#Tim Gakumdu

[realitajayasaktigroup]

KPUD Grobogan Di Laporkan Ke DKPP, Diduga Membuka Segel Kotak Suara

RELASIPUBLIK.OR.ID, GROBOGAN || Ramainya pemberitaan terkait langkah KPUD Grobogan yang diduga membuka segel kotak suara tanpa pengawasan membuat masyarakat Grobogan kehilangan trust (kepercayaan) terhadap lembaga negara yang bernama KPU. Hal ini terungkap saat sejumlah awak media mendapati beberapa kotak suara Pemilu 2024 yang berada di gudang logistik gedung Dewi Sri Purwodadi sengaja dibuka…

[realita-lampung]

Gakumdu Lamtim Rapat Perdana Bahas Dugaan Skandal Pemilu di Dapil 5

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), melakukan rapat pembahasan pertama menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 setempat, Senin (19/02/2024). Sebagaimana diketahui, Dapil 5 Lamtim terdiri dari Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Waway Karya, dan Kecamatan Sekampung Udik. Hendri, Kepala Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Lamtim, saat ditemui di kantor Gakumdu, Dusun Pringgondani, Desa Sukadana Pasar, membenarkan bahwa Gakumdu Lamtim yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan telah mulai rapat pembahasan pertama atas laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan Waway Karya. Skandal dugaan pelanggaran pemilu itu dilaporkan oleh HT, warga Desa Sidorahayu pada Selasa (13/2/2024) malam, sekira pukul 22.30 WIB ke Panwascam Waway Karya. Laporan HT tertuang dalam surat dengan nomor: 001/LP/PL/Kec. Waway Karya/08.06/II/2024. Hendri menyatakan, sesuai dengan ketentuan pasal 19, Bawaslu Nmor: 9 tahun 2018, pihaknya bersama penyidik dan jaksa, melakukan rapat pembahasan pertama, setelah 1×24 jam laporan tersebut diterima dan diregistrasi oleh pengawas pemilu. Ditambahkan, pihaknya memiliki waktu 14 hari ke depan untuk melakukan kajian dan pendalaman laporan tersebut, dengan memanggil para pihak yang diduga mengetahui kejadian pelanggaran pemilu yang dilaporkan. Termasuk memanggil terlapor dan pelapor . Sebagaimana diketahui, dalam video yang beredar di media sosial, tepat sehari sebelum pemilu dilakukan, terlihat seorang ibu yang sedang diinterogasi oleh beberapa warga, terkait pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh tim sukses dari HF, caleg DPRD Lamtim dari Partai Gerindra, Dapil 5. (Harun Al Rasyid) Read the full article

[bantennewscoid-blog]

Perketat Pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Banten Sebar Tim

SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten memastikan terus memperketat pengawasan jelang pemungutan dan penghitungan suara yang akan dimulai pada Rabu (14/2/2024). Salah satunya menurunkan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dan Tim Pengawas baik di tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu dilakukan agar meminimalisir pelanggaran di akhir masa tenang atau H-1…

[orideknews]

Tangani Kasus Politik Uang, Gakumdu Mamberamo Raya Harus Diberi Penghargaan

Tangani Kasus Politik Uang, Gakumdu Mamberamo Raya Harus Diberi Penghargaan

Orideknews.com, MAMBERAMO RAYA, – Tokoh Pemuda Mamberamo Raya memberikan apresiasi gerak cepat Tim Gakumdu Mamberamo Raya, dalam menangani kasus politik uang (money politic) yang terjadi dalam perhelatan Pemilihan Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 lalu dan telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus tersebut, dimana saat ini ketiga tersangka telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Jayapura.…

[satumaluku]

Coblos Sisa Surat Suara saat Pemilu 2019, Berkas Tiga Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan Ambon

Coblos Sisa Surat Suara saat Pemilu 2019, Berkas Tiga Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan Ambon

satumalukuID – Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Polres Pulau Ambon dan Pp Lease telah melakukan penyerahan berkas perkara tiga orang tersangka beserta barang bukti kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2019 kepada Kejaksaan Negeri Ambon.

“Penyerahan berkas perkara ini dilakukan tim Gakumdu polres kepada kejaksaan berdasarkan Surat Kejari Ambon Nomor : B101/Q.1.10/ Eku.2/06/2019, tanggal 20…

[alexandria2888-blog]

Aher Pilkada Jawa Barat, Polda Jawa Barat Bikin Tim Siber Tangkal SARA

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Agung Budi Martoyo mengatakan pihaknya membentuk tim siber khusus menangkal isu SARA dalam pilkada Jawa Barat.

Aher “Kita sudah membentuk tim siber untuk, patroli di dunia maya. Apabila ada konten yang dalam konteks pilkada ini sudah mengarah pada (pelanggaran) Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) maka kita akan mulai dari penyelidikan sampai dengan penegakan hukum,” kata dia di sela apel gabungan pengamanan pilkada serentak Jawa Barat di Lapangan Gasibu, Bandung, Jumat, 5 Januari 2018.

Aher Menurut Budi, Tim Siber Polda Jawa Barat sudah efektif berpatroli. Dia mengatakan sudah mendapati temuan pelanggaran hukum terkait dengan UU ITE, tapi enggan merincinya. “Ada. Tapi bukan terkait pilkada. Lagi diselidiki,” kata dia.

Aher Budi meminta semua pasangan calon kepala daerah mengikuti aturan kampanye. “Saat ini saya mengimbau pada siapa pun nanti pasangan calon dalam kampanye agar sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. Polri akan mengawasi itu. Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) sudah kita siapkan untuk bekerja sama apabila ada pelanggaran dalam pilkada,” Aher kata.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Herminus Koto mengatakan lembaganya tergabung dalam sentra Gakumdu. “Penegakan hukum terpadu akan mempermudah kepolisian untuk membuktikannya,” kata dia.

Aher Herminus mengatakan Bawaslu juga akan memantau penggunaan media sosial untuk kampanye, kendati hanya sebatas akun kampanye resmi milik pasangan calon. “Pasangan calon yang mendaftarkan media sosialnya itu yang bisa kita awasi, tapi untuk masyarakat luas kita tidak punya kewenangan,” kata dia.

Aher Menurut Herminus, Bawaslu tidak punya perangkat untuk memantau media sosial secara keseluruhan. “Teknologinya ada di kepolisian. Kita mengawasi dengan metode kita sendiri,” kata dia.

Aher Herminus mengingatkan, pasangan calon agar tidak berkampanye lewat akun media sosial pribadinya. “Kalau itu akan dipergunakan untuk kampanye lewat media sosial, harus didaftarkan. Sepanjang tidak didaftarkan, tidak boleh dipergunakan kampanye. Kalau kemudian dia berkampanye lewat akun pribadi, ini bisa kita tindak,” kata dia.

Aher Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan pasangan calon kepala daerah yang mengikuti pilkada wajib mendaftarkan akun media sosialnya sehari sebelum masa kampanye. Aher “Kampanye itu mulai 15 Januari 2018, jadi paling telat tanggal 14 Januari harus disampaikan bersama-sama dengan susunan tim kampanye,” kata dia.

Aher Yayat mengatakan pasangan calon wajib mendaftarkan akun media sosial resminya. Akun media sosial tim kampanye itu baru boleh merilis materi kampanye hanya pada masa kampanye

[gosulsel]

Dugaan Pelanggaran Kampanye, Pemeriksaan Nurdin Abdullah dan Danny Ditangani Gakumdu - Gosulsel

MAKASSAR, GOSULSEL.COM - Laporan tim pasangan calon presiden 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno, yakni PAS08 ke Bawaslu Sulsel telah ditangani Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kota Makassar. PAS08 melaporkan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto dan Gubernur...

https://gosulsel.com/2019/01/31/dugaan-pelanggaran-kampanye-pemeriksaan-nurdin-abdullah-dan-danny-ditangani-gakumdu/

#AturanKampanye #BawasluMakassar #DannyPomanto #NurdinAbdullah

[bawaslubalikpapan]

Dugaan Tindak Pidana Pemilu, Gakumdu Bawaslu Limpahkan Berkas Caleg yang Kampanye di Masjid

Dugaan Tindak Pidana Pemilu, Gakumdu Bawaslu Limpahkan Berkas Caleg yang Kampanye di Masjid

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Sentra Tim Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) Bawaslu Kota Balikpapan mendatangi Polres Balikpapan untuk menyerahkan berkas dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Berkas pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut dugaan dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif di kota minyak.

Pernyerahan berkas dilakukan pada Senin (21/1/2019) sekitar pukul 10.00 wita dan…

[realitajayasaktigroup]

KPUD Grobogan Di Laporkan Ke DKPP, Diduga Membuka Segel Kotak Suara

KABARDAERAH.OR.ID, GROBOGAN || Ramainya pemberitaan terkait langkah KPUD Grobogan yang diduga membuka segel kotak suara tanpa pengawasan membuat masyarakat Grobogan kehilangan trust (kepercayaan) terhadap lembaga negara yang bernama KPU. Hal ini terungkap saat sejumlah awak media mendapati beberapa kotak suara Pemilu 2024 yang berada di gudang logistik gedung Dewi Sri Purwodadi sengaja dibuka…

[contrasnews-blog]

Kunjungan Bawaslu ke Gakumdu kec. Kosambi Dalam Rangka Giat Pilkada

Kunjungan Bawaslu ke Gakumdu kec. Kosambi Dalam Rangka Giat Pilkada

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Juni 2018 Pkl. 21.45 Wib telah datang Bawaslu Kab. Tangerang Tergabung dalam Gakumdu ke kantor sekretariat Panwascam Kosambi yang berlokasi Di Jln. Radiator Kapling salembaran Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosmbi.

Tim Gakumdu terdiri dari : 1. Bawaslu Kab. Tangerang : a. Bpk. Andi Irawan ( Devisi Penindakan dan pelanggaran) b. Bpk. Hasanudin (Devisi SDM dan…

[gamalamanews-blog]

Panwaslu Taliabu Hentikan Dugaan Pelanggaran Muhaimin Syarif, Jubir AGK : Itu Keputusan yang Benar

Panwaslu Taliabu Hentikan Dugaan Pelanggaran Muhaimin Syarif, Jubir AGK : Itu Keputusan yang Benar

TALIABU – Ketua pengawasan pemilihan umum (panwaslu) Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara Adidas Latea, akhirnya angkat bicara persoalan pemberhentian dugaan pelanggaran money politics, yang dilakukan oleh ketua tim pemenangan AGK-YA Kabupaten Taliabu, Muhaimin Syarif.

Kepada awak media, via telpon Senin (2/4/2018) ia membenarkan penghentian kasus tersebut, pasalnya Gakumdu dan kejaksaan tidak…

[newsofindonesia]

Kasus Calon Wali Kota Palopo Akan di Proses di Kejaksaan :

TheSunIndonesia THE SUN INDONESIA MAKASSAR – Tim Penegakan Humum Terpadu (Gakumdu) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palopo menetapkan calon Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin Daud alias Ome, sebagai tersangka ujaran kebencian, sejak 9 Maret lalu. Ketua Gakumdu yang juga Ketua Panwaslu Palopo, Syafruddin Djalal menjelaskan, jika penetapan Ome sebagai tersangka, sudah melalui prosedur yang sesuai dengan […] The post Kasus Calon Wali Kota Palopo Akan di Proses di Kejaksaan : appeared first on The Sun Indonesia. http://dlvr.it/QLnwX1 #BeritaIndonesia

[sumutberitaaja]

JR Saragih Siap Hadiri Panggilan Gakumdu, Ini Kata Kuasa Hukum

MEDAN, WOL – Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara JR Saragih akan menjalani pemeriksaan di Sentara Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik Medan, Senin (19/3). JR Saragih akan diperiksa terkait dugaan penggunaan fotocopy legalisir ijazah palsu sebagai dokumen syarat calon Gubernur 2018. Ikhwaluddin Simatupang, salah seorang dari tim kuasa hukum JR Saragih, ... http://dlvr.it/QLV5CM

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | Bakal Calon Gubernur Sumut JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), dalam kasus penggunaan surat palsu saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubsu.

Penetapan tersangka terhadap JR Saragih terhitung mulai Kamis (15/3/2018) oleh Sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polda Sumut dan Kejatisu.

“Menetapkan status tersangka terhadap saudara JRS, selanjutnya kita juga sudah terbitkan surat panggilan untuk pemeriksaan. Hal ini terkait dengan dugaan menggunakan surat palsu dalam proses pencalonan kemarin. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016,” ujar Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Andi Rian R Djajadi, ditemui di Kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik Medan, Kamis (15/3/2018) malam.

Menurut Andi Rian, pihaknya saat ini masih fokus pada orang yang menggunakan, dan belum mencari siapa yang membuat atau yang menyuruh karena itu memang fakta. JR Saragih selanjutnya juga akan dipanggil sebagai tersangka.

Sebelumnya Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Ketua KPU Sumut Mulia Banurea sebagai saksi, atas kasus dugaan dugaan pemalsuan ijazah SMA bakal calon Gubernur Sumut, JR Saragih sebagai persyaratan pencalonan di Pilgubsu 2018, di kantor Bawaslu Sumut, Jalan Adam Malik Medan, Selasa (13/3) sore.

Mulia tampak hadir ke Bawaslu bersama Komisioner Divisi Hukum Iskandar Zulkarnain sekitar pukul 15.10 WIB. Saat ditanyai atas hal apa datang ke Bawaslu, Mulia mengatakan dirinya datang ke Bawaslu terkait laporan dugaan penggunaan dokumen palsu pada pencalonan Gubernur Sumut.

Bawaslu pada 2 Maret lalu sudah menerima laporan seorang warga bernama Nurmahadi Darmawan, terkait adanya dugaan pemalsuan legalisir ijazah JR Saragih yang digunakan saat mendaftar ke KPU.

Lantaran masalah ini menyangkut pidana dalam sengketa pilkada, maka sesuai ketentuan dan kewenangan penyidik Gakkumdu menindaklanjuti laporan tersebut. (ts-02)

The post Gagal Jadi Calon Gubernur, JR Saragih Malah Dijadikan Tersangka appeared first on tobasatu.com.

[gosulsel]

NA Sudah Diperiksa, Bawaslu Segera Diskusikan Dengan Gakumdu - Gosulsel

MAKASSAR, GOSULSEL.COM - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Makassar telah memeriksa Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah berkaitan laporan tim relawan pasangan calon presiden 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno, PAS08, Jumat lalu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Makassar, Nursani s...

https://gosulsel.com/2019/01/28/na-sudah-diperiksa-bawaslu-segera-diskusikan-dengan-gakumdu/

#Bawaslu #HEADLINE #NurdinAbdullah #PAS08 #PelanggaranKampanye