#polhukam

[lampung7com]

Menko Polhukam Minta Polri, Kejaksaan, TNI, Tak Ada Mutasi Selama Pilkada 2024

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto meminta jajaran aparat penegak hukum mulai dari TNI, Polri, dan Kejaksaan, tidak melakukan mutasi selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Hal ini dikecualikan bagi anggota yang akan pensiun. “Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI, Polri, untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya…

[asaberita]

Pembangunan Venue PON 2024 di Sumut Hampir Rampung: Target Selesai Lebih Cepat dari Jadwal

Asaberita.com, Deliserdang – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, meninjau kemajuan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Sport Centre Sumut, Desa Sena, Deliserdang, Rabu (10/7/2024). Dalam kunjungan tersebut, Agus Fatoni mengungkapkan bahwa beberapa venue…

[melancholyofautvmn]

i don't have any opinions on him politically yet, but my friends have been sending me videos of sandiaga uno doing wild shit all day and this is soooooo funny to me 😭😭😭

[bantennewscoid-blog]

Mahfud MD Sebut Korupsi Kerap Terjadi Jelang Pemilu

SERANG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan tindak pidana korupsi kerap terjadi menjelang masa Pemilu. Hal itu diterangkan Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu ‘Wujudkan Pemilu Bersih’ di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/7/2023). “Hasil penelitian KPK yang diumumkan beberapa waktu lalu bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi itu…

[pewartanusantara]

Pemerintah Membantu Pulihkan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Pemerintah Membantu Pulihkan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Pewarta Nusantara, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah program bantuan prioritas untuk membantu memulihkan hak-hak para korban dan keluarga dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Dalam penjelasannya, Mahfud menjelaskan beberapa program bantuan yang akan diberikan, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) Prioritas yang memberikan akses perawatan gratis di rumah sakit, program beasiswa mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, serta golden visa atau second home visa sebagai bagian dari program bantuan.

Pemenuhan hak-hak para korban akan melibatkan 19 kementerian/lembaga, dengan tujuan untuk memberikan dukungan yang holistik dan menyeluruh.

Di lokasi bekas Rumoh Geudong di Aceh, tempat terjadinya pelanggaran HAM berat, pemerintah juga akan membangun Living Park dan masjid sebagai upaya pemulihan.

Menurut Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, langkah-langkah ini merupakan bagian dari penyelesaian rekomendasi pelanggaran HAM berat secara non-yudisial.

Pemulihan hak-hak individu korban mencakup jaminan kesehatan prioritas, jaminan kesejahteraan prioritas, jaminan pendidikan prioritas, dan rehabilitasi fisik.

Kementerian Kesehatan akan memberikan jaminan kesehatan prioritas, di mana korban dan keluarganya akan dapat mengakses layanan kesehatan tingkat I di rumah sakit milik pemerintah.

Upaya pemerintah ini merupakan langkah penting dalam menghadapi masa lalu dan memastikan bahwa korban pelanggaran HAM berat mendapatkan pemulihan yang mereka butuhkan.

Baca juga: Megawati: Adilkan Pembagian Kekayaan Indonesia

Dukungan dari berbagai kementerian/lembaga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak para korban serta mencegah terulangnya pelanggaran semacam itu di masa depan. (*Ibs)

New Post has been published on https://www.pewartanusantara.com/pemerintah-membantu-pulihkan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat/

[nieswold92]

PNG TIDAK HARUS MENANDATANGANI PERJANJIAN KEAMANAN APA PUN SECARA TIDAK SADAR.

Reporter: Kingsford Yakapu,Yonda Editor: Amatus Jayapura, Niesworld.com, Dalam forum “people voice radicaul movement” , semua perjanjian keamanan yang ditandatangani oleh Negara Merdeka Papua Nugini harus dilakukan setelah konsultasi publik dan persetujuan Dewan Parlemen. Kata Yakapu Minggu 21/05/2023 Ini bukan keputusan pribadi PM atau pihak yang dirugikan!Ini menyangkut Keamanan Nasional…

[realitajayasaktigroup]

Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Profesionalisme Insan Pers

KABARDAERAH.OR.ID, MEDAN || Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan serta mengajak seluruh insan pers untuk selalu meningkatkan kualitas diri serta organisasi, sehingga karya-karyanya bisa berdampak baik untuk bangsa dan negara. Terlebih di era disrupsi informasi saat ini, profesionalisme insan pers semakin teruji untuk mampu menyajikan berita yang…

[detikkota]

Fatimah International Elementary School Bakal Terapkan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah

SUMENEP, detikkota.com – Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Fatimah International Elementary School, mengaku akan menerapkan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah untuk menjadi roh dalam pendidikannya. Bahkan, pihaknya meminta para siswa dan siswa menyanyikan lagu Syubbanul Wathan. Hal itu disampaikan Evi Ayu Lestari, saat dikunjungi Menteri Polhukam, Menteri keuangan dan Ketua Banggar. “Jadi platform…

[riaunews]

Dugaan Gratifikasi Kaesang Dianggap Beda dengan Mario Dandy, KPK: Kaesang Sudah Pisah KK dari Ortunya

Beda nasib Mario Dandy dan Kaesang Pangarep. Jakarta (Riaunews.com) – Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, perbedaan kasus dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep dan eks Ditjen Pajak Rafael Alun. Hal ini disampaikan untuk menjawab ‘sentilan’ eks Menko Polhukam Mahfud MD yang menyamakan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dengan anak Rafael Alun, Mario Dandy. Asep pun…

[cemerlangjaya]

Tlpn 0856 4877 7240 - Pembicara Digital Marketing Bank Ganesha

Tlpn 0856 4877 7240 - Pembicara Digital Marketing Bank Ganesha | Pembicara Sosial Media Marketing Kemenhub, Pembicara Sosial Media Marketing Kemenperin, Pembicara Sosial Media Marketing Kementan, Pembicara Sosial Media Marketing Kemensos, Pembicara Sosial Media Marketing Kemenakertrans, Pembicara Sosial Media Marketing Kemensetneg, Pembicara Sosial Media Marketing Kemenristek, Pembicara Sosial Media Marketing Kemen KUKM, Pembicara Sosial Media Marketing Kemen LH, Pembicara Sosial Media Marketing Kemen PPPA, Pembicara Sosial Media Marketing Kemen PANRB, Pembicara Sosial Media Marketing Kemen pDT, Pembicara Sosial Media Marketing Kemen PPN, Pembicara Sosial Media Marketing Kemen BUMN, Pembicara Sosial Media Marketing Kemenpera, Pembicara Sosial Media Marketing Komisi Yudisial, Pembicara Sosial Media Marketing Komenko Kesra, Pembicara Sosial Media Marketing Kemenko Ekon, Pembicara Sosial Media Marketing Kemenko Polhukam, Pembicara Sosial Media Marketing Kejagung RI, Pembicara Sosial Media Marketing TNI, Pembicara Sosial Media Marketing Polri, Pembicara Sosial Media Marketing Setkab, Pembicara Sosial Media Marketing Makamah Agung, Pembicara Sosial Media Marketing MPR RI

Ingin mengadakan pelatihan digital marketing di dinas tempat Anda bertugas?

Anda akan belajar digital marketing yang MUDAH - LANGSUNG PRAKTEK - TANPA PUSING.

Materi cocok untuk pemula. Buat yang gaptek sekalipun.

Bisa juga sebagai materi pembekalan untuk yang akan purna bakti.

Siap diundang untuk seminar - pelatihan - workshop - lokakarya - gathering - in house training - kursus - private - peningkatan SDM dibidang digital marketing/internet marketing/pemasaran online.

Profile pemateri :

Ikhsan Yuniarka

Pranata Komputer di lembaga riset pemerintah terbesar di Indonesia

Praktisi digital marketing

Penulis Buku

[rupmoker]

Pemerintah dan DPR Sepakat RUU Kementerian Negara Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan DPR Sepakat RUU Kementerian Negara Dibawa ke Paripurna

Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati untuk membawa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke rapat paripurna DPR. Persetujuan ini diambil dalam rapat kerja Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI, Senin (9/9/2024).

Hadir mewakili pemerintah dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I ini adalah Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas dan Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, serta perwakilan dari Kemenko Polhukam dan Kementerian Keuangan.

“Apakah hasil pembahasan RUU tentang Kementerian Negara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?,” tanya pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Wihadi Wiyanto, yang sontak dijawab setuju oleh peserta rapat.

“Setuju,” jawab mereka.

Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah mendukung serta sepakat dengan hasil yang telah didiskusikan bersama, baik di tingkat Panja maupun di tingkat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi.

“Atas nama pemerintah kami menerima hasil pembahasan RUU Kementerian Negara di tingkat Panja yang menjadi dasar pengambilan keputusan tingkat I hari ini,” ucap Anas ketika memberikan pandangan pemerintah.

“Pemerintah sepakat untuk meneruskan pembicaraan atau pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU Kementerian Negara di DPR RI,” lanjutnya.

Adapun RUU Kementerian Negara merupakan RUU inisiatif DPR RI. Presiden kemudian mengeluarkan Surpres yang menunjuk Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemenpan RB, dan Kemenkeu untuk menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Salah satu substansi utama RUU ini adalah penghapusan batas jumlah kementerian yang saat ini berjumlah 34 kementerian. Melalui RUU ini, jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, jumlah kementerian bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit dibandingkan sekarang.

Selain itu, RUU Kementerian Negara juga menghapus Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang berbunyi “yang dimaksud dengan 'Wakil Menteri' adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet”.

[priangancom]

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Ungkap Kesulitan Menghadapi Polarisasi dalam Pilkada Serentak 2024

JAKARTA | Priangan.com – Menjelang Pilkada Serentak 2024, Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menggarisbawahi sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan proses demokrasi ini. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (4/9), Hadi menekankan bahwa menjaga keberhasilan Pilkada di tengah dinamika politik dan teknologi informasi bukanlah tugas yang mudah. Hadi…

[newsmedia99]

Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Menkominfo Budi Arie Setiadi usai rapat Satgas Pemberantasan Judi Online di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (25/08/2024)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengancam akan menutup Telegram di Indonesia apabila peringatan ketiga tidak digubris. “Ya nanti peringatan ketiga, kita tutup (Telegram),” ujar Budi Arie selepas rapat Satgas Pemberantasan Judi Online di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024). Saat ini, kata Budi Arie, pemerintah telah melayangkan surat peringatan kedua ke Telegram. Hal ini karena Telegram memuat konten pornografi dan judi online. “Telegram itu jelas, buktinya banyak,” kata Budi Arie.

“Sebentar lagi. Ya minggu ini. (Kalau tidak direspons) ditutup,” kata Budi Arie. Kementerian Kominfo sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tak segan untuk memblokir platfom digital yang tidak mau mengikuti aturan pemerintah. Adapun media sosial yang terancam untuk diblokir Kemenkominfo adalah Telegram dan megabet99 X(Twitter).

Budi Arie mengatakan, Telegram adalah satu-satunya platfom digital yang sampai saat ini tidak kooperatif membantu pemerintah memberantas judi online. “Tinggal Telegram yang tidak kooperatif. Dicatat teman-teman silakan ditulis di media. Hanya Telegram yang tidak kooperatif,” kata Budi Arie dalam konferensi pers, Jumat (25/08/2024).

[rasiooid]

MAhfud MD Ingatkan DPR dan Pimpinan Parpol bahwa Putusan MK adalah Tafsir Resmi Konstitusi

  RASIOO.id – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengingatkan para pimpinan dan anggota DPR RI, serta ketua partai politik, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah tafsir resmi konstitusi yang setara dengan undang-undang. Dalam konteks politik, berupaya untuk memperoleh kekuasaan adalah hal yang wajar dan memang bagian dari tujuan bernegara.…

[pewartanusantara]

Kick Off Pemulihan Hak Asasi Manusia: Presiden Jokowi Membuka Program Pemulihan di Rumah Geudong, Aceh

Kick Off Pemulihan Hak Asasi Manusia: Presiden Jokowi Membuka Program Pemulihan di Rumah Geudong, Aceh

Pewarta Nusantara, Jakarta – Mahfud MD, Menko Polhukam, mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Tim PP HAM) pada tanggal 11 Januari 2023.

Presiden Jokowi mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa. Dalam upaya mencegah pelanggaran serupa di masa depan, pemerintah berkomitmen untuk memulihkan hak-hak para korban.

Kick off program pemulihan ini akan dimulai oleh Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juni 2023 di Rumah Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh.

Selain itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa pemulihan hak asasi manusia akan dilakukan di wilayah-wilayah lain dan juga terhadap korban di luar negeri.

Program pemulihan ini melibatkan 19 Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam memberikan dukungan melalui pemenuhan hak-hak konstitusional para korban.

Contohnya, Kementerian Kesehatan akan meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat Prioritas yang memberikan akses gratis berobat di rumah sakit, sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan Bea Siswa untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Lebih lanjut, Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan berupa sapi dan traktor, sementara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan fasilitas seperti Golden Visa, Second Home Visa, KITAS/KITAP, dan sebagainya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan membangun Living Park yang mencakup Masjid di lokasi Rumah Geudong sesuai dengan permintaan para korban.

Baca juga: Pengawasan Berlapis dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) IKN

Presiden Jokowi akan menandatangani prasasti sebagai simbol komitmen dalam pemulihan hak asasi manusia. Dia juga akan bertemu dan berbicara langsung dengan para korban dan keluarga korban baik secara langsung maupun melalui pertemuan virtual untuk korban di luar negeri dan berbagai daerah di Indonesia. (*Ibs)

New Post has been published on https://www.pewartanusantara.com/kick-off-pemulihan-hak-asasi-manusia-presiden-jokowi-membuka-program-pemulihan-di-rumah-geudong-aceh/

[sumbartodaynews]

Menko Polhukam Lepas Kontingen Timnas Junior dan U21 ke Kejuaraan Asia Karate Youth Champianship di Filipina

JAKARTA, SUMBAR TODAYNEWS.COM- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto yang juga selaku Ketua Unum Forki secara resmi melepas Kontingen Timnas Karate Cadet, Junior dan U21 untuk mengikuti Kejuaran Asia Karate Youth Championship di Manila Philipina pada tanggal 23 – 25 Agustus 2024. Prosesi pelepasan Kontingen ini digelar di Kantor Kemenko…