wpp715

[wpp715]

Tantangan Pengelolaan Perikanan WPP 715

1. Status Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Pelagis Besar

Tuna, cakalang, dan tongkol (TCT) adalah jenis ikan pelagis besar yang pada umumnya beruaya jauh dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu daerah penangkapan ikan TCT adalah perairan WPPNRI 715. Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pelagis besar non tuna-cakalang di WPPNRI 715 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam kondisi fully-exploited (upaya penangkapan dipertahankan dengan monitor ketat). Hal tersebut menjadi tantangan bagi pengelolaan perikanan di wilayah WPP 715 agar kelompok sumber daya ikan yang berstatus fully exploited dan over exploited agar jumlah upaya penankapan terkendali sehingga stok sumber daya ikan tetap terjaga.

2. Belum Optimalnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Kelembagaan

Pengelola Sumber Daya Ikan di WPP-NRI 715 Pengelolaan perikanan sumber daya ikan TCT di WPPNRI 715 masih dihadapkan pada beberapa masalah yaitu: pertama, maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA); kedua, beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengalami overfishing dan overcapacity; dan ketiga, maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.

Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara yang menemui fakta bahwa:

a. Praktek penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan terjadi di perairan Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula. Bentuknya adalah pengeboman dan pemakaian bius ikan.

b. Adanya 3 unit kapal eks asing yang disinyalir masih beroperasi di perairan sekitar Kabupaten Halmahera Timur, meski telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sumber:

Abdul Halim dan Aizah Fajriana DH. 2020. Analisis Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 715. Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi). Kementerian Kelautan dan Perikanan.

[wpp715]

Produksi Perikanan WPP 715

Produksi Perikanan adalah produuksi ikan mencakup semua hasil penangkapan ikan yang ditangkap dari sumber perikanan alami, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya yang dijual saja tetapi termasuk juga yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, dan ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap.

Berdasarkan data dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan jumlah produksi. Jumlah produksi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.831.299 Ton dan jumlah produksi terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 1.023.43 Ton. Faktor yang mempengaruhi naik turunnya jumlah produksi antara lain, jumlah nelayan, jumlah kapal, jumlah alat tangkap, jumlah permintaan pasar dan faktor oceanografi.

Sumber:

www.bps.go.id.

Nanlohy, A.Ch.,  Baskoro M.S., Iskandar B.H., dan Simbolon D. 2011. Desain Prototype Kapal Penangkap di Perairan Maluku. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 2(1): 1-20.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 82/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715.

[wpp715]

Keanekaragaman, Status, dan Tingkat Pemanfaatan

Komoditas Utama

1. Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis)

Ikan cakalang termasuk salah satu jenis tuna yang merupakan komoditas andalan di Bitung yang hidup di perairan tropis dan subtropis pada lapisan termoklin, atau pada kolom air yang dalam. Kota Cakalang merupakan julukan bagi kota Bitung yang menjadi salah satu kawasan minapolitan dan industrialisasi perikanan tangkap di Indonesia. Bitung memiliki letak strategis karena berada di Selat Lembeh yang berhadapan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik.Letak yang strategis ini memberi peluang kepada Bitung untuk dapat menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi regional di Kawasan Timur Indonesia (Asia et al., 2019).

2. Ikan Tuna (Thunnus spp)

Berdasarkan hasil penelitian analisis potensi lestari perikanan tuna di sekitar perairan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data PPS Bitung Sulawesi Utara bahwa nilai potensi lestari tuna yang bisa ditangkap adalah 14.173,51 ton/tahun 80% dari nilai pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap tuna di sekitar perairan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data PPS Bitung sebesar 17.716,15 ton/tahun (Simanjuntak et al., 2019).

3. Ikan Layang (Decapterus spp)

Pada tahun 2013 produksi ikan layang di Sulawesi Utara mencapai 93.362 ton yang berkontribusi sebesar 36 % dari total produksi perikanan Sulawesi Utara (DKP Prov. Sulut, 2013). Potensi perikanan pelagis kecil di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sekitar Sulawesi Utara yakni WPP 715 dan 716 masing-masing sebesar 379.400 dan 230.900 ton per tahun. Potensi ini dimanfaatkan secara bersama dengan beberapa provinsi di WPP berkenaan, antara lain Gorontalo dan Maluku Utara (Besweni et al., 2011).

Keanekaragaman, Status, dan Tingkat Pemanfaatan

Kelompok ikan yang dominan di perairan WPP NRI 715 adalah ikan pelagis kecil sekitar 45 %. Komposisi jenis ikan pelagis kecil (termasuk cumi-cumi) didapatkan lebih dari 6 jenis dengan dominasi ikan layang biru (Decapterus macarellus) sekitar 41 % dan ikan pelagis besar ditemukan lebih dari 5 jenis dan yang mendominasi ikan tongkol (Auxis roche) sekitar 38 %, sementara ikan demersal didapatkan lebih dari 10 jenis dengan ikan yang mendominasi jenis ikan bobara (Caranx sexfaciatus) dan kakap merah (Lutjanus spp) sekitar 59 % (Zamroni et al., 2015). Komposisi jenis untuk udang dan krustasea lainnya (lobster, rajungan dan kepiting) ditemukan lebih dari 6 jenis dengan dominasi udang dogol (Metapenaeus sp) sekitar 40 % (Suman et al., 2014).

Analisis tingkat pemanfaatan di WPP 715 menunjukkan 3 kelompok sumber daya ikan sudah mengalami overfishing, yaitu lobster, ikan kepiting dan cumi-cumi. Indikator nilai tingkat pemanfaatan ini, mengindikasikan mulai menurunnya stok karena kelebihan upaya penangkapan, oleh karena itu harus dilakukan penurunan upaya penangkapan agar pembaruan populasi dapat terjadi dengan baik untuk mempertahankan kelestarian sumber daya. Apabila tidak dilakukan pengendalian secepatnya, maka akan terjadi degradasi stok yang akan mengarah kepada kepunahan sumber daya ikan. Fenomena tingkat pemanfataan yang masih berpeluang lebar dikembangkan di WPP 715 adalah pengembangan usaha kelompok ikan demersal dan ikan karang, dan sangat potensial untuk investasi masa depan. Sementara untuk kelompok lainnya yaitu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, udang dan rajungan, penambahan izin upaya masih dapat dilakukan tetapi harus diiringi pemantauan indeks kelimpahan stok (CPUE) yang ketat, sehingga pengembangan usaha yang dilakukan bersifat rasional (Suman et al.,2016).

Sumber:

Asia, A., Santoso, H., Purwanto, Y., Tumiwa, J., dan Zaini, M. 2019. Kajian Keberlanjutan Perikanan Cakalang (Katsuwonus pelamis) di Bitung. Jurnal Bluefin Fisheries. 1(1): 9-22

Besweni, D.S. Effndi, R. Agustineke, Nugroho, G.D. Nugroho, A.W. Susilo, dan Suhadi. 2011. Peta Keragaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

DKP Prov. Sulut. 2013. Statistik DKP Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Manado.

Simanjuntak, D. H., Lumingas, L. J., dan Sangari, J. R. 2019. Potensi Lestari Perikanan Tangkap Tuna di Sekitar Perairan Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Data Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis. 10(1): 18-27.

Zamroni, A., Fauzi, M., & Ilhamdi, H. (2015). Status pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil Laut Cina Selatan (WPP-NRI 711). in : Suman, A., J. Haluan, Yunaspi, D. Efizon, G. Bintoro & K. Amri (Eds) : Status pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Laut Cina Selatan (WPP-NRI 711), Penerbit Ref Grafika, Jakarta. p. 49-67.

Suman, A., Satria, F., Nugraha, B., Priatna, A., Amri, K., & Mahiswara, M. (2018). Status Stok Sumber Daya Ikan Tahun 2016 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dan Alternatif Pengelolaannya. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia. 10(2): 107-128

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

[wpp715]

ALAT PENANGKAPAN IKAN (API) WPP 715

A.      Jenis Alat Penangkapan Ikan

Jenis alat penangkapan ikan yang berada di WPPNRI 715 menurut  KEPMEN KP nomor 82/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 antara lain :

1.       Jaring Lingkar Bertali Kerut (Purse Seine)

Jaring lingkar bertali kerut berbentuk kantong yang terdiri dari , badan dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, dan tali ris bawah. Pengoperasiannya dengan melingkari gerombolan ikan pelagis. Kecepatan tenggelam jaring purse seine sangat mempengaruhi keberhasilan penangkapan (Suryana et al.,2013).

2.       Penggaruk

Alat tangkap penggaruk merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif. Konstruksi garuk terdiri atas  kerangka besi berbentuk segitiga sebagai mulut masuk dan kantong terbuat dari jaring sebagai penampung hasil tangkapan. Alat ini dioperasikan dengan cara diseret dipermukaan dasar perairan pasir berlumpur (Puspito dan Prasetiyo, 2013).

3.       Jaring Angkat

Jaring angkat merupakan alat tangkap yang bersifat pasif. Alat tangkap jaring angkat menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa lampu untuk menggikat ikan target. Ikan yang menjadi targetnya merupakan ikan yang memiliki sifat fototaksis positif (Kurniawan, 2019).

4.         Alat yang Dijatuhkan

Jala jatuh berkapal dan jala tebar termasuk kategori alat yang dijatuhkan. Alat tangkap ini merupakan alat tangkap yang bersifat  pasif. Jala tebar dioperasikan di jalur penangkapan ikan IA. Jala jatuh berkapal dioperasikan menggunakan kapal motor berukuran >30 GT (PERMEN KP No. 71/PERMEN-KP/2016).

5.         Jaring Insang

Jaring insang termasuk kedalam alat tangkap pasif. Pengoperasian jaring insang dengan cara jaring dibentangkan didalam kolom perairan dan menunggu ikan-ikan terjerat dibagian operculum (Pramesthy et al.,2020).

6.         Perangkap

Alat Penangkapan Ikan perangkap merupakan alat tangkap yang bersifat pasif. Prinsip dasar pengoperasiannya ialah  menjebak penglihatan target tangkapan sehingga terperangkap didalamnya (Rizky et al., 2018).

7.         Pancing

Pancing terdiri dari  tali dan mata pancing dilengkapi dengan umpan alami, buatan, maupun tanpa umpan. Pancing digunakan untuk menangkap ikan pelagis. Ikan-ikan yang tertangkap dengan pancing disebabkan karena terkait mata pancing dibagian mulut ikan (Tesen dan Hutapea, 2020).

8.         Alat Penjepit dan Melukai

Alat tangkap panah bersifat pasif. Dioperasikan menggunakan kapal berukuran lebih dari 5 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA.  Alat tangkap tombak tergolong kedalam jenis alat tangkap pasif. Alat tangkap tersebut dioperasikan menggunakan kapal berukuran <10 GT. Dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA, IB, dan II (PERMEN KP No. 71/PERMEN-KP/2016).

B.        Jumlah Alat Penangkapan Ikan

Terdapat 8 jenis alat penangkapan ikan di WPP 715. Alat tangkap Pancing dan jaring insang merupakan alat tangkap yang sering digunakan nelayan dalam melakukan operasi penangkapan, sedangkan jenis alat tangkap penggaruk memiliki jumlah paling sedikit. Hal tersebut dikarenakan hasil tangkapan dari jenis ikan pelagis paling tinggi diantara jenis ikan lainnya.

Sumber:

Suryana, S. A., Raharjo I.P., dan Sukandar. 2013. Pengaruh Panjang Jaring, Ukuran Kapal, PK Mesin, dan Jumlah ABK Terhadap Produksi Ikan Pada Alat Tangkap Purse Seine di Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Jurnal PSPK Student. 1(1):36-43.

Puspito, Gondo dan Prasetiyo A.N.P. 2013. Konstruksi GaRUK Untuk Kelestarian Sumber Daya Kerang. Jurnal Bumi Lestari. 13(1): 58-68.

Kurniawan. 2019. Keragaman Unit Penangkapan Ikan di Kabupaten Bangka Selatan. Jurnal Ilmu Perairan. 1(1): 20-32.

PERMEN KP No. 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

KEPMEN KP nomor 82/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715.

Pramesthy, T.D., Mardiah R.S., Shalichaty S.F., Arkam M.N., Haris R.B.K., Kelana P.P., dan Djunaidi. 2020. Analisis Alat Tangkap Jaring Insang Berdasarkan Kode Etik Tatalaksana Perikanan Bertanggung Jawab di Perairan Kota Dumai. Jurnal Aurelia. 1(2): 103-112.

Tesen, M. dan Hutapea R.Y.F. 2020. Studi Pengoperasian Pancing Ulur dan Komposisi Hasil Tangkapan Pada KM Jala Jana 05 di WPP 572. Jurnal Aurelia. 1(2): 91-102.

Rizky M.F., Anna Z., Rizal A., dan Suryana A.A.H. 2018. Sosial Ekonomi dan Lingkungan Perikanan Bubu di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jurnal Kebijakan Sosek KP. 8(2):63-75.

[wpp715]

Wilayah Administratif WPP NRI 715

Berdasarkan KEPMEN-KP Nomor 82/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715, WPPNRI 715 meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 715 terdiri dari 6 provinsi meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat.