#politik uang

[iffanf]

Money Politic itu Ngga Normal

Kalau mau yang bener2 bersih, idealis, mah, susah. Wong voters nya aja, yang begitu berharga suaranya, dikasih serangan aja diterima. Ya, kita artinya masih dalam kendali sistem kotor para penguasa berduit. Yang eksekutif dengan kekuasaan dan kebijakan, yang legislatif dengan bagi2 duit, sembako, bantuan sosial lainnya. Kebiasaanya sih begitu. Sudah rahasia umum, bukan?

Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi, sampai bela mati, tutup mata. Mau itu tentang pribadinya, partainya, mau eksekutif ataupun legislatif. Susah mah politik siapa yang mau dipercaya.

Sekarang kita yang millenial ini yang harus siapin generasi alpa dengan sebaik mungkin dan memutus pola2 curang, kotor tak beradab, tak sesuai norma. Susah sih. Butuh banyak orang. Tinggal mau berubah atau nggak. Dari diri sendiri, ke lingkungan terkecil keluarga, saudara, tetangga, RT, desa, dst. Yang paling berat ya dimulai dari diri sendiri.

Politik itu kan seni. Seni merayu dan mememengaruhi orang lain untuk mendapatkan legitimasi. Bisa memengaruhi keluarga aja, kita sudah berpolitik. Nah dimulai dengan politik yang bersih dan baik.

Belajar mulai dari diri sendiri untuk tidak menormalisasikan hal-hal yang memang ngga normal. Jangan hanya sekadar dilakukan banyak orang jadi dinormalkan, padahal tidak sesuai dengan hukum dan norma. Berani berbeda untuk hal yang benar memang challenging.

Semangat diri menormalisasikan yg benar. Bukan menormalisasikan yang banyak dilakukan mayoritas orang.

[beritanews]

ching Pengawasan Partisipatif Pemilihan Serentak 2024

BERITA.NEWS, PAREPARE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare melaunching pengawasan partisipatif pemilihan serentak tahun 2024. Launching pengawasan partisipatif pemilihan serentak ini digelar di lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, Sabtu (21/9/2024) malam. Launching pengawasan partisipatif pemilihan serentak tahun 2024 ditandai dengan penekanan tombol pada layar yang menjadi…

[tangerangraya]

Caleg di Tangsel Diduga Main Politik Uang, KPU Tangsel: Silakan Diproses Hukum

Tangerang Selatan – Komisioner KPU Kota Tangsel Ajat Sudrajat menegaskan, apabila ada calon legislatif (Caleg) yang terbukti melakukan politik uang sebelum penetapan, maka Caleg tersebut tidak memenuhi syarat (TMS). “Nah itu kan wilayahnya penegakkan hukum terpadu (Gakumdu). Kalau memang nanti terbukti, nah silakan berproses hukum,” ujar Ajat, ditulis Rabu, (28/2/2024). “Seandainya terbuktinya di…

[suhariete]

Politik Uang : Ketika Caleg Hanya Ingin Menang Tapi Tidak Punya Program

Praktik politik uang menjadi salah satu ancaman yang nyata pada pemilihan umum serentak 2024 kemarin. Sebab, politik uang atau money politic tidak hanya menyasar antara peserta dan pemilih, tetapi merambah ke penyelenggara pemilu. Temuan kami di lapangan menunjukkan bahwa para caleg dengan modal besar sudah secara terang terangan melakukan serangan fajar, bahkan memberikan “uang lelah” kepada…

[bantennewscoid-blog]

Bawaslu Banten Dalami Kasus Dugaan Politik Uang di Kabupaten Serang

SERANG – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten, Ali Faisal mengungkapkan, jajaran Bawaslu Kabupaten Serang tengah mengusut dugaan pelanggaran politik uang. Ali juga memastikan pelanggaran tersebut saat ini tengah didalami oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bawaslu Kabupaten Serang berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pelanggaran money politic…

[pamekasanhebat]

Mappilu Minta Bawaslu Pamekasan Usut Tuntas Dugaan Politik Uang

PAMEKASAN – Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat menjaga muruah demokrasi dengan mengusut tuntas kasus dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh pendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. “Ini penting kami sampaikan, karena pemilu yang kita…

[hargo-news]

Hanya Merusak Tatanan Demokrasi, Merlan: Hindari Politik Uang

Hanya Merusak Tatanan Demokrasi, Merlan: Hindari Politik Uang #PemkabBoneBolango #PLTBupati #MerlanUloli #PolitikUang #Merusak #Demokrasi

Hargo.co.id, GORONTALO – Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli tak ada hentinya untuk mengingatkan warganya menghindari money politik atau politik uang. Kali ini, imbauan itu disampaikan Merlan dihadapan para pemilih pemula yang hadir di kegiatan Festival Indomie Vaganza yang digelar dalam rangka memperingati hari pahlawan di halaman Kantor Camat Bulango Selatan, Ahad…

[kbanews]

Politik Uang, Dedemit Pemilu 2024

Salah satu problem setiap kontestasi pesta demokrasi baik lokal maupun nasional yakni politik uang, yang selalu jadi dedemit. Politik uang bentuk praktik jahat menyesatkan dan merusak sendi-sendi demokrasi di republik ini, wujudnya barter suara pemilih dengan uang, sembako oleh para calon wakil rakyat terhormat, kepala daerah dan lainnya, ataupun tim suksesnya. Hal ini terjadi sebelum maupun saat…

[kantorberita]

Deklarasi Desa Anti Politik Uang di Bengkulu Tengah: Upaya Bersama Mewujudkan Pemilu Bersih dan Berintegritas

Deklarasi Desa Anti Politik Uang di Bengkulu Tengah: Upaya Bersama Mewujudkan Pemilu Bersih dan Berintegritas KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU TENGAH|| Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah Drs Rachmat Riyanto, S.T., M.AP., menghadiri acara Deklarasi Desa Anti Politik Uang (APU) yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkulu Tengah di Desa Dusun Baru I, Kecamatan Pondok…

[berkahhalal]

Stop politik uang !

Stop money politic !

Tolak uangnya,laporkan orangnya!

[sumbarlivetv]

Kapolres Dharmasraya Hadiri Deklarasi Kampung Pengawasan Pemilu Partisipatif Anti Politik Uang.

Kapolres Dharmasraya Hadiri Deklarasi Kampung Pengawasan Pemilu Partisipatif Anti Politik Uang.(Dharmasraya), sumbarlivetv — Kabupaten Dharmasraya – Polres Dharmasraya aktif mendukung upaya untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil dengan menghadiri deklarasi “Kampung Pengawasan Pemilu Partisipatif Anti Politik Uang.” Deklarasi yang digagas oleh Bawaslu kabupaten Dharmasraya ini dekini…

[borobudurnews]

Dialog Tokoh Masyarakat Antisipasi Isu Politik Identitas dan Politik Uang

Dialog Tokoh Masyarakat Antisipasi Isu Politik Identitas dan Politik Uang

BNews—MAGELANG— Dalam rangka mengantisipasi munculnya isu politik identitas dan politik uang menjelang Pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Pemerintah Kota Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) menyelenggarakan Dialog Forkopimda Kota Magelang dengan Tokoh Masyarakat Kota Magelang Tahun 2022. Acara digelar di Pendopo Pengabdian, Selasa (1/11/2022). “Kegiatan ini sebagai…

[tangerangraya]

Sepanjang Pemilu 2024 Kota Tangsel Tak Ada Temuan Politik Uang, Masa?

Tangerang Selatan – Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Apria Roles Saputro mengklaim pihaknya tidak menemukan adanya politik uang, sepanjang tahapan Pemilu 2024. “Belom ada ini ya. Kami belum mendapatkan hal tersebut (politik uang). Temuan juga belum,” ujar Roles, kepada Tangerangraya.net, beberapa hari lalu, ditulis Senin, (19/2/2024). “Jika memang ada, kita akan sosialisasikan ke Gakumdu,”…

[kurniawangunadi]

Yang lagi dipikirkan

Sebagai freelancer, karyawan, dan bussiner owner sekaligus. Dengan keadaan sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Rasanya deg-degan bangettt. Tapi emang udah biasa deg-degan terus sih, karena selama ini memilih jalan hidup ketidakpastian. Cuma, kondisi sekarang itu bikin deg-degannya makin-makin.

Ada beberapa hal yang kadang bikin nggak habis pikir. Seperti tiap bulan kita bayar pajak itu belasan juta lebih dari bisnis, ini masih angka kecil dibanding temanku yang lain yang sekali bayar pajak sebulan bisa dapat alphard sebiji, terus duitnya dihambur-hamburkan buat hal-hal yang tidak berfaedah kayak berita sewa Alphard 25jt sehari kemarin. Dan itu sebenarnya memang uang konsumen (yang PPN 11% - konon mau naik jadi 12%, apa orang makin jadi males belanjaa kalau tiap belanja malah jadi makin mahal harga barangnya) alias teman-teman yang bayar pajaknya ketika beli makanan/produk2 apapun di toko/rumah makan, dsb itu. Belum pajak dari hasil usaha. Nyesek asli. Belum pajak dari royalti buku-buku di Bentang yang harus dilaporin juga tiap SPT, belum pajak penghasilan dari kantor, belum yang lain-lain. Gimana coba orang mau percaya sama alokasi-alokasi uang pajak begitu. Bingung.

Perdagangan lagi lesu, kalau usahamu rame - alhamdulilah. Tapi sebagian besar mengeluhkan daya beli masyarakat yang turun. Dan ini berdampak pada perputaran uang di masyarakat. Tau nggak sih, ekonomi akan seret kalau duitnya ga muter. Sementara para pelaku usaha itu perlu untuk bayar operasional, gaji karyawan, dsb. Hal yang pasti akan terjadi dan sudah terjadi ketika perputaran itu berhenti salah satunya adalah efisiensi, alias pengurangan jumlah tenaga kerja. Dan itu pun terjadi di usaha yang kujalani, mau gimana lagi :( Di berita, pengangguran itu banyak banget. Selain karena dampak dari gelombang pemutusan hubungan kerja yang lagi marak diberitakan. Sebelum terjadi itu, memang banyak. Tapi apakah lowongan pekerjaan itu tidak ada? Ada banget. Cuma aku sendiri bingung karena seringkali lowongan yang dibuka ini, yang daftar bener-bener nggak memahami apa yang didaftar. Nggak riset, nggak sesuai requirement, dsb. Beberapa kali juga terjadi over-qualified, lulusan S2 daftar di bagian X yang sama sekali ga ada hubungannya dgn latar belakang pendidikan dia. Intinya, dia melebihi requirement kita, shg juga tidak diterima. Bingung kan :( Belum lagi, ngomongin biaya pendidikan yang aduhai. Aku sempat survey ke orang-orang yang kukenal terkait pilihan pendidikan anak-anak mereka. Pergeseran dari opsi-opsi sekolah negeri ke swasta itu kerasa banget. Bahkan bapak/ibuku yang dulu guru SD pun bisa memvalidasi kenapa di sekolah negeri, kualitasnya menurun. Dan kerasa banget bedanya sama zamanku dulu SD skitar tahun 1996-2003. Sementara duit pajak yang banyak banget itu, kayak tidak dioptimalkan di sektor pengembangan SDM ini yang justru sangat krusial biar orang-orang literasinya bagus, punya daya nalar yang baik, kritis, dsb. Yang cita-citanya bukan pengen jadi content creator, selebtok, dsb biar cepet dapat duit. Sementara yang ingin menjadi profesional dan ahli, malah jarang. Sekolah kayak malah makin sulit dengan mahalnya UKT, dsb. Bingung ga sihhh... Kami yang terbiasa hidup dalam "ketidakpastian" dan udah biasa deg-degan tiap bulan, kayaknya nggak pernah sedeg-degan ini. Oh ya, terakhir pas COVID 2020 kemarin kayaknya. Tapi pada waktu itu, kondisi sosial masyarakatnya bersatu padu saling bantu. Sekarang, kondisinya berbeda.

Buat teman-teman yang mungkin tidak terbiasa dengan ketidakpastian, mungkin ini salah satu momen yang amat menegangkan. Tapi sungguh, jangan pernah berputus asa. Jangan!

[bantennewscoid-blog]

Diduga Main Politik Uang, 3 Caleg di Lebak Dilaporkan ke Panwascam

LEBAK – Beberapa warga yang mengatasnamakan Masyarakat Anti Money Politics (MAMP) dari Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten, melaporkan 3 Calon Legislatif dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang diduga telah melakukan politik uang ke Panwascam Sobang. Ketua MAMP, Ridwan Surya Buana mengatakan laporan yang telah disampaikan ke Panwascam tersebut menindaklanjuti laporan dari masyarakat…

[hellopersimmonpie]

Sore-sore sambil masak, gue nonton podcast-nya Indah G yang mewawancarai dua caleg muda. Dengan biaya politik yang tinggi, kesempatan untuk menjadi caleg bakal lebih terbuka untuk anak-anak muda yang privileged. Gue jadi mikir kalau anggota legislatif nantinya cuma berisi wakil dari kalangan atas yang nggak pernah nyentuh akar rumput, gimana mereka bisa punya perspektif masyarakat kalangan bawah?

Gue bukan butthurt atau meremehkan orang-orang kaya. Tapi sudut pandang yang diverse itu penting banget buat memikirkan kebijakan. Selama kerja di kampus, gue tuh pernah menjadi anggota senat yang merumuskan peraturan akademik. Gue juga pernah menjabat sebagai sekretaris prodi yang mengeksekusi aturan yang dirumuskan senat. Meskipun saat menduduki posisi senat, gue tuh bukan yang vokal banget, tapi gue cukup dapat pembelajaran betapa pentingnya menata perspective untuk decision making dan perumusan kebijakan.

Pernah gue tuh mewawancara mahasiswa untuk menentukan apakah ia layak mendapatkan keringanan UKT atau tidak. Dari luar, mahasiswa ini menggunakan barang branded (keyboard mechanics, headset gaming, Ipad). Guepun mendalami "Darimana barang-barang branded tersebut?"

"Apakah dia ada keinginan untuk berhenti membeli barang branded?"

Gue tau ini kejauhan. Pertanyaan pertama tuh gue tanyakan sebagai sekretaris prodi yang perlu tahu kondisi ekonomi mahasiswa. Sementara pertanyaan kedua tuh gue tanyakan secara personal untuk menggali motivasi dia membeli barang branded karena gue khawatir dia akan terjebak hedonic treadmill.

Mahasiswa gue menjawab bahwa barang tersebut dia beli untuk kenyamanan kerja. Karena selama ini dia bekerja sebagai ilustrator yang harus menanggung kebutuhan keluarga bareng kakaknya. Selama ini, uangnya cukup untuk itu.

Tapi selama dua bulan ini kakaknya menganggur dan belum dapat kerja lagi jadi uangnya nggak cukup lagi untuk bayar SPP. Kalau ada uang lagi, dia nggak akan beli pernak-pernik keyboard mechanics karena menurut dia yang seperti itu aja sudah cukup.

Pas ngobrolin hasil interview sama temen, temen gue bilang:

"Ya harusnya dia nggak usah beli barang-barang kayak gitu. Mending utamakan kebutuhan pokok dulu"

Selama kuliah, gue juga kuliah sambil kerja. Gue tau persis gimana rasanya kelelahan dan pengen beli sesuatu untuk bikin kita nyaman. Ini bukan romantisasi keadaan yang dikit-dikit self reward. Tapi ya karena emang saking capeknya.

Dari obrolan tersebut, kami berdua akhirnya menata perspective bahwa pendidikan yang berkualitas sampai sarjana harusnya accessible untuk semua kalangan. Kalaupun si mahasiswa tersebut sampai nggak dapet keringanan UKT, itu karena uang dari kampus nggak cukup. Bukan karena ia tidak berhak. Menanggung kebutuhan keluarga di usia segitu sangat tidak ideal meskipun dia mampu di tahun-tahun awal kuliah.

Untuk sesuatu yang dekat aja, kita bisa punya perspective yang beda banget. Apalagi untuk yang luas dan jauh.

Pernah ada masanya gue tuh percaya sama meritokrasi. Sampai pada akhirnya gue belajar tentang konsep balancing dalam Game Design. Orang-orang privileged itu layaknya pemain yang punya banyak duit sehingga mereka bisa melakukan top up untuk mendapatkan skill tertentu. Sementara orang-orang miskin itu ibarat free player yang harus push rank cukup lama dan memanfaatkan random event untuk naik level. Antara orang yang privileged dan nggak privileged itu nggak akan pernah balance. Seorang anggota legislatif itu ibarat game designer yang merancang "dunia" agar orang-orang yang tidak privileged ini tetap merasakan kehidupan yang baik sebagai manusia. Tetap punya waktu luang untuk bonding dengan keluarga. Tetap makan makanan bergizi. Tetap punya ruang hidup yang layak tanpa mengalami gentrifikasi atau berebut dengan industri. Sistem meritokrasi tidak akan pernah adil karena kalau ada orang-orang non privileged bisa naik kelas manjadi crazy rich, itu ya sebagian kecil aja. Kalau kita menjadikan contoh kasus seperti itu sebagai sesuatu yang sangat mungkin terjadi, kita sudah terjebak dalam survivorship bias.

Instead of mendorong orang-orang yang tidak privilege untuk melakukan mobilitas sosial, gue lebih mikir negara mendorong kebijakan agar masyarakat miskin dan rentan bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam arti biarpun uang nggak seberapa tapi sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan ruang hidup yang layak tetap accesible buat mereka.

Gue menghargai perspective banyak orang tapi perspective yang mengatakan bahwa "Orang miskin itu nggak sukses karena mereka kurang usaha" akan terus gue korek sampai bisa membuktikan apakah perspective tersebut benar-benar mewakili kondisi yang sebenarnya ataukah karena kita tone deaf. Bagaimanapun memang ada orang-orang yang memang cuma perlu fokus ke so called "usaha" karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Sementara di sisi lain, ada orang-orang yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baru mikir usaha.