rupmoker - Tumblr blog

[rupmoker]

Rupbasan Mojokerto Ikuti Penguatan Pengendalian Gratifikasi dan Pemberatasan Pungli

Mojokerto - Operator Unit Pengendalian Gratifikasi ( UPG ) R  Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Saiful A mengikuti kegiatan Penguatan Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Pungutan Liar yang dilaksanakan di Aula Raden Wijaya Kanwil Kemenkumham Jatim Pada Hari Kamis, 13 Juni 2024. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk seluruh pegawai  Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur yang berkomitmen dengan tegas memerangi tindakan pungutan liar dan pemberian gratifikasi apapun bentuknya. Kepala  Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Sudarso juga mengikuti secara virtual zoom. Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Sudarso berharap ilmu yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat bermanfaat dan diterapkan oleh Seluruh pegawai  Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sehingga kinerja menjadi lebih Baik dan memiliki jiwa Integritas yang tinggi demi mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi pada  Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

#kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Rupbasan Mojokerto Hadiri Bimtek Fungsi Intelijen untuk Perkuat Aspek Pengamanan

Surabaya - Kanwil Kemenkumham Jatim berupaya mengoptimalkan peran intelijen untuk memperkuat aspek pengamanan lapas/ rutan. Salah satu langkah konkritnya dengan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengamanan dan Intelijen yang dimulai Rabu (12/6). Kepala subseksi administrasi dan pengelolaan Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Budi Haryono mengikuti secara langsung.

Acara yang digelar di Ballroom Surya Hotel & Cottage Prigen itu dibuka secara resmi oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, yang didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Asep Sutandar. Bimtek diikuti oleh 120 peserta, yang terdiri dari 82 orang dari Lapas, 29 dari Rutan, 3 orang dari LPKA, dan 6 orang dari Rupbasan.

Asep selaku Ketua Panitia, menjelaskan beberapa poin penting mengenai kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan membekali peserta, yang merupakan petugas pemasyarakatan, dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan.

"Tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan profesionalisme petugas keamanan di wilayah Jawa Timur," ujarnya.

Dalam sambutannya, Heni Yuwono menyampaikan beberapa hal penting terkait penyelenggaraan pemasyarakatan. Menurutnya, penyelenggaraan pemasyarakatan merupakan rangkaian yang dilaksanakan secara terpadu.

"Kita perlu strategi guna mengantisipasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik di dalam lapas, rutan, maupun dari faktor alam," terangnya.

Selain itu, Heni mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas/ rutan, para petugas diwajibkan untuk tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia. Juga menegaskan pentingnya integritas dan loyalitas terhadap instansi, yang merupakan hal mutlak bagi setiap petugas pemasyarakatan.

"Petugas diharapkan melaksanakan tugas dengan niat untuk beribadah dan bersyukur, serta menjauhi sifat iri dan dengki terhadap orang lain," jelasnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2 orang), Inspektorat Jenderal Kemenkumham (1 orang), BNN Kota Malang (1 orang), DIRINTELKAM Polda Jatim (1 orang), dan Pusdiklat Sabhara (2 orang).

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi petugas pemasyarakatan di Jawa Timur, serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di UPT pemasyarakatan.

#kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Peduli Indikasi Geografis sebagai Aset Nasional yang Berharga

Jakarta - Indikasi Geografis (IG) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain meningkatkan nilai jual suatu produk, IG terdaftar juga memiliki segudang manfaat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly bahkan menyebut IG merupakan aset nasional yang berharga.

Saat membuka Forum Indikasi Geografis Nasional, Temu Bisnis dan Apresiasi Insan Kekayaan Intelektual 2024, Yasonna mengatakan selain kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional lainnya, Indonesia juga memiliki potensi kekayaan intelektual (KI) yang bersifat komunal, yaitu IG.

“Hingga saat ini, produk IG terdaftar dari beberapa wilayah di Indonesia sejumlah 138 produk, dan 15 produk IG terdaftar dari luar negeri. Tentu ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan besarnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia,” kata Yasonna di Hotel Shangri-La Jakarta.

IG terdaftar, kata Yasonna, juga dapat meningkatkan pendapatan produsen produk daerah asal, membuka kesempatan untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, hingga membuka peluang ekspor yang lebih luas.

Sebutlah misalnya contoh produk IG yang meningkatkan nilai jual, Garam Amed di Bali. Sebelum terdaftar IG, nilai jualnya hanya sebesar Rp4.000 per kilogram. Setelah terdaftar sebagai produk IG memiliki nilai jual hingga Rp35.000 per kilogram. Bahkan Garam Amed juga membuka potensi pariwisata.

“Sejak tahun 2016 dikenal pagelaran Festival Garam Amed, dikemas menjadi paket wisata, tujuannya mempertahankan tradisi memproduksi garam tradisional,” jelasnya, Rabu (12/06/2024) siang.

Contoh berikutnya Kopi Gayo, IG dari Aceh. Menjadi produk IG pertama Indonesia yang tercatat dan diterima di Uni Eropa. Sebelum didaftarkan hanya Rp50.000 per kilogram. Namun setelah didaftarkan melonjak menjadi Rp120.000 per kilogram.

Untuk mendukung potensi IG di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setiap tahunnya menetapkan tematik KI.

Dimulai di tahun 2018 ditetapkan sebagai tahun Indikasi Geografis, tahun 2019 sebagai Tahun Desain Industri, tahun 2020 sebagai Tahun KI Komunal, tahun 2021 sebagai Tahun Paten, tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta, dan tahun 2023 sebagai Tahun Merek. Dan tahun 2024 ini ditetapkan sebagai tahun Indikasi Geografis.

“Kita berharap tahun 2024 ini menjadi momentum bagi segenap stakeholder, baik dari unsur pemerintah daerah maupun Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) untuk lebih semangat lagi melakukan pendaftaran potensi IG yang ada di wilayahnya, mempromosikan, serta memberdayakan produk-produk IG,” tutup menkumham.

[rupmoker]

Indonesia Komitmen Bangun Ekosistem Kekayaan Intelektual

Jakarta - Ekonomi kreatif sebagai wujud dari pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun ekosistem KI yang berbasis kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan perekonomian nasional.

“Pengembangan ekosistem KI di Indonesia menjadi sangat kontekstual dengan visi Indonesia tahun 2045 menuju Indonesia Emas,” kata Yasonna saat membuka Forum Indikasi Geografis Nasional, Temu Bisnis dan Apresiasi Insan Kekayaan Intelektual 2024.

“Potensi KI sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa merupakan salah satu keunggulan KI. Berbagai kajian dan pengalaman internasional mengkonfirmasi korelasi antara pembangunan ekosistem KI dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (12/06/2024) siang.

Pembangunan ekosistem KI, kata Yasonna, saat ini dapat dikatakan masih pada tahap awal, yang artinya masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai kematangan dan keberlanjutan. Ekosistem KI sebagai sebuah siklus berkelanjutan, melalui sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan, terdiri dari elemen-elemen yang saling bergantung satu sama lain sebagai satu kesatuan.

“Ekosistem KI meliputi tiga elemen utama, yaitu kreasi berupa penciptaan karya intelektual, kemudian elemen proteksi yaitu perolehan dan perlindungan KI serta penegakan hukum, dan elemen utilisasi yaitu komersialisasi KI,” kata Yasonna.

Menkumham berharap kolaborasi yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini, antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan berbagai kementerian/lembaga, kreator, inventor, dan stakeholder lainnya, terutama dalam implementasi sistem KI, dapat dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, KI menjadi topik hangat di berbagai pertemuan dan seminar, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun berbagai lapisan masyarakat,” ucap menkumham.

“Kedepannya, saya menantikan konsistensi, kehadiran, dan peran serta seluruh elemen dalam ekosistem KI untuk terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan melalui kreativitas dan inovasi,” tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal KI Kemenkumham, Min Usihen mengatakan acara yang dilaksanakan hari ini merupakan puncak dari rangkaian Peringatan Hari KI Sedunia 2024, yang sudah dimulai sejak 26 April lalu.

“Kegiatan forum ini dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama untuk mendukung tahun 2024 sebagai tahun Indikasi Geografis (IG), juga memperkenalkan produk-produk IG terdaftar, baik IG Nasional maupun IG-Uni Eropa,” kata Min.

Selain itu, ujar Min, pada pertemuan ini dilakukan diskusi isu-isu terkini, permasalahan, kebijakan, dan hal-hal teknis lainnya terkait IG dan paten.

“Dan yang tak kalah pentingnya adalah forum ini juga mempertemukan inventor dan investor,” ucap Min.

Pada acara ini juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal (Ditjen) KI dengan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pembinaan dan Pelindungan Merek dan IG dalam rangka Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, lalu dengan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang KI.

Kemudian juga dilakukan penandatanganan PKS dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi KI di Bidang Perpajakan.

[rupmoker]

Pengawasan dan Pengendalian BMN, Rupbasan Mojokerto Ikuti Pemutakhiran Data

Mojokerto - Operator BMN Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur , Satriya A W mengikuti kegiatan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN) secara virtual yang diselenggarakan oleh Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, pada Rabu (12/06). Kegiatan Pemutakhiran Data BMN ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memutakhirkan data BMN yang dimiliki oleh Kanwil dan UPT, termasuk data Persetujuan dan Izin Prinsip Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN Tahun 2023 s.d. bulan Mei Tahun 2024. Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur , Sudarso menyampaikan kegiatan Pemutakhiran Data BMN ini merupakan langkah penting dalam pengelolaan BMN yang efektif dan akuntabel. ”Dengan data BMN yang akurat, Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dapat memaksimalkan pemanfaatan BMN dan meminimalisir potensi penyalahgunaan BMN,” jelasnya. Menanggapi kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur, Heni Yuwono berharap agar kegiatan ini dapat meningkatkan pengelolaan BMN di Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan seluruh satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

#kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Rupbasan Mojokerto Komitmen Tingkatkan Indeks Layanan Kesekretariatan

Mojokerto - Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi, Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berkomitmen mengimplementasikan Aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK). Aplikasi ini diluncurkan sebagai bagian dari Program Dukungan Manajemen yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan publik.

Untuk memastikan aplikasi tersebut diimplementasikan dengan baik, dilakukan sosialisasi aplikasi ILK oleh Tim dari Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM, Rabu (12/6).

Pengelola arsip Kepegawaian Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur , Kartika mengikuti secara virtual zoom meeting. Tiga narasumber dari BSK Kumham yaitu Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda M. Virsyah Jayadilaga, Analis Kebijakan Ahli Muda Dade Zulaecha dan Pranata Komputer Ahli Muda Fadillah Said memberikan materi paparan.

Peluncuran aplikasi ini sejalan dengan arahan dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang menetapkan target peningkatan indeks layanan kesekretariatan dengan skala 1 hingga 4.

"Aplikasi ILK memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses informasi layanan, berita, dan pengumuman terbaru, sehingga harus kita dukung," terangnya.

Sementara itu, Virsyah mengatakan bahwa pengguna juga dapat mengisi responden melalui tautan atau kode QR yang disediakan. Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara sistematis mulai dari sosialisasi hingga penyusunan laporan.

"Aplikasi ILK mengacu pada indikator sasaran kegiatan yang mencakup layanan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, barang milik negara dan umum, serta kehumasan," terangnya.

Dengan adanya aplikasi ILK, lanjut Virsyah, diharapkan evaluasi layanan dapat dilakukan secara mandiri oleh unit terkait. Sehingga hambatan dalam pelaksanaan layanan kesekretariatan dapat diidentifikasi dan diatasi dengan lebih efektif.

"Kehadiran Aplikasi ILK diharapkan dapat menjadikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, serta mampu bersinergi secara konstruktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Dengan terus meningkatnya kualitas pelayanan melalui aplikasi ILK, diharapkan indeks layanan kesekretariatan akan semakin baik, dan pada akhirnya, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan publik yang lebih optimal dari Kementerian Hukum dan HAM..

#kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Seorang Taruna Poltekip Jalani PKL pada Rupbasan Mojokerto Kemenkumham Jawa Timur

Mojokerto - Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur , Sudarso didampingi pegawai Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menerima kehadiran seorang Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Rabu (12/6).

Dalam kesempatan tersebut, Beliau berpesan agar para Taruna disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. "Saya harap adik taruna selalu menjaga disiplin dan tanggung jawab serta menjaga sikap selama melaksanakan PKL pada Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur " ucapnya.

Sudarso menambahkan kegiatan PKL ini merupakan waktu yang baik dalam mencari ilmu dan pengalaman khususnya di bidang Pemasyarakatan. "Proses Pendidikan selama di Kampus dan sekarang menjalani PKL ini merupakan awal pengabdian adik-adik terhadap masyarakat dan negara. Untuk itu jaga nama baik almamater, jaga nama baik Kementerian Hukum dan HAM," tutupnya.

#kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

105 Taruna Poltekip Angkatan ke-56 Akan PKL/ KKN di 32 UPT Pemasyarakatan Jatim

Surabaya - Kanwil Kemenkumham Jatim menerima 105 taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 32 UPT Pemasyarakatan di Jawa Timur. Tujuannya agar taruna dapat menerapkan, mengimplementasikan, serta mengembangkan keilmuan dalam dunia kerja dan masyarakat.

"Serta kami berharap Taruna dapat turut berpartsipasi memecahkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di tempat praktik," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono. sanaan reformasi birokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Sudarso mengikuti secara virtual zom.

Heni yang juga menjadi dosen di Poltekip mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembelajaran. Taruna diharapkan dapat mensinkronkan teori yang telah didapatkan di kampus dengan praktik yang ada di lapangan.

"Komposisinya adalah 70% praktik dan 30% teori," urai Heni.

Heni berharap, kegiatan ini dapat menghasilkan petugas yang profesional. Termasuk juga meningkatkan keterkaitan dan keseimbangan antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja.

"Selama satu bulan, kalian akan menjalani pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas dan profesional. Kalian akan belajar secara langsung di lapangan dan mengetahui tantangan tugas di lapangan," pesannya.

Pengalaman kerja secara langsung ini, lanjut Heni, akan memberikan pemahaman tentang dinamika dunia pekerjaan. Termasuk bagaimana para taruna akan menerapkan prinsip keadilan dan reformasi.

"Kalian akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan karakter positif," terangnya.

Heni menjabarkan, adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara teori dan praktik adalah hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana cara mengatasinya.

"Saya yakin kalian yang hadir di sini benar-benar mengetahui dan berminat menjadi bagian dari petugas pemasyarakatan. Tantangan di lapangan tidak bisa diprediksi, oleh karena itu mental kalian harus kuat," terangnya.

Sementara itu, Kadiv Administrasi Saefur Rochim berharap agar kegiatan ini dapat menambah kinerja di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dari sisi teknis.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan teori yang didapatkan di kampus dengan praktik di lapangan, sehingga taruna dapat merasakan pengalaman kerja yang sesungguhnya," terangnya.

Sedangkan Kadiv Pemasyarakatan Asep Sutandar menyatakan para taruna akan memasuki dunia nyata, jadi jangan bermimpi. Motivasi taruna harus tinggi untuk menerapkan antropologi budaya yang kalian pelajari.

"Inilah tempatnya untuk mengimplementasikan ilmu yang telah kalian dapatkan. Tetap jaga etika dalam setiap langkah yang kalian ambil," pesannya.

#kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Memahami Pedoman dalam Pengelolaan Kehumasan, Rupbasan Mojokerto ikuti Sosialisasi

Mojokerto - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan pedoman dalam pengelolaan

kehumasan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-11.HH.04.05 Tahun 2023 tentang Manajemen Kehumasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengikuti secara virtual Zoom Meeting.(11/06)

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama selaku pembina kehumasan perlu melakukan sosialisasi terkait materi yang tertuang dalam keputusan menteri tersebut dengan tujuan;

1. Mewujudkan tata kelola kehumasan yang profesional, akuntabel, dan transparan.

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kehumasan.

3. Memperkuat citra positif Kemenkumham di mata publik.

Manajemen Kehumasan ini mengatur dasar-dasar dan mekanisme pengelolaan kehumasan, yang meliputi;

1. Manajemen Pemberitaan

2. Manajemen Iklan

3. Manajemen Pemantauan Media

4. Manajemen Komunikasi Krisis

Ruang lingkup Kepmenkumham Nomor 11 Tahun 2023 meliputi:

1. Perumusan kebijakan kehumasan.

2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kehumasan.

3. Pelaksanaan kegiatan kehumasan.

4. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kehumasan.

5. Pengelolaan media dan informasi.

6. Pengembangan sumber daya manusia kehumasan.

7. Pembiayaan kegiatan kehumasan.

Diharapkan dengan adanya regulasi ini, penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kemenkumham dapat menjadi lebih profesional, akuntabel, transparan, dan efektif. #kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Kembalikan Mobil Toyota, Rupbasan Mojokerto Serahkan Kepada yang Berhak

Mojokerto - Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur telah melaksanakan pengembalian satu unit mobil Toyota kepada pemilik yang berhak. Pengembalian ini terkait dengan perkara pencurian dan kecelakaan lalu lintas yang telah selesai diproses secara hukum dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto.(11/06)

Acara penyerahan mobil tersebut berlangsung di Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, selaku eksekutor dalam perkara ini. Pengembalian barang bukti ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan menunjukkan komitmen Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas.

Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur , Sudarso menegaskan bahwa pengembalian mobil ini adalah salah satu wujud pelayanan Rupbasan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan dan pengembalian barang bukti. "Kami memastikan bahwa setiap barang bukti yang telah selesai diproses sesuai dengan ketentuan hukum dikembalikan kepada pemiliknya dengan tepat dan cepat. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam mendukung penegakan hukum yang adil," jelasnya.

Dengan terlaksananya pengembalian mobil Toyota ini, Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur membuktikan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum yang efektif dan transparan. Pengembalian barang bukti ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.

Melalui tindakan ini, Kepala Kanwil kemenkumham Jawa Timur, Heni Yuwono menegaskan peran pentingnya dalam menjaga dan mengelola barang bukti serta memastikan bahwa setiap barang yang telah selesai diproses secara hukum dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. #kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Lalu Lintas BB Rupbasan Mojokerto Mei Tahun 2024

Halo #SahabatSiRAJA, Informasi seputar Lalu Lintas Barang Bukti Benda Sitaan dan Benda Rampasan Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Bulan Mei Tahun 2024. Ini merupakan aksi nyata tranparansi kepada Masyarakat dan seluruh pengguna layanan Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Semoga kami bisa terus memberikan yang terbaik dalam melayani Masyarakat demi mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi. Dukung kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan mengisi survei IPK dan IKM. No Korupsi, No Pungli, No Gratifikasi. Melalui : https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/ly/z4aC3dLi Terima kasih bagi penerima layanan pada Rupbasan Kelas II Mojokerto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang telah mendukung kami menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. #kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Optimalkan Reformasi Birokrasi, Kepala Rupbasan Mojokerto Harap Seluruh Pegawai Terlibat

Optimalkan Reformasi Birokrasi, Kepala Rupbasan Mojokerto Harap Seluruh Pegawai Terlibat

Mojokerto - Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Sudarso berharap seluruh pegawai terlibat aktif.

Hal itu disampaikan Sudarso saat menjadi pembina apel pagi ini (10/6). Kepada seluruh pegawai yang hadir, Beliau menyampaikan hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB)"Beliau menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya tentang pemenuhan data dukung saja, melainkan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Sudarso menekankan Reformasi Birokrasi melekat pada tugas dan fungsi seluruh pegawai.

"Kita jangan fokus beri contoh data dukung saja, tapi setiap pegawai harus tahu bagaimana berkas itu dihasilkan," terangnya.

Meski tahun ini merupakan ujung dari program reformasi birokrasi, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Heni Yuwono tak ingin jajarannya terlena. Melainkan harus terus memberikan terbaik bagi organisasi.

"Saat ini tim pusat sedang menggodok apa yang harus dilakukan setelah RB ini berakhir, karena capaian saat ini masih belum optimal," tegasnya.

#kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Menkumham RI Hadiri Penganugerahan Gelar Guru Besar Kehormatan Kepada Hakim Agung Prof. (HCUA) Sunarto

Menkumham RI Hadiri Penganugerahan Gelar Guru Besar Kehormatan Kepada Hakim Agung Prof. (HCUA) Sunarto

SURABAYA – Menkumham RI Yasonna H. Laoly menghadiri acara Sidang Universitas Airlangga di Surabaya dalam rangka penganugerahan Gelar Guru Besar Kehormatan kepada Prof. (HCUA) Sunarto yang merupakan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial di Auditorium Kampus C Unair pada Senin (10/06).

Dalam kegiatan tersebut Menkumham didampingi oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Heny Yuwono, Kepala Biro Umum Jumadi serta para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Jatim. Kehadiran para pejabat tinggi tersebut menunjukkan dukungan penuh terhadap penghargaan yang diberikan kepada Hakim Agung Prof. (HCUA) Sunarto.

Sidang Universitas yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh akademis, pejabat pemerintah, dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Menkumham menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Prof. Sunarto. “Beliau adalah orang yang teguh, punya prinsip dan berintegritas,". ungkapnya.

Lebih lanjut, Yasonna menegaskan bahwa peran Prof. Sunarto sebagai hakim agung sangatlah penting. “Penegakan hukum berdasarkan keadilan yang dijalankan oleh beliau sangat bermanfaat kepada masyarakat,” tambahnya. Menkumham juga menyampaikan harapannya agar pencapaian Prof. Sunarto dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menegakkan keadilan dan integritas di bidang hukum.

Penganugerahan Gelar Guru Besar Kehormatan kepada Prof. Sunarto ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi dan dedikasinya di dunia hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang adil dan berintegritas. Dengan penghargaan ini, diharapkan semangat dan komitmen Prof. Sunarto dalam memperjuangkan keadilan dapat terus menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi penegakan hukum di Indonesia.

[rupmoker]

Beri Kepastian Hukum, Rupbasan Mojokerto Kembalikan Mobil kepada Pemilik yang Sah

Mojokerto - Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur telah melaksanakan pengembalian satu unit mobil Lancer berwarna putih kepada pemilik yang sah. Pengembalian ini terkait dengan perkara pembunuhan yang telah selesai diproses secara hukum.(10/06)

Acara penyerahan mobil tersebut berlangsung di Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, selaku eksekutor dalam perkara ini. Pengembalian barang bukti ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Sudarso menyatakan bahwa pengembalian ini adalah bagian dari komitmen Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur untuk menindaklanjuti setiap putusan pengadilan dengan transparan dan akuntabel. "Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap barang bukti yang telah selesai diproses secara hukum dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab kami kepada masyarakat dan penegak hukum," ujarnya.

Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang hadir sebagai saksi dalam acara tersebut menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dalam proses pengembalian barang bukti. "Kolaborasi yang baik antara Rupbasan dan Kejaksaan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap barang bukti dikembalikan sesuai dengan prosedur hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya," ujar Mahmudi perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Dengan terlaksananya pengembalian ini, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Heni Yuwono, menyatakan bahwa Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menunjukkan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan upaya Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung sistem peradilan yang efektif dan efisien.

Pengembalian barang bukti ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik, tetapi juga menegaskan pentingnya pengelolaan barang bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta transparansi dalam setiap proses yang dijalankan oleh Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

#kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Apel Pagi Rupbasan Mojokerto Mendorong Kesehatan dan Kedisiplinan Pegawai

Mojokerto - Apel Pagi Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, hari ini Senin, 10 Juni 2024 yang digelar di halaman depan Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Sudarso menjadi Pembina Apel.

Dalam arahannya Beliau mengingatkan tentang Kedisiplinan Pegawai dalam mengikuti apel dan pelaksanaan tugas, “Kedisiplinan pegawai dalam mengikuti apel dan melaksanakan tugas menjadi perhatian utama. Para pejabat diingatkan untuk memastikan bahwa setiap pegawai hadir dengan tepat waktu dan memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik, “tegasnya.

Juga diingatkan tentang target kinerja untuk para pegawai diberikan tugas untuk mengontrol dan memastikan pelaksanaan tugas pegawai serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk bulan Juni.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada kebersihan kantor. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman bagi semua pegawai.

#kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Orasi Ilmiah di Wisuda Purna Siswa Ponpes Sunan Drajat, Menkumham Sampaikan Pentingnya SDM Unggul Menuju Indonesia Emas

Mojokerto – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, memberikan orasi ilmiah pada acara Wisuda Purna Siswa Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjaranyar Paciran, Lamongan, Minggu (9/6). Yasonna menekankan pentingnya membangun SDM Unggul.

Yasonna hadir didampingi Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono. Beserta pimti pratama Kanwil Kemenkumham Jatim dan Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Sudarso hadir secara langsung

Dalam sambutannya, Menkumham menyampaikan rasa syukur dan bahagia dapat hadir di salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia itu. Dia mengucapkan selamat kepada 1.723 wisudawan dan berharap mereka mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Yasonna menekankan pentingnya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sebagai kunci menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta penguatan peran agama dalam kehidupan sosial adalah upaya nyata yang harus terus dilakukan.

"Kami tentu sangat mengakui dan membutuhkan peran penting lembaga pendidikan nonpemerintah seperti pesantren dalam menciptakan SDM yang kompetitif dan berakhlak mulia," tuturnya.

Di era globalisasi dan teknologi saat ini, Menkumham mendorong Pondok Pesantren Sunan Drajat untuk terus mengembangkan riset dan kolaborasi dengan dunia industri. Tujuannya agar dapat menjawab tantangan zaman.

"Kami juga mengajak para lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, dan menawarkan peluang pendidikan di perguruan tinggi kedinasan di bawah Kemenkumham," urainya.

Menkumham menutup orasi ilmiahnya dengan pesan kepada para wisudawan untuk tidak cepat puas dan terus mencari ilmu. Selain itu juga tidak lelah agar terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

"Serta mengembangkan diri untuk menjadi generasi penerus yang berwawasan luas dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa," pesannya.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat dan tokoh penting, seperti Pengasuh Ponpes Sunan Drajat KH. Abdul Ghofur, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi, Bendahara PBNU Gus Gudfan Arif dan Forkompinda Kabupaten Lamongan.

#kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[rupmoker]

Tingkatkan Pengetahuan Pegawai, Rupbasan Mojokerto Ikuti Pembinaan dan Persiapan Rekonsiliasi

Mojokerto - Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Sudarso bersama Pengelola Kehumasan mengikuti Pembinaan dan Koordinasi Humas, Hukum, dan Kerja Sama secara virtual, Jumat (07/06). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ini diikuti oleh UPT pada Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan penguatan atas fungsi Advokasi Hukum, Kehumasan, Kerja Sama Dalam Negeri, dan Kerja Sama Luar Negeri. Hadir pada kegiatan ini Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Hantor Situmorang. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa tugas kehumasan ini tidak hanya melekat di Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama namun juga seluruh Jajaran Kemenkumham.

#kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas