettira melalu akun twitternya @zarazettirazr mengatakan bahwa dalam video dokumenter Al Jazeera, biksu-biksu Myanmar secara jelas mengatakan bahwa kasus Rohingya adalah konflik agama.

“Di semua video documenter @AlJazeera bhiksu2 sendiri menyatakan ini konflik agama,” tulisnya, Jumat 1 September 2017.

Berikut videonya:

Sebelumnya, seperti diberitakan oleh Seruji.com, Pimpinan Majelis-majelis Agama Buddha Indonesia menyatakan konflik di Rakhine, Myanmar, yang menimpa umat Muslim Rohingya sejatinya tidak terkait dengan agama tertentu.

“Prihatin atas krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian moril serta materiil yang besar, bukanlah konflik agama melainkan konflik sosial dan kemanusiaan,” demikian bunyi pernyataan para pemimpin agama Buddha Indonesia yang dibacakan Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja di Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017.

[pii]

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Dipecat dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia: Partai Ini Dikelola Kepemimpinan yang Buruk

Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menilai pemecatannya dari kader Golkar sebagai bentuk kesewenang-wenangan partai. Ia juga menyebut pemecatan tersebut adalah sebuah bentuk kebobrokan partai yang semakin menggila.

“Ini bentuk yang salah besar. Ternyata partai ini dikelola dengan kepemimpinan yang buruk, seburuk-buruknya dalam sejarah Golkar,” kata Ahmad Doli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2017).

Ia menyayangkan pemecatan Golkar kepadanya dan memilih untuk mempertahankan Setya Novanto (Setnov) sebagai pimpinan partai. Padahal, status tersangka Setnov sudah cukup alasan untuk menggulingkannya dari kursi tertinggi partai.

“(Setnov) sudah terindikasi korup, kemudian tidak ada rasa malu, tak bermoral, dan berlagak totaliter pula,” terangnya. “Setya Novanto dan Idrus Marham (Sekjen Golkar) ternyata sangat nyaman bergelimang isu korupsi, takut dengan perbedaan, serta antikritik dan antidialog, main pecat pula.”

Menurutnya, tindakannya selama ini bersama GMPG sebagai wujud dari kecintaannya terhadap partai yang telah berdiri sejak tahun 1964 silam.

Alasan keras untuk mencopot Setya Novanto sebagai ketua umum partai sebagai bentuk menjaga Marwah partai agar tidak dipandang semakin buruk dengan tetap mempertahankan seorang koruptor.

“Justru yang kami lakukan adalah menegakkan AD/ART dan keputusan tertinggi pada Munaslub,” tandasnya.

kriminalitas

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Krisis Rohingya, Erdogan Telepon 4 Pemimpin Negara Muslim

Harianpublik.com ~ Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak dilakukan upaya intensif untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Seperti dilansir Anadolu, Kamis (31/8), sumber kepresidenan mengatakan, Erdogan berbicara di telepon dengan presiden dari empat negara.

Ia berbicara dengan Presiden Pakistan, Mamnoon Hussain, Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Erdogan meminta para pemimpin untuk mengintensifkan upaya untuk menemukan solusi bagi krisis kemanusiaan di negara Asia tenggara, di Myanmar.

Berbicara kepada para pemimpin negara-negara mayoritas Muslim, dia ingin memberikan harapan terbaik pada Idul Adha kali ini. Masalah di Suriah, Irak, Yaman, Palestina, Libya dan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar, kata Erdogan memberikan bayangan suram pada liburan Idul Adha dan sangat menyedihkan bagi dunia Islam.

Sumber kepresidenan tersebut juga mengatakan, diplomasi telepon Erdogan akan terus berlanjut untuk menyelesaikan konflik Rohingya di Rakhine.

Kekerasan meletus di negara bagian Rakhine di Myanmar pada 25 Agustus ketika pasukan keamanan negara tersebut melancarkan operasi terhadap komunitas Muslim Rohingya. Ini memicu masuknya pengungsi baru ke negara tetangga Bangladesh, meskipun negara tersebut menutup perbatasannya dengan para pengungsi.

Sumber Berita : [Gema Rakyat/ rol]

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Inilah Sosok di Balik Pembantaian Rohingya, Lebih Bertaring dari Suu Kyi

, Adalah Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Komandan Militer Myanmar. Sosok yang mampu memerintahkan tentara untuk berhenti membantai orang-orang Rohingya dan membakari desa-desanya.

Jenderal nomor wahid Myanmar itu pun tak mengakui keberadaan Rohingya. Rohingya di matanya adalah imigran ilegal. Praktis status Rohingya di Myanmar: orang-orang buangan tanpa kewarganegaraan, meski telah tinggal turun-temurun di negeri itu.

Direktur Burma Human Rights Network Kyaw Win mengatakan Jenderal Min Aung Hlaing adalah orang yang memberi perintah untuk membunuh Rohingya. “Aung San Suu Kyi mungkin ‘monster’, tapi tak ada apa-apanya dibanding dia,” kata Kyaw Win seperti dilansir kumparan, Kamis (31/8).

Suu Kyi memang pemimpin Myanmar secara de facto. Meski Undang-Undang Myanmar tak memperbolehkan dia menjabat sebagai presiden karena suaminya berkewarganegaraan Inggris, ia memegang sederet posisi strategis: Menteri Luar Negeri, Menteri Kantor Presiden, Menteri Tenaga Listrik dan Energi, serta Menteri Pendidikan.

Suu Kyi ialah Penasihat Negara Myanmar, yang sesungguhnya mengendalikan presiden negeri itu, Htin Kyaw–yang naik ke tampuk pimpinan atas restu dia dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy; NLD) yang memenangi pemilu.

Aktivis kemanusiaan mendesak komunitas internasional untuk memfokuskan tekanan pada sang Jenderal–sosok di balik pembantaian Rohingya.

“Hanya dia yang dapat menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang Rohingya, dan sejak tentaranya memulai serangan baru akhir bulan ini, ia bahkan tidak menghadapi kritik atau tekanan langsung dari komunitas internasional,” kata Mark Farmaner, Direktur Burma Campaign Inggris, seperti dilansir, Burma Campaign UK.

Militer Myanmar yang mengawali operasi perburuan militan Rohingya sebagai respons atas penyerangan kelompok pemberontak ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army)–yang disebut pemerintah Myanmar teroris–terhadap 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer di Rakhine, negara bagian Myanmar yang menjadi tempat tinggal Rohingya, nyatanya menarget rakyat sipil Rohingya tak pandang bulu.

Semua jenis kelamin dan umur menjadi korban kebrutalan tentara Myanmar. Mereka ditembaki tanpa ampun, menjadikan operasi perburuan pemberontak menjelma genosida–pembunuhan besar-besaran secara terencana terhadap suatu bangsa atau ras.

Meski jumlah korban sulit diperkirakan akibat penutupan akses media dan pengawas internasional menuju Rakhine, namun berdasarkan data berbagai sumber terpercaya yang dikumpulkan dari lapangan, Burma Campaign UK meyakini korban tewas mencapai ratusan orang, bahkan mungkin seribu lebih.

Sementara lebih dari 10.000 rumah ditaksir telah hancur bahkan rata dengan tanah. Kini, laporan-laporan baru yang masuk juga mulai menyebut munculnya aksi pemerkosaan, penyiksaan, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Serangan militer Myanmar terhadap Rohingya kali ini dinilai serupa dengan yang pernah mereka lakukan pada Oktober 2016, namun dengan skala lebih besar dan koordinasi lebih terpadu untuk menghancurkan semua struktur masyarakat Rohingya. [Paramuda/BersamaDakwah]

google_ad_client = “ca-pub-9633550730531391”; google_ad_host = “pub-1556223355139109”; google_ad_slot = “6360499155”; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Pelapor Jonru Ginting Ternyata Anggota Badan Hukum NasDem

Pemilik akun media sosial Jonru Ginting dilaporkan ke polisi atas ujaran kebencian oleh Muannas Al Aidid. Laporan itu atas inisiatif pribadi Muannas, yang merupakan pengurus Badan Advokasi dan Hukum (Bahu) NasDem.

“Iya betul dia anggota kami, tapi laporan itu atas inisiatif pribadi,” kata Ketum Bahu NasDem Taufik Basari saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (1/9/2017).

Taufik sendiri pernah bertemu dengan Muannas, walau tak sering. Menurut Taufik, Muannas adalah anggota Bahu NasDem DKI Jakarta.

“Buat kita (laporan itu) nggak masalah, sepanjang yang dilakukan masih dalam koridor hukum. Tidak masalah,” ujar Taufik.

Pelaporan itu adalah hak warga negara, kata Taufik, sehingga tak berkaitan dengan NasDem.

“Setiap orang yang aktif di organisasi tertentu bukan berarti tindakannya terkait dengan organisasi itu. (Pelaporan) tidak terkait partai,” kata dia.

Diwawancara terpisah, Sekjen DPW NasDem DKI Wibi Andrino juga menegaskan bahwa pelaporan yang dilakukan Muannas tak terkait organisasinya. Sementara itu, Muannas hingga pagi ini belum bisa dihubungi.

Muannas melaporkan Jonru ke polisi atas ujaran kebencian di media sosial yang terjadi pada Maret-Agustus 2017. Laporan tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[dtk]

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Ko Ni, Pengacara Dan Aktivis HAM yang Dikenal Vokal Membantu Rohingya, Ditembak Mati

Harianpublik.com ~ Tragedi Rohingya di wilayah Rakhine (Arakan) yang menimpa minoritas muslim di Myanmar sudah berlangsung puluhan tahun. Setiap upaya agar muslim Rohingya memperoleh hak setara sebagai Warga Negara Myanmar selalu dihalangi.

Salah satunya adalah pembunuhan terhadap pengacara handal dan aktivis HAM Myanmar yang bernama Ko Ni yang dikenal vokal membantu dan memperjuangkan hak-hak muslim Rohingya.

Pengacara Ko Ni, 63 tahun, adalah ahli dalam hukum konstitusional dan penasihat partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Dia juga seorang tokoh minoritas Muslim di Myanmar.

Ko Ni ditembak mati di bagian kepala dari jarak dekat pada Minggu (29/1/2017) di Bandara Internasional Yangon ketika baru saja kembali dari Indonesia untuk mempelajari model kehidupan harmonis antaragama Indonesia dan konsultasi strategi rekonsiliasi di negaranya. Seorang sopir Taxi, Nay Win, 42 tahun, juga tewas ketika berusaha untuk menahan pria bersenjata itu.

Sekitar 100.000 pelayat berdatangan menghadiri pemakamannya di ibukota Yangon, termasuk anggota keluarga, kalangan pengacara, aktivis NLD dan anggota korps diplomatik. Namun Aung San Suu Kyi tidak menghadirinya. Acara dilaksanakan di sebuah Pemakaman Muslim di Yangon utara.

Ko Ni adalah salah satu ahli hukum yang ikut menyusun amandemen konstitusi Myanmar sehingga membuka peluang demokrasi di bawah rezim militer. Menurut rekan-rekannya, Ko Ni memang sering menerima ancaman pembunuhan terhubung dengan pekerjaan politiknya.

Ko Ni tercatat sebagai salah satu pengacara terkenal yang beragama Islam di negara yang mayoritas penduduknya Buddha. Belum jelas apakah hal menjadi faktor penembakannya.

Putrinya, Yin Nwe Khine, kepada kantor berita Reuters mengatakan ayahnya “sering diancam” karena ia menentang pengaruh militer yang terus berlangsung dalam kehidupan politik.

“Kami diperingatkan untuk berhati-hati, tetapi ayah saya tidak menerima itu begitu saja. Ia selalu melakukan apa yang dianggapnya benar.”

“Banyak orang membenci kami karena kami mempunyai keyakinan agama yang berbeda, jadi saya pikir mungkin itulah sebabnya, tetapi saya tidak tahu alasannya.”

Amnesty International mengatakan kematian Ko Ni akan “mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas hak asasi manusia di Myanmar dan luar negeri.”

Organisasi think tank International Crisis Group (ICG) menyebutkan, sangat penting untuk mengusut insiden itu sampai tuntas. “Dalam konteks sentimen anti-Muslim yang kuat, maraknya kebencian di media sosial, dan nasionalisme Buddha yang sering dikumandangkan beberapa biksu senior, kejahatan ini bisa menyulut kekerasan lebih lanjut,” kata ICG.

Pernyataan Gabungan Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO)

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini adalah organisasi Rohingya di seluruh dunia dengan ini mengecam keras pembunuhan terhadap U Ko Ni, 65, seorang pemimpin Muslim terkemuka dan penasihat hukum NLD pada hari Minggu 29, 2017 pada saat tiba di bandara internasional Yangon dari tur resminya untuk mempelajari model kehidupan harmonis antaragama Indonesia (sebagai acuan untuk di Myanmar).

U Ko Ni, seorang aktivis tahun 1988, dikenal di Myanmar sebagai orang yang tulus, terhormat, berdedikasi dan patriotik. Dia adalah pendiri Asosiasi Pengacara Muslim Myanmar dan telah memberi kontribusi pada negara tersebut dengan keahliannya dalam bidang hukum. Dia adalah pendukung kuat untuk perdamaian, dialog antaragama dan harmoni di negara ini. Pembunuhan ini adalah kerugian yang tak dapat diperbaiki lagi bagi bangsa.

Kami mengucapkan belasungkawa mendalam kepada anggota keluarga yang berduka, U Ko Ni dan Ko Nay Win, supir taksi yang dengan berani mengejar para pembunuh.

Pembunuhan U Ko Ni, merupakan cerminan bagaimana mengintimidasi situasi bagi mereka yang bekerja untuk perdamaian dan dialog, terutama ketika mereka berasal dari kelompok minoritas atau kelompok agama non-Buddhis.

Kami menyerukan penyelidikan independen yang mendesak untuk mengidentifikasi motif dan orang yang terkait dengan pembunuhan keji ini.

Kami juga memanggil orang-orang Rohingya dan semua Muslim di negara tersebut untuk mendoakan U Ko Ni.

U Ko Ni akan diingat sepanjang masa karena perjuangan heroiknya untuk hak-hak komunitas Muslim dan minoritas lainnya di negara ini, dan juga untuk perjuangannya yang tanpa henti untuk perubahan konstitusional bagi Myanmar yang benar-benar demokratis.

(30 Januari 2017)

Referensi:

https://www.burmalink.org/arakan-rohingya-national-organisation-arno/

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38795220

http://www.dw.com/id/pengacara-muslim-partai-suu-kyi-di-myanmar-ditembak-mati/a-37334576

https://en.wikipedia.org/wiki/Ko_Ni

Sumber Berita : [Gema Rakyat / pii]

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Masalah Hukum KPK, Jokowi: Saya Tak Mau Mencampuri, Nanti Ada Yang Ngomong Intervensi

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melakukan intervensi terkait permasalahkan hukum yang sedang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya tidak ingin mencampuri. Nanti ada yang ngomong intervensi,” tegas Jokowi kepada wartawan usai solat dan serahkan hewan kurban di Sukabumi, Jumat (1/9).

Jokowi menekankan jika KPK adalah lembaga independen. Oleh karena itu, dirinya tidak akan mencampuri urusan pemanggilan salah satu direktur penyidikan (Dirdik) di KPK okeh Pansus DPR.

“Pansus KPK wilayahnya DPR, wilayah legislatif. Itu haknya DPR. Pansus haknya DPR. Angket haknya DPR,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar semua pihak memahami pembagian kewenangan di antara institusi yang ada.

“Jadi tolong ini betul-betul dilihat, wilayahnya legislatif, wilayahnya KPK, wilayah eksekutif. Tolong ini dilihat,” demikian Jokowi

rmol

Sumber : Source link

0 notes

harianpublik-blog · 8 years ago

Text

Buddha Indonesia Sebut Kekerasan di Rohingya Tak Terkait Agama, Sesepuh Katolik: KAMU PASTI BOHONG!!

Harianpublik.com ~ Pimpinan Majelis-majelis Agama Buddha Indonesia menyatakan konflik di Rakhine, Myanmar, yang menimpa umat Muslim Rohingya sejatinya tidak terkait dengan agama tertentu.

“Prihatin atas krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian moril serta materiil yang besar, bukanlah konflik agama melainkan konflik sosial dan kemanusiaan,” demikian bunyi pernyataan para pemimpin agama Buddha Indonesia yang dibacakan Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja di Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017.

Perlu diingat, kata dia, bahwa tidak ada agama yang dapat dikaitkan dengan aksi terorisme karena aksi keji itu tidak mencerminkan perilaku umat beragama. Kejadian di Rakhine agar dapat mendorong bersatunya umat beragama di Indonesia dan seluruh dunia.

“Kami umat Buddha Indonesia yang menjunjung tinggi kerukunan dan perdamaian menyampaikan rasa empati atas penderitaan yang dialami saudara-saudara kita pengungsi Rohingya dan masyarakat di Rakhine, Myanmar. Untuk itu, kami berdoa agar penderitaan ini segera berakhir,” ucapnya.

Dalam pernyataan tersebut, juga mendorong setiap pihak untuk menghentikan kebencian dan tindak kekerasan agar tidak terjadi kerusakan yang makin parah. Bagi pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan, bantuan, dan hak asasi dasar kepada masyarakat Rakhine.

Suhadi Senjaja mengatakan bahwa pihaknya mengajak masyarakat menolak segala bentuk provokasi terkait dengan krisis sosial dan kemanusiaan Rakhine sehingga dapat menggangu kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

“Mengimbau masyarakat Indonesia untuk menyaring informasi yang beredar melalui media sosial dan tidak terprovokasi menyebarkan kebencian. Cyber Crime Polri dan BIN agar mendeteksi informasi berbentuk provokasi agar tidak tersebar ke tengah masyarakat,” katanya.

Bagi pemerintah, kata dia, agar menjamin umat beragama untuk beribadah dengan tenang dan aman serta menjamin keamanan terhadap rumah ibadah yang ada di Indonesia.

Hadir dalam pernyataan sikap atas krisis di Rakhine itu, antara lain, biku Dhammakaro Mahathera dari Sangha Theravada Indonesia, biku Duta Smirti Sthavira (Sangha Mahayana Indonesia), biku Bhadrasradha (Sangha Agung Indonesia), dan Arief Harsono (Ketua Umum Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia).

Selain itu, terdapat juga Dharmanadi Chandra (Ketua Umum Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia) dan Suwito (Ketua Umum Majelis Mahayana Indonesia).

Selanjutnya, M. Canto Santoso (Wakil Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia), Gatot Sukarno Adi (Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia), dan Kartika Yoswidjaya (Wakil Ketua Umum Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia).

Sumber: https://seruji.co.id/peristiwa/budha-indonesia-kekerasan-yang-menimpa-muslim-rohingya-tidak-terkait-agama

—————————————-

Menanggapi pemberitaan tersebut, seorang netizen yang dikenal luas sebagai pemeluk Katolik yang taat, Antonius Boediono melalui akun twitternya @asboediono pun angkat suara.

Kamu pasti bohong 👇 https://t.co/Vynx1tVkeU

— MARISSA ❤ DANIEL (@asboediono) September 1, 2017

Sebelum menulis pernyataan keras dan tegas tersebut, Antonius Boediono telah kerap menuliskan keprihatinannya akan nasib umat muslim di Myanmar.

Ia pun menegaskan bahwa Gereja Katolik turut mengecam tindak kekerasan militer dan pemerintah Myanmar. Menurutnya, Gereja Katolik, secara khusus mendoakan umat muslim di Myanmar.

Pernyataan Antonius Boediono ini didukung oleh beberapa netizen lain.

Pembantaian membabi buta atas alasan apapun tidak bisa dibenarkn

— save_rohingya° (@lima_bintang) September 1, 2017

Ikut fakta benar,memang begitu krna muslim ktrunan bangladesh yg di kwsan kota & berbahasa myanmar aman saja tpi tetap tdak bisa dibenarkn

— save_rohingya° (@lima_bintang) September 1, 2017

Sumber Berita : [pi]

Sumber : Source link

0 notes