#menujupelayanankelasdunia

[kanwilbpnbengkulu]

Hai #SobATRBPN, pada hari ini, Kamis(14/07/2022) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu melaksanakan Pengangkatan Sumpah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) di Aula Kantor Wilayah BPN Prov. Bengkulu. #ATRBPNKiniLebihBaik #ATRBPNMajudanModern #MelayaniProfesionalTerpercaya #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/Cf_NT4QJ_84/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

Hai #SobATRBPN, pada hari ini, Kamis(14/07/2022) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Struktural di Aula Kantor Wilayah BPN Prov. Bengkulu. Menteri ATR/Kepala BPN melantik secara daring melalui Zoom. Pejabat yang dilantik untuk Kanwil BPN Provinsi Bengkulu adalah 36 Pejabat. #ATRBPNKiniLebihBaik #ATRBPNMajudanModern #MelayaniProfesionalTerpercaya #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/Cf_NLazJtIJ/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Legalisasi aset masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), berpotensi dapat meningkatkan nilai tanah, memberikan rasa aman masyarakat terhadap aset tanahnya karena telah berkepastian hukum, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan formal. Artinya, proses sertipikasi tanah yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Nyatanya, beberapa nilai tambah dari sertipikat tersebut sangat disadari oleh masyarakat Desa Karangkamulyan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Hal inilah yang menyebabkan antusias masyarakat Desa Karangkamulyan dalam mendaftarkan tanahnya sangat tinggi. "Alhamdulillah antusias dari masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang tadinya tidak terdata, dengan adanya program PTSL sekarang bisa tercapai dan meluas, sehingga dicapai 1.808 bidang dari target awal 1.265," ujar Yayat Supriyatna selaku Kepala Desa Karangkamulyan yang juga menerima sertipikat aset pemerintah desa dalam kegiatan Sosialisasi Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Grand Cordela Hotel, Kuningan, Jawa Barat pada Sabtu (25/06/2022). Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CfTTqrFp3IR/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri pengukuhan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar sebagai Profesor Kehormatan dalam bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam pada Fakultas Pertanian di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (25/06/2022). Dalam kesempatan ini, Hadi Tjahjanto mengucapkan selamat kepada Menteri LHK atas dinobatkannya sebagai Profesor Kehormatan Universitas Brawijaya. "Saya atas nama pribadi dan seluruh staf Kementerian ATR/BPN mengucapkan selamat atas gelar Profesor Kehormatan yang diberikan kepada Ibu Siti Nurbaya @siti.nurbayabakar dalam bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam pada Fakultas Pertanian di Universitas Brawijaya," ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Hadi Tjahjanto berharap, dengan dinobatkannya Menteri LHK sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Brawijaya, dapat memberi kontribusi lebih di bidang perhutanan dan lingkungan hidup. "Semoga dengan pemberian gelar ini, Ibu Siti Nurbaya bisa berkontribusi lebih kepada Universitas Brawijaya dan juga untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia," tuturnya. Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id @kementerianlhk #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CfTRmStph-6/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Tugas pemerintah dalam mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia telah dilaksanakan melalui Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program yang diusung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak tahun 2017 ini, setiap tahunnya selalu melampaui target. Hal ini diakui langsung oleh Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yanuar Prihatin. "Sejak ada PTSL, target pendaftaran tanah capaiannya jauh lebih besar dan lebih efektif. Di Indonesia ada sekitar 126 juta bidang tanah. Sejak UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria, red) Tahun 1960 terbit sampai bertahun-tahun, paling tercapai 30 juta bidang yang terdaftar. Tapi dengan PTSL yang harusnya dicapai dalam puluhan tahun, bisa lebih cepat," ungkap Yanuar Prihatin saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Grand Cordela Hotel, Kuningan, Jawa Barat pada Sabtu (25/06/2022). Wakil Ketua Komisi II DPR RI lebih lanjut mengungkapkan bahwa PTSL dapat berjalan lebih berhasil dan efektif jika ada dukungan dari pemerintah daerah hingga desa setempat sebagai ujung tombak. Oleh karena itu, Yanuar Prihatin mengimbau kepada kepala desa yang hadir untuk memanfaatkan program PTSL dalam melayani masyarakat. Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CfTRgMyp4Cb/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Reforma Agraria merupakan upaya pemerintah dalam menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui proses penataan aset. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejauh ini telah melakukan penataan aset, salah satunya melalui proses redistribusi tanah. Redistribusi tanah sendiri dilakukan pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yaitu tanah yang dikuasai oleh negara, dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk kemudian diredistribusi atau dilegalisasi. Salah satu objek dari redistribusi tanah, yakni tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir. Terkait objek redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, objek tersebut telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah sejumlah 300 bidang dan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CfTRaQoJSH5/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni memimpin Rapat Penanganan Permasalahan Tanah di Taman Sriwedari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Rapat berlangsung secara daring dan luring di Aula PTSL Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (23/06/2022). Melalui rapat ini, Wamen ATR/Waka BPN berharap dapat menemukan solusi serta langkah konkret dalam penyelesaian kasus tersebut. Ia mengimbau agar jajaran Kementerian ATR/BPN dapat menemukan upaya, bagaimana kontribusi Kementerian ATR/BPN terhadap penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan beberapa pihak termasuk Pemerintah Kota Surakarta. "Diharapkan ini menjadi perhatian kita bersama dalam mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan yang masih terjadi. Tidak hanya terhadap aset masyarakat, termasuk juga aset-aset pemerintah," ucap Raja Juli Antoni. Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CfTRLtapplT/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berwenang untuk menyelesaikan kasus pertanahan, yang meliputi sengketa, konflik, atau perkara tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa dan konflik sejatinya harus diuraikan, bukan hanya di hilir, namun juga hulunya yang dalam hal ini adalah kualitas produk. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) Tahun 2022 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (06/06/2022). Ia mengatakan, kurangnya kualitas pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat memicu terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. "Yang paling penting hulunya ini harus sama-sama kita perbaiki kualitas produk. Perbaiki hulunya yang menjadi prioritas utama. Hulunya terkait PTSL, ternyata banyak masalah, sekarang sedang diperbaiki Tim Pembina Pusat Peningkatan Kualitas PTSL. Identifikasi apa masalahnya," ujarnya dalam kesempatan tersebut. Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CeiJ1tvp5cW/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional. Salah satu upayanya dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) yang memiliki karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengungkapkan, konsistensi pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian ATR/BPN telah ditunjukkan dengan Nilai RB yang terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2021, nilai RB Kementerian ATR/BPN adalah 75,93. Selain mendapat penilaian dari Kementerian PANRB, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang penilaiannya diberikan oleh Tim RB Kementerian ATR/BPN. "Target indeks RB tahun 2022 sesuai Renstra (Rencana Strategis, red) di angka 82, sehingga masih ada gap 6,07. Tim RB Kementerian dan Unit Eselon I melalui PMPRB ini harus segera melengkapi evidence hasil konsensus yang disepakati bersama Tim Asesor dan Renaksi tahun 2022 sebelum tanggal 13 Juni 2022 untuk di-submit ke Kementerian PANRB. Saya yakin Kementerian ATR/BPN dapat meningkatkan RB sesuai dengan target," ujarnya saat membuka acara Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2022 Kementerian ATR/BPN di Hotel Grand Sahid, Senin (06/06/2022). Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CeiJwAqJbSL/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil melantik satu orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 14 orang Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung di Aula Prona Lantai 7, Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (06/06/2022), dengan dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di tingkat pusat. Pada kesempatan ini, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa promosi para pejabat yang baru dilantik diberikan berdasarkan penilaian hasil kinerja. Ia berharap, ke depan jajarannya dapat mengambil inisiatif dalam bekerja, sehingga bisa membuat Kementerian ATR/BPN menjadi semakin baik. “Dalam memberikan promosi dan tanggung jawab, saya betul-betul buta warna. Artinya, kinerja adalah satu-satunya warna yang saya kenal. Oleh sebab itu, Saudara punya hak untuk mendapatkan promosi, mendapatkan penghargaan, mendapatkan tanggung jawab, dan mendapatkan semua kesempatan yang ada,” ujarnya. Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CeiJqooJjMp/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk untuk mewujudkan dan mengoperasionalkan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria agar secara efektif mampu mendorong percepatan penataan aset serta penataan akses. GTRA dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga di pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu instansi yang bertugas menjalankan program tersebut tentunya membutuhkan sinergi dan komitmen dari dari seluruh anggota GTRA untuk berkontribusi demi mewujudkan cita-cita Reforma Agraria. Hal ini melatarbelakangi penyelenggaraan GTRA Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada 8-10 Juni 2022 mendatang. "GTRA akan menjadi pintu masuk segala persoalan terkait tanah dan ruang, karena ruang itu bukan hanya tanah, ada laut, udara, ruang di bawah tanah atau ruang antara tanah dengan angkasa. Masing-masing diatur secara sektoral. Ini yang ingin disinkronisasi. Jadi mimpi Presiden Joko Widodo, yakni sinkronisasi pemadanan berbagai sektor. Kalau tidak dikelola secara efektif dan efisien, bisa berantakan," ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam pertemuan bersama Redaksi Harian Kompas, Kamis (02/06/2022). Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CefSVO3pLKu/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Pemerintah di dalam konstitusi, tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat. Sudah menjadi komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyusun program yang dapat menyejahterakan serta mempermudah masyarakat terkait urusan pertanahan dan tata ruang. Salah satunya ialah Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sadar betul akan pentingnya kejelasan status dan kepastian hukum atas bidang tanah, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ihsan Yunus mengutarakan bahwa tanah itu merupakan hal penting dalam membentuk kedaulatan bangsa. Bukan hanya bangsa, tetapi juga kedaulatan masyarakatnya. Ia pun mengimbau masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, untuk segera mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL. “Program PTSL ini bukan hanya janji-janji. Saat ditargetkan Pak Presiden di 2021 lalu untuk mendaftarkan 10 juta bidang tanah, Alhamdulillah itu terpenuhi. 10,7 juta berhasil didaftarkan. Artinya 10,7 juta penduduk Indonesia yang tadinya gak punya tanah dengan status jelas, di zaman ini diperjelas,” terang Ihsan Yunus pada kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Sabtu (04/06/2022). Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CefSRxyJxZQ/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Meski sertipikat tanah memiliki banyak manfaat, tak jarang ditemui pemilik tanah enggan menyertipikatkan tanahnya karena berbagai alasan. Namun, lain cerita bagi warga Desa Sekumbung, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Saat mengetahui keberadaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desanya, mereka justru berbondong mendaftarkan tanah mereka yang belum bersertipikat. Syafri Darma (51), adalah salah satu warga Desa Sekumbung yang menerima sertipikat hasil dari program PTSL yang diusung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia mengungkapkan, dari desanya saja yang daftar bersamaan dengannya itu 180 orang. “Saya sebelum ini ragu, ga berani takut ada biaya mahal kan. Begitu dikasih tahu ada program PTSL ini, udah langsung buru-burulah ikut,” ujar Syafri Darma pada kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Muaro Jambi (04/06/2022). Pria yang kadang melaut sebagai nelayan ini menceritakan alur yang ia lalui dari awal hingga akhir proses sertipikasi tanahnya. “Awalnya itu dari kecamatan tahunya, saya dikasih tahu kalau lagi ada program daftarin tanah dari pemerintah. Ditanya dulu habis itu warganya kan, siap mau ukur gak, begitu. Nah bersedia semuanya kan. Tahu-tahu memang cepat kalau paham prosesnya,” cerita Syafri Darma. Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CefSPrJpgkn/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Reforma Agraria berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pelaksanaan Reforma Agraria di setiap daerah memiliki pendekatan tersendiri, terutama untuk wilayah otonomi khusus yang terdapat masyarakat hukum adat seperti Provinsi Aceh dan Tanah Papua. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra dalam webinar #RoadtoWakatobi ke-25 "Pembelajaran Implementasi Reforma Agraria pada Masyarakat Adat di Wilayah Otonomi Khusus (Provinsi Aceh dan Tanah Papua)" yang diselenggarakan World Resources Institute (WRI) Indonesia secara daring, Jumat (03/06/2022). "Implementasi Reforma Agraria pada masyarakat adat, khususnya di wilayah otonomi khusus, memang harus dilaksanakan secara hati-hati. Mulai dengan memahami secara sungguh-sungguh, kontekstual adat dari segi wilayah, masyarakat, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya," ujar Surya Tjandra. Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CefSOQ8J3ee/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menindaklanjuti isu terkait 12 ribu sertipikat tanah diserahkan kepada penerima fiktif di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di lokasi tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Sunraizal menjelaskan bahwa 12.985 sertipikat tersebut hingga saat ini belum diserahkan kepada siapa pun. "Ini yang kemarin kita beda bahasa, ada yang belum diserahkan, sebanyak 12.985 ini belum diserahkan," ujar Sunraizal dalam konferensi pers di Aula PTSL, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (03/05/2022). Menurut Sunraizal, ribuan sertipikat itu belum diserahkan lantaran berbagai kendala di antaranya belum lengkapnya data dari penerima sertipikat; adanya masyarakat yang menolak disertipikatkan; masyarakat tidak bersedia membayar Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); belum mengambil sertipikat karena sedang berada di luar kota; serta kendala-kendala lainnya yang di luar kendali Kementerian ATR/BPN. Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia https://www.instagram.com/p/CefSM68pDGl/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[kanwilbpnbengkulu]

#Repost @kementerian.atrbpn • • • • • • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil menerima kunjungan kerja dari Wali Kota Padang, Hendri Septa beserta jajaran di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN, Kamis (02/06/2022). Turut mendampingi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR), Budi Situmorang. Tujuan pertemuan kali ini, yaitu untuk audiensi terkait penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada kabupaten/kota, khususnya di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat. Hendri Septa dalam kesempatan ini menyatakan komitmennya dalam menjaga lahan sawah yang ada di Kota Padang melalui penetapan LSD.  Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, dalam konteks LSD, yang terpenting dan menjadi fokus utama adalah melindungi ekosistem sawah. Jika jaringan irigasi utama dibuatkan pabrik dan limbah dibuang ke saluran irigasi, maka ribuan hektare akan rusak, itulah yang akan dihindari.  Terkait dengan komitmen dalam menjaga LSD, Budi Situmorang berharap jangan ada lagi anggapan bahwa LSD menghambat investasi. Karena sejatinya, penetapan LSD diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan nasional tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. (TA/RK) #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Twitter: @atr_bpn Instagram: @Kementerian.ATRBPN Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: Kementerian ATRBPN Situs: atrbpn.go.id https://www.instagram.com/p/CeVUdhqJD2F/?igshid=NGJjMDIxMWI=