#Badan Keuangan dan Aset Daerah

[hargo-news]

BKAD Kabgor Komit Tingkatkan Transparansi dan Akurasi Penyetoran Pajak Pusat

Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) berkomitmen meningkatkan transparansi dan akurasi penyetoran pajak pusat. Komitmen ini akan diwujudkan pasca ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) oleh Kepala BKAD, Hariyanto Manan pada kegiatan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja daerah semester I tahun anggaran 2024 yang…

[kabartangsel]

Tanggapi Isu Aset Kendaraan Dinas Diduga Hilang, Plt Kepala BKAD Tangsel Eki Herdiana: Semuanya Ada!

Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan telah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten atas hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel Eki Herdiana mengatakan, laporan keuangan oleh pemerintah daerah itu diserahkan untuk…

[bantennewscoid-blog]

Kendaraan Dinas Pemprov Banten Nunggak Pajak Rp1,2 Miliar, Sisanya Hilang!

SERANG – Ratusan kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menunggak pajak. Bahkan, tunggakan pajak ratusan kendaraan itu mencapai Rp1,2 miliar. Selain itu, terdapat juga kendaraan dinas yang tak diketahui keberadaannya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten tahun 2023, terdapat 254 kendaraan dinas menunggak pajak…

[tangerangraya]

Pemindahan RKUD ke Bank Banten, BKAD Kabupaten Tangerang: Kita Akan Lihat Segi Objektifnya

Kabupaten Tangerang – Terkait pemindahan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Bank Banten, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Muhammad Hidayat, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang memang tengah mempersiapkan hal tersebut, namun pastinya hal itu harus melewati tahapan-tahapan yang menurutnya harus…

[lampung7com]

Kunker ke Lampung Selatan, BPKAD Lampung Utara Kaji Tiru Aplikasi SIDODI-CAIR

LAMSEL, Kalianda – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke BPKAD Lampung Selatan dalam rangka studi tiru implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online di Kabupaten Lampung Selatan. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, S.Sos., M.M., di Kantor BPKAD Lampung Selatan,…

[sultratopmedia]

Realisasi Anggaran Pemkab Mubar 39,28 Persen, Belanja Modal Masih Rendah

SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Realisasi penyerapan anggaran di Kabupaten Muna Barat (Mubar) hingga awal bulan Agustus 2024 mencapai 39,28 persen. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Mubar, La Ode Muhammad Taslim saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (5/7/2024). Kata dia, hingga masuk triwulan ketiga realisasi penyerapan anggaran masih sangat rendah dari total…

[koramilsblog]

Bertempat di Candi Tirto Raharjo Tirto RT 03 Kal. Bangunjiwo Kap. Kasihan Kab. Bantul. Danramil 03/Ksh Mayor Inf.Sukapta menghadiri acara Gathering Wajib Pajak tahun 2024 dalam rangka Pajak Bantul Award 2024" yang diselenggarakan BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) Pemda Bantul selaku penanggung jawab kegiatan Drs Trisna Manurung M.Si (Kepala BPKPAD) diikuti lk 250 orang.

[transpublikid]

Audiensi IWO dengan BPKPAD Kota Binjai

Binjai – Guna meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah, Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia beraudiensi ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) kota Binjai. Bertempat di Aula Kantor BPKPAD kota Binjai, jalan Jambi, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kamis (04/07/2024) sekitar pukul 14.30 WIB. Dalam kesempatan ini, ketua IWO kota Binjai Surya…

[madurapost]

BKAD Sumenep Berencana Gunakan KKPD untuk APBD 2024, Ini Kegunaannya

SUMENEP, MaduraPost – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, berencana mengadopsi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pelaksanaan APBD tahun 2024. Langkah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 yang mengatur teknis penggunaan KKPD dalam APBD, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas…

[mynameisfate]

sudah lama ga bercerita jadi bingung mau memulai dari mana. banyak hal yang terjadi sejak bulan Mei.

bapak ngedrop sampe harus obname qadarullah, tapi sekarang udah membaik alhamdulillah.

saat bapak obname aku jadi bolos beberapa kali kuliah dan sempet bolak-balik jogja-magelang dalam 2 hari sekali, jangan tanya rasanya, badan dah rontok banget saat itu, emang ga bisa bohong udah sejompo ini sih.

terus UAS penentuan kelulusan matrikulasi, qadarullah aku yang ngedrop aslam kambuh, study plan yang disipakan jauh hari jadi ambyar buyar deh, akhirnya belajar alakadarnya.

setelah ujian kembali ke magelang kembali merawat bapak, awal-awal masi full semangat dan stok kesabaran masi penuh, ini udah 2 bulan an udah mulai uring-uringan dan ga sabaran. ternyata sebuah ujian banget loh merawat orang sepuh yang sakit. semoga ALlah memampukan, menguatkan dan mengkaruniaiku dengan kesabaran seluas samudera dalam merawat bapak aamiin.

pengumuman hasil UAS udah keluar dan bikin amazed, aku lulus alhamdulillah ala kuli hal, di luar prediksi bmkg banget lulus dengan nilai hampir summa cumlaude, meskipun ga kepake sih nilainya berapapun yang penting lulus. tetep disyukuri dan aku bangga padamu karena ALlah, usna! bravo us, keep up the good work ya, never lose hope in Allah pokoknya.

terus kini saatnya ribet masalah administrasi online lpdp. dari pengajuan PK sampe proses SP hingga LoG yang semua serba mepet, semoga Allah mudahkan selalu sampe bisa memulai kuliah reguler dan lulus on time nantinya aamiin.

oya ada cerita menarik tentang konsentrasi yang aku ambil. jadi di prodi yang aku apply wajib milih konsentrasi, semacam penjurusan lagi gitu, nah aku ragu di 2 pilihan antara manajemen keuangan aset daerah (mkad) dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah (pped) karena di instansiku biasanya relate dengan 2 jurusan itu. awalnya aku condong ke mkad karena di unit kerjaku ngehandle indeks yang cakupan interestnya emang di situ, long story short aku galau sampe ngadep ke kaprodi buat konsul. setelah konsul panjang lebar, dan beliau mengetaui aku lulusan statistik dan lebih tertarik ke penelitian kuantiatif, maka aku diarahkan untuk pilih pped. dan yah setelah berpikir mepet (karena emang udah mepet deadline) aku memutuskan milih pped. plot twist belum berhenti di situ gais. setelah aku sruvey, ternyata seangkatan yang pilih konsen pped cuman 3 orang sama aku. sementara dari kampus kebijakannya kalo kurang dari 5 orang yang pilih konsens tertentu maka dalam 1 semester kuliah hanya 8 pertemuan, which means bisa kebayang dong seberapa intens nantinya pas kelas, belum lagi tugas pasti lebih banyakan dan kemungkinan besar berupa nulis paper gitu. sebuah challenge buat anak eksak sepertiku bukan? but again, bismillah semoga Allah mudahkan langkahku berjuang di jalan ini.

sekian update kehidupan saat ini hehe, salam hangat semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan dalam setiap urusan.

Magelang, 2 Juli 2024: 21.17 WIB

[hargo-news]

Pemkab Gorontalo Komit Bereskan Tunggakan Hutang Belanja Tahun 2023

Hargo.co.id, GORONTALO – Persoalan belum terbayarkannya tunjangan profesi guru, ADD, dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Gorontalo yang dijadikan isu kampanye salah satu politisi kawakan yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten…

[kabartangsel]

Realisasi Belanja Pemprov Banten Capai 52,2% Hingga Akhir Juli 2024

Hingga 31 Juli 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencapai 52,20 persen atau sebesar Rp6,19 triliun dari total Rp11,87 triliun. Capaian itu lebih tinggi atau naik 6,33 persen bila dibandingkan pada triwulan 2 tahun 2023 lalu sebesar 45,87 persen. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina…

[bantennewscoid-blog]

BPKAD Akui Ratusan Aset Milik Pemprov Banten Belum Bersertifikat

SERANG – Sebanyak 333 bidang aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga kini belum bersertifikat. Hal itu diungkapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat. Diketahui, dari 1.085 bidang aset, hingga akhir 2023 sudah 75 persen yang tersertifikasi. Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, saat ini masih ada 333 bidang aset yang belum tersertifikasi.…

[turisiancom]

KLIKNUSAE.com - Event tahunan Cycling de Jabar menjadi potensi baru untuk mengembangkan pariwisata dari sektor olahraga bersepeda atau sport tourism. Dengan ada event profesional tersebut, selain beberapa objek wisata dikunjungi diharapkan juga akan menarik banyak wisatawan secara umum dari hype (ingar bingar) dan publikasi yang dilakukan. Karena itu, retribusi dari tempat wisata menjadi sesuatu yang relevan dibicarakan. Bahwa, Cycling de Jabar yang digelar Pemdaprov Jabar bekerja sama dengan mitra, dapat meningkatkan pendapatan daerah. Khususnya, dari sektor retribusi tempat pariwisata, baik itu yang dikelola pemda kabupaten dan kota maupun Pemdaprov. BACA JUGA: Pembalap Sepeda Berbakat Asal Yogyakarta Ini Juarai Event Independence For Ride Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Jabar Dedi Taufik, prospek retribusi dari pengelolaan tempat wisata sangat memungkinkan dikembangkan sesuai dengan karakteristik objek wisata alam yang ada. Dari sisi aturan pengenaan tarif retribusi harus diatur dalam sebuah peraturan daerah. Saat ini, jelas Dedi, Jabar sudah memiliki Perda Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam lampirannya diatur pengenaan tarif atas jenis retribusi jasa usaha untuk objek wisata, tempat rekreasi dan olahraga. BACA JUGA: 500 Goweser Ikut Kejuaraan Sepeda ‘City Ride Road to Tour of Kemala’ Lampung Objek retribusi Mengingat penetapan jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat Daerah). Dan KUPDRD (Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) bersifat close list. "Maka pemungutan jenis dan objek retribusi di suatu daerah didasarkan kepada peraturan daerah," ujar Dedi Taufik di Kota Bandung, Kamis 23 Mei 2024. Menurutnya, penyesuaian tarif retribusi yang sebelumnya diatur Perda, baru bisa dilakukan setelah tiga tahun perda diundangkan. BACA JUGA: Riau Luncurkan Calendar of Events Pariwisata Riau 2024, Ini Jadwalnya "Perda itu kan tahun 2023, jadi kemungkinan baru bisa dilaksanakan efektif tiga tahun setelah 2023," kata Dedi. Di luar itu, Dedi mendukung semangat ecotourism dan zero emision yang diusung ajang Cycling de Jabar. Menurutnya, dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan tersebut, maka potensi pariwisata Jabar akan mencapai titik tertinggi dilihat dari sisi pemasaran. "Tantangannya saat ini adalah pada tahap inventarisasi potensi pariwisata apa saja yang layak dikembangkan. Pemerintah harus bersinergi dengan stakeholders terkait untuk perluasan pemasarannya atau promosi," kata Dedi. Dalam konteks pemasukan bagi provinsi, tambah Dedi, peningkatan retribusi wisata hanya dapat dilakukan selama aset tersebut dikelola Pemdaprov Jabar. ***

[lampung7com]

Sekda Lampung Selatan Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Sasana Bhakti Kemendari RI

LAMSEL, Kalianda – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, S.Sos., M.M., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024). Turut mendampingi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Wahidin Amin dan Kepala Bagian Perekonomian…

[tangerangraya]

Anggaran Dana Hibah Pilkada Kota Tangerang Gelontorkan Rp 54 Miliar

Tangerang – Anggaran dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebanyak Rp 54 Miliar disiapkan Pemkot Tangerang. Nantinya, dana tersebut akan diberikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 mendatang. Pj Walikota Tangerang, Nurdin didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang, Tatang…