#PEB PIB Processing | Explore Tumblr posts and blogs

kiyaziza · 6 years ago

Text

Lifestyle Gadget yang Terpenuhi Karena Kemudahan Impor

Sejak 73 tahun lalu hingga kini, rupiah ialah alat tukar yang sah di Indonesia. Adanya kegiatan ekonomi mengharuskan tiap negara memiliki mata uangnya sendiri-sendiri. Namun rupiah tidak semata-mata langsung hadir di Indonesia, butuh waktu untuk mewujudkannya. Berawal dari ORI atau kepanjangannya ialah Oeang Republik Indonesia yang berhasil dicetak pada 30 Oktober 1946, yang kita kenal sekarang dengan peringatan Hari Uang Nasional. Meski demikian, mata uang di Indonesia pada waktu itu memiliki kendala, dimulai dari peredaran uang yang tidak kondusif hingga mata uang negara lain yang masih beredar dan menimbulkan ketidak imbangan. Lalu ditetapkanlah Rupiah sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia pada tahun 1949 tepatnya 2 November.

Perwujudan uang adalah inisiasi dari adanya kegiatan yang di dalamnya terdapat ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-masing kegiatan ekonomi bertujuan untuk mendapatkan pendapatan yang bernilai dan memenuhi kebutuhan hidup. Bisnis yang meliputi perdagangan, investasi, produksi, pemasaran dan lainnya adalah bagian dari ekonomi.

Perdagangan itu sendiri kegiatan yang paling menonjol dari bisnis karena mengacu pada transaksi barang dan jasa—yang identic dengan uang. Di Indonesia perdagangan melalui daring atau online semakin pesat perkembangannya.

Dilansir dari laman Katadata.co.id pertumbuhan situs jual beli online atau e-commerce terhitung hingga tahun 2018, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan yang tercepat. Di dalam situs jual beli online terdapat beberapa kategori yaitu;

1. Gadget & Accessories 2. Fashion 3. Computer & Accessories 4. Personal care & cosmetic 5. Electronic 6. Office supplies 7. Automotive Accessories 8. Food and Beverages 9. Photography 10. Sport Appare 11. Book & Stationary 12. Music and film nilainya

Dan lainya

Dari kategori di atas, Gadget dan Fashion banyak diminati dan sering terjadi transaksi. Bahkan gadget sendirii nilai angka transaksinya naik dua kali lipat, yaitu dari Rp. 8,018 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp. 16,823 triliun pada tahun 2018.

Perlu diketahui bahwa pasar gadget (khususnya telepon genggam) di Indonesia hampir seluruhnya adalah merek dari luar negeri seperti; Apple, Samsung, Xiaomi, Sony, Huawei, dan lain sebagainya. Karena permintaan pasar itulah yang membuat impor gadget mendapat perhatian lebih. Melihat permintaan atas merek tersebut membuat kegiatan impor pun semakin meningkat. Peranan Kementerian perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan sangat berperan aktif di ranah ini.

Indonesia sebelum tahun 2012 masih menggunakan metode manual terkait pencatatan data barang ekspor dan impor, yang mengharuskan pelaku usaha memberikan data tidak hanya pada satu tempat saja. Selain birokrasi yang panjang regulasi pun menjadikan kurang efektifnya kegiatan impor, sehingga memakan waktu dan biaya.

Untuk impor, sekitar 18 (delapan belas) kementerian atau lembaga sebagian besar mengeluarkan perizinan sesuai keewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya perijinan yang harus dipenuhi guna melakukan impor barang.

Dengan adanya amanat dari Bapak Presiden terkait dengan reformasi birokrasi, percepatan administrasi menjadi konsen yang sangat ditunggu oleh pelaku usaha, baik perorangan mau pun badan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mensimplifikasi birokrasi yang ada Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan membangun sistem sistem elektronik tentang penggunaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Window, yang selanjutnya disebut INSW. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang memuat isi:

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik;

2. Indonesia National Single Window yang selanjutnya disebut dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-making for custom release and clearance of cargoes);

Single window sendiri secara singkatnya ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem kepabeanan, perdagangan, pelabuhan dan perijinan, yang fungsinya untuk menjadika transaksi dan pengolahan data menjadi satu pintu masuk dan pintu keluar. Sistem Single Window juga menghubungkan banyak sistem sehingga menjadi baik dan terintegrasi, seperti penyatuan sub sistem contohnya yaitu; (PEB & PIB) sistm Bea dan Cukai, Karantina, POM, Pelabuhan, Perdagangan dan Perindustrian.

Dengan diterapkannya sistem INSW ini diharapkan;

1. Pengumpulan dokumen-dokumen perijinan pada satu tempat dan satu entitas. Dokumen yang berupa deklarasi, aplikasi perijinan ekspor dan impor, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Diharapkan meningkatkan efisiensi waktu dan penghematan biaya untuk pelaku usaha. 2. Memperlancar dan menyederhanakan aliran informasi antara pedagang dan pemerintah. 3. Memberikan pendapatan yang berarti bagi semua pihak yang terlibat. 4. Mengatasi sistem yang komplek dari pengumpulan data dan pengendalian peraturan.

Adapun pada praktek di lapangan cara kerja sistem INSW atas impor adalah sebagai berikut;

Sistem INSW menampung semua database perijinan berdasarkan peraturan dari Instansi Teknis (GA-Government Agency) meliputi larangan dan pembatasan di bidang impor

Instansi Teknis Terkait meng-upload perijinan yang diterbitkannya ke Portal INSW

Portal INSW akan melakukan pengecekan kesesuaian data PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang dikirim oleh Importir/PPJK secara elektronik dengan DATABASE LARTAS IMPOR berdasarkan parameter Nomor HS

Dalam hal Nomor HS membutuhkan perijinan, maka Sistem INSW akan mengecek kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait berdasarkan parameter Nomor Aju PIB, NPWP, nomor dan tanggal perijinan, kode ijin dan masa berlaku

Dalam hal pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait memerlukan penelitian lebih lanjut karena Nomor HS pada PIB tidak mutlak wajib ijin, maka Portal INSW akan memberikan respon Analysing Point, selanjutnya Petugas Analysing Point pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai akan melakukan pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait

Dalam hal pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait tidak memerlukan penelitian lebih lanjut karena Nomor HS pada PIB mutlak wajib ijin, maka Portal INSW akan langsung melakukan pengecekan by sistem

Jika proses pengecekan data PIB dengan Perijinan Terkait sesuai, maka Portal INSW akan meneruskan data PIB ke SIstem Komputer Kantor Bea dan Cukai terkait untuk diproses lebih lanjut (proses penjaluran)

Jika tidak sesuai, maka Portal INSW akan memberikan respon penolakan secara elektronik melalui Modul EDI ImportirPPJK .

Ditambah dengan diterapkannya sistem Delivery Order (DO) menjadi sebuah langkah pengoptimalisaian dari percepatan arus dokumen dan barang. Dengan begitu pelayanan tidak terputus oleh waktu. Pengurusan dokumen yang cepat sejalan dengan menurunnya dwelling time membuat impot dirasakan semakin mudah. Selain waktu dan biaya, keakurasian data ekspor-impor menjadi lebih baik dengan sistem INSW.

Kemudahan ekspor-impor semakin terasa karena sistem INSW yang menyerderhanakan perizinan. INSW hadir dan berjalan sejajar dengan era digitalisasi—di mana segala hal manual dapat disederhanakan tanpa mengurangi poin-poin yang ada sebelumnya.

#LNSWHariOeang2019

0 notes