#PjGubernurBali

[baliportalnews]

Pj Gubernur Bali Minta Pantai Kuta Ditata Kembali Agar Tidak Terkesan Kumuh

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Sebagai salah satu wajah pariwisata Bali, Pantai Kuta menjadi salah satu destinasi unggulan bagi pariwisata Bali. Untuk itu, kebersihan, kenyamanan serta keamanannya menjadi perhatian kita bersama dan harus dijaga agar Pantai Kuta selalu indah, bersih, aman dan nyaman bagi para wisatawan. Harapan tersebut disampaikan Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya saat memberikan arahan pada acara gerakan kebersihan lingkungan pantai dalam rangka kolaborasi gerakan kebersihan lingkungan bersama Pemerintah Provinsi Bali, TNI/Polri dan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut di Gedung Tsunami Center, Pantai Kuta, Badung, Jumat (26/1/2024). Lebih jauh dalam arahannya, Pj Gubernur Bali menyampaikan, setelah pihaknya dan jajaran Forkopimda berkeliling berjalan kaki sepanjang Pantai Kuta masih ditemukan kios-kios yang rusak, kios-kios yang tidak digunakan sebagaimana fungsinya, tumpukan-tumpukan sampah hingga toilet yang belum berfungsi optimal. Hal ini tentu saja memberi kesan kumuh dan dapat mengurangi kenyamanan para wisatawan yang menikmati Pantai Kuta. “Kesan saya setelah berkeliling, tempat yang sudah dibangun dan ditata sedemikian rupa, sekarang kesannya kumuh, banyak kios kosong, rusak dan banyak tumpukan sampah. Untuk itu saya harap, kios-kios bisa ditata kembali, kebersihan pantai dan fasilitasnya dijaga sehingga Pantai Kuta selalu bersih dan nyaman bagi para wisatawan,” imbuhnya. Mahendra Jaya juga menekankan perlunya sinergitas seluruh komponen masyarakat baik itu jajaran kepolisian, pecalang, desa adat dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Kuta dan sekitarnya, sehingga para wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik dapat berwisata dengan nyaman dan aman dan mempunyai kesan baik selama berwisata di Kuta khususnya dan pulau dewata pada umumnya. Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Bali, Brigjen. Pol. Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum menyampaikan, bahwa pihaknya berkomitmen menciptakan wilayah Kuta yang aman, tentram dan terkendali. Pihaknya akan melakukan mapping kembali dan mengambil langkah tindak lanjut terhadap permasalahan keamanan yang terjadi dan memperkuat sinergitas dengan para pecalang dan juga masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kuta. Sementara itu Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menyampaikan, bahwasanya pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan pembahasan terkait penataan kembali wilayah Pantai Kuta, sehingga tidak terkesan kumuh. Pihaknya juga akan terus meningkatkan sinergitas dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Kuta akan tetap menjadi destinasi favorit para wisatawan. Kegiatan gerakan kebersihan lingkungan pantai yang diikuti oleh jajaran TNI/POLRI, ASN di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkab Badung serta masyarakat umum ini turut dihadiri oleh Kapolda Bali, Irjen. Pol. Ida Bagus Kd. Putra Narendra, S.I.K., M.Si, Kasdam IX/ Udayana, Brigjen TNI Sachono, S.H., M.Si, Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, pejabat eselon 2 di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkab Badung serta undangan lainnya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Terima Kunker Dewan Ketahanan Nasional, Pj Gubernur Bali Pastikan Tetap Berkomitmen Menjaga Netralitas

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Darmadi, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina dan Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali, I Gede Pramana menerima kunjungan kerja On The Spot (OTS) Prioritas Nasional ke Provinsi Bali oleh Tim Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional, di Wiswa Sabha Pratama, Selasa (23/1/2024). Kegiatan yang mengangkat tema "Strategi Pemantauan Kerawanan Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional" bertujuan untuk mengetahui kesiapan Bali dalam menyambut pesta demokrasi yang akan datang. Sebagai Penjabat Gubernur Bali, Mahendra Jaya memastikan tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dan menjadi contoh bagi seluruh pegawai Pemprov Bali agar tidak berpolitik praktis. "Semua pihak berhak untuk turut memantau saja, dan jika menemukan saya melakukan pelanggaran, maka boleh melaporkan ke Bawaslu. Karena selaku penjabat saya hanya memiliki politik negara untuk menjalani tugas negara sesuai kebijakan Presiden RI,” tegasnya. Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Mahendra menjabarkan jumlah pemilih di Bali sebanyak 3.269.516 orang nantinya akan tersebar menggunakan hak pilihnya di 12.809 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia menambahkan, untuk menjaga netralitas ASN, pihaknya juga bekerjasama dengan instansi terkait dan sejumlah OPD. Langkah yang dilakukan untuk menjaga netralitas ASN dan non ASN diantaranya dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor B.09.800/17097/IR.I/itprov. Selanjutnya untuk menjaga netralitas menyambut pesta demokrasi mendatang juga dilaksanakan sosialisasi ke seluruh ASN dan non ASN, salah satunya yakni membuat Pakta Integritas dan Video Ikrar Netralitas pada Pemilu 2024. Koordinator Tim Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional, Irjen. Pol I Nyoman Labha Suradnya mengatakan, bahwa strategi pemantauan kerawanan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 sangat penting dilakukan, selain untuk membahas pemantauan dan penanganan kerawanan pemilu 2024, dengan meimplementasikan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, adil, berkualitas dan berintegritas diharapkan mampu mewujudkan stabilitas keamanan nasional. Ditambahkannya, bahwa penyelenggaraan pemilu haruslah berjalan dengan lancar dan aman, oleh karenanya diperlukan strategi pemantauan kerawanan pada setiap pelaksanaan tahapan pemilu yang akan berlangsung. Dijelaskannya lagi, dalam pelaksanaan pemilu terdapat sejumlah potensi gangguan yang kemungkinan besar akan muncul diantaranya dis-informasi atau miss-informasi atau hoax, yang dapat mempengaruhi keterbukaan informasi menjadi konflik horizontal, selanjutnya juga dapat menjadi potensi adanya perkembangan atau intervensi dari berbagai pihak dan dalam bentuk apapun yang dapat memanipulasi proses pemilihan. Hal ini tentunya dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Selain itu kerawanan juga dapat menyebabkan terjadinya ancaman keamanan, seperti upaya pengacauan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan isu-isu dengan membonceng hiruk pikuk pelaksanaan pemilu termasuk aksi terorisme. Selanjutnya pelanggaran terhadap hak pemilih seperti intimidasi, suap atau serangan fajar serta upaya lain juga dapat mengganggu stabilitas keamanan pemilu. Dan yang terakhir, potensi gangguan dan ancaman juga dapat terjadi terhadap sistem teknologi yang digunakan dalam proses pemilu seperti manipulasi data, serangan cyber. Berdasarkan indeks kerawanan pemilu atau IKP 2024 yang dirilis oleh Bawaslu RI dimana, Provinsi Bali menjadi salah satu dari 10 provinsi paling rawan pada dimensi kontestasi dengan skor 71,96% termasuk juga menjadi salah satu dari 10 provinsi yang data agregat Kabupaten/Kota yang memiliki kerawanan tertinggi pada dimensi sosial politik (8 dari 10) dan dimensi partisipasi (6 dari 10).(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Temui Pj Gubernur Bali, BSWA Sampaikan Keberatan Pengenaan Pajak Hiburan 40-75 Persen

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pengusaha yang tergabung dalam Bali Spa & Wellness Association (BSWA) yang bernaung di bawah PHRI Bali menyampaikan keberatan atas pengenaan pajak hiburan 40-75 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Keberatan itu disampaikan Ketua BPD PHRI Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang datang menemui Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya bersama jajaran pengurus BSWA Bali, Senin (15/1/2024). Ketua PHRI Bali Cok Ace menggarisbawahi amanat UU yang memasukkan usaha mandi uap/Spa sebagai hiburan. Sebab menurutnya, Spa yang berkembang di Bali memiliki kekhasan dan telah diakui WTO sebagai usaha di bidang kesehatan. Pria yang telah menjabat sebagai Ketua PHRI Bali selama empat periode ini lantas membeberkan cikal bakal terbentuknya BSWA yang mewadahi pengusaha Spa & Wellness di Pulau Dewata. Terbentuk pada tahun 2002, organisasi ini hadir untuk menepis stigma negatif panti pijat. Awal terbentuknya, BSWA Bali beranggotakan 13 pengusaha dan terus bertambah dan sekarang telah mencapai 185 anggota. “Sejalan dengan penambahan anggota, BSWA terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan SDM sehingga usaha Spa di Bali banyak meraih penghargaan,” ucapnya. Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 ini menambahkan, usaha Spa yang bekembang di Pulau Dewata memiliki keunikan karena dalam pengembangannya juga membawa misi penggalian dan pengembangan potensi lokal ‘boreh Bali’. “Dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal, Spa kita sangat disukai oleh wisatawan,” imbuhnya. Sejalan dengan perkembangannya, sektor usaha ini makin banyak menyerap tenaga kerja dan BSWA Bali telah beranggotakan 12 ribu terapis. Bahkan saat berkunjung ke Polandia, Cok Ace memperoleh informasi bahwa 337 terapis Bali bekerja di negeri itu. “Itu menandakan bahwa usaha ini menyerap banyak tenaga kerja dan mendongkrak PDRB Bali,” tambahnya. Pada bagian lain, tokoh Puri Ubud ini juga merujuk definisi WTO yang menyebutkan, bahwa Spa yang berkembang di Bali linier dengan usaha kesehatan, bukan hiburan. “Karena Spa di Bali memang berbeda dengan yang berkembang di luar,” kilahnya. Atas dasar itu, pihaknya menyampaikan keberatan kalau usaha Spa di Bali dikenakan pajak hiburan 40-75 persen. BSWA Bali juga telah menempuh upaya mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. “Judicial review telah kami ajukan 5 Januari dan tercatat telah terdaftar 22 pemohon, termasuk pengusaha dari luar Bali,” sebutnya. Sejalan dengan proses pengajuan judicial review, dalam waktu dekat PHRI dan BSWA Bali akan menggelar FGD membahas pro kontra pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang rencananya menghadirkan Menparekraf dan Menteri Keuangan RI. Terkait dengan keberatan BSWA, Cok Ace sangat mengharapkan dukungan dari Pj Gubernur Bali. Pj Gubernur Mahendra Jaya dapat memahami keresahan BSWA dan PHRI Bali terkait dengan pemberlakuan pajak hiburan 40-75 persen, di mana di dalamnya termasuk usaha mandi uap/Spa. Sependapat dengan Ketua PHRI, Mahendra Jaya juga menilai kalau Spa yang berkembang di Bali berkaitan dengan pengembangan potensi sumber daya lokal. Oleh karena itu, ia menghormati langkah hukum yang ditempuh BSWA Bali dengan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Namun, pararel dengan langkah itu, Mahendra Jaya menyarankan PHRI dan BSWA Bali mengajukan permohonan insentif fiskal yang nantinya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Menurutnya langkah ini diatur dalam pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi. “Judicial review jalan, pengajuan insentif fiskal ini juga perlu ditempuh. Nanti saya akan mendorong pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk itu,” tandasnya. Pertemuan dengan PHRI Bali juga dimanfaatkan Pj Gubernur Mahendra Jaya untuk meminta dukungan dalam penerapan pungutan bagi wisman yang mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024. Dukungan PHRI Bali sangat dibutuhkan karena Pemprov Bali akan mengintensifkan pungutan saat tamu tiba di hotel tempat mereka menginap. Dua mekanisme pembayaran lainnya, wisman diarahkan melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali dan pembayaran di bandara. Dalam pertemuan tersebut, Ketua PHRI Bali Cok Ace hadir bersama Sekjen PHRI, Ferry Markus, Pembina BSWA, Regina Winkler, Wakil Ketua BSWA, Feny Sri Sulistiawati serta sejumlah jajaran pengurus lainnya. Sementara Pj Gubernur Mahendra Jaya didampingi Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun dan Kepala Bapenda Bali, I Made Santha.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Sambangi Dinas Kesehatan, Pj Gubernur Bali Ingin Percepat Turunkan Angka Stunting serta Minimalkan Penularan HIV/AIDS

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya mengharapkan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali menaruh perhatian lebih pada masalah penularan HIV AIDS dan penurunan angka stunting kedepan. “Harus ada perhatian khusus untuk HIV AIDS mengingat tingkat penularannya cukup tinggi dan kita harus petakan betul langkah dan detail apa yang kita bisa intervensi agar penularannya bisa seminimal mungkin,” kata Pj Gubernur saat menyambangi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dangin Puri Kangin, Denpasar, pada Kamis (4/1/2024) siang. Begitu pun dengan penurunan angka stunting yang sudah menjadi prioritas nasional bahkan seringkali diamanatkan Presiden RI, Joko Widodo. “Saya lihat sendiri dan saya sudah yakin bahwasanya pembangunan Bali di bidang pelayanan kesehatan masyarakat telah memiliki pondasi kuat dan sudah jelas arahnya kemana. Tinggal ke depan apa yang sudah baik kita tetap jaga lanjutkan dan perkuat, kita tingkatkan lagi,” tutur Pj Gubernur Mahendra Jaya sembari mengatakan dirinya mengharapkan ada laporan berkala dari setiap kawasan mengenai target penanganan gizi buruk atau peningkatan angka kecukupan gizi. Mahendra Jaya juga berpandangan, bahwa masalah kesehatan adalah yang utama jika melihat urgensinya dalam kehidupan masyarakat, perekonomian hingga berjalannya roda pemerintahan daerah. “Kesehatan kunci utama, sehat dulu yang penting. Kalau tidak sehat jangankan bekerja, berkarir, untuk makan saja tidak enak,” tandas Pj Gubernur. Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang termasuk diantaranya untuk menurunkan prevalensi stunting di Bali yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan angka perbaikan. “Hasil ini berkat kolaborasi kita dengan berbagai pihak seperti TP PKK hingga ke desa-desa yang secara langsung memberikan dampak dimana bahkan kita salurkan langsung bantuan ke rumah-rumah,” katanya. Selain itu, Gede Anom juga membeberkan upaya bersama untuk menurunkan angka penyebaran rabies di Bali dengan melakukan kolaborasi intens dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebagai hulu pencegahan kasus rabies. “Selain itu kami bekerjasama dengan pihak Australia untuk penyediaan vaksin rabies,” jelasnya. Didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Bali Wayan Sugiada, Pj Gubernur Mahendra Jaya dalam kesempatan tersebut juga menyapa langsung para pegawai di lingkungan Dinkes Provinsi Bali serta berkeliling areal kantor tersebut.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Pj. Gubernur Bali Terima Kunjungan Kehormatan Konsul Jenderal Australia

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menerima kunjungan kehormatan dari Konsul Jenderal Australia, H.E. Jo Stevens di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (27/12/2023). Mengawali pertemuan penuh kekeluargaan pada sore hari ini, Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas kerja sama maupun jalinan persahabatan yang terjalin antara Australia dan Bali selama ini seraya berharap kedepannya kerja sama dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan ke berbagai sektor lainnya. Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga menyampaikan bahwasannya saat ini jumlah kunjungan wisatawan Australia ke Bali menduduki peringkat pertama, untuk itu pihaknya sangat berterima kasih warga negara Australia menjadikan Bali sebagai destinasi wisata favoritnya. Kedepan pihaknya berharap jumlah kunjungan wisman Australia ke Bali akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan kerja sama antar Bali dan Australia. Mahendra Jaya juga menyampaikan Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan layanan pariwisata Bali baik melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan keamanan serta kenyamanan wisatawan. Mahendra Jaya menyampaikan bahwasannya per tanggal 14 Februari 2024 akan diberlakukan pungutan bagi wisatawan asing yang berwisata ke Bali, dimana dana dari  pungutan wisatawan tersebut akan digunakan untuk penanganan sampah serta pelestarian budaya Bali. “Kami berharap Konjen Australia dapat membantu kami dalam melakukan sosialisasi ke warga negara Australia terkait pemberlakuan pungutan ini, prosedur serta sistemnya sudah kami siapkan dan mohon kiranya kami dibantu agar warga negara Australia yang akan berwisata ke Bali memahami pemberlakuan pungutan tersebut,” imbuhnya. Menanggapi hal tersebut, H.E. Jo Stevens menyambut baik pemberlakuan pungutan terhadap wisatawan asing yang berwisata ke Bali terlebih tujuan pungutannya untuk penanganan sampah dan pelestarian budaya Bali. Untuk itu, pihaknya akan  segera lakukan sosialisasi kepada warga negaranya yang akan berlibur ke Bali dan menyampaikan terkait prosedur serta tujuan dari pemberlakuan pungutan tersebut. H.E. Jo Stevens juga menyampaikan bahwasannya Australia dan Bali mempunyai hubungan yang sangat baik, dan kunjungan warga negara kami ke Bali juga terus meningkat setiap tahunnya. Pihaknya sangat mengapresiasi kebaikan serta ke ramah tamahan masyarakat Bali dalam menerima kunjungan warga negaranya. “Bali itu sudah seperti ‘Rumah Kedua’ bagi warga negara kami, kami sangat berterima kasih atas semua ke ramah tamahan masyarakat Bali sehingga warga kami merasa aman dan nyaman berwisata di Bali. Kedepannya kami berharap kerja sama serta persahabatan kita akan semakin erat,” tuturnya. Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra serta Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara diakhiri dengan saling tukar cinderamata serta foto bersama.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Kunjungi Pasar Murah, Pj Gubernur Bali Tanya Harga dan Pasokan ke Pedagang

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Dalam rangka mengendalikan pasokan ketersediaan pangan dan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, Pemerintah Provinsi Bali melalui Biro Pengadaan Barang, Jasa dan Perekonomian yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, Bank BPD Bali, Bulog, TPID Provinsi Bali, Paiketan Perumda Pangan dan Pertamina menggelar Pasar Murah, yang bertempat di Depan Kantor Gubernur Bali, pada Minggu (10/12/2023). Dalam kesempatan tersebut, Penjabat Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya beserta Ny. Drg. Ida Mahendra turut menghadiri dan berbelanja di Pasar Murah. Mahendra Jaya, selain memanfaatkan momen tersebut untuk berbelanja, juga secara langsung berdialog dengan para pedagang terkait harga dan pasokan pangan saat ini. Sebagian besar para pedagang mengatakan, bahwa jelang Nataru pasokan pangan masih aman tersedia dan masih terkendali di lapangan. Acara pasar murah akan diselenggarakan selama 4 kali yaitu tanggal 10, 17, 24 dan 29 Desember yang diikuti oleh 50 pedagang dengan menyediakan komoditas pokok seperti bawah merah, bawang putih, cabai, beras, minyak, gula, beras, dan ayam dengan harga yang terjangkau. Dalam acara tersebut, Pj Gubernur Bali didampingi oleh beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Perkuat Kerjasama Sister Province, Pj Gubernur Bali Terima Kunjungan Kehormatan Wagub Jiangxi

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya menerima kunjungan kehormatan Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, RRT, H.E. Mr. Shi Ke beserta jajaran di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Jumat (8/12/2023) Mengawali pertemuan penuh kekeluargaan ini, Pj Gubernur Bali menyampaikan, bahwa kerja sama antara Pemerintah Jiangxi dengan Pemprov Bali dilakukan dalam semangat saling menguntungkan sebagai bentuk kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara China dan Indonesia. Upaya meningkatkan hubungan persahabatan yang memberikan manfaat nyata antara Provinsi Jiangxi dengan Provinsi Bali yakni dengan pembentukan kerjasama “Sister Province” dengan ruang lingkup bidang pariwisata, kebudayaan, pendidikan serta perdagangan. “Dengan kerja sama yang dibangun dalam kerangka "Sister Province" kita bisa saling transfer pengetahuan dan pengalaman dan mempererat hubungan persahabatan kedua belah pihak,” imbuhnya. Lebih jauh Pj Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan, bahwa sebelum pandemi Covid-19, wisatawan China menduduki peringkat 1 di tahun 2018 dan peringkat kedua di tahun 2019 untuk negara dengan jumlah kunjungan wisatawannya terbanyak ke Bali. Namun setelah pandemi, kunjungan wisatawan Tiongkok ke Bali mengalami penurunan. “Untuk itu melalui pertemuan ini kami mohon Bapak Wakil Gubernur dapat menyampaikan kepada warga Jiangxi untuk berwisata ke Bali, Bali sangat aman untuk dikunjungi,” tuturnya. Penjabat Gubernur juga menyampaikan, Bali saat ini sedang mengembangkan pengobatan tradisional di samping pengobatan modern dan juga mendorong peningkatan sumber daya manusia. Tidak hanya itu, kami juga terus melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata serta terus mendorong keberadaan UMKM sehingga dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. “Ke depannya kami berharap kerjasama yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan baik itu dalam bidang kesehatan, kebudayaan, pendidikan maupun sektor industri perdagangan. Kami memiliki beragam produk kerajinan yang bagus dan unik serta hasil pertanian khususnya buah tropis seperti buah markisa dan salak yang nantinya bisa menjadi komoditi ekspor ke Cina,” pungkasnya. Sementara itu, Wagub Jiangxi yang didampingi oleh Konsul Jenderal RRT di Denpasar, Mr. Zhu Xinglong mengawali pertemuan dengan menyampaikan rasa kagumnya atas karya seni serta kreativitas masyarakat Bali yang sungguh luar biasa, hal ini terlihat dari hasil-hasil karya seni baik ukiran, patung serta candi-candi yang dilihat baik di perkantoran maupun di sepanjang jalan. Tidak hanya itu, Bali juga memiliki pantai, pegunungan serta suasana alam yang sangat indah serta penduduknya yang sangat ramah. “Kami sangat kagum, masyarakat Bali menjaga alam dengan baik, di hotel tempat kami menginap tidak lagi menggunakan botol minum dengan kemasan plastik dan diganti dengan botol minum berbahan gelas, kendaraan listrik juga banyak digunakan disini, kami pasti mendorong masyarakat kami untuk datang dan berwisata ke pulau dewata ini," imbuhnya. Wagub Jiangxi menambahka ,n kehadirannya ke pulau dewata beserta dengan rombongan adalah untuk meningkatkan kerjasama persahabatan Jiangxi dan Bali,dimana selama pandemi beberapa kerjasama mengalami kendala. Selain itu kami juga ingin memperkuat kerjasama dan pertukaran kebudayaan serta kerjasama dalam bidang pariwisata serta mendorong penguatan dalam bidang kesehatan khususnya pengobatan tradisional. “Kami berharap kerjasama yang sudah ada tidak terputus, namun meningkat ke depannya. Momentum pertemuan ini akan menjadikan jalinan kerjasama yang lebih besar ke depannya, baik dalam bidang pendidikan, kebudayaan, perdagangan dan tentunya pengobatan tradisional,” tuturnya. Pertemuan yang turut dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Gede Arya Sugiartha, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, diakhiri dengan pertukaran cinderamata serta sesi foto bersama.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Pj Gubernur Bali Apresiasi Dipilihnya Bali Sebagai Tuan Rumah Reformasi Birokrasi XPerience

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan RB XPerience dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, AKIP dan Zona Integritas Tahun 2023. Hal ini disampaikan Pj Gubernur Bali dalam sambutannya pada acara Pembukaan Reformasi Birokrasi XPerience di BNDCC, Nusa Dua, Badung, Selasa (5/12/2023). Lebih jauh dalam sambutannya, Mahendra Jaya menyampaikan, bahwasannya kebijakan nasional menjadikan Bali sebagai lokasi kegiatan berskala nasional maupun internasional sangat membantu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Bali, dimana pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 terkontraksi dalam hingga -9,33% dan kini di Tahun 2023 sampai dengan Triwulan ke-3 mencapai 5,6%. Atas berbagai kebijakan pemerintah dan peran serta semua pihak membuat pertumbuhan ekonomi Bali bangkit. Terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemprov Bali, Mahendra Jaya menyampaikan Pemprov Bali telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 serta telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi Pemprov Bali dan melakukan perampingan Perangkat Daerah dari sebelumnya 49 Perangkat Daerah menjadi 36 Perangkat Daerah. Disamping itu, Pemprov Bali juga telah mengintegrasikan dokumen SAKIP baik perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi ke dalam e-SAKIP. “Kami percaya, Reformasi Birokrasi melalui kemudahan pelayanan publik menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah. Kemudahan layanan publik akan mendorong masuknya investasi,” imbuhnya. Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Bali juga berkesempatan memaparkan berbagai capaian penghargaan/apresiasi yang diraih Pemprov Bali diantaranya memperoleh opini BPK dengan opini WTP 10 kali berturut-turut dari tahun 2012, memperoleh nilai SAKIP dengan kategori Sangat Baik pada Tahun 2022 serta Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori Sangat Baik pada Tahun 2022 diberikan KemenPAN RB. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan, bahwasannya acara yang diberi nama “RB Xperience” ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi salah satu strategi untuk membumikan reformasi birokrasi berdampak. Instansi yang RB-nya bagus dengan dampak nyata di masyarakat kita hadirkan semuanya untuk bisa menggali best practices untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Menteri Anas juga menjelaskan, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan mengusung mekanisme double track, yakni RB general dan RB tematik. RB general berbasis pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun RB tematik fokus pada dampak yang dirasakan masyarakat pada empat tema, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian informasi serta penguatan belanja produk dalam negeri. Anas menambahkan, Kementerian PANRB menggelorakan RB tematik untuk membantu instansi pemerintah agar fokus pada permasalahan inti masyarakat. Pihaknya juga mendorong adanya transformasi digital pada seluruh layanan dan program pemerintah sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat. "Dalam membumikan RB tematik, kita harus memetakan siapa mengerjakan apa, sehingga indikator, target, dan dampaknya dapat terlihat dengan jelas," ungkap Anas. RB XPerience yang berlangsung dari tanggal 5-6 Desember 2023 ini diikuti lebih dari 1.500 peserta talkshow dan lebih dari 1.000 peserta coaching clinic. Para peserta berasal dari 639 instansi pemerintah baik pada level kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah termasuk di dalamnya 15 instansi pemerintah best practice RB Tematik dan General.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Pj Gubernur Bali Semangati Peserta Pertikawan Regional Bali Nusra 2023

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (MABIDA) Gerakan Pramuka Bali secara langsung datang dan menyemangati para peserta Perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti (PERTIKAWAN) Regional Bali Nusra Tahun 2023 bertempat di Perkemahan Kalpataru dan Wanabakti (Pertikawan) Bali Barat pada Minggu (19/11/2023). Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur yang didampingi Bupati Jembrana, I Nengah Tamba dan Kepala Kwarda Bali, Made Rentin, secara langsung berdialog dengan para peserta PERTIKAWAN yang tengah melaksanakan perkemahan dari tanggal 18-23 November 2023. Mahendra Jaya secara langsung meminta para peserta yang merupakan generasi muda untuk turut menjaga alam, baik dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah dengan baik maupun dengan melaksanakan penanaman pohon di lingkungan rumah ataupun di tempat-tempat umum. Sehingga alam terjaga dengan baik dan lestari. Selepas berdialog santai dengan para peserta, Pj Gubernur Bali bersama Bupati Jembrana, Ka Kwarda Bali melakukan penanaman pohon serta pelepasan burung curik Bali ke habitat alam. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Tenaga Ahli Menteri Bid. Pemuda dan Kepramukaan, Ka. Balai Taman Nasional Bali Barat, Ka. BPDAS Unda Anyar, Ka Balai BPKH, Ka Balai BPP, Kepala Dinas LHK Prov. Bali serta undangan terkait lainnya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Sempat Vakum, Mekepung Gubernur Cup Digelar Kembali

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Setelah vakum selama 3 tahun, event Mekepung Gubernur Cup kembali digelar, Minggu (19/11/2023) di Sirkuit All In One, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara. Kembalinya digelar event ini, terakhir digelar pada tahun 2019, mendapat sambutan positif dari masyarakat Jembrana. Mekepung Gubernur Cup 2023 disaksikan langsung Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya didampingi Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, Wabup I.G.N Patriana Krisna, serta unsur Forkopinda Jembrana. Makepung Gubernur Cup diikuti 171 peserta terdiri dari Ijogading Timur menerjunkan 73 pasang kerbau, sedangkan Tim Ijogading Barat 98 pasang kerbau. Perlombaan tersebut berlangsung seru, joki masing-masing tim saling berupaya keras mengalahkan lawan-lawannya. Dari pantauan, ribuan penonton termasuk sejumlah wisatawan asing nampak hadir memenuhi Sirkuit All In One. Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya memberikan apresiasi kepada Pemkab Jembrana atas perannya mengangkat tradisi masyarakat menjadi suatu event yang sangat luar biasa dan menarik. Dirinya mengakui, bahwa mekepung ini merupakan kearifan lokal yang ada di Jembrana dapat disaksikan oleh masyarakat luas. “Saya juga pertama kali menyaksikan mekepung ini. Ini merupakan suatu langkah yang strategis, ini merupakan kearifan lokal yang ada di Jembrana dapat disaksikan bukan hanya oleh orang Jembrana saja namun juga masyarakat luas. Tadi juga saya ada orang asing, ini tinggal ke depannya bagaimana agar event ini menjadi event yang rutin untuk dilaksanakan,” ujarnya. Mahendra Jaya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi.  Selain itu, Ia juga melihat antusias masyarakat Jembrana sangat besar dan penuh semangat, selalu jaga kekompakannya dan sportivitas. “Saya sangat salut dengan masyarakat Jembrana, Salut dengan Bupati dan semua pihak, ini sangat luar biasa,” jelasnya. Lebih lanjut, pihaknya berharap kegiatan-kegiatan seperti makepung harus tetap dijaga kearifannya, karena Makepung merupakan aset Kabupaten Jembrana “Ini merupakan salah satu komitmennya untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti mekepung, karena mengangkat kearifan lokal yang ada di masyarakat, biar tetap lestari, bisa diketahui oleh generasi muda supaya tidak hanya mendengar cerita saja soal mekepung tapi saya melihat disini,” ucapnya. Apresiasi juga disampaikan Bupati Jembrana, I Nengah Tamba atas terselenggaranya kembali event Makepung memperebutkan Piala Gubernur Bali tersebut. Menurut Tamba, wujud perhatian Gubernur Bali itu mampu menambah semangat serta gairah sekehe makepung dalam pelestarian seni budaya asli Jembrana. Sementara itu, Koordinator Mekepung, I Made Mara ucapkan terima kasih atas kembali terselenggaranya Gubernur Cup. Dirinya berharap Gubernur Cup di tahun 2024 kembali bisa diselenggarakan. “Kami sangat berharap di tahun 2024 bagaimana caranya agar Gubernur Cup tetap diselenggarakan. Kami mohon siapapun Gubernurnya supaya tetap diselenggarakan,” tandasnya.(ang/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Wakili Pj Gubernur Bali, Kwarda Bali Hadiri Upacara Pembukaan Pertikawan Regional Bali Nusra 2023

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Pj Gubernur Bali, S.M Mahedra Jaya selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Bali yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Made Rentin menghadiri Upacara Pembukaan Perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti (PERTIKAWAN) Regional Bali Nusra Tahun 2023 bertempat di Halaman Kantor Balai Taman Nasional Bali Barat, pada Sabtu (18/11/2023). Dalam sambutan, Pj Gubernur yang dibacakan oleh Kwarda Bali menyampaikan, bahwa acara yang menggabungkan semangat kebaktian terhadap lingkungan dan alam ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi pemuda-pemudi pilihan dari Bali dan Nusa Tenggara. Perkemahan bukan hanya sekadar tempat berkumpul, namun menjadi wadah yang memberikan kesempatan luar biasa bagi para anggota Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian terhadap pelestarian alam, keberlanjutan lingkungan, serta penghormatan terhadap keanekaragaman hayati. Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti, sebagai bagian dari Gerakan Pramuka, memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang sadar akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Keterlibatan dan kontribusi kita akan memberikan dampak yang signifikan dalam menjaga kelestarian alam demi masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu, Pj Gubernur Bali mengajak para peserta untuk manfaatkan momen berharga ini untuk saling bertukar pengalaman, belajar, dan memperkuat semangat gotong royong serta kepedulian terhadap lingkungan. Melalui sambutannya, Pj Gubernur berharap Pertikawan Regional Bali Nusra Tahun 2023 hendaknya sebagai sarana belajar untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup dalam bidang tata kelola hutan lestari, keterampilan, kewirausahaan, keprofesian dan kerelawanan baik dalam bidang lingkungan hidup maupun kehutanan dan partisipasi aktif dalam Gerakan perubahan sosial khususnya dalam pengembangan Desa Pramuka berbasis desa Proklim dan desa Konservasi. Dan diharapkan pula melalui perkemahan tersebut dapat dijadikan sebagai panggung untuk berbagi semangat, pengetahuan, dan kepedulian kita terhadap alam. Semoga kebersamaan ini dapat menginspirasi dan menciptakan dampak positif yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam kesempatan tersebut, acara pertikawan dibuka oleh Sekretaris Jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M dengan pemukulan gong, kemudian dilanjutkan penyematan tanda peserta. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang diwakili oleh Andalan Pramuka, Sekretaris dan Anggota Mabida Kwarda Bali, Mabi Saka Kalpataru dan Wanabakti Nasional selaku Koordinator Umum Tim Pendamping Pertikawan Regional (Pramu Risanto M.M), Sekretaris Umum Pimpinan Saka Kalpataru dan Wanabakti Nasional (Ir. Hezlisyah Siregar, M.F., M.BA), Koordinator Teknis Kepramukaan Pertikawan Regional (Anis Ilahi Wahdati), Kepala UPT KLHK di Wilayah Provinsi Bali, NTB dan NTT, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Bali Nusa Tenggara Timur serta undangan terkait lainnya.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Bertemu Dubes Prancis, Pj Gubernur Bali Bahas Potensi Kerjasama Strategis

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya menerima audiensi Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, terkait pembahasan beberapa poin kerjasama strategis antara Bali dan Perancis, pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Tamu Gubernur Bali, Kantor Gubernur pada Kamis (16/11/2023). Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone yang didampingi Atase Kerjasama Bahasa Prancis, Julie Duperoir dan Direktur Alliance Française Bali, Denys Cennet menyampaikan, bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia-Prancis selama ini sangat terjalin dengan baik, begitu pula dengan Bali dimana terdapat 8-12 ribu ekspatriat Perancis yang tersebar di Indonesia termasuk di Bali. Untuk itu, Bali sangat penting dan merupakan aset bagi Prancis tidak hanya sekedar diplomasi namun lebih jauh untuk menjalin kerjasama-kerjasama strategis yang bisa memberikan multiplier efek bagi kedua belah pihak. Menurutnya, terdapat beberapa kerjasama strategis yang bisa difokuskan, seperti pada bidang pariwisata karena belum ada kerjasama yang valid pada bidang kerjasama kultural antara Bali dan Prancis. Untuk itu, kerjasama pariwisata dalam hal kultural seperti seni kontemporer atau seni kreatif lainnya dapat menjadi poin strategis yang bisa dibangun antar kedua belah pihak. Selain itu, Dubes Fabien Penone mengatakan, selain pariwisata, kerjasama dalam peningkatan keterampilan khusus baik bagi sekolah SMK maupun Politeknik bisa dibangun kerjasama, mengingat saat ini Prancis juga sedang berupaya membangun sekolah Internasional Prancis di Indonesia. Saat ini telah terdapat 400 siswa yang bersekolah di tempat tersebut, ke depannya diharapkan lebih banyak bisa menampung siswa Indonesia yang ingin bergabung di sekolah Internasional Prancis ini. Lebih dari itu, kerjasama di bidang lingkungan hidup seperti penanganan sampah yang saat ini menjadi masalah tersendiri bagi Bali. Untuk itu, pihaknya berjanji akan menghubungkan kepada investor yang bisa menangani permasalahan sampah, sehingga bisa membantu Bali dalam penanganan sampah tersebut. Menanggapi hal itu, Pj Mahendra Jaya menyambut baik dan berterima kasih atas perhatian Pemerintah Prancis terhadap Bali. Memang kedatangan wisatawan asal Perancis saat ini menduduki peringkat ketujuh dengan jumlah kunjungan dari awal tahun sampai Oktober 2023 sebanyak 162.128 orang wisatawan. Hal ini sangat baik bagi Bali yang sedang berusaha bangkit dari pasca pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi Bali terpuruk. Lebih jauh, Pj Gubernur juga meminta bantuan kepada Dubes Prancis untuk membantu Bali dalam penanganan sampah, karena sebagai jendela pariwisata dunia maka pengelolaan sampah harus segera diatasi sehingga dapat menjaga citra pariwisata Bali di mata dunia. Mahendra menyampaikan, bahwa pada bulan Februari tahun 2024 nanti Bali akan mulai memberlakukan pungutan bagi wisatawan asing yang datang ke Bali. Dana ini akan digunakan untuk menjaga pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya. Bali juga sedang mendorong penggunaan bahan bakar non fosil dan kendaraan listrik dengan target zero emission pada tahun 2045. Mahendra berharap Dubes Prancis dapat membantu mensosialisasikan hal-hal tersebut kepada warganya. Hadir mendampingi Pj Gubernur dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali, Boy Jayawibawa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, Made Teja dan Kabid Pengembangan Kelembagaan dan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Vera Laksmi Dewi.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

HUT Ke-14 Mangupura, Pj Gubernur Bali Apresiasi Capaian Pembangunan di Kabupaten Badung

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Penjabat Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya memberikan apresiasi atas keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang tidak lepas dari kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder ‘Ngrombo’ berbagai permasalahan yang ada. Diantaranya terkait dengan penanganan stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung termasuk dalam kategori yang sangat baik. Hal tersebut disampaikan oleh Mahendra Jaya saat memimpin upacara dalam HUT Ke-14 Ibu Kota Kabupaten Badung “Mangupura”, Kamis (16/11/2023) pagi di Lapangan Puspem Badung. “Untuk capaian IKM Kabupaten Badung pada Tahun 2022 termasuk dalam kategori tinggi yaitu 82,13,” imbuh Mahendra Jaya. Ia juga menyampaikan, bahwa suksesnya pembangunan di Kabupaten Badung tidak terlepas dari komitmen yang kuat, perencanaan yang baik, semangat kerja yang tinggi dan kegotong-royongan serta hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan berbagai stakeholder termasuk Pemerintah Provinsi Bali. Mahendra Jaya berharap agar prestasi baik tersebut agar dapat berkelanjutan. “Berbagai upaya yang telah dicapai hendaknya harus dipertahankan dan ditingkatkan mengingat keberhasilan pembangunan di Badung juga memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten/Kota di Bali,” jelasnya. Diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung merupakan yang tertinggi di Bali yaitu sebesar 9,97 pada tahun 2022. Pj Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya juga meyakini dengan perkembangan sektor pariwisata yang sangat baik saat ini, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Di sisi lain, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menyampaikan terima kasih kepada Penjabat Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya karena telah hadir dan memberikan motivasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung. “Kami berterima kasih kepada Bapak Pj Gubernur Bali. Dan beliau berkenan sebagai pimpinan dalam upacara ini sehingga memberikan sebuah motivasi kepada saya sebagai Bupati secara pribadi dan perangkat daerah kami terutama masyarakat Kabupaten Badung akan merasa bangga (terhadap capaian pemerintah. Red),” kata Giri Prasta.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Audensi dengan Puskor Hindunesia Soal Program Wolbachia, Dinkes Bali Sejalan Arahan Pj Gubernur Bali

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Komponen masyarakat peduli Bali bersama Pusat Kordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) mendatangi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali, yang beralamat di Jalan Melati No. 20, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kedatangan masa tersebut bertujuan untuk menolak program penyebaran telur nyamuk wolbachia di Pulau Bali hal tersebut disampaikan oleh humas Puskor Hindunesia, Dewa Putu Alit Sudarsana. "Kedatangan kami kesini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kami, menolak dilanjutkannya program nyamuk Wolbachia karena banyak kerugian yang ditimbulkan daripada manfaatnya," ujarnya, Selasa (14/11/23). Ia menuntut Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk mengeluarkan pernyataan tertulis mengenai penolakan Program tersebut. "Tadi sudah ada pernyataan dari bapak Wali Kota Denpasar dan Pj Gubernur Bali perihal penolakan program ini serta kami menuntut Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk membuat pernyataan tertulis untuk meredam situasi, agar tidak ada lagi dualisme di masyarakat," bebernya. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa program tersebut sudah mendapat penolakan dari Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. "Sudah ada pernyataan resmi dari bapak Pj Gubernur bahwa tidak akan melanjutkan program ini sampai ada kajian dan jurnal yang lebih mendalam perihal program Wolbachia," sambungnya. Menurutnya, posisi dari Puskor Hindunesia bersama Pj Gubernur Bali dalam hal menolak dilanjutkanya program nyamuk Wolbachia. "Kami tegak lurus bersama Pj Gubernur Bali dalam hal menolak dilanjutkannya program tersebut, bila perlu nyamuk dan semua telurnya dibawa keluar segera dari Bali," imbuhnya. Menurutnya jika program tersebut dipaksakan untuk dilanjutkan, pasti akan menimbulkan permasalahan bagi Pariwisata Bali. "Jika program ini dilanjutkan, sudah pasti akan timbul permasalahan bagi Pariwisata Bali mengingat di beberapa negara sudah banyak menimbulkan permasalahan, apakah mau jika Bali ditinggalkan pariwisatanya," jelasnya. Ia berharap, agar program tersebut tidak dilanjutkan lagi apapun alasanya karena sudah banyak negara yang mengalami kerugian. "Apapun alasanya kami berharap program tersebut tidak dilanjutkan contohnya sudah banyak di beberapa negara sudah terjadi musibah setelah program ini (Wolbachia, red) diberlakukan, jangan sampai Bali menjadi korban selanjutnya," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. dr. Nyoman Gede Anom menyatakan, pihaknya akan tegak lurus dengan Pj Gubernur Bali. "Kami akan tegak lurus terhadap Bapak Pj Gubernur Bali dalam mengambil langkah selanjutnya, kami akan menunggu arahan untuk mengambil langkah berikutnya," terangnya. Lebih lanjut, perihal tuntutan mengenai pembuatan surat pernyataan ia menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan Pemprov terlebih dahulu. "Untuk surat nanti akan dibuat melewati birokrasi yang ada, Bapak Pj langsung yang akan menandatangani surat tersebut karena beliau sebagai pimpinan tertinggi di Provinsi Bali," tutupnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, masyarakat dilanda pro-kontra mengenai pelepasan nyamuk Wolbachia di Provinsi Bali, dimana di beberapa negara pelepasan nyamuk tersebut mengundang wabah penyakit, hal inilah yang mendapat perhatian serius dari Puskor Hindunesia bersama masyarakat peduli Bali yang diisi oleh Warga Negara Asing yang cinta akan Bali.(aar/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Serahkan Hibah NPHD Pendanaan Pemilukada, Pj Gubernur Bali Tekankan Pentingnya “Cooling System”

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya secara langsung melakukan penandatanganan dan penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara serentak (seluruh Kabupaten/Kota di Bali), yang menjadi salah satu penanda kesiapan melaksanakan tahapan Pilkada di Bali, terkait anggaran untuk kebutuhan Pilkada 2024 yang sudah tersedia. Penyerahan dilakukan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (9/11/2023). Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur menekankan, bahwa Pemilu dan Pilkada adalah pesta rakyat, maka sewajarnya semua pihak termasuk masyarakat memiliki peran dan bertanggungjawab untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Untuk itu, penting adanya “cooling system” yaitu sistem pendinginan yang dalam mengelola perbedaan-perbedaan, sehingga tidak terjadi keterbelahan di masyarakat apalagi terjadi konflik terbuka, sehingga tujuan dari Pemilu dan Pilkada diantaranya adalah melanjutkan kesinambungan pemerintahan, pembangunan tercapai dan bergerak maju. “Saya percaya, kita semua sepakat untuk tidak memberikan ruang kepada oknum atau kelompok yang tidak menginginkan Pemilu dan Pilkada yang aman dan damai. Masyarakat di Bali adalah masyarakat yang shanti (damai), sebagaimana doa Parama Shanti: “Om Shanti, Shanti, Shanti, Om”, yang diucapkan ketika mengakhiri suatu kegiatan, merupakan pesan perdamaian yang luar biasa, berdamai dengan diri kita, dengan lingkungan kita, dan selalu berdamai. Pemahaman tentang hal ini merupakan modal dasar dan utama untuk tidak ada konflik, tidak ada permusuhan atau niat buruk terhadap orang lain tanpa melihat perbedaan pandangan, partai, dan pilihan,” ujarnya. Lebih jauh, Mahendra juga menekankan, bahwa dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan kita hadapi di tahun 2024 nanti, setidaknya ada empat kunci sukses yang menjadi faktor utama, yaitu Pertama faktor penyelenggara Pemilu dan Pilkada, dalam hal ini adalah KPU dan BAWASLU untuk menjaga integritas dan netralitas, kedua faktor peserta Pemilu, dalam hal ini terdiri dari partai politik peserta Pemilu bersama para calon legislatif dan calon kepala daerah, dalam hal mana peserta pemilu juga dituntut memiliki integritas, patuh dan taat terhadap regulasi yang ada serta tidak memantik politik sara/identitas. Ketiga faktor masyarakat atau pemilih yang juga harus memiliki integritas, karena seorang pemilih memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Keempat, adalah faktor stakeholder seperti Kepolisian, TNI, ASN dan aparat lainnya yang harus menjaga netralitasnya. Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, kepada awak media usai acara berlangsung, bahwa sesuai ketentuan setelah penandatanganan NPHD maka realisasi pencairannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja yang direalisasikan tahap pertama yaitu 40% dari total anggaran pada tahun anggaran 2023 dan tahap kedua 60% dicairkan tahun anggaran 2024. NPHD kali ini ditujukan untuk KPU dan Bawaslu saja sedangkan untuk pengamanan Pilkada TNI dan POLRI dilaksanakan tahun depan, namun besaran dana hibahnya sudah disepakati. Ditegaskan oleh, Dewa Indra bahwa pendanaan Pemilu sepenuhnya didanai oleh APBN, sedangkan Pilkada didanai oleh APBD. Sementara itu, Laporan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, mengatakan, bahwa Penandatanganan NPHD Pendanaan Kegiatan Pemilukada Tahun 2024 secara Serentak di Provinsi Bali yang dihadiri oleh Wali Kota di 9 Kabupaten/Kota se-Bali, beserta Ketua KPUD dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. Hadir pula Forkopimda Provinsi Bali, Pimpinan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. Adapun Pendanaan Kegiatan Pemilukada Tahun 2024 dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing Daerah. Adapun rinciannya, adalah KPU dan Bawaslu Provinsi Bali total dana hibah yang diperoleh sebesar Rp197.074.168.000, KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangli jumlah total sebesar Rp37.334.792.900, KPU dan Bawaslu Kabupaten Buleleng jumlah total Rp55.578.337.700, KPU dan Bawaslu Kabupaten Jembrana jumlah total Rp37.033.382.200, KPU dan Bawaslu Kabupaten Klungkung jumlah total Rp31.974.394.000, KPU dan Bawaslu Kabupaten Tabanan jumlah total Rp50.384.791.000, KPU dan Bawaslu Kota Denpasar jumlah total Rp43.693.000.000, KPU dan Bawaslu Kabupaten Badung jumlah total Rp48.746.986.000, KPU dan Bawaslu Kabupaten Karangasem jumlah total Rp48.400.000.000. Besaran anggaran tersebut sudah disepakati bersama oleh masing-masing Pemerintah Daerah dengan KPUD dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota serta sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Sesuai ketentuan dalam SE Mendagri, maka pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar 40% dari jumlah yang disepakati dan sisanya yang 60% akan direalisasikan di Tahun Anggaran 2024, kecuali Kabupaten Badung yang direalisasikan sekaligus 100% di Tahun Anggaran 2023.(bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Tingkatkan Investasi dan Perekonomian, Bali-Lampung Tandatangani Kerjasama di Sejumlah Bidang

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya menyambut baik dan mengapresiasi tinggi pelaksanaan Lampung Investment Summit yang dirangkaikan dengan penandatangan Kerjasama di sejumlah bidang antara Bali-Lampung guna meningkatkan iklim investasi di dua daerah. “Saya menyambut baik dan mengapresiasi yang tinggi kepada Gubernur lampung dan jajaran atas terselenggaranya Lampung investment Summit di Bali. Harapan kita acara ini dapat mendukung peningkatan investasi guna keberlanjutan pembangunan, menciptakan nilai tambah, mendorong kestabilan ekonomi, membantu mewujudkan demokrasi ekonomi serta memperkenalkan potensi investasi yang ada di dua daerah,” ujar Pj Gubernur di Acara Pembukaan Lampung Investment Summit 2023 yang diselenggarakan di Anvaya Hotel & Resort, Kuta, Kabupaten Badung pada Senin (6/11/2023). Pj Gubernur Bali mengatakan, kedua daerah punya keunggulan dan potensinya masing-masing yang akan lebih tereksplorasi jika kerjasama secara intensif dijalankan. “Bali memiliki potensi dan keunggulan, begitu juga tentunya dengan Provinsi Lampung. Kerjasama antar daerah pembuat potensi bisa lebih tereksplorasi. Kerjasama ini akan memperkuat komitmen, karya nyata memajukan daerah transfer informasi dan inovasi meningkatkan kemajuan dan pembangunan di dua provinsi,” tukas Mahendra Jaya. Ditambah lagi diungkapkan Mahendra Jaya, lebih dari 1 juta orang Bali kini menetap di Lampung dan sudah menjadi warga di sana, sehingga ada kedekatan khusus pula antara kedua daerah. “Lampung dan Bali ada kedekatan emosional, orang Bali banyak yang sudah turun-temurun tinggal di Lampung dan saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Gubernur Lampung dan jajaran yang sudah menerima warga Bali dengan baik dan sudah menjadi bagian dari warga Lampung,” ungkapnya. Kembali ke masalah ekonomi, Pria kelahiran Singaraja ini menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global dengan serangkaian peristiwa seperti kenaikan suku bunga di Amerika, penarikan investasi di negara berkembang, perang Rusia-Ukraina hingga yang teranyar konflik Hamas-Israel menjadikan kerjasama antar daerah punya peran vital. “Dampak peristiwa global ini tentu akan berpengaruh pada harga dan ketersediaan pasokan pangan, bahan bakar serta berpengaruh pada inflasi. Karena itu penting sekali adanya keberlanjutan investasi dan keberlanjutan pangan melalui kerjasama antar daerah,” imbuhnya. Sementara itu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menyatakan, Bali selalu mendapatkan sambutan dan dukungan penuh sebagai lokasi acara apalagi terkait investasi seperti Lampung Investment Summit 2023 ini. “Selain itu, saya sudah minta kepada pak Gubernur Bali untuk meningkatkan kerjasama tidak hanya untuk produk, namun juga untuk pariwisata,” kata Arinal. “Kita juga punya banyak potensi untuk pariwisata di Lampung namun belum ‘sepandai’ Bali untuk mengelola pariwisata,” katanya lagi. “Saya ingin belajar kepada pak Gubernur Bali dan masyarakat Bali bagaimana untuk mengembangkan pariwisata,” imbuhnya. Kerjasama yang terbangun antara kedua daerah menurut Arinal akan sangat menguntungkan mengingat Lampung dikenal sebagai produsen terutama penghasil bahan-bahan pangan dan Bali sangat terkenal sebagai pembuka pintu pasar internasional. “Jadi kita bekerjasama dengan saling menguntungkan, Bali silahkan jadi pasar dan pembuka pintu untuk investor dan yang penting dunia tahu bagaimana potensi besar yang dimiliki indonesia,” tandasnya lagi. Sejumlah kerjasama antar kedua daerah tersebut ditandai dengan penandatangan MoU antara kepala dinas terkait. Antara lain kerjasama Fasilitasi Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penguatan Tanaman Pangan serta Kerjasama Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan. Lalu Perjanjian Kerjasama juga dilakukan untuk Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan dilanjutkan Kerjasama Pengembangan Potensi kelautan dan Perikanan serta Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di kedua Daerah. Selain itu juga dilakukan perjanjian kerjasama di bidang Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata dan ekonomi Kreatif serta Peningkatan dan penegmbangan Sektor Industri dan Perdagangan. Juga dilanjutkan dengan penandatangan Kesepakatan Komitmen Transaksi Antara Pelaku Usaha Lampung dan Pelaku Usaha Bali dengan total transaksi senilai Rp8.713.500.000. Seluruh penandatangan disaksikan langsung Pj Gubernur Bali dan Gubernur Lampung serta Kepala Kanwil BI Lampung, Budiono serta perwakilan Kanwil BI Provinsi Bali. Nampak dalam kesempatan tersebut mendampingi Pj Gubernur Bali, Kepala Distanpangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, I Wayan Jarta, Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali, Putu Sumardiana.(bpn) Read the full article