#PPK dan PPS Lebak

[bantennewscoid-blog]

Politisi PDIP Minta KPU Lebak Tindak Tegas PPK dan PPS yang Nakal

LEBAK – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak, Politisi PDI Perjuangan Agus Ider Alamsyah meminta agar KPU Lebak bersikap tegas dengan mengevaluasi PPK dan PPS yang dianggap ikut campur terhadap peserta Pemilu. Agus mengatakan, banyak PPK dan PPS di Lebak pada Pemilu 2024 tidak menjalankan tupoksinya dengan baik sebagai penyelenggara. “Pada Pileg dan Pilpres 2024 beredar informasi…

[radarbanten]

KPU Lebak Lantik Seribuan Panitia Pemungutan Suara

KPU Lebak Lantik Seribuan Panitia Pemungutan Suara

LEBAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak melantik 84 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 1.035 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di gedung Latansa Mashiro Rangkasbitung, Kamis (8/3).

Komisaris KPU Lebak Apipi berharap, agar PPK dan PPS bekerja secara profesional dan bersikap sesuai dengan asas kepemiluan. Tidak membedakan terhadap pelayanan ke kandidat ataupun masyarakat.

“Saya harap PPK…

[ngulik-blog1]

Diidamkan Sejak Lama, Bendungan Karian Siap Rampung Lebih Cepat

https://ngulik.net/?p=6248 Pembangunan Bendungan Karian di Lebak, Banten telah direncanakan mulai tahun 80-an. Setelah lewat lima kali pergantian presiden, pada Juni 2015, Presiden Jokowi menjadikan Karian sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).   Karian dibangun dengan anggaran Rp 1,07 triliun. Dilakukan oleh Daelim Industrial Co, LTD dan PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Pekerjaan pembangunan dipercepat dari yang tadinya selesai 2020 menjadi 2019.   Jika selesai, bendungan ini akan mempunyai luas genangan optimal 1.740 hektar. Memiliki kapasitas tampungan efektif 207,5 juta meter kubik (m3). Mengaliri air sebesar 9,1 m3/detik untuk Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel dan Jakarta lewat Karian-Serpong Conveyance System (KSCS).   Selain itu, Karian memenuhi kebutuhan air Serang dan Cilegon sebesar 5,5 m3/detik dan penyedia tempat irigasi Ciujung dengan luas 22.000 hektar. Waduk ini menjadi yang terbesar ketiga sesudah Jatiluhur dan Jatigede. Fisik pembangunan pada 19 Januari telah mencapai 47,83%.   Ketika Jokowi ke Karian pada Oktober 2017 lalu, dia mengatakan waduk ini akan selesai pada pertengahan 2019. Pembangunan dipercepat karena dari hasil tinjauan, secara teknis, waduk terbesar ketiga ini bisa selesai dengan langsung.   "Setelah melihat lapangan, profesi bisa dipercepat, nanti pertengahan 2019 Insya Allah bisa selesai," kata Jokowi waktu itu.   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Bendungan Karian Nedi Hidayat mengatakan, secara teknis tidak ada problem berhubungan agenda pensupport pembangunan Karian. Misalkan berhubungan pembebasan lahan di zona bendungan. Pada 2017 saja, target pembebasan lahan seluas 406,89 hektar dan tinggal menunggu ketersediaan dana dari LMAN (Institusi Manajemen Aset Negara).   "Secara teknis tidak ada problem berarti, masih bisa dinilai langsung," katanya.   Sementara itu, Kepala Satker Non-Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Media Ramdhan mengatakan, karena Karian masuk golongan Proyek Stategis Nasional (PSN), pada 2017 lalu pemerintah sentra menginginkan ada zonasi perapihan wilayah bendungan. Zonasi dilakukan untuk perapihan seperti batas keamanan bendungan dan operasional, gedung edukasi, sport center dan pelarangan keramba.   Dia mengatakan, lewat perapihan ini karena waduk diperuntukan untuk air baku, tidak ada okupasi oleh orang tertentu yang bisa merugikan. Wilayah sekitar bendungan juga menurutnya bisa memberikan manfaat bagi warga.   "Diberesi sedemikian rupa, diharapkan semuanya optimal dan tidak sia-sia ada waduk di sini,' katanya.   Aktivis dari Rekonvasi Bumi NP Rahadian menambahkan, dikala selesai seharusnya ada aturan khusus berhubungan pemanfaatan Karian dan pengamanannya. Misalkan, lewat Hukum Daerah (Perda) yang disepakati bersama oleh semua stakeholder yang berkepentingan.   Pertama misalkan, soal keramba. Di sebagian bendungan lain menurutnya itu menjadi problem.   Kedua, belajar dari Waduk Gajah Mungkur, menurutnya seharusnya ada tata kelola terpenting mulai dari hulu bendungan ke hilir. Jangan hingga problem sedimentasi timbul dan kemudian butuh tarif yang lebih besar dari pembangunannya.   Ketiga, lewat PP 46 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Kabupaten Lebak menurutnya memungkinkan mendapatkan keuntukan lewat pemanfaatan jasa lingkungan air. Selain itu, wilayah sekitar bendungan juga bisa dirintis menjadi wilayah ecotourism.   "Tinggal bagaimana pemangku kepentingan bertindak layak peran," kata peraih Kalpataru tahun 2010 ini.   Soal Perda tadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) Tris Raditian mengatakan, pihaknya telah mengerjakan komunikasi dengan Pemda Lebak berhubungan Perda pengamanan dan pemanfaatan Waduk Karian. Karena untuk kebutuhan air baku, pemanfaatan bisa dinikmati warga Banten dan Jakarta. Namun, pihaknya memang tidak memperuntukan Karian menjadi lokasi keramba.   "Kita telah koordinasi, ke depan nanti ada pemikiran untuk Perda. Kita meniru kearifan lokal tidak bersinggungan dengan sistem yang berjalan," ungkapnya.

[bantennewscoid-blog]

Dugaan Pungli di KPU Lebak Dinilai Preseden Buruk Bagi Demokrasi

LEBAK – Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap honor PPK, PPS sebesar 5 persen yang diduga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak saat ini masih ditangani oleh Unit Tipikor Polres Lebak. Direktur Eksekutif Lingkar Studi Politik Milenial dan Manager Riset dan Advokasi Netfid Indonesia, Imron Wasi mengatakan, dalam mewujudkan Pemilu yang lebih akuntabel dan menjunjung tinggi…

[bantennewscoid-blog]

Dugaan Pungli di KPU, Polisi Periksa 38 Orang Saksi

LEBAK – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lebak masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak terhadap PPK, PPS dan Pantarlih. Kanit Tipikor Polres Lebak Iptu Putu Ari Sanjaya mengatakan, jika kasus dugaan Pungli yang dilakukan oleh KPU sampai saat ini masih berlanjut. “Proses pemeriksaan saksi-saksi…