#PemkabBuleleng

[baliportalnews]

Pj Bupati Buleleng Terima Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana didampingi Sekda Buleleng, Gede Suyasa menerima piagam penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Bali terkait pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Sebanyak enam perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dinilai oleh tim Ombudsman mendapatkan nilai akhir lebih tinggi yakni 96,38 dibandingkan tahun 2022 sebanyak 93,80 poin. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 di Kabupaten Buleleng mendapatkan kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi. Bahkan nilai tersebut membawa Pemerintah Kabupaten Buleleng berada pada posisi 11 besar Nasional. Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana dalam sambutannya usai menerima piagam penghargaan mengatakan jika hasil penilaian tersebut adalah bukti dari implementasi reformasi birokrasi berdampak. Dimana pada era disrupsi ini segala proses pengadministrasian maupun perijinan dipangkas sehingga lebih cepat dan pasti dalam konteks memberikan pelayanan publik. “Oleh karena itu kami (Pemkab Buleleng) selalu berubah dengan sebuah kondisi dan tuntutan masyarakat,” ungkapnya. Melihat catatan yang diberikan Ombudsman terkait hasil penilaian, Lihadnyana sependapat jika penyelesaian temuan-temuan harus dilakukan sesegera mungkin. Kemudian ia juga telah menginstruksikan agar perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik untuk segera membuat Standar Operasional  Prosedur (SOP). “Pelayanan publik yang baik adalah bagian dari suatu sistem tata kelola pemerintahan. Konsekuensinya maka kemudahan, kepastian, dan transparasi akan mendorong dunia usaha lebih menggeliat lagi. Saya juga memberikan apresiasi dan terimakasih kepada tman-teman yang sudah memberikan sajian yang positif terutama dari puskesmas, Dinas Pencatatan Sipil, Dinas Perijinan,Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial,” ujarnya. Di tempat yang sama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti mengatakan, jika di tahun 2023 ada peningkatan indikator yang berpengaruh pada penilaian. Yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dua indikator ini diterapkan dalam rangka mencegah mal administrasi. Pihaknya tidak memungkiri jika indikator SPM tersebut masih belum terimplementasi secara tuntas dalam penyenggaraan pelayanan publik di Buleleng, sehingga terus di dorong agar lebih ditingkatkan lagi. Dari enam perangkat daerah yang dinilai yaitu Puskesmas Sukasada 1, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Puskesmas Buleleng III terdapat kesenjangan nilai antara dua Puskesmas. Dimana Puskesmas Sukasada 1 mendapatkan nilai 93.65 sedangkan Puskesmas Buleleng III hampir sempurna dengan nilai 97.71. Hal inipun didorong agar puskesmas lainnya dapat belajar dari puskesmas yang nilainya tinggi. “Sehingga kedepan jika ada penilaian untuk puskesmas, dan kita harus menilai puskesmas lain mereka juga sudah lebih siap. Jadi tidak usah belajar jauh-jauh keluar cukup ke puskesmas yang nilainya lebih tinggi. intinya kita dorong puskesmas ini supaya nilainya sama, karena puskesmas sudah ada akreditasi, sehingga kita ingin semua memenuhi standar pelayanan dan nilainya tinggi-tinggi,” terangnya. Untuk diketahui dari penilaian Ombudsman terkait penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, didapatkan hasil sebagai berikut: Dinas Pendidikan dengan nilai 95,44; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial dengan nilai 96,88; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 97,71.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Kado Akhir Tahun, Pemkab Buleleng Raih Peringkat Kedua Badan Publik Informatif

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Penghargaan tertinggi Tingkat Provinsi Bali untuk pemerintah kabupaten dengan layanan publik informatif tahun 2023, Anugerah Praja Anindita Mahottama, diraih Pemerintah Kabupaten Buleleng pada peringkat ke–2 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang dihadiri Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana yang dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanti) Buleleng, Ketut Suwarmawan. Raihan peringkat ke–2 ini naik dari tahun sebelumnya yang mana Pemkab Buleleng berada pada peringkat ketiga, bersamaan dengan itu, terdapat 3 OPD lingkup Pemkab Buleleng mendapatkan penilaian sebagai badan publik informatif yakni, Dinas Kominfosanti, Disdikpora, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Made Agus Wirajaya di Gedung Widya Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (28/12/2023). Ditemui usai kegiatan, Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng Ketut Suwarmawan seijin Pj. Bupati mewakili Pemkab Buleleng menjelaskan, raihan prestasi Pemkab Buleleng selaku badan publik informatif dengan kategori Praja Anindita Mahottama peringkat ke-2 ini tidak lepas dengan beberapa Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja badan publik sebelumnya, guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam mewujudkan Good Governance. Menurutnya, ini juga menjadi salah satu faktor pendukung yang membawa Pemkab Buleleng menjadi peringkat kedua dan menjadi salah satu Anugerah yang menunjukkan bahwa Pemkab Buleleng secara umum sangat terbuka dengan informasi publik sebagai bentuk pelaksanaan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Siapapun berhak mendapat informasi, dan juga siapapun berhak untuk tahu terkait informasi publik itu,” tandasnya. Kadis yang akrab disapa Ketsu itu menambahkan, menambahkan bahwa sebagai PPID utama di Kabupaten Buleleng, Diskominfosanti telah melakukan berbagai upaya yang bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait. Salah satu contohnya adalah sosialisasi kepada seluruh OPD dan seluruh perangkat desa, serta keterlibatan teratur dengan instansi vertikal di Kabupaten Buleleng, dengan tetap menerima segala masukan dari OPD tersebut yang nantinya membantu dalam mencapai apa yang menjadi tujuan sebagai badan publik informatif. “Sudah tentu nantinya kita akan gencar melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan juga melakukan pertemuan guna meningkatkan kualitas dari informasi publik tersebut,” tegasnya. Sementara itu, dalam sambutannya, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menekankan seluruh badan publik yang masih dalam kategori kurang atau belum informatif mulai termotivasi untuk meningkatkan layanan keterbukaan informasi di daerahnya sehingga bisa menjadi badan publik menjadi informatif dan dapat memenuhi hak masyarakat untuk tahu atau right to know, karena hak publik tersebut menjadi kewajiban bagi badan publik di pemerintahan. “Ada tidak adanya penghargaan ini, badan publik harus jengah dalam memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak untuk tahu masyarakat,” jelasnya. Pihaknya menambahkan, jika ekosistem dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik sudah ada seperti regulasi, institusi, partner, infrastruktur. Jadi tidak ada alasan lagi nantinya ada badan publik yang masih tidak informatif, dan nantinya kita perlu membuat roadmap kapan semua badan publik bisa beralih ke informatif. “Membangun keterbukaan informasi publik ini, salah satu ikhtiar kita menuju Good Governance,” tutupnya.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Pemkab Buleleng Harapkan DWP Senantiasa Eksis dan Perkuat Kolaborasi

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Pemerintah Kabupaten Buleleng mengapresiasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buleleng yang melakukan berbagai kegiatan bermanfaat hingga menyentuh masyarakat. Pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-24 DWP Kabupaten Buleleng, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mengharapkan DWP Kabupaten Buleleng bisa selalu eksis dan memperkuat kolaborasinya dengan organisasi lain. Hal tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa saat menghadiri acara puncak peringatan HUT Ke-24 DWP Kabupaten Buleleng, di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Jumat (15/12/2023). Dalam usianya yang telah menginjak tahun ke-24 anggota-anggota DWP diharapkan senantiasa mampu mengambil peran penting sebagai pendamping para suami yang berprofesi sebagai ASN. Sehingga, bisa mendorong suaminya juga mengambil peran aktif dan strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, para anggota DWP juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas diri. "Seperti apa yang tercantum dalam mars DWP, melaksanakan peran dan menciptakan karya secara mandiri," kata Suyasa. Suyasa mengapresiasi tinggi DWP Kabupaten Buleleng yang memiliki berbagai kegiatan yang meriah dan berkualitas, walaupun memiliki anggaran yang terbatas. Berbagai kegiatan bermakna merupakan hasil dari ide kreatif semangat bergotong-royong. Terlihat dari kegiatan mengisi HUT Ke-24 DWP dilakukan bakti sosial yang menyasar panti asuhan, panti jompo, termasuk juga sekolah. Dimana kegiatan tersebut juga berkontribusi dalam peningkatan pendidikan bagi anak-anak Kabupaten Buleleng. Tanpa semangat dan gotong-royong, DWP mungkin hanya menjalankan kegiatan rutin dan administratif. Tapi tidak akan bersentuhan langsung kepada anggota dan kebermanfaatannya kepada masyarakat Suyasa kembali menekankan, bahwa perempuan memegang peran sangat penting dalam keluarga. Perempuan sebagai pusat pendidikan anak yang peran baiknya akan menciptakan generasi berikut yang berkualitas. Sekiranya kita memiliki generasi berikut yang berkualitas maka bangsa ini juga akan semakin berkualitas. Demikian, DWP sebagai wadah perempuan-perempuan yang tangguh dan bijak diharapkan terus menjaga eksistensi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. "Saat ini tidak bisa satu organisasi bekerja sendirian untuk mencapai target. Setiap organisasi membutuhkan pihak-pihak lain untuk bisa mendukung. Tidak boleh ada kesombongan bahwa diri sendiri bisa menyelesaikan tantangan. Saat ini era kolaborasi, maka bekerjasamalah bergotong-royonglah, berjejaringlah dengan pihak lain sehingga yang berat menjadi ringan dan yang susah menjadi mudah," paparnya.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Doakan Pemilu Damai, Pemkab Buleleng Gelar Persembahyangan

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Dalam rangka mewujudkan Pemilu Tahun 2024 agar berjalan sukses, aman dan damai serta dapat melahirkan Pemimpin yang berkualitas. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menggelar persembahyangan bersama di Pura Jagadnatha yang bertepatan dengan Rahina Purnama Sasih Kanem. Upacara persembahyangan ini dipuput langsung oleh Jero Gede Mangku Suyasa, Senin (27/11/2023). Seusai persembahyangan, Sekda Suyasa mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN di lingkup Pemkab Buleleng agar berkomitmen dalam menjaga asas netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan pembacaan ikrar netralitas dan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh ASN dan Non ASN Pemkab Buleleng dan ASN wajib menghindari konflik kepentingan, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Sekda Suyasa menambahkan, agar semua pihak, baik itu dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Pengamanan TNI dan Polri, untuk menjaga marwah Pemilu dengan bersama-sama bertanggung jawab dalam menjaga kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kondusifitas wilayah di Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Diakhir pihaknya berharap semua dapat menjaga tupoksi masing-masing sesuai peraturan perundang undangan yang telah ada.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Lakukan Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Buleleng Terima Insentif Fiskal

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Dinilai berhasil dalam penanganan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng berhasil meraih insentif fiskal dari pemerintah pusat. Hal ini sebagai sebuah penghargaan bagi upaya maksimal Pemkab Buleleng menghapus kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Insentif fiskal diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana dalam acara Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023). Tercatat ada tujuh provinsi dan 19 kabupaten/kota yang menerima insentif fiskal penurunan kemiskinan ekstrem secara simbolis tersebut. Ditemui usai menerima insentif fiskal, Lihadnyana menjelaskan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan multidimensional. Itu bermakna bahwa tidak bisa ditangani oleh satu sektor sektor saja karena penyebab kemiskinan tidak hanya satu aspek. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan dilakukan secara kolaboratif. Dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, dan dunia usaha. “Itu yang dilakukan di Kabupaten Buleleng untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem,” jelasnya. Selain itu, kantong-kantong masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem juga harus ditelusuri dengan baik dan benar. Terus memastikan data-data kemiskinan ekstrem diperbaharui dan valid. Dengan begitu, seluruh pihak dapat menemukan obat yang tepat untuk untuk menyembuhkan kemiskinan ekstrem ini. “Ibarat orang sakit. Diagnosanya harus benar terlebih dahulu. Lalu, pemberian obat yang tepat. Seperti jika mereka tidak memiliki pendapata, kita berikan BSU. Untuk yang usia produktif, kita juga berdayakan. Selain itu, bedah rumah kita berikan,” ujar Lihadnyana. Ma’ruf Amin dalam keterangan persnya menyebutkan Hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,7 persen pada September 2023. Kendati demikian, untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, memerlukan kerja keras semua pihak. Terutama di daerah pedesaan yang tercatat capaian penurunannya lebih rendah dibanding daerah perkotaan. “Kita ingin ke depan supaya lebih cepat lagi, ya, lebih kerja keras lagi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di desa, salah satunya dengan menggunakan dana desa yang tersedia,” sebutnya. Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani yang turut mendampingi Wapres menegaskan bahwa pemerintah memonitor penggunaan dana desa melalui APBD dan APBDes. Menteri Desa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan memberikan pedoman untuk penetapan prioritas APBD maupun APBDes. Penggunaan kedua dana tersebut harus mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan prioritas nasional, seperti untuk pengurangan kemiskinan atau kemiskinan ekstrem stunting, inflasi, dan investasi. “Itu kita monitor terus dengan data yang semuanya sudah mengetahui, daerah-daerah dan kemudian dibuat evaluasi berkala. Itu yang menjadi salah satu pegangan sehingga tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain,” tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Tahun 2024, Pemkab Buleleng Fokus Gunakan PAD Untuk Mandatory Spending Infrastruktur

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng fokus membangun dan memperbaiki infrastruktur dengan murni mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Pemkab Buleleng berupaya meningkatkan PAD dengan melakukan terobosan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut telah memberikan hasil yang positif setiap tahunnya. Seperti realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp391 miliar lebih telah meningkat sebesar Rp41 miliar lebih pada tahun 2022 menjadi Rp433 miliar lebih. Sedangkan pada tahun 2023 pemerintah terus berupaya agar realisasi PAD mencapai target sebesar Rp466 miliar lebih. Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana saat memberikan jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi DPRD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng mengungkapkan rancangan APBD TA 2024 telah disusun dengan prinsip kehati-hatian (prudent), produktif, dan memberikan dampak kepada masyarakat. "Kami akan terus berupaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD. Dibutuhkan kerja keras dari semua pihak untuk meningkatkan PAD kearah sepuluh persen. Karena pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah sehingga PAD-nya lebih besar dari dana transfer," ujarnya. Lebih lanjut dijelaskan, Rancangan APBD TA 2024 juga telah diarahkan untuk menunjang program prioritas yaitu pembangunan, perbaikan, dan perawatan infrastruktur daerah. "Kami sependapat agar anggaran belanja daerah lebih fokus untuk belanja modal. Khususnya untuk infrastruktur bangunan sekolah, puskesmas, jaringan irigasi, serta kantor-kantor pelayanan masyarakat," jelasnya. Pj Bupati Lihadnyana juga sependapat dengan saran anggota dewan agar anggaran belanja dan transfer lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat sehingga tercipta pertumbuhan dan pemerataan yang seimbang baik di desa dan kota. "Dapat kami sampaikan bahwa alokasi belanja transfer yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan khusus untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa akan dirumuskan melalui skema yan efektif dan pasti," ungkapnya. Dalam rancangan APBD TA 2024, pada pajak daerah dipasang mengalami peningkatan sebesar Rp9,3 miliar lebih. Sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp27,3 miliar lebih. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Tangguwisia ke lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Pendapatan BLUD) serta beberapa penurunan target retribusi yang disesuaikan dengan potensi. Sementara terdapat peningkatan dan penurunan pada dana transfer. Peningkatan dana transfer terjadi pada Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp31 miliar lebih. Sedangkan penurunan terjadi pada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi sebesar Rp30 miliar.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Lagi! Pemkab Buleleng Raih Anugerah Media Humas

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Berkat upaya dalam melaksanakan tugas kehumasan yang baik melalui berbagai media, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng pada tahun ini kembali meraih Anugerah Media Humas (AMH). Peringkat Terbaik 2 Tingkat Nasional pada kategori penerbitan media internal atau inhouse magazine dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Pada kategori ini, Kabupaten Bantul pada peringkat 1 dan Kabupaten Bogor pada peringkat 3. Bertempat di Hotel Westin Surabaya pada Senin (30/10/2023), Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Dirjen IKP Kominfo RI) Usman Kansong menyerahkan penghargaan kepada pemenang dari seluruh kategori yang meliputi media sosial, kampanye komunikasi publik, penerbitan media internal, siaran pers media online, website, dan media audio visual. Dalam sambutannya, Usman menyampaikan AMH menjadi kesempatan bagi media pemerintah untuk bercermin, mengukur diri, dan momentum untuk menilai bagaimana kemampuan serta kualitas kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun. “Harapannya, peningkatan kualitas kehumasan dapat terwujud sehingga karya emas kehumasan bisa dihasilkan oleh sebanyak-banyaknya instansi pemerintah seluruh Indonesia, karena sesungguhnya citra baik pemerintah dan negara berada di tangan humas pemerintah,” harapnya. Usman menyebutkan, AMH 2023 didukung oleh enam juri, yakni Praktisi Media Sosial, Wicaksono; Kepala LPPSP FISIP Universitas Indonesia, Ummi Salamah; Pemimpin Redaksi Katadata, Yura Syahrul; Pemimpin Redaksi RTV Yulia Supadmo; Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia, Maria Yuliana Benyamin, dan Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Ade Alawi. AMH 2023 kata Usman terdapat tiga kategori peserta, yakni kategori Kementerian dan Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kategori  pemerintah Provinsi, dan Kategori Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Kota. Usai menerima penghargaan mewakili Penjabat Bupati Buleleng, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga karena Pemkab Buleleng kembali memperoleh penghargaan tingkat nasional ini. Tidak lupa dirinya mengatakan bahwa pencapaian ini tidak lain karena jajaran pimpinan Pemkab Buleleng yang senantiasa memberikan perhatian terhadap penerbitan Majalah Singa Manggala sebagai media internal. "Ini kesuksesan untuk Kabupaten Buleleng. Ini berkat arahan dan petunjuk Bapak Penjabat Bupati Buleleng, Bapak Sekretaris Daerah dan semuanya, sehingga kita bisa mempertahankan prestasi nasional ini," ucap kepala dinas yang akrab disapa Ketsu itu. Melalui AMH 2023 ini, Ketsu berharap pihaknya sebagai lembaga kehumasan Pemkab Buleleng senantiasa dapat berlaku informatif guna menyebarluaskan informasi yang tidak hanya cepat tapi juga tepat kepada publik utamanya masyarakat Buleleng. Hal tersebut menurutnya merupakan kewajiban sebagai humas, sebab masyarakat harus tahu bagaimana perkembangan pembangunan di daerahnya berjalan. "Humas Buleleng tetap menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi terakurat kepada masyarakat Buleleng," tandas mantan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng itu.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Pemkab Buleleng Terima Insentif Fiskal Kinerja Rp17,5 Miliar, Dialokasikan pada Pengentasan Kemiskinan dan Stunting

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Penjabat (PJ) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana menekankan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan percepatan belanja daerah harus direncanakan dengan matang. Sebab, sumber pendanaan yang berasal dari insentif fiskal kinerja perlu dimanfaatkan dengan baik dan dialokasikan dengan tepat sasaran. "Selama ini kita terus mengupayakan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah, agar kita mendapatkan hal-hal semacam ini, kenapa kita dorong karena pasti ada penghargaan dari pemerintah pusat," ungkap Lihadnyana kepada hadirin rapat di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, Rabu (4/10/2023). Lihadnyana meminta jajaran kepala perangkat daerahnya untuk memikirkan dengan matang terkait pemanfaatan insentif fiskal kinerja tersebut. Alokasi yang dirancang dari total sebanyak Rp17,5 miliar terdiri dari kinerja penurunan kemiskinan sebanyak Rp5,6 miliar, kinerja penurunan stunting sebanyak Rp5,9 miliar, dan kinerja percepatan belanja daerah sebanyak Rp6 miliar. Selain itu, Pemkab Buleleng pun menerima tambahan dana desa pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,4 miliar. Dirinya berpesan terkait amanat Presiden Joko Widodo bahwa selama melaksanakan realisasi program kerja tersebut, harus dipastikan memberikan manfaat ekonomi, manfaat untuk rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. "Kita coba pilah itu, yang mana kira-kira mengena pada fokus kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Buleleng," tuturnya. (adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Terima Program Organisasi Penggerak dari Sampoerna Foundation, Pemkab Buleleng Komitmen Bentuk SDM Berkualitas

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Pemerintah Kabupaten Buleleng menerima Program Organisasi Penggerak (POP) dari Putera Sampoerna Foundation (PSF) di Gedung Kesenian Gde Manik, Singaraja (3/10/2023). Program tersebut harus ditindaklanjuti serta ditularkan kepada sekolah lain setingkat sekolah menengah pertama. Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia pada tahun 2021, kemudian dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada Putera Sampoerna Foundation (PSF). POP merupakan upaya Kemendikbudristek untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas literasi dan numerasi di Indonesia. Diimplementasikan hingga 2023, ada lima sekolah yang menerima program organisasi penggerak pada kesempatan ini yaitu SMP Negeri 8 Singaraja, SMP Negeri 1 Payangan, SMP Negeri 1 Kintamani, SMP Negeri 1 Tompobulu Bantaeng, dan SMP Negeri 4 Sungguminasa Gowa Sulawesi Selatan. Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana dalam sambutannya menjelaskan, Buleleng atau Singaraja dikenal sebagai kota pendidikan. Hal itu akan terus didorong dengan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yaitu digitalisasi. Atas dasar itu pemerintah Kabupaten Buleleng berinisiatif untuk membangun taman pendidikan digital. Pemajuan di sektor pendidikan juga didukung dengan kerja sama antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng dan Putera Sampoerna Foundation (PSF). Melalui POP Lihadnyana berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumberdaya manusia yang berkualitas tentu akan membawa Indonesia semakin maju. “Untuk bisa menuju Indonesia emas, yang harus digarap pertama adalah SDM. Bahkan sebelum lahir sudah dipikirkan. Masalah stunting juga akan bisa diantisipasi jika masyarakat memiliki pendidikan yang cukup. Kolaborasi semacam itu akan member dorongan dalam memajukan SDM sesuai dengan potensi yang dimiliki,” ungkapnya. Pj Bupati Lihadnyana melaporkan rasio tenaga pendidik di SD adah 1:18, dan 1:20 untuk SMP sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Angka harapan lama sekolah yakni 13,26 yang dalam nasional 8,29 persen. Capaian ini akan terus ditingkatkan. Oleh karena itu, ia berharap pertemuan ini menjadi penting dan strategis guna mendorong dunia pendidikan lebih maju. Sesuai dengan mandatory spending, Pemkab Buleleng menganggarkan 33,38 persen untuk Dinas Pendidikan. Lebih dari yang ditargetkan nasional. Anggaran tersebut akan efektif jika diimbangi dengan kebijakan dan strategi yang tepat. “Sekarang kita berperang dengan kebodohan dan kemiskinan. Maka pendidikan dan kesehatan jadi urusan wajib. Infrastruktur juga wajib dalam rangka memenuhi sarana prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya. Lihadnyana berpesan kepada tenaga pendidik agar tidak berhenti untuk belajar tidak berhenti meningkatkan kompetensi diri di tengah cepatnya perubahan lingkungan, termasuk juga menyangkut masalah sistem belajar mengajar dengan digital. “Karena kelemahan kita adalah terjebat pada rutinitas administratif yang seharusnya sederhana dibuat rumit, terjebak pada zona nyaman. Kami sangat berkomitmen dengan kegiatan ini terutama bidang pendidikan. Karena kami yakin Buleleng bisa punya lompatan tinggi apabila kita perbaiki SDM-nya,” terangnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI, Nunuk Suryani dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah berhasil mengimplementasikan POP. Dari evaluasi dampak yang dilakukan, terlihat ada perubahan literasi dan numerasi siswa di sekolah penerima POP. Setelah POP diserah terimakan kepada masing-masing sekolah, ia berharap program tersebut bisa diseminasikan. “Jadi tujuan kami di POP selain mengidentifikasi organisasi masyarakat yang memiliki praktek baik, melakukan intervensi, selanjutnya diseminasi. Kami berharap dari POP yang sudah diserah terimakan Pemda melanjutkan program ini dengan program “Lintas” pada sekolah-sekolah lain. Jadi pada prinsipnya POP ini adalah gerakan. Setelah lima sekolah terintervensi mereka melakukan gerakan untuk bisa menyebarluaskan ke sekolah lain,” katanya. Senior Director Putera Sampoerna Foundation, Elan Merdy mengungkapkan, pihaknya mendukung terselenggaranya POP dengan alasan bahwa literasi dan numerasi merupakan satu-satunya cara meningkatkan kualitas siswa. PSF pun memutuskan untuk berpartisipasi menggunakan dana mandiri. “Ini merupakan kesempatan kita untuk mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kalau bicara filosofi ada tiga tangan Sampoerna, satu tangan kami, satu tangan stakeholders, dan satu tangan pemerintah daerah. Dan yang kita saksikan hari ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah dipelopori Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng beserta pemerintah pusat dan kami pihak swasta melaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui literasi dan numerasi. Pada hari ini dapat kami sampaikan POP telah berjalan dengan baik di lima kabupaten dengan didukung prinsip tiga tangan,” ungkapnya. Penyerahan program organisasi penggerak berlangsung di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Selasa (3/10/2023). Hadir pula Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, Sekda Buleleng, Gede Suyasa, Kepala Dinas Pendidikan dari sekolah penerima, guru dan siswa sekolah penerima.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Wujudkan Kota Cerdas, Pemkab Buleleng Gelar Bimtek Tahap III

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Mewujudkan Buleleng sebagai kota yang terintegrasi teknologi komunikasi dan perbaikan layanan publik, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) bersinergi dengan Kemenkominfo RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tahap III dari Masterplan Kota Cerdas (Smart City) yang dibuka oleh Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan di Ruang Rapat Kantor Bappeda, Rabu (13/9/2023). Dalam sambutannya, Kadis Suwarmawan mengapresiasi kepada Kemenkominfo RI atas terpilih Buleleng dalam penyusunan Masterplan Smart City Tahun 2023. "Kami juga mengapresiasi kepada seluruh peserta yang hadir mengikuti bimtek dari tahap I sampai tahap III. Kami harap semua peserta dapat mengikuti bimtek dengan baik," harapnya. Lebih lanjut, Kadis Suwarmawan mengatakan bawasannya, terintegrasinya teknologi komunikasi dan perbaikan pelayanan publik yang diperlukan sebuah rancangan atau Masterplan Kota Cerdas (Smart City) kedepannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Hafni Septian selaku tim gerakan Smart City Kemenkominfo RI mengatakan, pembahasan pada bimtek tahap ini membahas terkait Quickwin. Dimana Quickwin sudah dibandingkan sejak bimtek tahap I. "Quickwin smart city ini merupakan sebuah daerah akan terbagi menjadi 6 dimensi yaitu dimensi Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment yang sudah menghasilkan anlisis strategis, rencana aksi, dan peta jalan," ucapnya. Ditambahkan, Hafni Septian menyampaikan bahwa Quickwin merupakan suatu program tahun 2024 siap dilaksnakan dalam waktu 3 bulan bisa diukur, sehingga Quickwin itu bisa berupa program yang sudah dilaksanakan. Adapun Bimtek ini digelar selama 2 hari yang diikuti seluruh OPD dan kecamatan di lingkup Pemkab Buleleng.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Karangasem Belajar ke Pemkab Buleleng

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Guna menekan angka kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem melakukan studi tiru ke Pemkab Buleleng. Rombongan studi tiru yang dipimpin oleh Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Senin (28/8/2023). Dalam pemaparannya, Lihadnyana menjelaskan berbagai upaya telah diambil untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah menyusun data kemiskinan ekstrem yang benar-benar valid. Oleh karena itu, pada saat Lihadnyana pertama kali menjadi Pj Bupati, fokusnya adalah memperbaiki data agar benar-benar terverifikasi dan tervalidasi. “Pada saat itu saya langsung minta ke Bappeda data kemiskinan ekstrem. Tapi saya tidak langsung percaya. Saya minta ke Dinas Sosial yang memang sering di lapangan sampai pada akhirnya masih tersisa 349 KK dari data awal sebesar 10.132 KK,” jelasnya. Pj Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini juga menyebutkan sisa yang masih ada akan diselesaikan pada tahun ini. Mengingat penghasilan mereka sudah melebihi batas dari kemiskinan ekstrem. Penghasilan ini bisa meningkat karena 349 KK tadi diberikan Bantuan Sosial Uang (BSU). Kemudian, untuk rumah tinggal yang juga menjadi indikator kemiskinan ekstrem, akan dikerjakan secara gotong-royong. Baik itu dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan-perusahaan yang ada di Buleleng dan partisipasi dari TNI dan Polri. Termasuk UMKM diarahkan juga untuk membantu. “Ini yang kita lakukan. Semoga bisa diterapkan di Kabupaten Karangasem. Dengan begitu, lima tahun kepemimpinan Pak Dana dan Pak Artha Dipa bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem,” sebut Lihadnyana. Sementara itu, Artha Dipa mengungkapkan alasannya kenapa memilih Buleleng menjadi tempat studi tiru penurunan angka kemiskinan ekstrem. Pihaknya bersama jajaran ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Buleleng untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Dirinya mengaku kagum saat Pj Bupati Buleleng melakukan pemaparan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2023 beberapa waktu yang lalu. Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem itu juga mendapat pujian dari pemerintah pusat yang juga bertindak sebagai narasumber. “Oleh karena itu, saya waktu itu langsung berbicara dengan Pak Pj Bupati untuk bisa kiranya memberikan masukan kepada kami. Ini memang luar biasa. Berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan cepat. Sembari juga membuktikan apakah ini sim salabim atau ada upaya dan kerja keras. Ternyata bukan sulap karena didukung oleh data. Makanya, kami datang hari ini,” ungkapnya.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Buleleng Development Festival: Pembangunan dari Buleleng untuk Buleleng

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-78 RI di Kabupaten Buleleng diisi dengan menyelenggarakan Buleleng Development Festival (BDF). BDF mengusung tema tematik yang terdiri dari 3 kegiatan yakni Buleleng Expo, UMKM naik kelas, dan Angkringan Festival. BDF dilaksanakan dengan semangat membangun, dari Buleleng untuk Buleleng. Dimana seluruh pengisi acara dan UMKM yang berpartisipasi merupakan masyarakat Kabupaten Buleleng Setelah sepuluh hari penyelenggaraan yang dimulai dari 14 Agustus 2023, akhirnya pelaksanaan BDF resmi ditutup. Selama penyelenggaraan, seluruh kegiatan mendapatkan respon positif masyarakat. Pelaksanaan BDF merupakan perwujudan dari upaya pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Buleleng. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Bupati Buleleng saat menutup BDF, Kamis malam (24/8/2023). Lihadnyana berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng yang telah mendukung pelaksanaan BDF dan mengikuti dengan tertib. BDF menurutnya, tidak hanya dilaksanakan untuk menghibur masyarakat. Namun juga memberikan ruang kepada para pemusik Buleleng yang telah dihimpun dalam Gabungan Musisi Buleleng (GASIBU). Ke depannya, Lihadnyana juga berkomitmen untuk juga memberikan ruang bagi berbagai kesenian. Seperti seni tari, seni lukis, dan atau lainnya, sehingga benar-benar bangga untuk menjadi orang Buleleng "Kita ternyata memiliki segudang seni dan talenta di Buleleng ini. Oleh karena itu, saya membuat kebijakan, bahwa di setiap kegiatan mari kita prioritaskan tokoh-tokoh seni kita pemusik-pemusik kita untuk mengisi acara semacam ini," ucapnya. Lihadnyana berkomitmen untuk memajukan UMKM di Kabupaten Buleleng. Fasilitasi UMKM untuk bisa berjualan dengan gratis di berbagai festival yang diadakan di Kabupaten Buleleng merupakan buktinya. Termasuk pada pelaksanaan BDF. Salah satu kebijakan yang diambil Lihadnyana untuk mendukung upaya memajukan UMKM di Kabupaten Buleleng adalah membeli tenda-tenda kerucut sehingga bisa digunakan secara gratis oleh UMKM. "Bisa dilihat tenda-tenda di belakang ini semuanya berisikan Logo Singa Ambara Raja. Semua ini saya lakukan untuk memfasilitasi UMKM tidak hanya kuliner, tetapi juga kerajinan, kopi dan lainnya, semua kita fasilitasi secara gratis," ungkap dia. Dalam sambutannya, Lihadnyana juga menyampaikan evaluasi objektif dari pelaksanaan BDF selama sepuluh hari ke belakang. Pertama, Ia menyampaikan bahwa masyarakat yang masih kurang disiplin dalam membuang sampah, dan mengajak seluruh pengunjung untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian, kepada para pedagang Lihadnyana menyoroti untuk tidak menjual dengan harga yang terlalu mahal. "Saya dapat laporan ini. Tolong harganya jangan dinaikkan. Toh semua kuliner disini kami gratiskan. Tolong agar masyarakat juga bisa menikmati itu. Tolong bagi panitia ini menjadi evaluasi kita," tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Lihadnyana juga menyampaikan, bahwa masa tugasnya sebagai PJ Bupati Buleleng diperpanjang untuk satu tahun ke depan. Demikian, Ia ingin menitipkan diri, dan mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi lagi untuk bersama-sama membangun Buleleng. Selama 10 hari diselenggarakan, miniatur Mall Pelayanan Publik atau Buleleng Expo yang terdiri dari berbagai SKPD di Pemkab Buleleng berhasil melayani lebih dari 1211 masyarakat Buleleng. Sedangkan seluruh pedagang yang berjualan di Buleleng Development Festival hingga hari kesembilan berhasil meraup penjualan hingga 1,3 miliar rupiah.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Dukung Kelancaranan Tugas, Pemkab Buleleng Berikan Hibah Pembangunan Gedung Kantor Staf Kodim 1609/Buleleng

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Kelengkapan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi adalah hal yang sangat penting. Hal itu juga berlaku untuk kelancaran operasional staf Kodim 1609/Buleleng. Untuk memperlancar koordinasi, ruangan staf yang sebelumnya terpisah-pisah kini khusus akan dibangun menjadi satu kesatuan. Peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor staf ini dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana bersama Sekretaris Daerah (Sekda,) Gede Suyasa, Jumat (18/8/2023). Dalam sambutannya, Pj Bupati Lihadnyana mengatakan, keberadaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Kabupaten Buleleng memiliki tugas yang sama dengan perangkat daerah. Yaitu sama-sama menyukseskan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat di daerah masing-masing. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah dapat memenuhi fasilitas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari instansi vertikal tersebut. Apalagi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah daerah dan Forkompimda sudah terjalin dengan bagus. “Di Kabupaten Buleleng hubungan pemerintah daerah dengan Kodim terjalin lebih dari itu karena ada rasa. Oleh karena itu bagaimana kita membangun jiwa, menyehatkan raga, itu menjadi penting dalam melaksanakan tugas-tugas,” ujarnya. Pembangunan Gedung Kantor Staf Kodim 1609/Buleleng akan dikerjakan selama 150 hari kalender. Ditargetkan selesai pada 29 November 2023. Dengan anggaran Rp659,257,000,00 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023. Akan diserahkan melalui mekanisme hibah Pemerintah Daerah kepada Kodim 1609/Buleleng. “Saya juga berharap tolong kita bersama-sama mengecek masalah kualitas. Tolong kualitasnya diawasi tidak ada sunat-sunatan. Berapa anggarannya segitu memang untuk pembangunan ini. Sehingga benar-benar dapat memberikan dorongan dan motivasi kerja kepada jajaran Kodim 1609/Buleleng,” terang Lihadnyana. Pj Lihadnyana juga berterima kasih kepada jajaran Kodim 1609/Buleleng berkaitan dengan tugas pokoknya di Kabupaten Buleleng. Ia berharap hal ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan dibantu Forkompimda bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. “Ke depan mari tetap kita jaga komunikasi, koordinasi antara pemerintah daerah dan TNI. Untuk mewujudkan stabilitas di Kabupaten Buleleng ini. Pesan saya tolong pembangunannya diawasi dengan baik itulah bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” ungkapnya. Di tempat yang sama Dandim 1609/Buleleng, Letkol Kav. Angga Nurdiyana mengatakan, jika gedung kantor sebelumnya merupakan gedung untuk ruangan staf, persit, dan koperasi. Yang diperbaiki dari tahun ke tahun oleh para Dandim. Pembangunan gedung kantor yang akan dikhususkan untuk ruangan staf ini akan mempermudah pelaksanaan tugas selama mengabdi di Buleleng. “Dengan adanya pembangunan kantor ini sudah pasti akan menambah moril dan semangat kami, sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan semangat 45. Kami berharap pengabdian kami ini selalu menjadi solusi menghadapi kesulitan masyarakat. Kami harap apa yang kami lakukan ini memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Kriya Menjadi Unggulan PMK3I, Pemkab Buleleng Dorong Kolaborasi Pentahelix

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Setelah melakukan proses Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) di Kabupaten Buleleng dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) melalui uji petik pada 18-19 Juli 2023 di 25 titik pelaku ekraf dan UMKM kreatif, maka dari 5 subsektor ekraf terpilih subsector Kriya menjadi unggulan untuk menjadi branding di Kabupaten Buleleng yang didukung 4 subsektor pendukung seperti kuliner,fashion, pertunjukkan seni dan musik. Atas hal itu diadakan penandatanganan Berita Acara Hasil Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten Kota/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) di Kabupaten Buleleng oleh Penjabat Bupati Buleleng yang diwakili Asisten 2 Setda Buleleng, Ni Made Rousmini, bersama Tim PMK3I Kemenparekraf RI, SKPD terkait dan perwakilan ekraf di Buleleng bertempat di Kantor Bupati Buleleng, Jumat (21/7/2023). Ditemui usai kegiatan Analisi Kebijakan Ahli Madya Kemenparekraf RI, Elizabeth Tioria Gurning mengatakan atas acara sekarang Buleleng telah menjadi kota ke 78 di Indonesia kabupaten/kota ekraf yang telah uji petik. Dalam program ke depan akan diseleksi kembali untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota ekraf secara nasional yang diputuskan oleh Menteri Parekraf RI. ”30 kabupaten/kota dari 78 telah ditetapkan oleh Menteri menjadi kabupaten/kota ekonomi kreatif. Disini Buleleng harus bisa menunjukkan komitmennya, brandingnya dan roadmap agar bisa ditetapkan menjadi kabupaten/kota ekraf dan berpeluang menjadi kabupaten/kota ekraf dunia dari UNESCO,” terangnya. Ttindak lanjut dari penandatangan ini ungkap Elizabeth adalah Komitmen Pemkab.Buleleng untuk membentuk komite ekraf dari 5 perwakilan subsektor  berkolaborasi bersinergi sistem Pentahelix. ”Kami dari Kemenparekraf akan monev atas ekraf unggulan selama setahun ini, apakah masih bisa Buleleng dikatakan kabupaten/kota ekraf subsektor Kriya apa tidak. Inilah pentingnya komitmen bersama berkolaborasi dengan akademisi, media, komunitas, pengusaha dan pemerintah,” ungkapnya. Sementara itu, Asisten 2, Ni Made Rousmini mengatakan, potensi Buleleng adalah Kriya selain subsektor pendukung lainnya setelah dilakukan proses uji petik. Hal pertama yang dilakukan adalah mendorong Pentahelix untuk berkolaborasi, para kreator muda didorong untuk tetap berkreasi sesuai skill masing-masing, menunggu branding city di tahun 2024 atas penetapan Buleleng sebagai kabupaten/kota ekonomi kreatif. Ditambahkan komitmen dari pelaku usaha yang telah dikrarkan di depan Tim PMK3I saat penandatanganan harus diwujudkan secara berkelanjutan. ”Seperti contoh untuk branding produk harus bekerjasama dalam mempromosikan. Misal seni pertunjukkan atau fashion kolab dengan potografer atau videografer. Jika berdiri sendiri saya yakin tidak tercapai. Inilah yang kita dorong terus kolaborasinya,” pungkasnya.(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Rancang Smart City, Pemkab Buleleng Gelar Bimtek Penyusunan Masterplan Kota Cerdas

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Guna mewujudkan Buleleng sebagai kota yang terintegrasi teknologi komunikasi, tercipta efisiensi, perbaikan pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat diperlukan sebuah rancangan atau Masterplan Kota Cerdas (Smart City). "Tahun ini akan kita wujudkan penyusunan Masterplan Smart City di Buleleng, karena 2 dari kabupaten di Bali, Buleleng terpilih sebagai salah satu kabupaten mendapat pendampingan   penyusunan Masterplan Smart City dari Kementerian Kominfo RI," ucap Kadis Kominfosanti, Ketut Suwarmawan dalam sambutan bimtek Masterplan Smart City hari pertama di Hotel Banyualit, Kalibukbuk-Singaraja, Rabu (5/7/2023). Lebih lanjut Kadis yang akrab disapa Ketsu ini memberikan apresiasi kepada Kemenkominfo RI atas terpilih Buleleng dalam penyusunan Masterplan Smart City Tahun 2023. Pihaknya juga mengapresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dan berharap dapat mengikuti bimtek dengan seksama tanpa diganti sampai hari esok. Sementara itu, Hafni Septian selaku tim gerakan Smart City Kemenkominfo RI mengatakan tahapan penyusunan Masterplan Smartcity meliputi penentuan tim, penentuan teori, analisis kesiapan pembangunan Smart City, penentuan visi misi dan arah kebijakan, program prioritas, program quick win, roadmap, alat monev, penyelesaian dokumen dan sosialisasi atau literasi. Lebih lanjut penyusunan Masterplant Smart City untuk membangun ekosistem mulai dari pemerintah, asosiasi/komunitas, media partner dan penyedia industri. "Dengan pemanfaatan teknologi maka daerah akan lebih efisien, nyaman, aman, layak huni, sehat dan berkelanjutan. Muaranya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Disinilah diperlukan komitmen pemimpin daerah dan dukungan stake holder untuk mewujudkan kota pintar," jelasnya. Dalam bintek kali ini peserta dari SKPD di bagi menjadi 6 dimensi yaitu dimensi Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment untuk berdiskusi memberikan masukan akan potensi dan program unggulan daerah sebagai inovasi dalam merealisasikan konsep Smart City wilayahnya. Para peserta bimtek seluruh OPD dan kecamatan, seluruh Perbekel dan Lurah hadir via daring sebagai tim pelaksana, Forkomdeslu dan kecamatan, komunitas informasi masyarakat, HIPMI Buleleng dan wirausaha muda Buleleng serta perwakilan pelaku usaha Buleleng. Bimtek diselenggarakan selama 2 hari tanggal 5 dan 6 Juli 2023.(sri/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Tata Pasar Anyar, Pemkab Buleleng Upayakan Solusi Terbaik Bagi Pedagang

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali terus mengupayakan solusi terbaik bagi para pedagang di Pasar Anyar. Ini terkait dengan penataan Pasar Anyar yang sedang dilakukan. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat ditemui usai bertemu perwakilan para pedagang Pasar Anyar di Lobi Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Rabu (1/3/2023). Lihadnyana menjelaskan upaya untuk mencari solusi terbaik terus dilakukan. Baik itu untuk pemerintah sendiri agar tidak melanggar aturan yang ada dan juga untuk para pedagang agar bisa berjualan. Oleh karena itu, aspirasi dari perwakilan pedagang didengarkan secara langsung. Setelah mendengarkan, diupayakan untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua pihak. “Kita masih rembug dengan perwakilan pedagang. Mereka juga masyarakat kita. Kita berkewajiban untuk memperhatikannya,” jelas pria yang juga Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini. Rembug dan diskusi akan dilakukan lebih mendalam lagi. Nantinya akan ada tiga orang perwakilan pedagang yang sudah disepakati oleh para pedagang. Perwakilan tersebut akan turut serta dalam diskusi atau rapat bersama tim dari Pemkab Buleleng dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Buleleng untuk mendapatkan jalan terbaik. “Ini juga dilakukan agar Buleleng tetap kondusif. Rapat juga tidak sepihak dan mendengarkan aspirasi dari perwakilan pedagang. Sehingga, upaya penataan dan mempercantik wajah Kota Singaraja bisa dilakukan,” ujar Lihadnyana. Salah satu perwakilan pedagang Putu Joni Arta menyebutkan permintaan dari pedagang tidak muluk-muluk. Cuma ingin tetap berjualan di jalan durian. Namun, pedagang diatur dengan rapi dengan memberikan ruang 1,5 meter dari jalan. Sehingga, pedagang bisa melakukan aktivitas dan bisa mencari nafkah. “Itu saja. Tidak muluk-muluk permintaan kami,” sebutnya. Pertemuan langsung dilanjutkan dengan tim dari Pemkab Buleleng bersama dengan tiga orang perwakilan pedagang. Direktur Keuangan Perumda Pasar Argha Nayottama Putu Suardhana menyebutkan kesepakatan telah disetujui antara kedua belah pihak. Para pedagang diizinkan untuk berjualan diatas trotoar sebelah barat sepanjang Jalan Durian, trotoar sebelah timur harus kosong. Dengan kesepakatan bahwa akan dibuatkan atap seperti di Jalan Semangka. Desain akan dibuatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Buleleng. “Kita masih menunggu gambar dari PUTR. Besok sih dibilang itu gambarnya. Yang jelas tidak berjualan di badan jalan. Tidak semua badan trotoar dipakai. Masih ada ruang untuk pejalan kaki. Itu sih intinya,” sebut dia. Ia pun menambahkan kesepakatan ini juga untuk menjawab keluhan dari para pedagang. Pedagang yang memiliki lapak di lantai dua Pasar Anyar sering mengeluhkan bahwa pembeli sangat sepi. Tidak ada pembeli yang mau naik ke lantai dua. Maka dicarikanlah solusi terbaik bagi seluruh pihak. Pemerintah tidak melanggar aturan badan jalan dan pedagang bisa berjualan kembali. “Nanti ini operasionalnya dari pedagang sendiri. Mereka menyepakati itu. Pedagang yang berjualan tersebut nantinya adalah pedagang buah,” imbuh Suardhana.(adv/bpn) Read the full article