#PPK Lebak

[bantennewscoid-blog]

Beredar Surat Rekomendasi Wakil Ketua DPRD Lebak "Titip" Nama Calon PPK

LEBAK – Surat berkop DPRD Kabupaten Lebak yang ditujukan ke KPU Kabupaten Lebak, Banten, beredar di media sosial. Surat itu berisi rekomendasi untuk meloloskan calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Pilkada 2024. Surat bernomor 17/232-DPRD/V/2024 yang diparaf Wakil Ketua DPRD Lebak Junaedi Ibnu Jarta dan berstempel basah itu berisi rekomendasi untuk para calon PPK Lebak. Surat itu…

[polripresisiblog]

Polres Metro Tangerang Kota Pantau Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tingkat PPK Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, bersama jajaran memantau jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada Pemilu 2024. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut berlangsung serentak di 13 Kecamatan se-Kota Tangerang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Nugroho mengatakan, pihaknya telah menurunkan puluhan personel gabungan di 18 PPK yang sedang menggelar rapat atau sidang pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara Pemilu. Baca :  Gataran Gempa Magnitudo 5,5 di Lebak Banten Terasa Hingga Jakarta Selain melakukan pemantauan, pihaknya juga meminta pada personil keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan. Termasuk pengecekan terhadap orang yang keluar masuk di tempat rapat pleno “Dalam pengaman ini  petugas akan memeriksa siapa saja yang keluar masuk pada sidang tersebut,” ujarnya. kendati demikian, lanjutnya, pengamanan harus dilakukan dengan persuasif dan humanis. Tujuannya, kata dia, guna mengantisipasi segala hal yang bisa saja terjadi. Pihaknyapun, sambung Zain, bersama TNI dan Bawaslu menjamin keamanan selama proses penghitungan suara di tingkat PPK. “Polri dan TNI akan mengawal setiap tahapannya, agar pleno  berjalan dengan aman, lancar dan Kondusif,” tuturnya

[mediapresisi]

Polres Metro Tangerang Kota Pantau Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tingkat PPK Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, bersama jajaran memantau jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada Pemilu 2024. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut berlangsung serentak di 13 Kecamatan se-Kota Tangerang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Nugroho mengatakan, pihaknya telah menurunkan puluhan personel gabungan di 18 PPK yang sedang menggelar rapat atau sidang pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara Pemilu. Baca :  Gataran Gempa Magnitudo 5,5 di Lebak Banten Terasa Hingga Jakarta Selain melakukan pemantauan, pihaknya juga meminta pada personil keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan. Termasuk pengecekan terhadap orang yang keluar masuk di tempat rapat pleno “Dalam pengaman ini  petugas akan memeriksa siapa saja yang keluar masuk pada sidang tersebut,” ujarnya. kendati demikian, lanjutnya, pengamanan harus dilakukan dengan persuasif dan humanis. Tujuannya, kata dia, guna mengantisipasi segala hal yang bisa saja terjadi. Pihaknyapun, sambung Zain, bersama TNI dan Bawaslu menjamin keamanan selama proses penghitungan suara di tingkat PPK. “Polri dan TNI akan mengawal setiap tahapannya, agar pleno  berjalan dengan aman, lancar dan Kondusif,” tuturnya

[beritapolisi]

Polres Metro Tangerang Kota Pantau Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tingkat PPK Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, bersama jajaran memantau jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada Pemilu 2024. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut berlangsung serentak di 13 Kecamatan se-Kota Tangerang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Nugroho mengatakan, pihaknya telah menurunkan puluhan personel gabungan di 18 PPK yang sedang menggelar rapat atau sidang pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara Pemilu. Baca :  Gataran Gempa Magnitudo 5,5 di Lebak Banten Terasa Hingga Jakarta Selain melakukan pemantauan, pihaknya juga meminta pada personil keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan. Termasuk pengecekan terhadap orang yang keluar masuk di tempat rapat pleno “Dalam pengaman ini  petugas akan memeriksa siapa saja yang keluar masuk pada sidang tersebut,” ujarnya. kendati demikian, lanjutnya, pengamanan harus dilakukan dengan persuasif dan humanis. Tujuannya, kata dia, guna mengantisipasi segala hal yang bisa saja terjadi. Pihaknyapun, sambung Zain, bersama TNI dan Bawaslu menjamin keamanan selama proses penghitungan suara di tingkat PPK. “Polri dan TNI akan mengawal setiap tahapannya, agar pleno  berjalan dengan aman, lancar dan Kondusif,” tuturnya

[radarbanten]

KPU Lebak Lantik Seribuan Panitia Pemungutan Suara

KPU Lebak Lantik Seribuan Panitia Pemungutan Suara

LEBAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak melantik 84 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 1.035 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di gedung Latansa Mashiro Rangkasbitung, Kamis (8/3).

Komisaris KPU Lebak Apipi berharap, agar PPK dan PPS bekerja secara profesional dan bersikap sesuai dengan asas kepemiluan. Tidak membedakan terhadap pelayanan ke kandidat ataupun masyarakat.

“Saya harap PPK…

[ngulik-blog1]

Diidamkan Sejak Lama, Bendungan Karian Siap Rampung Lebih Cepat

https://ngulik.net/?p=6248 Pembangunan Bendungan Karian di Lebak, Banten telah direncanakan mulai tahun 80-an. Setelah lewat lima kali pergantian presiden, pada Juni 2015, Presiden Jokowi menjadikan Karian sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).   Karian dibangun dengan anggaran Rp 1,07 triliun. Dilakukan oleh Daelim Industrial Co, LTD dan PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Pekerjaan pembangunan dipercepat dari yang tadinya selesai 2020 menjadi 2019.   Jika selesai, bendungan ini akan mempunyai luas genangan optimal 1.740 hektar. Memiliki kapasitas tampungan efektif 207,5 juta meter kubik (m3). Mengaliri air sebesar 9,1 m3/detik untuk Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel dan Jakarta lewat Karian-Serpong Conveyance System (KSCS).   Selain itu, Karian memenuhi kebutuhan air Serang dan Cilegon sebesar 5,5 m3/detik dan penyedia tempat irigasi Ciujung dengan luas 22.000 hektar. Waduk ini menjadi yang terbesar ketiga sesudah Jatiluhur dan Jatigede. Fisik pembangunan pada 19 Januari telah mencapai 47,83%.   Ketika Jokowi ke Karian pada Oktober 2017 lalu, dia mengatakan waduk ini akan selesai pada pertengahan 2019. Pembangunan dipercepat karena dari hasil tinjauan, secara teknis, waduk terbesar ketiga ini bisa selesai dengan langsung.   "Setelah melihat lapangan, profesi bisa dipercepat, nanti pertengahan 2019 Insya Allah bisa selesai," kata Jokowi waktu itu.   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Bendungan Karian Nedi Hidayat mengatakan, secara teknis tidak ada problem berhubungan agenda pensupport pembangunan Karian. Misalkan berhubungan pembebasan lahan di zona bendungan. Pada 2017 saja, target pembebasan lahan seluas 406,89 hektar dan tinggal menunggu ketersediaan dana dari LMAN (Institusi Manajemen Aset Negara).   "Secara teknis tidak ada problem berarti, masih bisa dinilai langsung," katanya.   Sementara itu, Kepala Satker Non-Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Media Ramdhan mengatakan, karena Karian masuk golongan Proyek Stategis Nasional (PSN), pada 2017 lalu pemerintah sentra menginginkan ada zonasi perapihan wilayah bendungan. Zonasi dilakukan untuk perapihan seperti batas keamanan bendungan dan operasional, gedung edukasi, sport center dan pelarangan keramba.   Dia mengatakan, lewat perapihan ini karena waduk diperuntukan untuk air baku, tidak ada okupasi oleh orang tertentu yang bisa merugikan. Wilayah sekitar bendungan juga menurutnya bisa memberikan manfaat bagi warga.   "Diberesi sedemikian rupa, diharapkan semuanya optimal dan tidak sia-sia ada waduk di sini,' katanya.   Aktivis dari Rekonvasi Bumi NP Rahadian menambahkan, dikala selesai seharusnya ada aturan khusus berhubungan pemanfaatan Karian dan pengamanannya. Misalkan, lewat Hukum Daerah (Perda) yang disepakati bersama oleh semua stakeholder yang berkepentingan.   Pertama misalkan, soal keramba. Di sebagian bendungan lain menurutnya itu menjadi problem.   Kedua, belajar dari Waduk Gajah Mungkur, menurutnya seharusnya ada tata kelola terpenting mulai dari hulu bendungan ke hilir. Jangan hingga problem sedimentasi timbul dan kemudian butuh tarif yang lebih besar dari pembangunannya.   Ketiga, lewat PP 46 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Kabupaten Lebak menurutnya memungkinkan mendapatkan keuntukan lewat pemanfaatan jasa lingkungan air. Selain itu, wilayah sekitar bendungan juga bisa dirintis menjadi wilayah ecotourism.   "Tinggal bagaimana pemangku kepentingan bertindak layak peran," kata peraih Kalpataru tahun 2010 ini.   Soal Perda tadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) Tris Raditian mengatakan, pihaknya telah mengerjakan komunikasi dengan Pemda Lebak berhubungan Perda pengamanan dan pemanfaatan Waduk Karian. Karena untuk kebutuhan air baku, pemanfaatan bisa dinikmati warga Banten dan Jakarta. Namun, pihaknya memang tidak memperuntukan Karian menjadi lokasi keramba.   "Kita telah koordinasi, ke depan nanti ada pemikiran untuk Perda. Kita meniru kearifan lokal tidak bersinggungan dengan sistem yang berjalan," ungkapnya.

[bantennewscoid-blog]

Bawaslu Mulai Sidangkan Sengketa Dugaan Penggelembungan Suara Caleg DPR RI Dapil Banten I

SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten, hari ini, Rabu (24/4/2024), mulai menyidangkan sengketa Pemilu terkait dugaan penggelembungan suara Caleg DPR RI dari PDIP di Dapil Banten 1 mulai di sidang Bawaslu Banten. Agenda persidangan pertama dengan agenda pembacaan pemeriksaan laporan dari terlapor di ruang sidang Bawaslu Banten. Adapun pihak terlapor dari perkara tersebut adalah Caleg DPR…

[bantennewscoid-blog]

BK DPRD Panggil KPU Lebak Terkait Surat Sakti Perekrutan PPK

LEBAK – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lebak akhirnya memanggil pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak terkait beredarnya surat sakti dari DPRD Lebak yang merekomendasikan sekitar 29 orang yang diprioritaskan untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Juru bicara BK Musa Weliansyah mengatakan, pihaknya memanggil pihak KPU Lebak, staf dan tenaga ahli pimpinan DPRD Lebak, terkait surat…

[bantennewscoid-blog]

Terkait Surat Rekomendasi PPK dari DPRD ke KPU Lebak, Badan Kehormatan Angkat Bicara

LEBAK – Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lebak, Musa Wiliansyah angkat bicara terkait beredarnya surat rekomendasi dengan Kop DPRD Lebak yang bernomer 17/232-DPRD/V/2024, dimana meminta agar KPU Lebak meloloskan 29 PPK yang menjadi rekomendasi dari DPRD Lebak. Musa Wiliansyah, juru bicara sekaligus Wakil Ketua BK DPRD Lebak mengatakan, terkait beredarnya surat rekomendasi DPRD…

[bantennewscoid-blog]

KPU Lebak Tutup Pendaftaran PPK Pilkada

LEBAK – Pendaftaran Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak tahun 2024 sudah resmi ditutup pada 29 April 2024, pukul 23.59 WIB. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak mencatat total 1.475 orang pendaftar yang telah mendaftarkan diri dari Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc hoc (SIAKBA), Jumlah yang menyerahkan berkas sebanyak 745…

[bantennewscoid-blog]

Politisi PDIP Minta KPU Lebak Tindak Tegas PPK dan PPS yang Nakal

LEBAK – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak, Politisi PDI Perjuangan Agus Ider Alamsyah meminta agar KPU Lebak bersikap tegas dengan mengevaluasi PPK dan PPS yang dianggap ikut campur terhadap peserta Pemilu. Agus mengatakan, banyak PPK dan PPS di Lebak pada Pemilu 2024 tidak menjalankan tupoksinya dengan baik sebagai penyelenggara. “Pada Pileg dan Pilpres 2024 beredar informasi…

[bantennewscoid-blog]

PPK dan Panwascam di Lebak Dilaporkan ke Bawaslu

LEBAK – Diduga telah melakukan penggelembungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Gunungkencana dilaporkan oleh warga ke Bawaslu Lebak. Dede Kodir, pelapor kecurangan Pemilu mengatakan, jika pelaporan ini dilakukan karena 4 orang PPK dan 2 orang Panwascam Gunungkencana diduga telah melakukan kecurangan dan tindak pidana Pemilu secara terstruktur,…

[bantennewscoid-blog]

Dugaan Pungli di KPU Lebak Dinilai Preseden Buruk Bagi Demokrasi

LEBAK – Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap honor PPK, PPS sebesar 5 persen yang diduga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak saat ini masih ditangani oleh Unit Tipikor Polres Lebak. Direktur Eksekutif Lingkar Studi Politik Milenial dan Manager Riset dan Advokasi Netfid Indonesia, Imron Wasi mengatakan, dalam mewujudkan Pemilu yang lebih akuntabel dan menjunjung tinggi…

[bantennewscoid-blog]

Bawaslu Nyatakan PPK Melanggar, Kasus Penggelembungan Suara di Dapil Banten 1 Masuk ke Mahkamah Partai

SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten memutuskan, bahwa delapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Dapil Banten 1 terbukti melakukan pelanggaran, dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI di Dapil Banten 1. Ke delapan PPK itu yakni PPK Sajira, PPK Rangkasbitung, PPK Warunggunung, PPK Cihara, PPK Cibadak Kabupaten Lebak, dan PPK Cimanggu, PPK Saketi, PPK Pandeglang Kabupaten…

[bantennewscoid-blog]

Tak Kuat Nanjak, Warga Tarik Mobil Pengangkut Logistik Pemilu di Lebak

LEBAK – Kendaraan pikap pengangkut logistik Pemilu tak kuat menanjak ketika melintas di Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten. Akibatnya, warga beramai-ramai menarik kendaraan yang mengangkut logistik pemilu etrsebut. Rudini, salah seorang anggota PPK Kecamatan Sobang membenarkan, jika ada mobil pengangkut logistik Pemilu ke Desa Cirompang yang harus ditarik memakai tambang…

[bantennewscoid-blog]

Polres Lebak Catat Ada 34 TPS Rawan Konflik

LEBAK – KPU Lebak menetapkan ada sekitar 3.995 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2024. Kabag Pos Polres Lebak, Kompol Eddy Prastyo Hermawan mengatakan, dari 3.995 TPS yang ada di Kabupaten Lebak, ada 34 TPS yang sudah dipetakan sebagai TPS rawan konflik. “Sebanyak 25 TPS ditetapkan sebagai TPS rawan dan sembilan TPS sangat rawan. Kategori TPS rawan ini karena lokasinya jauh dari PPK…