#Penyelewengan Bansos

[beritaasiaterpopuler]

Tegas ketua MPR Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 2024

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas dugaan korupsi terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2024. Pernyataan ini datang setelah laporan dugaan penyelewengan dana bansos yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 mencuat ke permukaan. Latar Belakang Dugaan…

[bantennewscoid-blog]

KTP Sakti Ala Ganjar-Mahfud Dianggap Efektif Minimalisir Penyelewengan Distribusi Bansos

JAKARTA –  Pasangan capres-cawapres  Ganjar-Mahfud memiliki program bantuan sosial atau bansos dan pelayanan lewat KTP Sakti. Peneliti Center of Youth and Population Research (CYPR), Boedi Reza menilai  program bansos memang efektif untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. “Perluasan program bansos tentunya sangat baik untuk menyokong masyarakat, terutama yang…

[pustaka-lewi]

Penyelewengan Bansos Covid-19 untuk Kampanye Dapat Dijerat Pasal Berlapis http://www.pustakalewi.com/?mod=berita&id=38912 #bansos #covid19 #penyelewengan #kampanye #pasal #kpk #komisipemberantasankorupsi #pustakalewi #liputan #news #berita #info #liputankerja #liputankhusus #newsviral #newsinfo #newspaper #beritaViral #beritaterkini #beritahukum #informasi #infoviral #2020 #viral #banten #kpu #bawaslu https://www.instagram.com/p/CBsybsjFnhk/?igshid=13dv8myl5hn66

[aryandir]

INDONESIAN CORRUPTION CULTURE

Kau belah dadaku mengganti isinya, dihisap pikiranku memori terhapus. Terkunci mulutku menjeritkan pahit. - Efek Rumah Kaca

November 2020, Transparency International merilis laporan dengan tajuk ‘Global Corruption Barometer-Asia’ dimana menempatkan Indonesia di nomor urut ke 3 (tiga) sebagai negara paling korup se Asia. Sementara posisi pertama ditempati oleh India dan disusul Kamboja diposisi ke dua.

Hal yang sangat menarik jika kita sedikit menengok rentetan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dalam empat kuartal di tahun 2020 lalu. Mengingat sepanjang tahun 2020, kita tahu bahwa dimana semua umat manusia diseluruh dunia sedang sibuk bersatu dan berjuang melawan musibah pandemi akibat virus covid 19.

Namun, apakah dengan adanya kesibukan baru yang mengubah kehidupan normal menjadi new normal ini membuat para oknum pelaku tindak korupsi juga lupa akan niat buruknya? Tentu tidak! Realitanya, justru malah semakin banyak celah dan ruang bagi mereka untuk bisa bermain liliput.

Ya liliput, sebuah permainan startegi dari dongeng anak-anak dimana ada seekor kera yang memanfaatkan huru-hara untuk mencuri sepotong kue ajaib di sebuah kerajaan. Namun bukan permainan startegi ini yang akan penulis sampaikan, lupakan hewan mamalia berkaki dua tadi, biarkan ia bahagia dengan sepotong kue ajaib itu.

Desember 2020, Kapolri Jenderal Idham Azis menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2020 pihak kepolisian melakukan penanganan sebanyak 1.412 perkara korupsi dengan total kerugian negara hingga 3 triliun rupiah. Sebuah angka yang cukup besar. Jika nominal ini digunakan untuk membangun tugu sepeda seperti yang sedang dilakukan pemprov DKI saat ini, kira-kira bisa dapat 3.750 tugu yang bisa dijejerkan mulai dari Stasiun Kota hingga lampu merah Simpang Harmoni bolak balik.

Tapi lagi-lagi, bukan tugu sepeda yang akan penulis bahas. Penulis mendukung penuh pemprov DKI dalam menjadikan kota Jakarta lebih indah, tertib dan sejahtera dengan program kerja serta konsistensi mereka. Misalnya dalam penanganan kasus covid-19, pencegahan banjir, penanggulangan kemacetan Ibu Kota dan lain sebagainya.

Kembali ke topik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut penulis, korupsi adalah penyakit moral.

Kenapa penyakit moral? Sebab korupsi kini menjadi sebuah kebiasan dan membudaya di Indonesia. Kekuasaan adalah pemicu paling fundamental dari budaya buruk ini. Penulis jadi teringat akan tokoh terkenal yang bernama Lord Akton bersama kutipan viralnya yang mengatakan “Power tend to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.”

Gagasan dari Lord Akton ini kembali menyadarkan kita bahwa pemicu utama seseorang melakukan tindakan ‘corrupt’ ya karena adanya sebuah ‘power’. Semakin ia berkuasa dan punya kekuatan, semakin ia berpotensi untuk korup atau rusak. Disinilah kenapa penulis menyimpulkan bahwa korupsi merupakan sebuah penyakit moral.

Sedikit menengok ke beberapa kasus besar yang menjadi perhatian publik di tahun 2020 lalu. Seperti yang sudah penulis jelaskan diawal, tahun 2020 dimana kita semua disibukkan dengan perjuangan serta perlawanan terdahap wabah pandemi akibat virus covid 19. Tidak sedikit kerugian yang melanda hampir disegala sektor, baik itu sosial maupun ekonomi.

Namun, berbeda dengan para pejabat kita yang ternyata diam-diam juga sibuk melakukan tindakan ingin meraup keuntungan dari adanya pandemi ini. Sangat mirip seperti permainan liliput yang tadi sempat penulis jelaskan, bedanya permainan ini diimprovisasi dengan adanya power. Berikut beberapa kasus dugaan korupsi yang menjadi sorotan publik selama pandemi 2020 lalu.

1. Kasus korupsi dana bansos

Kasus yang melibatkan eks Menteri Sosial ini mengejutkan sekaligus meresahkan. Anggaran yang harusnya secara penuh menjadi hak rakyat kecil harus dipotong Rp.10.000 per paket bansos oleh para oknum pejabat nakal. Coba bayangkan jika mereka mengambil ceban pertama kalian saat hendak iuran beli amer? Masih tidak percaya kalau korupsi merupakan penyakit moral?

2. Korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi covid 19

Lagi-lagi, selalu ada celah diantara huru-hara. Masyarakat kembali dikagetkan dengan ditahannya Bupati nonaktif Bandung Barat oleh KPK sebagai terduga kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi covid 19.

3. Suap ijin pembangunan rumah sakit

Komisi Pemberantasan Korupsi juga tengah menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda, kota Cimahi dalam dugaan suap ijin pembangunan rumah sakit yang melibatkan wali kota nonaktif kota Cimahi.

Dari ketiga rentetan kasus diatas dapat penulis asumsikan bahwa ‘power’ memegang peranan penting dalam terciptanya penyakit moral satu ini. Namun satu hal yang kadang kita juga suka lupa akan pentingnya upaya dalam menanggulanginya. Kita kerap fokus pada bagaimana cara mengobati, sibuk memikirkan hukuman apa yang pantas untuk para koruptor tanpa pernah menyadari kalau ternyata kita sendiri acapkali melakukan praktik ‘corrupt’ dalam kehidupan sehari-hari.

Kita, sebagai manusia memegang secara penuh batas dan standar moral pada diri sendiri. Maka dari itu, pembangungan karakter budaya anti korupsi perlu dimulai pada diri sendiri sejak dini. Sebelum kita menjadi pribadi yang punya power untuk besar potensinya menjadi corrupt.

Corrupt tidak melulu soal uang, ada begitu banyak hal-hal kecil diluar sana yang sebenarnya sering sekali menjadikan kita sosok yang corrupt dalam aktifitas sehari-hari. Seperti menyerobot antrian saat di depan mesin ATM, menerobos lampu merah saat sepi, menyontek saat ujian di kelas, menggunakan bahan kimia untuk mempercepat buah agar segera matang, memaksakan sesuatu terhadap orang lain atas dasar keyakinan atau agama, memotong pembicaraan orang lain saat berdiskusi, menseting harga produk dengan nominal ganjil sembari mengatakan tidak ada kembalian receh, membuat aturan jam/SOP kerja perusahaan yang merugikan karyawan, atau bahkan menggunakan efek filter pada kamera agar warna kulit di foto terlihat glowing?

Tangerang, April 2021 

Aryandi R

[newscakra]

Kasus Dugaan Pungli Bansos di Kabupaten Probolinggo mencuat, Kemensos RI berkoordinasi dengan DPD LSM LIRA Kabupaten Probolinggo

Kasus Dugaan Pungli Bansos di Kabupaten Probolinggo mencuat, Kemensos RI berkoordinasi dengan DPD LSM LIRA Kabupaten Probolinggo

Probolinggo, detiknusantaraNET – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan banyaknya laporan penyelewengan bantuan sosial yang masuk ke Kementerian Sosial. “Aduh banyak sekali. Itu tadi tingginya sampai 1 meter itu. Dulu ndak sebesar itu. Sekarang banyak sekali. Bahkan ada lah seratus lebih lah seratus. Jadi ada yang sudah melampirkan data-datanya,” ujar Risma di Kantor Kemensos, Jln Salemba…

[kapol-id]

Viman Alfarizi, Kawal BLT dan Jangan Beri Ruang Penyimpangan

Viman Alfarizi, Kawal BLT dan Jangan Beri Ruang Penyimpangan

KAPOL.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Viman Alfarizi Ramadan mengajak seluruh elemen masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah sebagai konpensasi pengalihan subsidi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). “Sudah cukup lah selama ini penyimpangan, penyelewengan dan korupsi Bansos. Kedepan tak boleh terjadi lagi.” “Kasihan rakyat kita yang sedang susah…

[sumbarlivetv]

Diduga Dana Bansos Salah Sasaran

Diduga Dana Bansos Salah Sasaran

AGAM, SumbarliveTV — Diduga Dana Bansos Salah Sasaran. Nagari Baringin, jorong Baringin, kec. palembayan, Kab Agam, diduga telah terjadi penyelewengan dana bansos, sebanyak kepada 39 orang, termasuk 23 orang yang telah meninggal,3 orang yang telah pindah Kartu Keluarga,dan 13 belas orang diduga sistem kekeluargaan dari sekna(sekretaris nagari). (22/02/2022). Hal yang janggal dari ini sekretaris…

[aggilbewara]

Update Kasus Tersangka Pemerkosaan Herry Wirawan, Pakai Bansos untuk Sewa Hotel dan Apartemen

Update Kasus Tersangka Pemerkosaan Herry Wirawan, Pakai Bansos untuk Sewa Hotel dan Apartemen

Bandung, Bewarajabar.com — Polisi menemukan satu temuan baru terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan Herry Wirawan (36) kepada belasan santriwati yang merupakan muridnya sendiri. Dilansir dari Pikiranrakyat.com, Senin (20/12/2021) Ternyata predator seks asal Garut ini tak hanya melakukan pelecehan seksual pada para muridnya. Penyelidik Polda Jawa Barat menemukan adanya dugaan penyelewengan dana…

[radarlampungtv]

Panggilan Kedua Sampai Butuh Dua Tahun

Panggilan Kedua Sampai Butuh Dua Tahun

Mandeg Hampir Dua Tahun Lebih Penanganan Kasus Dugaan Penyelewengan Bantuan Sosial Hibah Rumah Ibadah Kembali Bergulir Kejari Lampung Timur Kini Melayangkan Surat Pemangilan Kedua Kepada A-F Sebagai Terlapor Waktu Cukup Lama Hanya Untuk Sebuah Pemanggilan. #pengadilan #bansos #penyelewengan #rumahibadah #beritalampung Informasi dan Berita Lainnya Simak di Website : https://radartvnews.com Follow…

[inilahonline]

Polda Jabar Tindak Lanjuti Laporan Penyelewengan Bansos di Karawang dan Tasikmalaya

Polda Jabar Tindak Lanjuti Laporan Penyelewengan Bansos di Karawang dan Tasikmalaya

INILAHONLINE.COM, BANDUNG — Kapolda Jabar, Irjen Pol. Ahmad Dofiri menegaskan pihaknya bakal menindak pihak yang melakukan penyelewengan bantuan sosial penanganan Covid-19 yang dilakukan dengan modus apapun. “Kita harus tangani dan kita tindak. Ke depannya sudahlah bagikan sesuai dengan peruntukannya,” terang Irjen Pol. Ahmad Dofiri di Bandung, Rabu (11/08/2021). Menurut Jenderal Bintang Dua…

[infosriwijaya]

Mensos Risma Geram Temukan Bansos Warga Miskin Dikorupsi Rp23 Ribu

Mensos Risma Geram Temukan Bansos Warga Miskin Dikorupsi Rp23 Ribu

Dugaan praktik pungli Bansos terbongkar saat Menteri Sosial Risma diam-diam blusukan di perkampungan kawasan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021). Risma senagaja datang diam-diam untuk memeriksa penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial. Ia menemukan penyelewengan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat paling parah ada di Kota Tangerang. Diketahui, Kemensos menyalurkan…

[ayojalanterus]

PKS: Ledakan Covid-19 Sekarang Adalah Akumulasi Buruknya Paradigma Pembangunan

 KONTENISLAM.COM - Tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia merupakan akumulasi dari berbagai persoalan struktural yang cenderung tidak tertangani dengan baik. Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni menyatakan, paradigma pembangunan yang selama ini hanya menekankan pertumbuhan ekonomi membuat para pemegang kebijakan abai terhadap aspek-aspek struktural dari pembangunan itu sendiri. Selain persoalan kesehatan, Farouk melihat masalah struktural pembangunan lain yang turut berkontribusi pada ledakan kasus Covid-19 adalah lemahnya sistem jaringan pengaman sosial dan persoalan birokrasi. “Sistem jaringan pengaman sosial di sini terkait implementasi bansos kepada masyarakat terdampak pandemi. Pemerintah sejak awal tidak melakukan lockdown karena menyadari keterbatasannya memberi bantuan sosial," kata Farouk dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/7). Tidak adanya sistem jaringan pengaman sosial yang komprehensif ini kian terlihat pada penerapan PPK Darurat yang kembali diperpanjang pemerintah. "Persoalan bantuan sosial yang mulai kedodoran ini terlihat pada saat PPKM darurat saat ini,” papar Farouk. Terkait persoalan birokrasi, kata dia, BPK telah memberikan catatan merah soal anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BPK menyimpulkan, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara tidak sepenuhnya tercapai. "Proses anggaran yang birokratis dan cukup panjang mulai dari pemerintah pusat sampai ke rumah tangga harus melalui banyak tahapan. Sehingga, ini membuka ruang terjadinya penyelewengan," lanjutnya. Oleh karenanya, ia berpandangan bahwa pembangunan sejatinya tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun sistem kesehatan yang berkualitas, birokrasi yang bersih dan efisien, serta sistim pengaman sosial yang baik. “Ledakan dari pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa kita mempunyai persoalan-persoalan struktural yang tidak kunjung teratasi dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain," tutupnya. Dari data Satgas Penanganan Covid-19, per Minggu (25/7), kasus corona di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Sejak awal pandemi hingga kini, total kasus positif telah mencapai 3.166.505 kasus. Sedangkan untuk pasien yang tidak berhasil diselamatkan atau meninggal dunia jumlahnya telah menyentuh 83.279 kasus kematian. (RMOL)

from Konten Islam https://ift.tt/3zwUA4I via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/07/pks-ledakan-covid-19-sekarang-adalah.html

[karangasemnow]

Polri menyatakan sedang menangani 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari keseluruhan kasus itu, ditemukan bahwa terduga pelaku yang sedang diselidiki oleh kepolisian berasal dari kalangan pejabat publik tertinggi hingga terendah. "Ada (terduga) pelaku seorang wali kota, kepala dinas sosial bekerja sama dengan penyedia, kepala seksi kesra, pejabat Bulog, camat, kepala desa atau perangkat desa, dan ada juga (terduga) pelaku dari ketua RT," Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (30/7). . . Artikel: CNN Indonesia Via @balichannel . Yuk Follow‼️@karangasemnow_official Support Us ❤Like 🗣️Coment 📢Share . #karangasemnow_official #jembrana #tabanan #singaraja #buleleng #badung #denpasar #gianyar #klungkung #semarapura #bangli #karangasem #amlapura #korupsi #bansos https://www.instagram.com/p/CDTYyU9hZ1U/?igshid=1vys6qkp6b9a6