#Penyelewengan Dana Bansos

[newsindonesiacoid]

Alasan Sakit, Kades Jate Giliraja Tak Hadiri Pemanggilan Penyidik Polres Sumenep

SUMENEP, (News Indonesia) – Jadwal pemanggilan terhadap saksi-saksi lain yang diduga kuat mengetahui soal kasus dugaan penyelewengan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Desa Jate Giliraja, Kecamatan Giligenting, Sumenep, tidak dihadiri oleh saksi dalam hal ini pihak Pemerintah Desa (Pemdes). Pemanggilan yang dijadwalkan Jumat (20 Januari 2023) lalu ternyata ada perubahan. Informasi teranyar yang…

[aryandir]

INDONESIAN CORRUPTION CULTURE

Kau belah dadaku mengganti isinya, dihisap pikiranku memori terhapus. Terkunci mulutku menjeritkan pahit. - Efek Rumah Kaca

November 2020, Transparency International merilis laporan dengan tajuk ‘Global Corruption Barometer-Asia’ dimana menempatkan Indonesia di nomor urut ke 3 (tiga) sebagai negara paling korup se Asia. Sementara posisi pertama ditempati oleh India dan disusul Kamboja diposisi ke dua.

Hal yang sangat menarik jika kita sedikit menengok rentetan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dalam empat kuartal di tahun 2020 lalu. Mengingat sepanjang tahun 2020, kita tahu bahwa dimana semua umat manusia diseluruh dunia sedang sibuk bersatu dan berjuang melawan musibah pandemi akibat virus covid 19.

Namun, apakah dengan adanya kesibukan baru yang mengubah kehidupan normal menjadi new normal ini membuat para oknum pelaku tindak korupsi juga lupa akan niat buruknya? Tentu tidak! Realitanya, justru malah semakin banyak celah dan ruang bagi mereka untuk bisa bermain liliput.

Ya liliput, sebuah permainan startegi dari dongeng anak-anak dimana ada seekor kera yang memanfaatkan huru-hara untuk mencuri sepotong kue ajaib di sebuah kerajaan. Namun bukan permainan startegi ini yang akan penulis sampaikan, lupakan hewan mamalia berkaki dua tadi, biarkan ia bahagia dengan sepotong kue ajaib itu.

Desember 2020, Kapolri Jenderal Idham Azis menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2020 pihak kepolisian melakukan penanganan sebanyak 1.412 perkara korupsi dengan total kerugian negara hingga 3 triliun rupiah. Sebuah angka yang cukup besar. Jika nominal ini digunakan untuk membangun tugu sepeda seperti yang sedang dilakukan pemprov DKI saat ini, kira-kira bisa dapat 3.750 tugu yang bisa dijejerkan mulai dari Stasiun Kota hingga lampu merah Simpang Harmoni bolak balik.

Tapi lagi-lagi, bukan tugu sepeda yang akan penulis bahas. Penulis mendukung penuh pemprov DKI dalam menjadikan kota Jakarta lebih indah, tertib dan sejahtera dengan program kerja serta konsistensi mereka. Misalnya dalam penanganan kasus covid-19, pencegahan banjir, penanggulangan kemacetan Ibu Kota dan lain sebagainya.

Kembali ke topik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut penulis, korupsi adalah penyakit moral.

Kenapa penyakit moral? Sebab korupsi kini menjadi sebuah kebiasan dan membudaya di Indonesia. Kekuasaan adalah pemicu paling fundamental dari budaya buruk ini. Penulis jadi teringat akan tokoh terkenal yang bernama Lord Akton bersama kutipan viralnya yang mengatakan “Power tend to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.”

Gagasan dari Lord Akton ini kembali menyadarkan kita bahwa pemicu utama seseorang melakukan tindakan ‘corrupt’ ya karena adanya sebuah ‘power’. Semakin ia berkuasa dan punya kekuatan, semakin ia berpotensi untuk korup atau rusak. Disinilah kenapa penulis menyimpulkan bahwa korupsi merupakan sebuah penyakit moral.

Sedikit menengok ke beberapa kasus besar yang menjadi perhatian publik di tahun 2020 lalu. Seperti yang sudah penulis jelaskan diawal, tahun 2020 dimana kita semua disibukkan dengan perjuangan serta perlawanan terdahap wabah pandemi akibat virus covid 19. Tidak sedikit kerugian yang melanda hampir disegala sektor, baik itu sosial maupun ekonomi.

Namun, berbeda dengan para pejabat kita yang ternyata diam-diam juga sibuk melakukan tindakan ingin meraup keuntungan dari adanya pandemi ini. Sangat mirip seperti permainan liliput yang tadi sempat penulis jelaskan, bedanya permainan ini diimprovisasi dengan adanya power. Berikut beberapa kasus dugaan korupsi yang menjadi sorotan publik selama pandemi 2020 lalu.

1. Kasus korupsi dana bansos

Kasus yang melibatkan eks Menteri Sosial ini mengejutkan sekaligus meresahkan. Anggaran yang harusnya secara penuh menjadi hak rakyat kecil harus dipotong Rp.10.000 per paket bansos oleh para oknum pejabat nakal. Coba bayangkan jika mereka mengambil ceban pertama kalian saat hendak iuran beli amer? Masih tidak percaya kalau korupsi merupakan penyakit moral?

2. Korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi covid 19

Lagi-lagi, selalu ada celah diantara huru-hara. Masyarakat kembali dikagetkan dengan ditahannya Bupati nonaktif Bandung Barat oleh KPK sebagai terduga kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat pandemi covid 19.

3. Suap ijin pembangunan rumah sakit

Komisi Pemberantasan Korupsi juga tengah menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda, kota Cimahi dalam dugaan suap ijin pembangunan rumah sakit yang melibatkan wali kota nonaktif kota Cimahi.

Dari ketiga rentetan kasus diatas dapat penulis asumsikan bahwa ‘power’ memegang peranan penting dalam terciptanya penyakit moral satu ini. Namun satu hal yang kadang kita juga suka lupa akan pentingnya upaya dalam menanggulanginya. Kita kerap fokus pada bagaimana cara mengobati, sibuk memikirkan hukuman apa yang pantas untuk para koruptor tanpa pernah menyadari kalau ternyata kita sendiri acapkali melakukan praktik ‘corrupt’ dalam kehidupan sehari-hari.

Kita, sebagai manusia memegang secara penuh batas dan standar moral pada diri sendiri. Maka dari itu, pembangungan karakter budaya anti korupsi perlu dimulai pada diri sendiri sejak dini. Sebelum kita menjadi pribadi yang punya power untuk besar potensinya menjadi corrupt.

Corrupt tidak melulu soal uang, ada begitu banyak hal-hal kecil diluar sana yang sebenarnya sering sekali menjadikan kita sosok yang corrupt dalam aktifitas sehari-hari. Seperti menyerobot antrian saat di depan mesin ATM, menerobos lampu merah saat sepi, menyontek saat ujian di kelas, menggunakan bahan kimia untuk mempercepat buah agar segera matang, memaksakan sesuatu terhadap orang lain atas dasar keyakinan atau agama, memotong pembicaraan orang lain saat berdiskusi, menseting harga produk dengan nominal ganjil sembari mengatakan tidak ada kembalian receh, membuat aturan jam/SOP kerja perusahaan yang merugikan karyawan, atau bahkan menggunakan efek filter pada kamera agar warna kulit di foto terlihat glowing?

Tangerang, April 2021 

Aryandi R

[sumbarlivetv]

Diduga Dana Bansos Salah Sasaran

Diduga Dana Bansos Salah Sasaran

AGAM, SumbarliveTV — Diduga Dana Bansos Salah Sasaran. Nagari Baringin, jorong Baringin, kec. palembayan, Kab Agam, diduga telah terjadi penyelewengan dana bansos, sebanyak kepada 39 orang, termasuk 23 orang yang telah meninggal,3 orang yang telah pindah Kartu Keluarga,dan 13 belas orang diduga sistem kekeluargaan dari sekna(sekretaris nagari). (22/02/2022). Hal yang janggal dari ini sekretaris…

[aggilbewara]

Update Kasus Tersangka Pemerkosaan Herry Wirawan, Pakai Bansos untuk Sewa Hotel dan Apartemen

Update Kasus Tersangka Pemerkosaan Herry Wirawan, Pakai Bansos untuk Sewa Hotel dan Apartemen

Bandung, Bewarajabar.com — Polisi menemukan satu temuan baru terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan Herry Wirawan (36) kepada belasan santriwati yang merupakan muridnya sendiri. Dilansir dari Pikiranrakyat.com, Senin (20/12/2021) Ternyata predator seks asal Garut ini tak hanya melakukan pelecehan seksual pada para muridnya. Penyelidik Polda Jawa Barat menemukan adanya dugaan penyelewengan dana…

[beritakarya]

Cilegon Dapat Bansos Rp10 Miliar, Kapolres Akan Tindak Tegas Penyelewengan

Cilegon Dapat Bansos Rp10 Miliar, Kapolres Akan Tindak Tegas Penyelewengan

Dengan besarnya dana bantuan tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono meminta kepada penyalur Bansos tersebut tak macam-macam. Kapolres meminta penyaluran bantuan itu tepat sasaran dan tak ada penyelewengan. Hal itu disampaikan AKBP Sigit dalam pengarahan pada acara Rapat Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kota Cilegon Tahun 2021 di salah satu hotel di Cilegon, Rabu…

[karangasemnow]

Polri menyatakan sedang menangani 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari keseluruhan kasus itu, ditemukan bahwa terduga pelaku yang sedang diselidiki oleh kepolisian berasal dari kalangan pejabat publik tertinggi hingga terendah. "Ada (terduga) pelaku seorang wali kota, kepala dinas sosial bekerja sama dengan penyedia, kepala seksi kesra, pejabat Bulog, camat, kepala desa atau perangkat desa, dan ada juga (terduga) pelaku dari ketua RT," Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (30/7). . . Artikel: CNN Indonesia Via @balichannel . Yuk Follow‼️@karangasemnow_official Support Us ❤Like 🗣️Coment 📢Share . #karangasemnow_official #jembrana #tabanan #singaraja #buleleng #badung #denpasar #gianyar #klungkung #semarapura #bangli #karangasem #amlapura #korupsi #bansos https://www.instagram.com/p/CDTYyU9hZ1U/?igshid=1vys6qkp6b9a6

[kodim0729bantul]

*Babinsa Wonolelo Melaksanakan Pengamanan Penyaluran BLT Dana Desa* Pleret , 8 Juni 2020 Babinsa desa Wonolelo Koramil 07 /Pleret Kodim 0729/Bantul Sertu Purwanto dan Serda Beja melaksanakan pengamanan dan pemantauan kegiatan pemberian (Bantuan Sosial Tunai) dari dana desa dan penyaluran Bansos APBD bagi warga desa Wonolelo bertempat di bale desa Wonolelo. Hadir dalam kegiatan : kepala desa wonolelo bapak Furqon, Pamong desa Wonolelo , Petugas BPD Bantul , babinsa Wonolelo , babinkamtibmas desa wonolelo , anggota Shabara dan dari Polres Bantul , Satpol PP kabupaten Bantul , Dilaporkan bantuan berasal dari dana desa sebanyak 195 orang. Sedangkan yang menerima Bansos APBD sebanyak 52 orang. Babinsa desa Wonolelo Sertu Purwanto menyampaikan di adakan pengamanan pada pembagian BLT APBD bersama Instasi terkait lainnya untuk memberi rasa aman , juga memastikan tidak ada penyelewengan dan bantuan bisa tepat sasaran. Juga memberi himbauan kepada warga agar selalu rajin cuci tangan pake sabun , jaga jarak dan pake masker. Selama pelaksanaan pembagian berlangsung tertib, aman dan lancar. Penramill 07 /Pleret. https://www.instagram.com/p/CBKbJRKhScM/?igshid=wbjhenhkc8t9

[beritanews]

Polri Tangani 55 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19, Ini Beragam Motif Penyalahgunaannya

BERITA.NEWS, Jakarta – Karo Penmas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan Polri saat ini menangani sebanyak 55 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19.

“Puluhan kasus itu kini sedang ditangani Satgas Khusus Pengawasan Dana COVID-19 di 12 Polda,” ujar Brigjen Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Rinciannya, Polda Sumatera Utara…

[jbmnews]

Praktik Politisasi Bansos dalam Pilkada Serentak

Praktik Politisasi Bansos dalam Pilkada Serentak

JBM.co.id, Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada masa Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) digunakan oleh beberapa pasangan calon untuk mendapatkan suara dan memenangkan kontestasi menggunakan cara yang melanggar hukum. Salah satunya melalui penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) demi kepentingan elektoral yang dilakukan oleh pasangan calon petahana…

[propublik]

KPK Ajak Warga Lapor Ada Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

KPK Ajak Warga Lapor Ada Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

Propublik.id, Sumatera Utara-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri mengatakan penanganan pandemi Covid-19 sarat dengan penyalahgunaan anggaran dalam jumlah besar, karenanya perlu dikawal untuk menghindari praktik-praktik korupsi.

(more…)

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menyatakan penanganan pandemi Covid-19 yangmenggunakan anggaran dalam jumlah besar saat ini perlu dikawal untuk menghindari praktik-praktik korupsi. Tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, masyarakat umum juga diajak agar berperan aktif mengawal korupsi di masa pandemi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri saat mengisi Talkshow dengan tema Sinergi Pemberantasan Korupsi di Masa Covid-19, Jumat (28/8/2020), di Studio Pro 1 RRI, Jalan Gatot Subroto Medan. Bersama Firli, hadir Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Martuani Sormin, dan Plt Kepala Kejatisu Jacob Hendrik Pattipeilohy.

“Ada banyak titik rawan pada penanganan Covid-19. Seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggungjawaban keuangan, pemulihan ekonomi nasional, dan yang paling menjadi perhatian salah satunya penyelenggaraan bansos,” terang Firli.

Karena itu, lanjut Firli, KPK telah mengambil langkah untuk melibatkan masyarakat dengan membuat aplikasi JAGA Bansos. Aplikasi ini dapat dipergunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan penyelewengan atau ketidakwajaran yang akan ditindaklanjuti.

“Aplikasi sudah diluncurkan sejak bulan Juni dan kita sudah menerima sekitar 1.600 input dari masyarakat. Tidak semua bersifat aduan, ada juga yang bertanya dan kita jawab dalam rangka menjalankan tugas KPK tidak hanya penindakan, tetapi lebih mengedepankan edukasi masyarakat dan pencegahan,” ungkapnya.

Firli pun mengingatkan dan menekankan agar tidak ada pihak manapun yang coba-coba melakukan tindakan korupsi penanganan pandemi. Lantaran hukumannya tidak main-main. Hal ini, kata Firli, telah diatur apabila ada pelaku tindak korupsi dalam keadaan bencana, maka akan dihukum mati.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Sumut untuk mencegah praktik korupsi dalam penanganan Covid-19 di Sumut. Di antaranya Penandatanganan Nota Kesepahaman Pendampingan Hukum, Pengawalan dan Pengawasan Keuangan Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut dan aktif berkoordinasi dengan KPK.

“Selain selalu diarahkan dan dibimbing KPK, pengawasan kita juga ada dari inspektorat, BPKP, BPK, aparat penegak hukum, dan tak cukup sampai di situ tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, selalu kita libatkan dan informasikan. Kami terbuka, masyarakat juga kalau ingin tahu Posko selalu menerima,” ungkap Edy.

Untuk saat ini, lanjut Edy, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 fokus untuk memaksimalkan pendayagunaan tahap II refocusing anggaran yang difokuskan pada sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

“Kita belajar dari tahap I. Kita minimalisir kesalahan dan mudah-mudahan penyaluran bansos tepat sasaran dan stimulus ekonomi mampu menggerakakkan perekonomian,” paparnya.

Kepada bupati dan walikota, Edy berpesan agar memperhatikan warga masing-masing dengan penuh perhatian khususnya menyangkut bansos. Data dari Kemensos untuk penerima Bansos di Sumut hanya berjumlah sekitar 600.000 lebih, sementara ada sekitar 1,1 juta lebih warga miskin di Sumut.

“Untuk itu, kekurangan kita tutupi lewat APBD provinsi dan kabupaten/kota. Kita sinergi agar masyarakat kita jangan ada yang tidak dapat. Kita data, apalagi masyarakat miskin baru akibat Covid-19,” jelasnya.

Kapolda Sumut Martuani Sormin dan Plt Kepala Kejatisu Jacob Hendrik Pattipeilohy selaku Wakil Ketua II dan III GTPP Covid-19 Provinsi Sumut juga menjelaskan dan menyatakan dukungan pengawalan terhadap penanganan Covid-19 lewat peran masing-masing. Talkshow dirangkai dengan tanya jawab dengan pendengar lewat telepon dan ditutup foto bersama. (ts-02)

The post KPK Ajak Masyarakat Laporkan Penyelewengan Dana Covid-19 dengan Aplikasi JAGA Bansos appeared first on tobasatu.com.

[penya2nk]

AWASI PROGRAM PEMERINTAH, BRIPKA NANANG KAWAL PEMBAGIAN BLT DD TAHAP III Penulis Polres Barsel -30 Juli 20204 0 Tribratanews.kalteng.polri.go.id – Polres Barito Selatan – Bentuk Peggawasan pada salah satu program pemerintah yaitu BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), Bripka Nanang Santoso Bhabinkamtibmas Desa Ruhing Raya, Polsek Gunung Bintang Awai (GBA) mengawal langsung pembagian bantuan tersebut kepada warganya yang terdampak Covid-19. Kamis (30/7/2020) siang. Bersama Kepala Desa serta Babinsa, Bripka Nanang membagikan bantuan tunai senilai 600 ribu kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT DD tahap III. Kapolsek GBA Iptu Rahmat Saleh, S.H., M.H. melalui Bhabinkamtibmasnya tersebut mengatakan, menindak lanjuti arahan dari Bapak Kapolres Barsel, Bhabinkamtibmas harus berperan aktif dalam mengawal jalannya penyaluran Bansos dari pemerintah baik itu mulai dari tingkat pusat, daerah maupun Dana Desa. “Dengan adanya pengawasan dan pengawalan secara langsung, harapannya tidak ada permainan dan penyelewengan dana Bansos yang dapat merugikan masyarakat serta meminimalisir adanya politisasi,” pungkasnya. (bow)

AWASI PROGRAM PEMERINTAH, BRIPKA NANANG KAWAL PEMBAGIAN BLT DD TAHAP III Penulis Polres Barsel -30 Juli 20204 0 Tribratanews.kalteng.polri.go.id – Polres Barito Selatan – Bentuk Peggawasan pada salah satu program pemerintah yaitu BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), Bripka Nanang Santoso Bhabinkamtibmas Desa Ruhing Raya, Polsek Gunung Bintang Awai (GBA) mengawal langsung pembagian bantuan tersebut kepada warganya yang terdampak Covid-19. Kamis (30/7/2020) siang. Bersama Kepala Desa serta Babinsa, Bripka Nanang membagikan bantuan tunai senilai 600 ribu kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT DD tahap III. Kapolsek GBA Iptu Rahmat Saleh, S.H., M.H. melalui Bhabinkamtibmasnya tersebut mengatakan, menindak lanjuti arahan dari Bapak Kapolres Barsel, Bhabinkamtibmas harus berperan aktif dalam mengawal jalannya penyaluran Bansos dari pemerintah baik itu mulai dari tingkat pusat, daerah maupun Dana Desa. “Dengan adanya pengawasan dan pengawalan secara langsung, harapannya tidak ada permainan dan penyelewengan dana Bansos yang dapat merugikan masyarakat serta meminimalisir adanya politisasi,” pungkasnya. (bow)

Liputan4.com.Kalteng

Salah satu bentuk Pengawasan pada salah satu program pemerintah yaitu BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), Bripka Nanang Santoso Bhabinkamtibmas Desa Ruhing Raya, Polsek Gunung Bintang Awai (GBA) mengawal langsung pembagian bantuan tersebut kepada warganya yang terdampak Covid-19. Kamis (30/7/2020) siang.

Bersama Kepala Desa serta Babinsa, Bripka Nanang membagikan…

[desfandri]

Polri Temukan 102 Dugaan Penyelewengan Bansos Covid-19 di 20 Provinsi

Polri Temukan 102 Dugaan Penyelewengan Bansos Covid-19 di 20 Provinsi

Brigjen Awi Setiyono

Depokrayanews.com- Polri menemukan 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim kasus tersebar di 20 wilayah polda seluruh Indonesia.

“Data yang diterima terdapat 102 kasus di 20 polda,” ujar Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin…

[patroli-universe]

Polda Banten Tangani Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

Polda Banten Tangani Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

PATROLI.CO, SERANG – Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ahmad Ramadhan menggelar press conference penanganan 3 kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (22/7/2020).

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol. Edy Sumardi membenarkan terkait dengan pernyataan tersebut, yang mana untuk jajaran Polda Banten…