trusttaxconsultant - Tumblr blog

[trusttaxconsultant]

NIK Gantikan NPWP, Peraturan Terbaru Terkait Perpajakan!

NIK gantikan NPWP telah menjadi peraturan resmi setelah DPR mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pengesahan tersebut telah terselenggara pada hari Kamis, & Oktober 2020, lalu. Namun, apakah hal ini menjadikan semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang ber-KTP merupakan Wajib Pajak PPH (Pajak Penghasilan)? Melansir dari pernyataan yang terlontar langsung dari Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), penetapan peraturan baru ini tidak lantas membuat WNI wajib membayar Pajak Penghasilan. Menkumham tersebut juga memberitahukan, apabila pemerintah akan tetap mempertimbangkan kelengkapan syarat, baik subjektif maupun objektif dalam menetapkan warganya menjadi seorang WajiB Pajak (WP).

Apa yang Menjadi Tujuan Utama NIK Gantikan NPWP?

Tentunya pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan tanpa ada maksud atau alasan yang melandasi. Termasuk dalam pemberlakukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai pengganti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ini, pemerintah juga sudah membulatkan pilihannya. Dengan adanya kebijakan NIK merangkap fungsi sebagai NPWP, maka akan sangat mempermudah dari segi pemantauan Wajib Pajak (WP), begitulah kiranya pernyataan dari Dolfie OFP selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR. Harapannya, keputusan ini dapat memberikan pengaruh yang positif di mata masyarakat dalam penerimaan pajak negara, terutama golongan pribadi. Sedangkan menanggapi hal ini, Yasonna Laoly, juga angkat bicara. Menurutnya, pelibatan NIK dalam perpajakan akan mempermudah urusan seorang Wajib Pajak, di sisi NIK adalah identitas diri yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Dengan adanya kebijakan dimana NIK gantikan NPWP pribadi, maka akan membuka kemungkinan para Wajib Pajak bisa lebih mudah dalam merampungkan urusannya. Di sisi lain mereka juga akan menjalankan dengan tertib hak dan kewajiban mereka dalam perpajakan," tutur Yasonna Laoly. Baca Juga : Informasi layanan kami jasa konsultan pajak Jogja. Dijamin berpengalaman dan sudah dipercaya memberikan yang terbaik kepada semua customer.

Persyaratan Warga Negara yang Menjadi Wajib Pajak (WP)

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPR RI dalam sidang paripurna Kamis lalu, pemerintah menaikkan tarif batas untuk Penghasilan Kena Pajak pribadi menjadi 60 juta rupiah yang dulunya hanya 50 juta rupiah, sedangkan besar tarif PPh-nya adalah 5 persen setiap tahun. Di samping itu, pemerintah turut menaikkan pula pada lapisan teratas Pajak Penghasilan (PPh) pribadi, yakni untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) lebih dari 5 miliar rupiah. Maka akan dikenakan PPh sebesar 3 persen. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa simak perincian yang sudah kami buat terkait batas dan tarif PPh di bawah ini. Penghasilan yang sudah tembus angka 60 juta rupiah akan dikenakan PPh dengan tarif sebesar 5 persen. Kedua, Penghasilan yang lebih dari 60 juta rupiah hingga 250 juta rupian dikenai PPh dengan tarif 10 persen. Ketiga, Penghasilan yang nominalnya melebihi 250 juta hingga 500 juta rupiah, akan dikenai PPh dengan tarif sebesar 25 persen. Untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah hingga miliar rupiah akan dikenai PPh sebesar 30 persen. Sedangkan untuk yang berpenghasilan lebih dari 5 miliar, maka akan dikenakan tarif Pajak Penghasilannya sebesar 35 persen.

Terkait RUU HPP

Membahas perihal Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ada beberapa poin utama yang harus masyarakat ketahui. Ini masih sebagian informasi terkait NIK gantikan NPWP. Ya, mulai Kamis itu, Nomor Induk Kependudukan yang tertera di KTP ataupun KK sah mengalihfungsikan NPWP. Terobosan baru para pembesar negara ini tentunya diharapkan bisa mempermudah WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai WP itu sendiri. Menkumham Yasonna Laoly, mengungkapkan bahwa usulan dari DPR RI ini adalah untuk mengintegrasikan antara basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan negara. Dalam pengesahan hal ini, sebelumnya diketahui RUU HPP mengandung enam poin penting yang tersusun atas 9 BAB dan 19 pasal. Adapun BAB dan pasal-pasal tersebut akan terisi oleh sejumlah peraturan yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perpajakan. Mulai dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-undang Cukai, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta yang terakhir akan ada peraturan terkait pengenaan pajak karbon. RUU HPP kemudian disahkan pada hari Kamis membawa sejumlah isi yang sudah kami rinci di bawah ini. Inilah isi yang termuat di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan seperti yang disampaikan oleh Dollfie, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1. Tentang Penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Dengan adanya pengintegrasian penggunaan NIK gantikan NPWP semacam ini, maka akan mempermudah WP Indonesia, terutama WP orang pribadi. Maka dari itu, bisa dikatakan program ini akan mempermudah kinerja dan aktivitas dalam mendata penduduk sebagai Wajib Pajak. 2. Sehubungan dengan Eksistensi Penagihan Pajak Global Kerjasama Bantuan Penagihan pajak antar negara akan pemerintah laksanakan dengan cara bekerja sama dengan negara mitra secara resiprokal (saing balas, kerja sama). Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya mewujudkan peran aktif Negara Indonesia dalam kancah Internasional.

Ketentuan Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Selain ada ketetapan NIK gantikan NPWP sidang paripurna pengesahan UU HPP juga membahas PPh: 1. Terdapat perubahan pada lapisan bawah tarif PPh Orang Pribadi, menjadi Rp 60 juta, sebelumnya adalah 50 juta. 2. Terdapat kenaikkan tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribad hingga 35 persen untuk PKP melebihi angka 5 miliar rupiah per tahunnya. Hal ini juga diikuti dengan penambahan batas peredaran bruto tidak kena pajak untuk golongan UMKM. 3. Pengaturan ulang terkait dengan besarnya tarif PPh Badan 22 persen untuk mendukung penguatan basis pajak. 4. Terdapat pengaturan tetak unik dan amortisasi. Saat Sidang Paripurna, Dollfie menyatakan kebijakan tersebut diambil tidak lain dengan mempertimbangkan perlindungan untuk UMKM serta masyarakat kecil. Sehingga berlakunya kebijakan ini sangat diharapkan bisa mencerminkan keadilan bagi para WP Indonesia.

Ketentuan Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Komitmen keterlibatan masyarakat kalangan bawah dalam pemberian fasilitas PPN atas kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa pendidikan dan pelayanan sosia masih dikedepankan. Hal ini menjadi salah satu wujud adanya andil DPR sebagai wakil rakyat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Di samping adanya peraturan NIK gantikan NPWP, akan ada perkenalan skema PPN di dalam sektor tertentu sehingga akan memudahkan para pelaku UMKM. Hal ini juga dimaksudkan agar bisa menyesuaikan tarif PPN secara bertahap dalam kurun waktu hingga tahun 2025 mendatang, ungkap Dollfie, kala itu.

Terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung adanya peningkatan ketaatan masyarakat, Panja juga telah merancang PPSWP (Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak). Program ini memberikan celah bagi para WP yang mempunyai niat baik untuk taat dan tergabung ke dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan masih sepenuhnya mempertimbangkan keadilan terhadap semua Wajib Pajak, program ini harapannya mampu memotivasi WP untuk sukarela dalam menaati kewajiban payang yang telah diembannya. Tujuan PPS yang sebenarnya adalah untuk menambah kepatuhan sukarela para WP yang terselenggara berlandaskan asas kesederhanaan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nantinya, PPS ini akan berlaku pada 1 januari dan 30 Juni 2022. Pajak Karbon Sebagai komitmen dengan terhadap lingkungan, perubahan iklim, menurunnya emisi gas rumah, selain penetapan NIK gantikan NPWP, UU HPP juga menetapkan penyusunan peta jalan pajak karbon dan pasar karbon bersama DPR. Kemudian ada penetapan subjek, objek, tarif pajak karbon, serta insentif wajib pajak yang berpartisipasi dalam emisi karbon. Ketentuan Perihal Cukai Penegasan terkait pelanggaran administratif serta prinsip ultimatum penyidikan pada tindak pidana dengan adanya penerimaan negara dan kepastian hukum. Harapannya, dengan pemberlakuan ini, bisa mendukung restoratif keadilan terutama di bidang pajak. Itulah sekilas pembahasan terkait adanya peraturan NIK gantikan NPWP dan beberapa peraturan yang disahkan melalui UU HPP kamis lalu. Semoga dengan ini, masyarakat menjadi lebih tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Mengenal SPT Tahunan Badan dan Pribadi

Mengenal SPT Tahunan Badan dan pribadi perlu diketahui. Karena sebagai wajib pajak baik pribadi atau badan diharuskan melaporkan pajak penghasilannya dalam bentuk SPT Tahunan Pajak penghasilan atau PPh. Setiap tahunnya akan ada laporan yang memiliki batas waktu. Untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut.

Pengertian SPT Tahunan Badan dan Pribadi Secara Umum

SPT merupakan kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Tahunan dari Wajib Pajak. SPT Tahunan adalah SPT yang dipakai dalam pelaporan penghitungan atau membayar pajak, kemudian objek pajak maupun bukan dan harta atau kewajiban. Sementara wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak yakni pemotong pajak atau pemungut pajak. SPT Tahunan Badan dan pribadi pada dasarnya berhubungan dengan wajib pajak. Wajib pajak pribadi merupakan setiap orang yang memiliki penghasilan. Sementara wajib pajak badan merupakan salah satu yang memiliki kewajiban perpajakan baik pembayar pajak, pemungut termasuk bentuk usaha tetap serta kontraktor. Hal ini juga mencakup operator di bidang usaha hulu minyak serta gas bumi. Butuh jasa Konsultan Pajak Jogja? Hubungi kami Trust Tax Consultant siap menjadi solusi perpajakan Anda. Harga paling murah pengalaman dijamin terbaik.

Inti Isi Laporan SPT Tahunan

Biasanya wajib pajak setiap tahunnya harus rutin melaporkan SPT tersebut. Isi dari SPT tahunan adalah: - Harta dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak. - Pembayaran atau pelunasan pajak sendiri maupun melalui pemotongan pihak lain dalam 1 tahun pajak. - Pembayaran dari pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan. - Jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak atau bukan objek pajak.

Jenis Formulir SPT Tahunan

Pelaporan SPT sesuai dengan jenis SPT Tahunan Badan menggunakan formulir. Formulir ini yang wajib diisi dengan benar serta lengkap oleh wajib pajak. Jenis formulirnya adalah: 1. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS Formulir ini ditujukan untuk SPT Tahunan pribadi dengan penghasilan tahunan kurang atau sama dengan 60 juta. 2. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S Formulir ini wajib diisi oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta dalam setiap tahunnya. Sehingga formulir tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi ini diperuntukkan pegawai yang bekerja pada dua hingga lebih perusahaan dalam satu tahun. 3. SPT Tahunan Pribadi 1770 Pembukuan Formulir ini digunakan oleh wajib pajak pribadi dengan status pemilik usaha atau pekerja yang memiliki keahlian dan tidak memiliki ikatan kerja apapun. Minimal pribadi bekerja lebih dari 1 tahun dengan pph final. SPT Tahunan PPh Pribadi UMKM dan SPT Tahunan Badan UMKM (1771) Formulir SPT tahunan badan ini wajib diisi serta dilaporkan oleh wajib badan untuk melaporkan penghasilan, biaya serta perhitungan PPh terutang dalam waktu satu tahun pajak.

Pelaporan SPT Tahunan Yang Harus Dibayarkan Perusahaan

Daftar pajak yang harus dibayarkan perusahaan antara lain: 1. PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 yakni pajak penghasilan yang dibayarkan pengusaha atas pendapatan semua karyawannya. 2. PPh Pasal 25/29 Pajak ini merupakan pembayaran pajak penghasilan secara angsuran biasanya besar tarifnya 5% hingga 30%. Semua tergantung dari jumlah omset penjualan setiap bulannya. 3. PPN Pajak ini adalah untuk perusahaan yang memiliki omset penjualan diatas 4,8 miliar. Sehingga wajib membuat e faktur serta melaporkan PPN dengan tarif 10% dari jumlah nilai penjualan per bulan. Sehingga penting mempelajari tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi agar tidak ada yang terlewat. 4. PPh Final 1% Pajak ini dikhususkan pada pengusaha yang memiliki omset penjualan dibawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Ketentuan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pribadi atau Badan

SPT tahunan memuat bukti atas pajak tahunan yang mana disetorkan badan usaha. Sehingga bukti tersebut wajib dilaporkan ke Dirjen Pajak secara online. Wajib pajak wajib mengisi formulir 1771. Badan usaha ini adalah yang menggunakan SPT 1771 untuk Perseroan Terbatas, Usaha dagang, Commanditer venture, organisasi dan perkumpulan. Selain itu ada periode pelaporan SPT Tahunan Badan yang dibatasi waktu. Paling lambat 30 April tahun pajak berikutnya dan wajib lengkap.

Persiapan Pelaporan SPT Badan

Persiapan teknis dan berkas untuk lapor tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi adalah sebagai berikut: Dokumen: - Fotocopy NPWP pengurus atau fotokopi paspor - Fotocopy dokumen pendirian atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat - Fotocopy dokumen izin usaha oleh instansi berwenang. Biasanya untuk badan yang tidak berorientasi pada profit pengajuan NPWP dipenuhi jika melampirkan fotokopi e KTP pengurus badan dan surat domisili. Semantara untuk badan biasanya pemungut pajak. - Fotocopy dokumen izin usaha yang dikeluarkan otoritas berwenang - Fotocopy surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah - Fotocopy NPWP masing-masing anggota bentuk kerjasama operasi. - Fotocopy perjanjian kerjasama bentuk kerjasama operasi. - Dokumen Saat Mengisi SPT Tahunan - Berkas umum Tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi yang wajib dipersiapkan adalah : - SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) Badan 1771 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai termasuk semua Faktur dari Pajak Masukan serta Keluaran dalam satu tahun. - Terdiri dari SPT Masa Pasal 21 dari awal hingga akhir tahun pajak - Bukti pemungutan PPh pasal 21 dan SSP pasal 22 impor dalam satu tahun pajak - Bukti pemotongan PPh 23 satu tahun pajak - Bukti pembayaran PPh pasal 25 - Bukti pembayaran surat tagihan Pajak STP PPh pasal 25 satu tahun pajak - Bukti pemotongan PPh pasa 4 ayat 2 - Laporan keuangan meliputi laporan keuangan hasil audit akuntan publik dan data pendukungnya.

Penyampaian Laporan Pajak Tahunan

Laporan pajak tahunan badan dan pribadi dapat disampaikan pada DJP berikut: 1. Kantor Pos Wajib pajak dapat menyerahkan formulir tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi yang sudah diisi dengan benar yang sudah dimasukkan ke amplop coklat dan tertutup. Bagian luar diisi dengan identitas NPWP, Jenis SPT, tahun pajak, nomor telepon dan tanda tangan 2. Kantor Pelayanan Pajak Pelaporan juga dapat dilakukan di KPP terdekat. Batas penyampaian SPT tanggal 31 Maret untuk pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. 3. Pelaporan dengan DJP Online DJP telah menyediakan situs resmi untuk pelaporan pajak tahunan. Situs online tersebut dapat Anda akses kapan saja asalkan terhubung dengan internet. Wajib pajak dapat masuk pada website http://djponline.go.id untuk mengunjunginya. Hanya saja wajib pajak harus memiliki eFin sebelum masuk ke situs ini. Efin dapat Anda gunakan jika Anda sudah mengunjungi KPP untuk permohonan.

Cara Lapor SPT Tahunan Badan dengan eFIN

Anda harus membuat eFIN terlebih dahulu di KPP. Anda bisa mengunduh dan mengisi formulir yang sudah ditentukan dan dicetak. Formulir dibawa ke KPP bersama persyaratan dokumen Tentang SPT Tahunan Badan dan pribadi lainnya Lakukan aktivasi di situs DJP Online di http://djponline.go.id/account/login dan masukkan NPWP, eFIN serta email. Setelah itu Anda bisa mulai melaporkan berkas saat penyampaian SPT tahunan online tersebut. Cara lapor SPT secara online sebagai berikut. - Anda masuk ke e Filing atau e SPT di situs web DJP online - Selanjutnya klik e Filing kemudian pilih buat SPT. Nantinya Anda akan dihadapkan pada pertanyaan. Jawab dengan benar agar sistem menentukan jenis formulir SPT yang sesuai. - Anda isi dan lengkapi formulir yang ada dan jawab pertanyaan sesuai panduan yang muncul setelahnya. - Lalu masukkan kode verifikasi yang sebelumnya sudah dikirim melalui alamat surel - Kemudian klik kirim SPT. Maka laporan Anda telah terkirim dan selesai. Penting bagi Anda untuk mengetahui tentang seluk beluk mengenal SPT Tahunan Badan dan pribadi serta cara lapor SPT Tahunan Badan online. Sebab, hal ini membantu Anda untuk bisa melaporkannya secara benar dan lengkap. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Pengertian IKM, Jenis, dan Bedanya dengan UKM

Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah sektor bisnis yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. IKM merujuk pada usaha kecil dan menengah yang beroperasi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Meskipun skala operasionalnya lebih kecil, IKM memiliki daya saing yang kuat dalam hal fleksibilitas, responsif terhadap perubahan pasar, dan keberagaman produk dan layanan yang ditawarkan. IKM juga sering kali menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam bisnis. Mereka memiliki keunggulan dalam menjawab kebutuhan lokal, mempertahankan tradisi dan kearifan lokal, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, IKM sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses modal, sumber daya manusia terbatas, dan keterbatasan akses pasar yang luas. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan berbagai lembaga terkait sangat penting untuk membantu pengembangan dan pertumbuhan IKM. Bantuan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, akses ke pasar, pembiayaan, dan pengembangan teknologi dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan IKM.

Pengertian IKM Menurut Para Ahli

Pengertian IKM dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada kriteria dan ukuran yang digunakan. Namun, pada umumnya, IKM diidentifikasi berdasarkan kriteria jumlah karyawan, total aset, dan pendapatan usaha. IKM memiliki peran strategis dalam perekonomian karena kontribusinya yang signifikan terhadap lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi. Banyak negara memberikan perhatian khusus pada pengembangan IKM melalui kebijakan dan dukungan yang meliputi akses pendanaan, pelatihan, akses pasar, serta pengembangan teknologi dan manajemen. Terdapat berbagai pengertian Industri Kecil dan Menengah (IKM) menurut para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian IKM menurut mereka: - Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, IKM adalah usaha produktif yang memiliki kriteria usaha mikro, kecil, atau menengah. Kriteria tersebut mencakup jumlah aset, jumlah tenaga kerja, dan omzet usaha. - Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IKM didefinisikan sebagai usaha yang memiliki kriteria jumlah tenaga kerja dan nilai investasi yang ditetapkan oleh BPS. - Menurut Hadi Soesastro, seorang ekonom dari Universitas Indonesia, IKM adalah usaha kecil dan menengah yang bergerak dalam sektor riil, seperti industri, perdagangan, dan jasa. - Menurut Ichsan Firmansyah, seorang pakar ekonomi, IKM adalah usaha yang memiliki karakteristik modal terbatas, teknologi sederhana, skala operasional kecil, dan penggunaan tenaga kerja yang cukup intensif. - Menurut Rizal Syarief, seorang ekonom dari Universitas Padjajaran, IKM adalah sektor usaha yang memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun ada variasi dalam pengertian IKM, kesamaan yang dapat diidentifikasi adalah bahwa IKM adalah usaha dengan skala operasional yang lebih kecil, menggunakan modal terbatas, dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

vk.com

Jenis IKM

Jenis-jenis IKM dapat bervariasi tergantung pada sektor industri dan karakteristik usaha. Beberapa contoh jenis IKM antara lain: - IKM Manufaktur: Meliputi usaha pengolahan makanan, tekstil, kerajinan, furnitur, dan sektor manufaktur lainnya. - IKM Jasa: Meliputi usaha jasa seperti perhotelan, pariwisata, transportasi, jasa konsultasi, jasa reparasi, dan sektor jasa lainnya. - IKM Kreatif: Meliputi usaha dalam industri kreatif seperti seni dan budaya, desain, fashion, film dan musik, dan sektor kreatif lainnya.

Apa Beda UKM dan IKM?

Perbedaan antara IKM dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terletak pada cakupan dan ukuran usahanya. Secara umum, UKM mencakup segmen bisnis yang lebih luas, termasuk IKM. UKM mencakup usaha kecil, menengah, dan mikro, sedangkan IKM hanya merujuk pada skala usaha kecil dan menengah. UKM memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup usaha mikro, yang biasanya memiliki skala yang lebih kecil dari IKM. Usaha mikro sering kali merupakan usaha individu atau rumah tangga dengan karyawan yang sangat terbatas atau bahkan tanpa karyawan. Dalam beberapa negara, UKM juga mencakup usaha menengah yang lebih besar. Dalam hal ini, perbedaan utama antara IKM dan UKM adalah dalam hal skala dan ukuran usaha. IKM umumnya memiliki kriteria yang lebih ketat dalam hal jumlah karyawan, total aset, dan pendapatan usaha. Sementara itu, UKM mencakup segmen yang lebih luas termasuk usaha mikro dan menengah. Secara keseluruhan, IKM dan UKM memiliki peran penting dalam perekonomian dengan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan inovasi. Pengembangan IKM dan UKM menjadi fokus penting bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung perkembangan sektor bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan keberhasilan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Semarang, Trust Tax Consultant siap menjadi mitra konsultan pajak terpercaya bagi Anda. Dengan pemahaman mendalam tentang aturan perpajakan yang relevan dengan IKM, kami menyediakan layanan konsultasi yang spesifik dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Tim ahli kami akan membantu Anda memenuhi kewajiban perpajakan dengan efisiensi dan kepatuhan yang tinggi, sambil memberikan saran strategis untuk meningkatkan efektivitas keuangan dan pertumbuhan bisnis Anda. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Pengertian Pengadilan Pajak, Tugas dan Wewenangnya

Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. Sebagai lembaga yang independen, Pengadilan Pajak memiliki tugas dan wewenang tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dalam artikel ini, akan dibahas pengertian Pengadilan Pajak, tugas, dan wewenang secara lebih detail. Pengadilan Pajak didirikan dengan prinsip independensi dan netralitas, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara objektif. Keberadaannya bertujuan untuk melindungi hak-hak wajib pajak serta menjaga kepastian hukum dalam ranah perpajakan. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Pajak mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip keadilan, persamaan kedudukan, dan kepastian hukum. Pengadilan Pajak juga memberikan ruang bagi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan argumen dan bukti guna memperoleh keputusan yang adil dan akurat. Dengan demikian, Pengadilan Pajak memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan perpajakan di Indonesia.

Pengertian Pengadilan Pajak

Pengertian Pengadilan Pajak dapat didefinisikan sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa perpajakan dapat terjadi ketika wajib pajak tidak setuju dengan keputusan atau tindakan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait kewajiban perpajakannya. Sengketa perpajakan dapat mencakup berbagai hal, seperti penetapan besarnya kewajiban pajak, penolakan atas pengajuan restitusi pajak, penilaian kembali terhadap nilai aset atau transaksi, atau ketidaksepakatan terhadap interpretasi peraturan perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengadilan Pajak berperan sebagai forum yang independen dan netral dalam menyelesaikan sengketa ini, dengan tujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Melalui proses persidangan yang adil, Pengadilan Pajak mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan sengketa perpajakan tersebut. Dengan demikian, Pengadilan Pajak memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan negara serta mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

Pengertian Pengadilan Pajak Menurut Para Ahli

Pengertian Pengadilan Pajak menurut para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut: - Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro: Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, pengertian Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam menyelesaikan sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan utama Pengadilan Pajak adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perpajakan. - Dr. Satjipto Rahardjo: Menurut Dr. Satjipto Rahardjo, pengertian Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan administratif yang bertugas menyelesaikan sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan yang timbul terkait penerapan ketentuan perpajakan dan menjamin perlindungan hak-hak wajib pajak. - Prof. Dr. Mukti Fadjar: Menurut Prof. Mukti Fadjar, pengertian Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pengadilan Pajak bertugas untuk memutuskan sengketa perpajakan berdasarkan hukum dan fakta yang relevan serta mewujudkan keadilan bagi wajib pajak. Dalam keseluruhan, para ahli sepakat bahwa Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan administratif yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Pengadilan Pajak bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak wajib pajak dalam konteks penerapan ketentuan perpajakan.

vecherniy-mogilev.by

Tugas Pengadilan Pajak

Tugas utama Pengadilan Pajak adalah menyelesaikan sengketa perpajakan secara adil dan objektif. Pengadilan Pajak bertugas melakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap sengketa yang diajukan oleh wajib pajak. Pengadilan Pajak juga berperan sebagai mediator antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Pengadilan Pajak juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses persidangan berlangsung secara adil dan objektif. Mereka harus mempertimbangkan hukum, peraturan perpajakan yang berlaku, serta fakta dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam melakukan pemeriksaan, Pengadilan Pajak memiliki kebebasan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, mengumpulkan bukti, dan melakukan penelitian untuk mengambil keputusan yang tepat. Sebagai mediator, Pengadilan Pajak berusaha untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Mereka mendorong wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak untuk berkomunikasi secara terbuka, mempertimbangkan argumen dan pendapat masing-masing, serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan memakan waktu. Selain itu, Pengadilan Pajak juga memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dalam sengketa perpajakan. Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak menjadi acuan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini memberikan kejelasan dan keadilan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Dengan demikian, Pengadilan Pajak memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan sengketa perpajakan dengan adil, objektif, dan mengedepankan kepentingan kedua belah pihak. Melalui proses pemeriksaan, pembuktian, mediasi, dan penerbitan keputusan yang berkekuatan hukum, Pengadilan Pajak berperan sebagai lembaga yang menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Wewenang Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang untuk mengadili sengketa perpajakan. Beberapa wewenang Pengadilan Pajak antara lain: - Penerimaan permohonan sengketa perpajakan: Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menerima permohonan sengketa yang diajukan oleh wajib pajak. Permohonan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar dapat diterima oleh Pengadilan Pajak. - Pemeriksaan dan pembuktian: Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap sengketa yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang diperlukan guna memutuskan sengketa dengan keadilan. - Penyelesaian sengketa: Pengadilan Pajak memiliki wewenang untuk memberikan putusan yang mengikat kedua belah pihak dalam sengketa perpajakan. Putusan tersebut harus dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak. - Mediasi: Pengadilan Pajak memiliki peran sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Mediasi dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak tanpa melalui proses persidangan yang panjang. - Peninjauan kembali: Pengadilan Pajak juga memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Hal ini dilakukan jika terdapat alasan yang kuat dan baru yang dapat mengubah putusan yang telah diambil sebelumnya. Dengan adanya Pengadilan Pajak, diharapkan tercipta keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Wajib pajak memiliki akses untuk mempertahankan haknya dan mengajukan gugatan jika merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengadilan Pajak merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan negara. Trust Tax Consultant adalah konsultan pajak Semarang terkemuka yang siap membantu Anda dalam menghadapi permasalahan perpajakan yang kompleks. Dengan tim ahli yang berpengalaman, kami menyediakan solusi terbaik untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi pajak perusahaan Anda. Sebagai mitra yang dapat dipercaya, kami menawarkan layanan konsultasi terkait perpajakan, termasuk pengertian dan penyelesaian kasus di Pengadilan Pajak. Read the full article

[trusttaxconsultant]

SPT Tahunan: Pengertian, Fungsi dan Tujuan 

Istilah SPT tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, terutama yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. SPT sendiri sangat berguna sebagai bentuk pencatatan data pajak penghasilan. Lalu apa definisi SPT Tahunan, fungsi hingga tujuannya? Lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut.

Pengertian SPT Tahunan 

SPT Tahunan ialah surat pemberitahuan tahunan yang berbentuk dokumen dan digunakan oleh setiap wajib pajak. Dokumen tersebut digunakan untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.  Pembuatan SPT Tahunan tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007. UU tersebut berisi informasi mengenai ketentuan umum dan tata cara dari perpajakan termasuk besaran tarif pajak penghasilan yang ada di Indonesia.  Merujuk pada penjelasan di atas, terdapat beberapa alasan pentingnya membuat laporan SPT Tahunan, antara lain:  - Merupakan amanat dari aturan UU yang berlaku.  - Implikasi dari self assessment yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak. Ini karena wajib pajak bisa melakukan pendaftaran, perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan atas pajak yang dimiliki secara pribadi.  - Meskipun pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh perusahaan, namun perhitungan PPh bisa mengalami perubahan dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini berkaitan dengan pekerja itu sendiri yang mungkin memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan lebih dari satu. 

pinnedby.me

Apa Fungsi SPT Tahunan?

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, SPT Tahunan berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak. Baik itu pembayaran maupun pelunasan pajak, penghasilan, harta, dan kewajiban serta potongan pajak orang pribadi atau badan lain. Bagi Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan  SPT Tahunan bagi PPh memiliki fungsi sebagai sarana dan media untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan terkait penghitungan jumlah pajak terutang. Selain itu juga untuk melaporkan mengenai beberapa hal berikut:  - Pembayaran pajak dalam satu tahun pajak maupun bagian tahun pajak.  - Penghasilan yang berupa objek pajak maupun bukan objek pajak.  - Harta dan kewajiban.  - Pemotongan atau pemungutan pajak dalam satu masa pajak milik orang atau badan lain.  Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak  Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT berperan sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM terutang. Di samping itu juga berfungsi untuk melaporkan beberapa hal sebagai berikut:  - Melaporkan pengkreditan terkait Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.  - Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh PKP.  - Melaporkan dan bertanggung jawab terhadap penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang. Fungsi SPT bagi Pemungut  Yaitu memiliki fungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipungut dan disetorkan. Ditjen pajak menyediakan sarana pelaporan pajak yang bisa mempermudah wajib pajak untuk melapor SPT Tahunan yang dikenal dengan nama EFIN.

Tujuan SPT Tahunan 

SPT Tahunan memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Berikut beberapa tujuan dari pembuatan SPT Tahunan, antara lain:  - Adanya perintah peraturan yang tertuang dalam UU.  - Sarana untuk bertanggung jawab terhadap perhitungan dan penyetoran perpajakan selama satu tahun.  - Untuk melaporkan harta, kewajiban, hingga hutang dan daftar anggota keluarga.  - Memeriksa ulang harta yang terdaftar dengan harta yang sebenarnya dimiliki oleh wajib pajak.  Sebagai dokumen yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, SPT Tahunan memiliki banyak fungsi dan tujuan. Dari segi fungsi, SPT Tahunan dibedakan menjadi 3 yaitu bagi PPh, Pengusaha Kena Pajak, dan Pemungut. Sedangkan tujuannya tidak hanya melaporkan dan menghitung, namun juga memeriksa ulang harta yang terdaftar dan dimiliki wajib pajak. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Peran Konsultan Pajak bagi Perusahaan

Dalam pengelolaan bisnis suatu perusahaan, perpajakan merupakan satu hal yang harus diperhatikan. Pajak menjadi tanggung jawab ketika ingin memulai kegiatan usaha sebagai bentuk kontribusi nyata Anda terhadap pemerintah.  Namun bagi perusahaan yang baru merintis, seringkali masalah pajak belum diatur secara rapi. Bahkan pengusaha sendiri belum mengerti dengan jelas mengenai perpajakan tersebut. Oleh karena itulah, peran konsultan pajak sangat dibutuhkan agar perusahaan tetap bisa dikendalikan dengan baik.

Apa Itu Konsultan Pajak?

Sebelum membahas mengenai peran konsultan pajak, Anda mungkin belum paham tentang pengertian konsultan pajak itu sendiri. Konsultan pajak yaitu orang yang memberikan jasa konsultasi yang berhubungan dengan perpajakan kepada klien atau wajib pajak.  Dalam perusahaan, tentu jasanya sangat dibutuhkan untuk mengatur perpajakan agar sesuai dengan peraturan pemerintah. Diharapkan setiap perusahaan yang menggunakan jasa tersebut bisa melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Peran Konsultan Pajak dalam Perusahaan 

Seperti yang sudah disebutkan, konsultan pajak memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan jasanya. Berikut beberapa peran yang perlu diketahui, antara lain:  Efisiensi Untuk Waktu Dan Bisnis  Bagi perusahaan yang baru berkembang biasanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam hal apapun. Mulai dari pengelolaan bisnis, proses administrasi, cara menjual brand atau mendapatkan klien.  Dalam masalah perpajakan, perusahaan bisa saja mengalami kesulitan apabila menangani sendiri. Terutama jika tidak memiliki pengetahuan terhadap perpajakan sama sekali. Dengan menggunakan jasa konsultan pajak maka perusahaan akan bisa fokus pada hal lain yang berhubungan dengan pengembangan perusahaan.  Mengingat efisien baik dalam waktu dan bisnis adalah elemen penting suatu perusahaan maka konsultan pajak sangat direkomendasikan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensinya. Oleh karena itulah, sebagai pemimpin perusahaan, Anda bisa memberikan tanggung jawab perpajakan pada konsultan pajak. Membimbing Tentang Pajak Tanpa Membebani  Selain mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, peran konsultan pajak juga bisa membimbing mengenai pajak tanpa membebani. Peran konsultan pajak akan membuat perusahaan tidak merasa terbebani dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak karena proses membuat laporan sudah ditangani oleh konsultan pajak.  Di samping itu, konsultan pajak juga bisa membimbing Anda sebagai seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang pajak atau bahkan tidak memiliki pengetahuan pajak sama sekali. Dengan demikian, Anda akan menjadi lebih peduli terhadap dampak pajak terhadap perusahaan.

medium.com Keamanan Dari Sanksi & Risiko Lainnya  Dengan mempekerjakan konsultan, terdapat sisi keamanan yang terjaga. Ini karena dalam hal pemeriksaan pajak, perusahaan lebih aman karena terdapat konsultan yang mendampingi dan paham mengenai prosedur pemeriksaannya.  Hal tersebut akan menghindarkan perusahaan dari sanksi atau risiko-risiko lain yang bisa terjadi. Tidak hanya itu, namun konsultan pajak juga bisa mengantisipasi dari kesalahan hitungan yang harus dibayarkan perusahaan.  Melakukan Penekanan Biaya  Peran konsultan pajak bagi perusahaan yang tidak kalah penting yaitu bisa melakukan semua penekanan biaya untuk membayar pajak. Penekanan biaya tersebut dilakukan tanpa harus melanggar suatu peraturan dan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Bertanggung Jawab Mengatur Pajak Perusahaan  Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, konsultan pajak memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur pajak pada perusahaan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku. Konsultan pajak memiliki kewajiban untuk memberikan setiap informasi mengenai pajak kepada para klien.  Peran konsultan pajak bagi perusahaan sangatlah besar. Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, perusahaan tidak perlu pusing memikirkan pajak namun akan mengetahui urusan pajak dari laporan dan perkembangannya secara berkala. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Pemeriksaan Pajak: Pengertian, Tujuan dan Jenis

Adanya sistem self-assessment dalam perpajakan Indonesia menuntut wajib pajak untuk menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajak secara mandiri. Konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka mengawasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pengertian Pemeriksaan Pajak  Secara umum, pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara profesional dan  objektif untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, hingga bukti yang berhubungan dengan pajak. Pelaksanaan kegiatan ini tentu saja berdasarkan standar pemeriksaan yang sudah ditentukan sebelumnya.  UU Cipta Kerja juga direvisi kembali dengan pasal 105 Peraturan Kemenkeu No 18 Tahun 2021. Isinya mencakup Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Bidang PPh, PPN, dan PPBM.

Tujuan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 

Sesuai dengan pengertian di atas, pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan yaitu untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu juga dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Secara detail, berikut tujuan dari pemeriksaan pajak, antara lain:  - Memeriksa pemenuhan kewajiban perpajakan.  - Melaksanakan dan menerapkan peraturan dan UU perpajakan yang berlaku.  - Memastikan kewajiban perpajakan sudah dibayar sesuai dengan nominal yang ditetapkan berdasarkan UU perpajakan.

ch-accountancy.co.uk

Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak 

Dalam praktiknya, pemeriksaan pajak ini tergolong menjadi 2 jenis. Masing-masing memiliki fungsi dan perannya sesuai dengan kebutuhan. berikut jenis pemeriksaan pajak yang perlu diketahui, diantaranya: Pemeriksaan Kantor  Ialah pemeriksaan yang pelaksanaannya dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan perpajakan.  Perlu diketahui bahwa pemeriksaan ini memiliki jangka waktu tersendiri yaitu maksimal 3 bulan dan bisa diperpanjang menjadi 6 bulan dalam proses pelaksanaannya. Jangka waktu tersebut terhitung sejak wajib pajak datang memenuhi surat panggilan hingga diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.  Kewajiban yang harus dipenuhi seorang wajib pajak dalam pemeriksaan kantor diatur dalam pasal 14 ayat 2, yaitu sebagai berikut:  - Memenuhi panggilan untuk datang dan menghadiri kegiatan pemeriksaan perpajakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di dalam surat panggilan tersebut.  - Bersedia untuk meminjamkan dan memperlihatkan buku, catatan, maupun dokumen yang menjadi dasar dari pembukuan. Termasuk dokumen lain seperti data elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang didapatkan  oleh wajib pajak baik dari kegiatan usaha hingga objek terutang pajak.  - Memberikan bantuan kepada petugas pemeriksaan agar kegiatan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan.  - Menyampaikan tanggapan secara tertulis berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang sebelumnya sudah dilaksanakan.  - Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan.  - Bersedia memberikan keterangan secara lisan maupun tertulis apabila diminta oleh petugas pemeriksaan pajak.  Pemeriksaan Lapangan  Jenis pemeriksaan pajak berikutnya yaitu pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini merupakan kegiatan yang dilakukan di tempat wajib pajak maupun tempat lainnya yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.  Pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 4 bulan atau bisa menjadi 8 bulan. Jangka waktu tersebut dimulai sejak surat perintah pemeriksaan terbit dan diterima oleh wajib pajak sampai keluar laporan hasil pemeriksaan.  Apabila saat proses pemeriksaan lapangan terdapat indikasi transaksi yang berkaitan dengan Transfer Pricing atau transaksi khusus lain maka pemeriksaan membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu maksimal 2 tahun. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan sehingga membutuhkan pengujian secara lebih detail dan mendalam.  Pemeriksaan pajak berfungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam hal perpajakan. Dalam praktiknya, pemeriksaan ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu pemeriksaan kantor dan lapangan. Untuk pemeriksaan kantor biasanya maksimal membutuhkan waktu hingga 6 bulan, sedangkan lapangan bisa mencapai 2 tahun.  Read the full article

[trusttaxconsultant]

Pajak Penghasilan: Pengertian, Jenis dan Perhitungannya 

Di Indonesia tentu Anda mengenal berbagai istilah pajak. Setiap pajak memiliki pengertian dan ketentuannya masing-masing. Salah satunya yaitu pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Simak pengertian, jenis serta perhitungannya secara lebih detail. 

Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan ialah jenis pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Setiap perseorangan maupun badan yang memiliki penghasilan sesuai kategori subjek PPh maka wajib membayar pajak penghasilan. Penghasilan yang dimaksud bisa berupa keuntungan usaha, gaji dan lain sebagainya. 

Jenis-jenis Pajak Penghasilan 

Seperti diketahui, pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis dengan fungsinya masing-masing. Berikut beberapa jenis pajak penghasilan, antara lain:  PPh Pasal 21  Ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan hingga kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh ini menggunakan skema pajak progresif baru. PPh Pasal 22 Pajak ini dikenakan kepada badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta. Untuk  kegiatannya sendiri biasanya berhubungan dengan perdagangan ekspor dan impor serta penjualan barang mewah. PPh Pasal 23 Jenis pajak ini dikenakan pada penghasilan atas bunga pinjaman yang meliputi bunga premium, diskonto, jaminan pengembalian utang, dividen, dan masih banyak lagi. Tarifnya dikenakan atas nilai DPP atau jumlah bruto penghasilannya. PPh Pasal 4 Ayat 2  Merupakan pajak untuk jenis penghasilan yang didapatkan wajib pajak dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun pribadi. Pajak ini tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

tes.com PPh Pasal 25  Jenis pajak ini dibayarkan dengan cara mengangsur. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak tahunannya. Sedangkan untuk pajak terutang dilunasi dalam jangka waktu satu tahun di mana dalam proses pembayarannya tidak bisa diwakilkan. PPh Pasal 26 Pajak penghasilan ini dibayarkan dari badan usaha di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia.  Besaran tarif yang dikenakan yaitu 20%. PPh Pasal 29  Merupakan PPh kurang bayar dalam SPT Tahunan pajak penghasilan. Pajak ini dihasilkan dari nilai pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Bisa disimpulkan bahwa pajak ini merupakan sisa PPh terutang dalam tahun pajak yang sudah dikurangi dengan kredit PPh. PPh Pasal 15  Pajak ini dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada bidang usaha atau industri tertentu. Industri tersebut meliputi perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri hingga perusahaan investor dalam bentuk BOT (build, operate, and transfer).

Cara Menghitung Pajak Penghasilan 

Dasar perhitungan besaran pajak penghasilan yang terutang yaitu mengetahui status lajang seseorang terlebih dahulu. Ini karena terdapat perbedaan nilai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diaplikasikan. Perhitungan PPh saat lajang  Bagi yang belum menikah, perhitungan besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak bisa dilakukan dengan sangat mudah dan sederhana. Berikut penjelasannya.  - Gaji per tahun: Rp 90.000.000 - PTKP: Rp 54.000.000 - PKP: Rp 90.000.000 – Rp 54.000.000  - Pembayaran PPh 5%: Rp 36.000.000 x 5%: Rp 1.800.000  Perhitungan PPh Setelah Menikah  Bagi yang sudah menikah, besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu tidak sama dengan ketika masih melajang. Berikut perhitungannya.  - Penghasilan suami per tahun: Rp 100.000.000 - Penghasilan istri per tahun: Rp 100.000.000 - PTKP tambahan 1 orang: Rp 63.000.000 - PKP suami: Rp 100.000.000 – Rp 63.000.000: Rp 37.000.000  - PPh suami 5%: Rp 37.000.000 x 5%: Rp 1.850.000 - PKP istri: Rp 100.000.000 – Rp 54.000.000: Rp 46.000.000 - PPh istri 5%: Rp 46.000.000 x 5%: Rp 2.300.000 Sesuai dengan namanya, pajak ini dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang didapatkan. Besarannya pun tidak selalu sama tergantung besaran gaji yang diterima oleh setiap orang. Tim Trust Tax Consultant terdiri dari para tim konsultan pajak yang berpengalaman dan terampil, yang selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan mendalam dan pemahaman yang luas, mereka mampu memberikan solusi perpajakan yang inovatif dan efektif. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Pajak Penghasilan: Pengertian, Jenis dan Perhitungannya 

Di Indonesia tentu Anda mengenal berbagai istilah pajak. Setiap pajak memiliki pengertian dan ketentuannya masing-masing. Salah satunya yaitu pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Simak pengertian, jenis serta perhitungannya secara lebih detail. 

Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan ialah jenis pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Setiap perseorangan maupun badan yang memiliki penghasilan sesuai kategori subjek PPh maka wajib membayar pajak penghasilan. Penghasilan yang dimaksud bisa berupa keuntungan usaha, gaji dan lain sebagainya. 

Jenis-jenis Pajak Penghasilan 

Seperti diketahui, pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis dengan fungsinya masing-masing. Berikut beberapa jenis pajak penghasilan, antara lain:  PPh Pasal 21  Ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan hingga kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh ini menggunakan skema pajak progresif baru. PPh Pasal 22 Pajak ini dikenakan kepada badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta. Untuk  kegiatannya sendiri biasanya berhubungan dengan perdagangan ekspor dan impor serta penjualan barang mewah. PPh Pasal 23 Jenis pajak ini dikenakan pada penghasilan atas bunga pinjaman yang meliputi bunga premium, diskonto, jaminan pengembalian utang, dividen, dan masih banyak lagi. Tarifnya dikenakan atas nilai DPP atau jumlah bruto penghasilannya. PPh Pasal 4 Ayat 2  Merupakan pajak untuk jenis penghasilan yang didapatkan wajib pajak dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun pribadi. Pajak ini tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

tes.com PPh Pasal 25  Jenis pajak ini dibayarkan dengan cara mengangsur. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak tahunannya. Sedangkan untuk pajak terutang dilunasi dalam jangka waktu satu tahun di mana dalam proses pembayarannya tidak bisa diwakilkan. PPh Pasal 26 Pajak penghasilan ini dibayarkan dari badan usaha di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia.  Besaran tarif yang dikenakan yaitu 20%. PPh Pasal 29  Merupakan PPh kurang bayar dalam SPT Tahunan pajak penghasilan. Pajak ini dihasilkan dari nilai pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Bisa disimpulkan bahwa pajak ini merupakan sisa PPh terutang dalam tahun pajak yang sudah dikurangi dengan kredit PPh. PPh Pasal 15  Pajak ini dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada bidang usaha atau industri tertentu. Industri tersebut meliputi perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri hingga perusahaan investor dalam bentuk BOT (build, operate, and transfer).

Cara Menghitung Pajak Penghasilan 

Dasar perhitungan besaran pajak penghasilan yang terutang yaitu mengetahui status lajang seseorang terlebih dahulu. Ini karena terdapat perbedaan nilai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diaplikasikan. Perhitungan PPh saat lajang  Bagi yang belum menikah, perhitungan besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak bisa dilakukan dengan sangat mudah dan sederhana. Berikut penjelasannya.  - Gaji per tahun: Rp 90.000.000 - PTKP: Rp 54.000.000 - PKP: Rp 90.000.000 – Rp 54.000.000  - Pembayaran PPh 5%: Rp 36.000.000 x 5%: Rp 1.800.000  Perhitungan PPh Setelah Menikah  Bagi yang sudah menikah, besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu tidak sama dengan ketika masih melajang. Berikut perhitungannya.  - Penghasilan suami per tahun: Rp 100.000.000 - Penghasilan istri per tahun: Rp 100.000.000 - PTKP tambahan 1 orang: Rp 63.000.000 - PKP suami: Rp 100.000.000 – Rp 63.000.000: Rp 37.000.000  - PPh suami 5%: Rp 37.000.000 x 5%: Rp 1.850.000 - PKP istri: Rp 100.000.000 – Rp 54.000.000: Rp 46.000.000 - PPh istri 5%: Rp 46.000.000 x 5%: Rp 2.300.000 Sesuai dengan namanya, pajak ini dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang didapatkan. Besarannya pun tidak selalu sama tergantung besaran gaji yang diterima oleh setiap orang. Tim Trust Tax Consultant terdiri dari para tim konsultan pajak yang berpengalaman dan terampil, yang selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan mendalam dan pemahaman yang luas, mereka mampu memberikan solusi perpajakan yang inovatif dan efektif. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Tax Amnesty: Pengertian, Contoh, dan Manfaat

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Namun terdapat program pemerintah yang bisa membebaskan seseorang dari kewajiban bayar pajak, yaitu amnesti pajak. Untuk lebih lengkapnya, simak ulasan berikut. 

Pengertian Tax Amnesty 

Tax amnesty atau amnesti pajak ialah salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah dan paling diminati pengusaha. Karena besarnya animo masyarakat, Kementerian Keuangan kemudian membuka program amnesti pajak jilid 2 pada bulan Mei 2021.  Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016, mengenai amnesti pajak, merupakan penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi bagi secara administrasi maupun pidana dalam perpajakan. Caranya yaitu dengan mengeluarkan harta dan membayar uang tebusan.  Jenis pajak yang memperoleh pengampunan pajak ialah kewajiban pajak PPN, pajak penghasilan, hingga pajak penjualan terhadap barang berharga/mewah. Adanya kebijakan ini memberikan keringanan kepada wajib pajak tanpa adanya sanksi berupa denda administrasi dan pidana. 

Contoh Penerapan Tax Amnesty 

Mungkin banyak yang belum paham, sebenarnya seperti apa penerapan dari kebijakan ini. Contoh penerapan amnesti pajak bisa dilihat pada penjelasan berikut.  - Seorang pensiunan pegawai yang bekerja sebagai konsultan di bidang konstruksi dan menjalankan usaha tertentu. Wajib pajak bisa melakukan penyampaian/pembetulan SPT Tahunan PPh berdasarkan ketentuan di bidang pajak.  - Pegawai swasta yang bekerja di perusahaan minyak dan gas bumi multinasional kemudian tinggal di Dubai selama 8 bulan. Selama itu pula masih menerima penghasilan di Indonesia pada tahun-tahun sebelum ia bekerja di perusahaan tersebut maka bisa menggunakan haknya untuk mengikuti program amnesti pajak. 

Manfaat Tax Amnesty 

Seperti diketahui bahwa kebijakan ini mampu mendukung aspek-aspek dan tujuan pemerintah. Adapun manfaat dari penyelenggaraan program ini yaitu antara lain:  Penghapusan Pajak Terutang ke Negara  Salah satu manfaat yang ditawarkan yaitu mampu menghapus pajak terutang kepada negara. Pajak terutang merupakan jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh penanggung pada masa tertentu. Dengan adanya amnesti pajak maka wajib pajak tidak perlu membayar pajak terutang. Meminimalisasi Risiko Terkena Sanksi Pajak  Selain menghapus pajak terutang, manfaat berikutnya yaitu meminimalisir risiko terkena sanksi pajak. Biasanya wajib pajak terlambat membayar pajak, tentu akan memperoleh denda maupun sanksi administrasi. Penyelenggaraan program ini membuat wajib pajak tidak dibebankan sanksi pajak apabila terlambat membayar. Menghindarkan Diri Dari Dugaan Korupsi  Tax amnesty juga bermanfaat untuk menghindari diri dari tuduhan dugaan korupsi. Kebijakan amnesti pajak mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan harta bersih dari kekayaan yang dimiliki. Dengan demikian, negara dan pemerintah mengetahui rekam jejak dari aset wajib pajak. Pembebasan Pajak Penghasilan Selamanya  Wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak maka akan terbebas dari pajak penghasilan selamanya. Jika aturan pajak sebelumnya mewajibkan beban pajak penghasilan saat kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan pendanaan, maka kebijakan ini bisa menghapus ketentuan tersebut.   Aktivitas yang seharusnya membutuhkan pembayaran pajak penghasilan dalam proses penyelenggaraannya maka tidak akan dikenakan pajak apabila terdaftar dalam amnesti pajak. Secara tidak langsung ini akan menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak.  Menjadi Syarat Mendapatkan Bantuan Dana  Anda juga bisa memperoleh bantuan dana dari pihak tertentu dengan mudah karena kebijakan amnesti pajak. salah satu contohnya yaitu ketika Anda mengajukan pinjaman bank atau ingin mendapatkan layanan perbankan lainnya. Dengan mengikuti amnesti pajak, wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan proses pencairan bantuan dana.  Sebagai salah satu program yang diselenggarakan pemerintah, tax amnesty sangat diminati terutama oleh kalangan pengusaha. Hal ini tentu tidak terlepas dari manfaat yang akan diperoleh bagi yang mengikuti program ini. Dengan fakta tersebut tentu tidak mengherankan jika program ini diharapkan terus dilaksanakan secara rutin dan berkala. Trust Tax Consultant merupakan jasa konsultan pajak terkemuka yang memiliki reputasi yang solid di industri. Mereka telah memberikan layanan konsultasi pajak yang unggul dan terpercaya kepada klien-klien mereka selama bertahun-tahun. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Pengertian & Fungsi Kertas Kerja Audit

Sebelumnya, tahukah Anda mengenai kertas kerja? Secara umum, kertas kerja ialah sebuah catatan yang berisi berbagai macam prosedur audit. Atau, dapat dikaitkan pula sebagai bukti perolehan audit, alokasi pekerjaan karyawan, dan yang lainnya. Dengan kata lain kalau kertas kerja merupakan dokumen atau bukti dari auditor selama masa kerjanya. Kata audit sendiri memiliki arti suatu kegiatan untuk memeriksa kembali data-data yang ada dalam laporan yang disusun. Kemudian, data tertulis yang ada di dalam laporan tersebut akan diperiksa kembali dengan lebih detail. Salah satu tujuannya yaitu untuk menemukan data yang salah atau melenceng.

Pengertian Kertas Kerja Audit

Dapat disimpulkan kalau kertas kerja audit mengacu terhadap dokumen-dokumen yang telah disiapkan dan dikerjakan seorang auditor. Tentunya, terdapat beberapa komponen yang menyusun kertas kerja audit. Beberapa diantaranya, yakni meringkas bisnis perusahaan,  prosedural audit, informasi dari klien, dan lain sebagainya. Kertas kerja audit ini ternyata terkadang juga disebut dengan dokumen audit. Umumnya, kertas kerja audit ini juga dijadikan bukti yang bisa mendukung auditor dalam menyimpulkan laporan keuangan perusahaan. Sama halnya pada saat auditor mempunyai janji dengan klien perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Setelah auditor mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari klien, barulah surat perjanjian audit bisa ditandatangani. Beberapa informasi yang diperlukan seperti halnya, informasi terkait klien, uji tuntas klien, dan memutuskan apakah harus menolak atau menerima perjanjian ini. Setelah itu, surat perjanjian ditandatangani dan proses penilaian terhadap klien telah dilakukan. Selain itu, kertas kerja audit juga digunakan oleh auditor untuk proses dokumentasi klien dari bisnis yang dilakukan bersama. Bukan hanya itu saja, kertas kerja audit ini pun mencakup file-file dokumen yang dibutuhkan. Beberapa file yang dimasukkan nantinya digunakan untuk mendokumentasikan pengendalian bisnis secara internal. Cara memperoleh kertas kerja audit ini biasanya akan disiapkan asisten auditor maupun staf auditor. Sementara itu, auditor lainnya yang memiliki otoritas tinggi layaknya manajer audit akan meninjau dokumen-dokumen tersebut dengan lebih detail. Tentunya, kertas kerja audit haruslah disusun dengan tepat dan benar sebelum diajukan. Umumnya, terdapat beberapa informasi yang ada di dalam kertas kerja audit atau dokumen audit. Lalu, apa sajakah beberapa informasi tersebut? Berikut beberapa informasi yang perlu ada di dalam kertas kerja audit, di antaranya yaitu: - Berisi informasi mengenai anggota tim audit serta pekerjaannya; - Pada pelaksanaannya apakah auditor telah mengikuti seluruh standar audit; - Pada pekerjaannya apakah terdapat pihak terkait yang merencanakan penyusunan audit; - Apakah terdapat pengawasan terhadap anggota tim audit yang akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan; - Apakah auditor telah melakukan analisis pekerjaannya dengan benar; - Apakah terdapat bukti yang dicantumkan telah relevan, cukup, dan tepat. 

news.milli.az

Fungsi Kertas Kerja Audit

Tentunya, kertas kerja audit memiliki fungsi yang sangat penting dalam perusahaan. Hal ini lantaran kertas kerja audit berisi bukti yang diperoleh auditor untuk membantunya sampai ke tahap kesimpulan analisis. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah beberapa fungsi dari kertas kerja audit, yakni: - Untuk mendukung pernyataan auditor terhadap pekerjaan auditnya; - Merencanakan kinerja audit yang akan dilakukan selanjutnya; - Sebagai dokumen pengawasan dan review atas pekerjaan auditnya; - Merekam dan menunjukkan hasil pekerjaan auditnya; - Untuk merencanakan jangka waktu dan prosedural auditnya; - Untuk menarik kesimpulan atas bukti-bukti yang telah diperoleh dan dikumpulkannya; - Untuk standarisasi peningkatan efisiensi audit berikutnya. Dengan memahami dan mengetahui kertas kerja audit beserta fungsinya dapat membantu karyawan dalam menunjang pekerjaannya. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Dengan demikian, dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan lainnya. Masalah pajak yang berbelit - belit sejatinya mudah untuk diselesaikan bila langsung percayakan pihak profesional. Sebagai Trust Tax Consultant yang hadir dengan layanan konsultan pajak profesional, memastikan klien terhindar dari resiko penalty dan hal - hal lain yang merugikan. Segera hubungi kami untuk informasi penawaran selengkapnya. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Pengertian EOI Pajak & Manfaatnya

Terdapat begitu banyak istilah-istilah asing yang ada di dalam dunia perpajakan. Sehingga tidak mengherankan apabila para wajib pajak tidak mengetahui apa arti dari istilah-istilah tersebut. Salah satu istilah yang cukup asing dalam dunia perpajakan ialah EOI pajak. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari simak dengan seksama ulasannya di bawah ini.

Pengertian EOI Pajak 

Sebelum mengetahui arti dari EOI pajak, pahami terlebih dulu pengertian dari pajak. Secara umum pajak adalah pungutan wajib yang dimiliki oleh wajib pajak dan harus dibayarkan. Hasil yang diberikan dari pembayaran pajak memang tidak diberikan langsung, tetapi melalui infrastruktur umum dari pemerintah.  EOI pajak atau Exchange of Information ini bertujuan untuk mengurangi adanya kemungkinan dari wajib pajak untuk menghindari kewajibannya. Dengan kata lain, EOI pajak ini menjadi sistem untuk pertukaran informasi keuangan yang otomatis dapat mengetahui dan mengawasi para wajib pajak. Sehingga tidak ada keinginan untuk menghindari kewajiban pajaknya.

twitter.com

Syarat Penerapan EOI Pajak

Tentunya, sebuah negara tidak bisa asal-asalan untuk menjalankan sistem EOI pajak begitu saja. Terdapat beberapa syarat untuk menerapkan sistem Exchange of Information atau EOI pajak ini. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Sebab, setiap pertukaran informasi data keuangan dari wajib pajak tidak dapat diketahui secara sembarangan oleh pihak lain. Selain itu, terdapat otoritas pajak yang pastinya juga akan berbeda di setiap negara sehingga membuat sistem EOI pajak ini tidak bisa sembarangan diterapkan. Oleh sebab itu, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum menjalankan sistem EOI pajak. Berikut adalah beberapa syaratnya yang harus terpenuhi, di antaranya yaitu: - Mempunyai format sistem pelaporan pajak yang sesuai dengan yang digunakan secara legal di negara yang bersangkutan.  - Terdapat aturan resmi mengenai otoritas pajak di suatu negara yang bisa mendapatkan dan mengakses informasi data keuangan wajib pajak secara legal. - Telah mempunyai teknologi informasi sangat kuat yang memiliki prinsip tingkat kerahasiaan dan manajemen informasi yang menjamin tidak akan terjadi kebocoran informasi. Anda bisa mempercayakan Trust Tax Consultant untuk dapatkan layanan konsultan pajak profesional dan solutif. Selain hadir di Jogja, perusahaan kami juga membuka kantor konsultan pajak Semarang. Seluruh tim akuntan yang bekerja merupakan lulusan terbaik dan sudah berpengalaman dalam menyelesaikan masalah perpajakan individu hingga korporasi.

Manfaat Menerapkan EOI Pajak

Secara umum, fungsi dari sistem EOI atau Exchange of Information ini berguna untuk melacak informasi data keuangan wajib pajak yang tengah berada di luar negeri. Sehingga meminimalisir kemungkinan wajib pajak tersebut menyembunyikan harta kekayaannya di negara lain. Selain itu, EOI pajak juga dapat berguna untuk mengatasi berbagai masalah yang dialami wajib pajak.  Keberadaan dari sistem EOI pajak ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Dengan demikian, akan berdampak terhadap naiknya pendapatan suatu negara. Berikut adalah beberapa manfaatnya jika menerapkan EOI pajak, yaitu: - Membantu pemerintah untuk mewujudkan target pemungutan pajak yang diinginkan serta meningkatkan performa pungutan pajak yang efektif dan efisien.  - Membantu pemerintah untuk mengurangi adanya potensi penyelewengan perpajakan, seperti penggelapan dana pajak.  - Membantu memperbaiki sekaligus memperbarui sistem pengelola informasi data keuangan menjadi lebih baik lagi. - Membantu pemerintah untuk dapat melacak penyembunyian aset, harta kekayaan, dan penghasilan dari wajib pajak, terutama yang disembunyikan di luar negeri. Sehingga tidak ada kesempatan untuk menghindari membayar kewajiban pajaknya. Adanya kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri menjadi tindakan suatu kesadaran terhadap kewajiban membayar pajaknya dan melaporkannya. Selain itu, para wajib pajak ini juga harus bertanggung jawab dalam upaya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tentunya, kepatuhan dan kesadaran membayar pajak juga untuk kepentingan bersama dalam hidup bernegara. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Pengertian Account Payable & Account Receivable

Tahukah Anda jika terdapat beberapa elemen penunjang dalam proses bisnis suatu perusahaan? Tidak hanya proses produksi dan distribusi, tetapi juga terdapat aktivitas jual-beli dan utang-piutang dalam perusahaan, lho! Dalam urusan bisnis, utang-piutang ini umum dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan serta aliran kas atau biasa dikenal dengan istilah cash flow.  Di bidang akuntansi sendiri, utang-piutang ini dikenal dengan istilah Account Payable dan Account Receivable. Tentunya, terdapat beberapa ketentuan yang dibutuhkan dalam Account Payable dan Account Receivable ini. Agar lebih jelas lagi, mari simak penjelasan lengkapnya di bawah ini!

Pengertian Account Payable 

Account Payable merupakan istilah hutang dagang dalam proses bisnis perusahaan. Dengan kata lain, Account Payable menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada pihak lain. Tentunya, Account Payable ini juga memiliki jangka waktu tertentu bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya.  Adanya kewajiban pembayaran tersebut dapat terjadi karena perusahaan membeli dengan sistem kredit dari pihak lain untuk kembali menjualkan produk dagangan pada customer. Account Payable ini menjadi masuk ke dalam jumlah yang terutang sebab pembeliannya dilakukan melalui perusahaan di bidang perdagangan ataupun industri. Selain itu, Account Payable ini juga bisa terjadi karena pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima oleh pembeli. Perlu diketahui bahwa Account Payable tidak akan tercatat saat pemesanan dilakukan. Akan tetapi, Account Payable tercatat ketika barang yang dipesan sudah diterima oleh pembeli tersebut.  Jika ada potongan harga atas pembayaran tunai yang dilakukan, maka Account Payable wajib dilaporkan sesuai dengan jumlah hutang dagang setelah dikurangi potongan tunai tersebut. Tidak hanya ada istilah utang dagang dan piutang usaha saja dalam bisnis perusahaan. Akan tetapi, dalam sistem perpajakan juga terdapat utang dan piutang pajak.

Pengertian Account Receivable

Account Receivable adalah sebuah catatan transaksi atas penerimaan uang ke perusahaan. Dapat dikatakan jika Account Receivable ini merupakan piutang usaha dan merupakan jenis transaksi berupa penagihan pada konsumen yang berhutang. Kemudian, pihak yang memberikan utang ini bermacam-macam, seperti perusahaan, organisasi, ataupun perorangan.  Account Receivable tidak tercatat jika Anda membuat perintah penjualan. Akan tetapi, menjadi tercatat jika customer membeli barang atau produk Anda baik sistem kredit ataupun cash. Ada banyak perusahaan yang melakukan penjualan dengan sistem kredit supaya bisa menjual barang atau jasa dengan lebih banyak. Saatnya mulai percayakan Trust Tax Consultant apabila saat ini Anda lebih fokus pada produktivitas bisnis atau karir profesional. Dengan mempercayakan kami, maka urusan perpajakan menjadi mudah. Berbagai kantor cabang telah dibuka, mulai dari kantor konsultan pajak Jogja, Surabaya, Denpasar hingga Semarang.

wp-seven.ru

Ciri-ciri Account Receivable 

Setidaknya terdapat beberapa ciri utama yang ada pada Account Receivable. Apa sajakah itu? Berikut adalah tiga ciri utama dari Account Receivable, yaitu: Nilai Jatuh Tempo  Nilai jatuh tempo adalah sejumlah nilai transaksi yang ditambah dengan bunga. Sistem pembayaran yang berjatuh tempo ini menimbulkan adanya bunga atas pembayaran tersebut tersebut. Tanggal Jatuh Tempo Tanggal jatuh tempo atau tepat dihari pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak terkait. Apabila ada keterlambatan pembayaran, umumnya perusahaan akan memberlakukan denda pada pihak terkait. Umur Jatuh Tempo  Umur jatuh tempo dibagi menjadi bulanan dan harian pada saat penagihan piutang. Jika pihak terutang menerapkan penghitungan bulanan maka waktu jatuh temponya adalah pada tanggal terjadinya piutang di bulan selanjutnya. Account Payable & Account Receivable adalah dua istilah umum dalam bidang akuntansi atau keuangan. Istilah tersebut sama halnya dengan utang dagang dan piutang usaha. Di mana, Account Payable adalah sebuah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi pada pihak lain, sedangkan Account receivable mengarah kepada penagihan pembayaran pada pihak terkait. Read the full article

[trusttaxconsultant]

7 Kabupaten Ini Tetapkan Pajak Hiburan 75%

Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif minimum 40% hingga maksimal 75% bagi industri hiburan, seperti karaoke, spa, dan kelab malam, telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini, yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), menciptakan gelombang keluhan dari pelaku usaha dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk publik figur seperti Hotman Paris dan Inul Daratista.

Latar Belakang Peningkatan Tarif Pajak

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Lidya Kurinawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil dengan pertimbangan khusus. Menurutnya, tarif minimum 40% didasarkan pada pemikiran bahwa jasa hiburan tertentu hanya dinikmati oleh sejumlah kelas tertentu di masyarakat. Meskipun hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan pebisnis, pihak berwenang berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Objek PBJT dan Tarif yang Berlaku

Jasa hiburan tertentu yang termasuk dalam objek PBJT dengan tarif minimum 40% dan maksimal 75% meliputi karaoke, diskotek, kelab malam, mandi uap/spa, dan bar. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), batas maksimal tarif pajak hanya mencapai 75% tanpa menyebutkan batas minimum. Hal ini menandakan adanya perubahan signifikan dalam pendekatan peraturan pajak terhadap sektor hiburan.

Implementasi di Tingkat Daerah

Beberapa kabupaten telah memutuskan untuk menerapkan tarif maksimal 75% sebelum adanya protes dari beberapa pihak, termasuk pengacara terkenal Hotman Paris dan penyanyi Inul Daratista. Kabupaten-kabupaten tersebut antara lain: - Kabupaten Siak - Kabupaten Ogan Komering Ulu - Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Kabupaten Belitung Timur - Kabupaten Grobokan - Kabupaten Lebak - Kota Tual Menurut Lidya Kurinawati, rancangan peraturan daerah (Perda) di daerah-daerah tersebut telah mengalami kenaikan tarif hingga 75%. Dalam konferensi pers di kantor pusat Kementerian Keuangan, Lidya menyebutkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) yang sebelumnya telah memberikan kewenangan daerah untuk menetapkan tarif hingga 75%.

Kritik dan Keluhan dari Pelaku Usaha

Peningkatan tarif pajak ini mendapat tanggapan keras dari pelaku usaha di sektor hiburan. Beberapa pengusaha karaoke, spa, dan kelab malam mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan ini, menyebutnya sebagai beban tambahan dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi. Hotman Paris, seorang pengacara yang dikenal sebagai advokat bisnis, turut angkat bicara melalui media sosial untuk menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan ini. Inul Daratista, pemilik tempat karaoke Inul Vizta dan penyanyi terkenal, juga menyuarakan keprihatinannya terhadap dampak kebijakan ini terhadap industri hiburan. Menurutnya, langkah ini dapat merugikan pelaku usaha di sektor hiburan dan bahkan berpotensi menutup sejumlah tempat hiburan yang sudah terdampak pandemi COVID-19. Dengan senang hati, kami mengajak Anda untuk mencoba layanan konsultan pajak terkemuka di Semarang melalui https://trusttaxconsultant.id/konsultan-pajak-semarang/. Dalam menghadapi tantangan naiknya pajak hiburan, tidak ada salahnya untuk memiliki mitra yang kompeten dan terpercaya. Trust Tax Consultant menyediakan bimbingan ahli untuk mengoptimalkan kewajiban pajak Anda secara efisien dan legal.

Perspektif Pemerintah dan Pertimbangan Kebijakan

Lidya Kurinawati, sebagai direktur yang terkait langsung dengan perpajakan daerah, mempertahankan kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa jasa hiburan khusus atau tertentu seharusnya dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Menurutnya, jasa hiburan tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat tertentu dan bukan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, tarif pajak yang lebih tinggi dianggap sebagai bentuk kontribusi dari mereka yang menikmati jasa hiburan tersebut. Pemerintah daerah yang telah menerapkan tarif pajak hiburan sebesar 75% juga mengklaim bahwa kebijakan ini bukanlah hal baru. Lidya mencatat bahwa sebelum adanya UU HKPD, sebanyak 177 daerah sudah menerapkan tarif pajak hiburan pada rentang 40-75% sesuai dengan UU PDRD yang sebelumnya berlaku.

Perbandingan dengan UU PDRD yang Lama

Sebelum adanya UU HKPD, UU PDRD tidak menyebutkan batas minimum tarif pajak hiburan, melainkan hanya menetapkan batas maksimal 75%. Perubahan ini menciptakan kejelasan lebih lanjut dalam peraturan perpajakan daerah, terutama dalam menetapkan batas minimum yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik. Lidya menegaskan bahwa keputusan pembahasan di DPR terkait dengan peningkatan tarif pajak ini sudah mempertimbangkan praktik pemungutan di beberapa daerah yang sebelumnya telah menerapkan tarif 40% dengan dasar UU 28/2009. Oleh karena itu, kebijakan ini dianggap sebagai kelanjutan dan penegasan terhadap praktik yang sudah berlangsung.

Implementasi Tarif Menurut UU HKPD

Pada konferensi pers, Lidya menyebutkan bahwa sejumlah daerah yang menerapkan tarif sesuai UU HKPD telah menetapkan tarif berdasarkan kategori tertentu. Dari data DJPK, daerah-daerah tersebut menetapkan tarif kisaran 40-50% untuk 36 daerah, 50-60% untuk 67 daerah, 60-70% untuk 16 daerah, dan 70-75% untuk 58 daerah. Menurut Lidya, hal ini mencerminkan variasi tarif yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan tingkat konsumsi jasa hiburan di masing-masing daerah. Meskipun demikian, implementasi tarif pajak hiburan ini tetap menuai kontroversi dan kritik dari sejumlah pihak yang merasa kebijakan ini memberatkan pelaku usaha di sektor hiburan.

Pajak Hiburan dalam Perspektif Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, kebijakan peningkatan tarif pajak hiburan ini memiliki pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan dan layanan publik. Di sisi lain, pelaku usaha di sektor hiburan merasa beban pajak yang semakin tinggi dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa peningkatan tarif pajak ini seharusnya disertai dengan langkah-langkah lain yang mendukung pertumbuhan sektor hiburan, seperti insentif pajak untuk investasi dan pengembangan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, dampak negatif terhadap industri hiburan dapat diminimalkan, dan penerimaan pajak dapat tetap meningkat. Kesimpulan Peningkatan tarif pajak hiburan menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Meskipun dihadapkan pada kontroversi, pemerintah daerah yang telah menerapkan tarif maksimal 75% berargumen bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor hiburan. Penting untuk memahami bahwa perubahan kebijakan ini juga mencerminkan dinamika perpajakan daerah yang terus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Bagaimanapun, penting bagi pemerintah untuk tetap memperhatikan dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan ini, serta mencari solusi yang seimbang agar pertumbuhan sektor hiburan tetap berkelanjutan. Dalam konteks ini, dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Pemerintah Beri Intensif Fiskal Pasca Pajak Hiburan Naik

Pengusaha di sektor hiburan kini dihadapkan pada perubahan signifikan dalam kebijakan pajak, dengan pemerintah menetapkan kenaikan tarif pajak hiburan hingga 40%. Keputusan ini segera menjadi sorotan utama di kalangan pelaku usaha, yang merasa bahwa tingkat pajak yang ditetapkan terlalu tinggi dan dapat mengancam kelangsungan hidup industri hiburan.

Latar Belakang Kebijakan Pajak Hiburan

Kenaikan pajak hiburan mencuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pasal 58 ayat 2 UU HKPD menetapkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan, termasuk karaoke, diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, berkisar antara 40% hingga 75%. Meskipun tujuan kenaikan pajak ini mungkin untuk meningkatkan penerimaan fiskal dan mengurangi kesenjangan anggaran, dampaknya terhadap dunia usaha hiburan tidak bisa diabaikan. Pengusaha merasa terbebani oleh tingkat pajak yang tinggi dan mengkhawatirkan potensi penghancuran industri hiburan yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Reaksi Pengusaha dan Perdebatan

Perdebatan antara pemerintah dan pengusaha berkisar pada keberlanjutan industri hiburan. Banyak pengusaha menyuarakan keberatannya atas tarif pajak yang tinggi, mengklaim bahwa hal itu dapat mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa kondisi ekonomi yang sudah sulit diperparah oleh pandemi global, dan kenaikan pajak ini hanya menambah beban yang tidak diinginkan. Beberapa kalangan mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih seimbang. Adalah penting untuk mencari kesepahaman yang dapat mendukung keberlanjutan industri hiburan tanpa mengorbankan pendapatan fiskal yang diperlukan untuk pembangunan dan program-program pemerintah.

Insentif Fiskal sebagai Solusi

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk merespons keberatan pengusaha adalah insentif fiskal. Dalam wawancara dengan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana, diungkapkan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal jika merasa kesulitan dengan tarif pajak yang ditetapkan. Insentif fiskal ini mencakup berbagai opsi, seperti pengurangan, pembebasan, keringanan, penghapusan, atau penundaan pembayaran atas pokok pajak. Keputusan ini diatur oleh Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Dengan senang hati kami mengundang Anda untuk mengunjungi https://trusttaxconsultant.id/konsultan-pajak-semarang/ guna mendapatkan panduan lengkap terkait insentif fiskal pajak hiburan. Sebagai konsultan pajak terpercaya, kami siap membantu Anda memahami peluang-peluang dan manfaat yang dapat Anda peroleh. Jangan lewatkan kesempatan untuk memaksimalkan pengembalian pajak Anda dengan dukungan profesional kami.

Jenis Insentif Fiskal yang Dapat Diajukan

Lydia menegaskan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal berdasarkan assessment daerah mereka. Jika pengusaha belum mampu membayar tarif pajak sebesar 40%, Kepala Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pokok pajak, pembebasan, atau penghapusan. Beberapa pertimbangan penting dalam memberikan insentif fiskal meliputi: - Kemampuan Membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi Jika pengusaha tidak mampu membayar tarif 40%, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal sebagai bentuk dukungan. - Kondisi Tertentu Objek Pajak Insentif fiskal dapat diberikan pada objek pajak yang mengalami kebakaran, bencana alam, atau penyebab lain yang bukan karena unsur kesengajaan wajib pajak. - Dikategorikan sebagai Usaha Mikro dan Ultra Mikro Dalam upaya mendukung pelaku usaha mikro dan ultra mikro, pengusaha hiburan yang terkena tarif 40% dan memiliki izin usaha kategori mikro dan ultra mikro dapat memperoleh insentif. - Pertimbangan untuk Mendukung Kebijakan Pemda Insentif fiskal juga dapat diberikan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah atau nasional, sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan.

Otoritas Kepala Daerah dalam Pemberian Insentif Fiskal

Pemberian insentif fiskal adalah kewenangan Kepala Daerah, yang dapat memberikan kemudahan insentif sesuai dengan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Lydia menekankan bahwa meskipun insentif dapat diberikan dengan mudah, tetapi perlu dilakukan assessment terlebih dahulu jika pengajuan berasal dari wajib pajak. Namun, jika merupakan prioritas daerah, insentif dapat diberikan secara massal. Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 menyatakan bahwa pemberian insentif fiskal dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) melalui pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal. Penting untuk dicatat bahwa ketentuan lebih lanjut terkait administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur melalui Perkada, memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur.

Implikasi Lebih Lanjut dan Langkah Mendatang

Kebijakan pajak hiburan yang kontroversial ini menimbulkan pertanyaan tentang implikasi jangka panjangnya terhadap industri hiburan dan ekonomi secara keseluruhan. Penting bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Langkah mendatang harus melibatkan dialog terbuka antara pemerintah dan pengusaha, dengan tujuan mencapai kesepahaman yang memperkuat keberlanjutan industri hiburan tanpa mengorbankan tujuan fiskal pemerintah. Pendekatan ini memerlukan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kebutuhan fiskal negara. Kesimpulan Kenaikan tarif pajak hiburan hingga 40% telah menjadi perdebatan sengit di kalangan pengusaha. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang signifikan, solusi berupa insentif fiskal memberikan harapan bagi pengusaha hiburan untuk mengatasi beban pajak yang dianggap terlalu tinggi. Penting untuk melihat insentif fiskal sebagai langkah awal yang memerlukan peninjauan terus-menerus dan penyesuaian sesuai dengan dinamika ekonomi dan keberlanjutan industri hiburan. Dengan kerja sama antara pemerintah dan pengusaha, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan industri hiburan tanpa mengorbankan kebijakan fiskal negara. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Dampak Kenaikan Tarif Pajak Hiburan Baru 2024

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang baru saja diberlakukan telah menimbulkan kontroversi terkait tarif pajak hiburan. Beberapa tokoh terkemuka, seperti pengacara kondang Hotman Paris dan penyanyi dangdut Inul Daratista, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kenaikan tarif pajak hiburan yang signifikan. Dalam artikel ini, kita akan melakukan analisis mendalam terhadap perubahan tarif pajak hiburan tersebut, memahami ketentuannya, dan mengidentifikasi potensi dampaknya terhadap industri hiburan di Indonesia.

Perubahan Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, pajak hiburan dikategori sebagai objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pasal 58 UU tersebut menetapkan tarif PBJT paling tinggi 10%, namun, untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tarifnya kini berkisar antara 40% hingga 75%. Sebelumnya, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35%. Protes dari berbagai pihak, termasuk Inul Daratista dan Hotman Paris, muncul karena kenaikan tarif yang signifikan. Inul Daratista bahkan menyampaikan kekecewaannya melalui akun media sosialnya, menilai bahwa kenaikan dari 25% menjadi 40-75% adalah suatu ketidakadilan. Sementara Hotman Paris, yang memiliki pengalaman sebagai pemegang saham Hollywings, mengkhawatirkan bahwa besaran tarif baru dapat menghancurkan industri pariwisata.

Perbandingan dengan UU PDRD Tahun 2009

Dalam konteks perbandingan, UU PDRD Tahun 2009 tidak menggunakan istilah PBJT seperti yang terdapat dalam UU HKPD. Meskipun keduanya mengatur tentang pajak hiburan sebagai jenis pajak kabupaten/kota, UU PDRD tidak memiliki batasan tarif minimal seperti yang diatur dalam UU HKPD. Pasal 45 UU PDRD hanya menyebutkan bahwa tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, tanpa membedakan tarif minimum atau maksimum berdasarkan jenis usaha hiburan.

Ketentuan Minimum dan Dampaknya

Pada intinya, perubahan yang signifikan terletak pada penambahan ketentuan minimum tarif pajak hiburan dalam UU HKPD. Dalam UU tersebut, tarif minimal pajak hiburan untuk jenis usaha tertentu, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 40%. Fajry Akbar, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menyatakan bahwa ketentuan ini memberatkan pelaku usaha di sektor hiburan dan menimbulkan kebingungan di tingkat daerah dalam menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan industri mereka.

Dampak pada Pelaku Usaha dan Keputusan Daerah

Ketentuan minimum tarif 40% dalam UU HKPD membuat para pelaku usaha di sektor hiburan merasa tertekan. Fajry Akbar menekankan bahwa besaran tarif yang sudah diatur oleh UU membuat penyesuaian tarif minimal pajak menjadi sulit diubah. Opsi yang tersedia hanyalah melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, seperti yang dilakukan oleh sejumlah asosiasi yang terdampak aturan ini. Namun, proses judicial review ini bukanlah solusi instan dan dapat memakan waktu serta biaya yang cukup besar. Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI), menambahkan bahwa keputusan tarif 40%-75% merupakan hasil keputusan politis antara DPR dan Pemerintah Pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945. Hal ini membatasi opsi yang dimiliki oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk menyesuaikan tarif sesuai dengan kondisi perekonomian mereka. Jika daerah tidak setuju dengan tarif yang ditetapkan, opsi mereka hanyalah untuk tidak menerapkan pajak hiburan atau mencari substitusi untuk mengisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntaskan masalah kenaikan tarif pajak hiburan dengan bijak bersama Trust Tax Consultant. Kunjungi laman penawaran kami di https://trusttaxconsultant.id/konsultan-pajak-semarang/ untuk mendapatkan panduan dan solusi terbaik. Kami siap membimbing Anda melalui kompleksitas regulasi pajak, membantu mengoptimalkan kewajiban pajak, dan mengurangi beban finansial.

Ketidaksetujuan dan Upaya Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema ketika mereka merasa tertekan untuk menerapkan tarif minimal 40%, sementara kondisi ekonomi dan industri hiburan di daerah mereka mungkin tidak mendukung tarif tersebut. Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa jika pemda merasa tertekan untuk menerapkan tarif minimal 40%, mereka harus mencari alternatif untuk mengisi PAD di masing-masing kota/kabupaten. Hal ini dapat melibatkan pembebasan pengenaan pajak atau penerapan tarif 40% yang menjadi satu-satunya opsi yang tersedia.

Pertimbangan Dampak Ekonomi dan Sosial

Meskipun tarif 40%-75% dianggap cukup tinggi dan berpotensi menurunkan konsumsi masyarakat atas hiburan, perlu dicatat bahwa tarif ini hanya berlaku untuk jenis usaha tertentu, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan kebijakan yang lebih fokus pada jenis hiburan yang dianggap memiliki potensi risiko atau dampak negatif terhadap masyarakat. Menurut Prianto, pertimbangan daerah untuk menerapkan tarif tersebut tergantung pada dua hal utama: pertama, apakah pajak tersebut berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan penerimaan APBN/APBD; dan kedua, apakah pajak tersebut memiliki fungsi regulasi untuk mengatur perilaku masyarakat. Dalam situasi di mana tarif pajak hiburan dianggap tinggi, pemda harus mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan dan dampaknya terhadap konsumsi serta aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Kesimpulan Perubahan tarif pajak hiburan dalam UU HKPD telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama dari pelaku usaha dan tokoh terkemuka seperti Hotman Paris dan Inul Daratista. Penetapan tarif minimal 40% bagi jenis usaha tertentu menciptakan tantangan bagi pelaku usaha di sektor hiburan dan memberikan dilema pada pemerintah daerah dalam menyesuaikan tarif sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Meskipun keputusan tarif 40%-75% dianggap sebagai hasil keputusan politis, dampaknya pada industri hiburan dan ekonomi lokal harus dipertimbangkan dengan cermat. Pemerintah daerah perlu mengambil keputusan yang bijak, mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan dan dampak ekonomi serta sosial yang dihasilkan. Seiring dengan itu, dialog terbuka antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi krusial untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dalam mengelola pajak hiburan di Indonesia. Read the full article

[trusttaxconsultant]

Cara Hitung Tarif Efektif PPh 21 untuk Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu aspek yang tidak terhindarkan dalam kehidupan perpajakan di Indonesia. Dengan adanya regulasi baru, Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 dan turunannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023, terdapat perubahan signifikan dalam mekanisme penghitungan tarif efektif PPh 21, khususnya bagi pegawai tetap dan tidak tetap. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa perubahan ini bertujuan memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak (WP) dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap masa pajak. Diharapkan, kemudahan ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengenalan Mekanisme Baru

Peraturan baru ini memperkenalkan mekanisme penghitungan yang berbeda untuk pegawai tetap dan tidak tetap. Meskipun secara umum tidak ada tambahan beban pajak baru, skema penghitungan tarif efektif bulanan menjadi poin kritis dalam perubahan ini.

Penghitungan Pajak untuk Pegawai Tetap

Pegawai tetap, yang memiliki pendapatan tetap setiap bulannya, akan menggunakan skema Tarif Efektif PPh 21 (TER) bulanan. Tarif efektif bulanan ini dikategorikan berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak. Sebagai contoh, bayangkan Tuan R yang bekerja di PT ABC dengan gaji Rp10 juta per bulan dan iuran pensiun Rp100.000/bulan. Tuan R telah menikah dan belum mempunyai tanggungan (PTKP K/0). - Perhitungan Bulanan Saat Ini: - Gaji: Rp10 juta/bulan - Biaya jabatan (5% x Rp10 juta): Rp500.000 - Iuran pensiun: Rp100.000 - Penghasilan neto sebulan: Rp9,4 juta - Penghasilan neto setahun (12 x Rp9,4 juta): Rp112,8 juta - PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp54,3 juta): Rp2.715.000/tahun atau Rp225.250/bulan - Perhitungan Bulanan dengan Tarif Efektif PPh 21: - Januari - November = 2% x Rp10 juta = Rp200.000/bulan - Desember = Rp2.715.000 - (11 x Rp200.000) = Rp515.000 Jadi, Tuan R akan membayar pajak sebesar Rp200.000 setiap bulannya dari Januari hingga November, dan pada Desember, jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah Rp515.000. Untuk memastikan kepatuhan pajak Anda, sangat bijaksana untuk mendapatkan bantuan dari konsultan pajak Semarang yang berpengalaman. Dengan pengetahuan mendalam mereka tentang peraturan pajak terkini, Anda akan mendapatkan keuntungan dalam menghitung tarif pajak efektif PPh 21 untuk pegawai. Jangan ragu untuk menghubungi konsultan kami!

Penghitungan Pajak untuk Pegawai Tidak Tetap

Bagi pegawai dengan penghasilan tidak tetap, baik harian, mingguan, atau bulanan, terdapat ketentuan tersendiri. Pegawai harian akan menggunakan skema Tarif Efektif PPh 21 (TER) harian, dengan tarif 0% untuk upah kurang dari Rp450.000/hari dan 0,5% untuk gaji lebih dari Rp450.000 hingga Rp2,5 juta/hari. Misalnya, Tuan X bekerja di PT IJK dan mendapatkan penghasilan Rp4,5 juta selama 10 hari. Penghasilan bruto harian Tuan X adalah Rp450.000. Dengan skema TER harian, tarif pajaknya adalah 0%, atau bebas pajak.

Contoh Perhitungan Lebih Lanjut

- Contoh 1 - Tuan L bekerja di PT AB dengan penghasilan harian Rp500.000 selama 20 hari. - Tarif efektif harian: 0,5% x Rp500.000 = Rp2.500/hari - Tuan L akan membayar pajak sebesar Rp2.500 per hari. - Contoh 2 - Pekerja dengan penghasilan harian Rp4 juta. - Tarif pasal 17: 5% x 50% x Rp4 juta = Rp100.000

Harapan dan Manfaat

DJP Kementerian Keuangan berharap bahwa perubahan mekanisme ini dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung PPh Pasal 21, diharapkan WP dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Kesimpulan Regulasi baru dalam penghitungan tarif efektif PPh 21 membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam skema penghitungan bagi pegawai tetap dan tidak tetap. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme baru ini, diharapkan WP dapat mengoptimalkan kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien dan akurat. Artikel ini telah memberikan panduan lengkap mengenai cara menghitung tarif efektif PPh 21, memberikan contoh perhitungan untuk memperjelas konsep, dan menyoroti harapan dari DJP Kementerian Keuangan. Melalui pemahaman yang mendalam, diharapkan WP dapat menjalankan perpajakan dengan lebih baik, meningkatkan tingkat kepatuhan, dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian negara. Read the full article