#Presidenterpilih

[inanews-blog1]

Tiga Rekomendasi untuk Presiden Terpilih Bersih-bersih di 3 "Ladang Korupsi"

Inanews - Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menyelenggarakan konsolidasi untuk merumuskan rekomendasi pemberantasan korupsi bagi pemimpin terpilih. Rekomendasi tersebut mencakupi tiga sektor, yang terdiri dari sumber daya alam (SDA), pengadaan barang dan jasa, serta integritas penegakan hukum di Indonesia. "Konsolidasi nasional ini memfokuskan analisis korupsi di tiga sektor yang berdasarkan hasil diskusi organisasi masyarakat sipil, menjadi ladang dan praktek korupsi yang paling merugikan keuangan negara dan berdampak langsung terhadap masyarakat," kata peneliti Garut Governance Watch Leni Marlinda, saat konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta Pusat. Di sektor SDA, pemerintah diminta memperkuat pengawasan, merevisi peraturan perihal transparansi industri tersebut, serta menerapkan laporan kepatuhan perusahaan dalam berusaha. Selain itu, pemerintah juga diminta membuat peraturan terkait partisipasi masyarakat. "Pemerintah diminta menyusun atau merevisi peraturan tentang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam semua rantai nilai pertambangan, dengan afirmasi terhadap keterlibatan perempuan, masyarakat adat dan kelompok rentan lain," ungkapnya. Baca juga: Pembangunan SDM, Harapan Pengusaha untuk Presiden Terpilih... Penguatan partisipasi publik juga didorong koalisi untuk diterapkan pada sektor pengadaan barang dan jasa. Leni mengatakan, pihaknya juga mendorong adanya keterbukaan informasi publik perihal penerima manfaat utama dan rekam jejak penyedia barang/jasa, revisi peraturan, dan meningkatkan independensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Untuk sektor terakhir, yaitu integritas penegakan hukum di Indonesia, koalisi juga meminta presiden terpilih untuk melantik Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK yang non-partisan. Kemudian, Leni mengatakan, presiden terpilih perlu menginstruksikan penyelesaian terhadap kasus yang menimpa pegiat korupsi. "Presiden memerintahkan Kapolri untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus penganiayaan, ancaman terhadap penyidik, pegawai dan pimpinan KPK," tutur Leni. Koalisi tersebut juga ingin agar adanya penguatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai instrumen pencegahan, mendukung KPK dan Polri, serta meningkatkan jaminan hukum dan perlindungan saksi kasus korupsi, HAM, dan kejahatan lingkungan. Read the full article

[inanews-blog1]

Presiden Terpilih Diminta Perbaiki Ekosistem Pengiriman Logistik

Inanews - Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress, Pos dan Logistik Indonesia ( Asperindo) berharap presiden dan wakil presiden terpilih bisa memperbaiki ekosistem pengiriman logistik di Indonesia. Karena, selama ini ekosistem selalu menjadi persoalan tersendiri di bidang jasa logistik. "Masalah kita bersama, masalah bangsa dalam perspektif asosiasi adalah bagaimana ekosistem industri pos semakin baik," kata Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo, Trian Yuserma kepada Inanews Menurut Trian, tentangan jasa pengiriman logistik dari tahun ke tahun semakin tinggi. Apalagi, geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang cakupan wilayahnya sangat luas. Menurut dia, seluruh masyarakat Indonesia harus dapat menikmati dan merasakan layanan jasa logistik. "Karena wiliyah Indonesia yang luas, terdiri dari kepulauan, masyarakat butuh kecepatan layanan. Kalau ngomong masyarakat jangan di Jakarta doang. Di seluruh wilayah Indonesia ini masyarakat harus bisa bisa menikmati layanan dengan cepat," tuturnya. Trian menjelaskan, menciptakan ekosistem yang baik itu tentu melibatkan banyak pihak terkait. Dengan demikian, dibutuhkan sinergi dan kebersamaan dalam mewujudkan itu. "Untuk menciptakan itu banyak pihaknya terlibat, salah satu yang sangat strategis keterlibatan negara. Karena regulasinya ada di negara," ungkapnya. "Regulasi, transportasi, dan banyak lah. Bahkan kalau ngomong jasa pengiriman sendiri negara wajib menyediakan jasa pos yang cepat dengan tarif yang terjangkau," tambah dia. Selama ini tak hanya persoalan ekositem yang jadi permaslahan di jasa pengiriman logistik, apakah layanan dan lainnya. Persoalan tarif yang tinggi kerap kali disoal oleh masyarakat atau pelanggan. "Asosiasi berharap semua pihak menyadari pentingnya ini. Karena ada yang bilang, bahwa negara yang kuat itu (jika) salah satu pos dan logistiknya baik," tandas Trian. Read the full article

[inanews-blog1]

Pembangunan SDM, Harapan Pengusaha untuk Presiden Terpilih...

Inanews - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) berharap presiden terpilih hasil Pemilu 2019 punya fokus kepada pembangungan sumberdaya manusia ( SDM). Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pembangunan SDM sangat penting agar manusia Indonesia bisa bersaing secara global. "Kami harapkan program-programnya dilaksanakan dengan mulus ya," ujarnya saat dihubungi Inanews Di sisi lain, Hariyadi menilai pembangunan SDM tersebut harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja untuk menampung besarnya jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu investasi harus dipacu oleh pemerintah. Salah satunya yakni membuat regulasi yang semakin memudahkan para pengusaha untuk berinvestasi. "Makanya kalau pemerintah bisa membuat regulasi yang bagus, mereka itu enggak usah repot repot. Orang akan masuk. Orang asing akan investasi di sini dan orang lokal pasti akan ekspansi," kata dia. "Asal regulasinya kondusif untuk investor. Sepanjang itu kondusif pasti banyak yang mau investasi. Sehingga itu tercipta lapangan kerja," sambung Hariyadi. Read the full article

[inanews-blog1]

Tiga Pesan Ekonom untuk Presiden Terpilih

Inanews - Usai pemilu, banyak pesan dan harapan yang diutarakan kepada presiden terpilih meski hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan muncul sebulan kemudian. Ekonom INDEF Bhima Yudistira Adhinegara menyebut tiga pesan untuk presiden, tidak peduli siapapun presiden yang terpilih nantinya. "Saya cuma pesan 3 poin utama, semua yang menang jadi presiden saya enggak peduli karena tantangan ekonomi ke depan akan sama," ucap Bhima kepada Inanews. Menurutnya, presiden terpilih harus fokus untuk mengembangkan industri yang bernilai tambah, memberdayakan petani yang menjadi tulang punggung ekonomi, dan mewujudkan sistem ekonomi digital yang merata di semua daerah. "Pemberdayaan petani, ya. Karena masih ada 35 juta tenaga kerja yang hidup di sektor pertanian. Untuk mewujudkan ekonomi digital misalnya internet merata dan segala macam. Tiga itu saja fokusnya," ucap Bhima. Menurut Bhima, pemerintah harus melakukan 3 fokus itu karena tantangan ekonomi ke depan semakin berat. Di samping perang dagang antara China-Amerika Serikat dan dampak Brexit, AS diprediksi akan menghadapi resesi pada tahun 2019-2020. Di tahun yang sama, Presiden Donald Trump yang akan maju menjadi presiden untuk kedua kalinya di Negeri Paman Sam cukup memperparah kebangkitan ekonomi. "Tahun 2020 AS ada pemilihan, jadi banyak investor yang lebih banyak menunda investasi. Kemudian sekarang isunya adalah isu resesi, dan diprediksi 2019 atau 2020 Amerika Serikat akan mengalami resesi dengan banyak indikator," kata Bhima. Oleh karena itu, Bhima meminta pemerintah hendaknya fokus kepada tiga hal itu untuk meminimalisir tantangan global yang semakin berat, dinamis, dan sulit diprediksi sehingga Indonesia akan terus mampu membangkitkan ekonomi. Read the full article