#pusdatin

[rupmoker]

Rupbasan Mojokerto Ikuti Rapat Percepatan Kepemilikan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

Mojokerto - Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur turut serta dalam rapat percepatan kepemilikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi bagi Pejabat Perbendaharaan Negara, khususnya Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Rapat ini diadakan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Rapat yang berlangsung pada hari Selasa, 23 Juli 2024, ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari satuan kerja di bawah Kemenkumham, termasuk tim dari Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat implementasi TTE yang tersertifikasi guna meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan administrasi belanja pegawai.

Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menyampaikan bahwa kepemilikan TTE tersertifikasi merupakan langkah penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. "Kami sangat mendukung percepatan implementasi TTE tersertifikasi. Hal ini sejalan dengan upaya kami untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan belanja pegawai," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai pentingnya TTE dalam sistem keuangan instansi, prosedur pendaftaran dan aktivasi TTE, serta manfaat yang dapat diperoleh dalam pengelolaan administrasi keuangan. PUSDATIN Kemenkumham juga memberikan panduan teknis dan menjawab berbagai pertanyaan dari peserta terkait penggunaan TTE pada SAKTI.

Sudarso juga menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam rapat sangat membantu dalam memahami proses dan manfaat TTE. "Kami mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai TTE dan cara penggunaannya dalam SAKTI. Ini sangat penting untuk memastikan proses administrasi keuangan berjalan dengan lebih efisien dan aman," ungkapnya.

PUSDATIN Kemenkumham menekankan bahwa penerapan TTE tersertifikasi adalah bagian dari upaya modernisasi sistem administrasi dan keuangan di lingkungan Kemenkumham. Dengan adanya TTE, diharapkan dapat mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan keamanan data.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen Kemenkumham untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kepemilikan TTE tersertifikasi diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam berbagai proses administrasi, termasuk dalam penandatanganan dokumen dan pengajuan laporan keuangan.

Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berkomitmen untuk segera menerapkan TTE tersertifikasi bagi para pejabatnya guna mendukung program percepatan ini. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan mengikuti rapat ini, Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur siap melaksanakan arahan dan panduan yang diberikan, serta memastikan seluruh pejabat terkait segera memiliki TTE tersertifikasi. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam mendukung program-program inovatif Kemenkumham untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

#KumhamPASTI #kemenkumhamRI #yasonnalaoly #kemenkumhamjatim #kakanwilkemenkumhamjatim #heniyuwono #RupMokerPrima #WBKPasti #menpanrb #rupbasanmojokerto #jatimpastihebat @kemenkumhamri @Ditjenpas @kumhamjatim @sipp_menpan @anugerahasn_menpan @diary_kemenkumham @rbkunwas

[kabartangsel]

Dinkes Tangsel Siap Gelar Pekan Imunisasi Nasional Polio, Targetkan 156 Ribu Anak Divaksin

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tengah mempersiapkan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang akan dimulai pada 23 Juli mendatang. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kegiatan PIN Polio ini harus menyasar 156.904 anak-anak berusia 0-7 tahun yang tinggal di Tangerang Selatan sekarang. “Jadi dari tanggal 23 Juli…

[bantennewscoid-blog]

Manfaatkan Ruang Publik untuk Pengembangan Komunitas dan Karya Seni

TANGERANG – Penjabat (Pj) Walikota Tangerang, Nurdin hadir dalam kegiatan Festival Musisi Jalanan yang diinisiasi oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kampung Lima Situ Gede, yang digelar di Wisata Situ Gede, Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Sabtu (8/6/2024). Dalam kesempatannya, Mantan Kepala Pusdatin Kemendagri tersebut, menyebutkan, fungsi fasilitas publik yang baik…

[kanimmamuju]

Tingkatkan Kompetensi, Kanim Mamuju Ikuti Supervisi Layanan TI Kemenkumham

Jakarta - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju mengikuti kegiatan Supervisi Layanan Teknologi Informasi (TI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkumham di Jakarta, 05-08 Maret 2024.

Supervisi Layanan TI ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan teknologi informasi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) TI di lingkungan Kemenkumham.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kemenkumham.

Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara dalam sambutannnya menyampaikan bahwa saat ini Pusdatin sudah semakin berkembang dan meningkat terkait tugas dan fungsinya, terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis digital di lingkungan Kemenkumham.

Ida Asep Somara berharap agar kedepan semakin terstandarnya layanan publik di lingkungan Kemenkumham dan semakin terdigitalisasinya segala bentuk kinerja dan pelayanan yang dihasilkan Kemenkumham.

Selaras dengan Kepala Biro Perencanaan, Hantor Situmorang selaku Kepala Biro Humas, Hukum & Kerja Sama (Hukerma), mengingatkan kembali resolusi Kemenkumham tahun 2024 kepada para peserta yaitu Perkuat Sinergi Semakin Pasti dan Berakhlak Untuk Kemenkumham Berdampak.

Hantor Situmorang berharap agar kinerja yang dilaksanakan oleh jajaran Kemenkumham pada tahun ini bisa mencerminkan resolusi tersebut.

Kegiatan supervisi ini berlangsung selama 4 hari, dengan menghadirkan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya antara lain Manajemen Laman Satuan Kerja (website), Penyelenggaraan Verifikasi dan Uji Kelaikan Aplikasi, Cyber Security Maturity dan Keamanan Aplikasi, SPBE Kanwil dan UPT Kementerian Hukum dan HAM dan Pemanfaatan Pusat Data Nasional.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin mendukung sepenuhnya  upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju dalam kegiatan ini.

"Sehingga melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik prima dan berkualitas kepada masyarakat yang berada di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sulbar," tutup Marasidin.

[rutan-mamuju]

JAJARAN RUTAN MAMUJU KEMENKUMHAM SULBAR IKUTI APEL AWAL TAHUN 2024 BERSAMA MENKUMHAM RI

Mamuju, INFO_PAS-ajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mamuju mengikuti apel awal tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia se-Indonesia secara virtual bertempat di Aula Rutan Mamuju, (05/01).

Bertindak selaku pembina apel, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly dan seluruh Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, dan

Penasehat Kehormatan Menteri Hukum dan HAM, dan seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham R.I serta Seluruh Pegawai di 33 Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis baik, Imigrasi maupun Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia secara Virtual Melalui Aplikasi Zoom dan Kanal Youtube Pusdatin Kumham.

Dalam Amanatnya, Yasonna menyampaikan Apel pagi ini juga menjadi salah satu upaya kita dalam menumbuhkan dan mempertahankan sikap disiplin seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Yasonna lebih jauh mengucapkan Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas kerja keras dan dedikasinya dalam mensukseskan program dan kegiatan selama tahun 2023. Semoga kerja keras dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut agar dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi ditahun ini.

Saya mengajak kepada seluruh jajaran untuk terus mengasah potensi dan memperkuat fondasi yang telah kita bangun sebelumnya. Manfaatkan momentum awal tahun ini untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi kita terhadap kemajuan Institusi Kemenkumham yang kita cintai. Apabila selama ini kita sudah bekerja dengan penuh dedikasi, maka di tahun ini, saya harap kinerja kita lebih meningkat secara signifikan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pemilu sudah didepan mata, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu bersikap netral dan tetap bekerja secara profesional. Meskipun ASN memiliki hak pilih, namun hanya bisa digunakan dalam bilik suara bukan di media sosial maupun media lainnya. Mari kita wujudkan pemilu yang aman dan damai.

Dalam mensukseskan Resolusi 2024 yang telah dirancang yaitu “Perkuat Sinergi Yang Semakin Pasti Dan Berakhlak Untuk Kinerja Kemenkumham Yang Berdampak”, diperlukan kesungguhan, itikad baik, kerja keras, kerja cerdas, serta kerja ikhlas dengan penuh semangat.

Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin mendukung upaya yang dilakukan oleh jajaran Rutan Mamuju.

“Sehingga melalui Pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat memberi dampak terhadap peningkatan kinerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulbar” tutup salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar Bapak Marasidin dan Kepala Divisi Pemasyarkatan Bapak Robianto serta Kepala Rutan Kelas IIB Mamuju Novian Endus Santoso mendukung dalam menunjang tugas dan fungsi Petugas Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Mamuju.

@Kumham_Sulbar @NewsKemenkumham

#KanwilSulbar #KumhamSulbar #Yasonna #Marasidin #Pemasyarakatan #ditjenpas

[baliportalnews]

Juru Parkir Nyaleg, Bansos Langsung Diputus, Ini Penjelasan Dinsos Denpasar

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Pemutusan bantuan sosial (bansos) juru parkir yang bertugas di Indomaret Jalan Gatot Subroto Timur, Banjar Tega, Kelurahan Tonja bernama Ni Kadek Dewi (33 tahun) direspons Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, Kamis (4/1/2024) malam. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bansos Ni Kadek Dewi yang berstatus Caleg DPRD Provinsi Dapil Denpasar nomor urut 6 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) diputus sejak Rabu (3/1/2024) pukul 08.54 WITA pagi via telepon pegawai Dinas Sosial Pemkot Denpasar. Sang juru parkir yang kini harus menghidupi dua orang buah hatinya yang masih duduk di bangku kelas VIII SMP dan SD kelas 1 itu mengaku terkejut sekaligus bingung lantaran tidak menerima penjelasan di balik pemutusan bansos tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati menjelaskan setiap warga negara Indonesia terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial mengacu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ungkap I Gusti Ayu Laxmy Saraswati merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial. Terdapat 27 kategori yang termaktub dalam DTKS baik bagi lansia, disabilitas, dan masyarakat umum lainnya. “Belum tentu semua itu masuk kategori bansos. Bagaimana cara mendapatkan bansos? Seseorang harus masuk di DTKS terlebih dahulu. Lalu pihak desa maupun kelurahan melakukan musdes atau muskel untuk mengusulkan si warga penerima bansos. Bansos dimaksud ada PKH seperti yang diterima ibu juru parkir yang nyaleg tersebut. Ada yang namanya bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Ada bansos PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang kartu KIS APBN, ada penerima bansos Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mengapa banyak warga terputus bansos tanpa ada surat resmi? Memang begitu mekanisme dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Aplikasi di Kemensos RI yang membaca,” ujar I Gusti Ayu Laxmy Saraswati yang dikenal sebagai sosok familiar di atas panggung karena memiliki kemampuan menyanyi mumpuni. I Gusti Ayu Laxmy Saraswati merinci pemutusan bansos langsung dari Kemensos RI bisa terjadi karena sejumlah faktor. Pertama, dideteksi lewat KK alias Kartu Keluarga. Jika dalam KK tersebut ada Aparatur Sipil Negara (ASN), maka bansos Kemensos RI tersebut otomatis terputus seluruhnya. “Makanya banyak warga Denpasar ketika sakit terputus BPJS-nya dan setelah kami cek di Dinsos ternyata dalam data tersebut tercantum pensiunan. Kalau sudah pensiunan, baik dia berstatus pensiunan BUMN atau ASN, maka putus langsung KK-nya. Itu hasil pemeriksaan BPK RI ke Kemensos RI. Begitu juga dengan mereka yang penyelenggara negara. Caleg tersebut dianggap sebagai penyelenggara negara meskipun belum resmi. Maka otomatis dalam kasus Ibu Ni Kadek Dewi ini, PKH-nya terputus langsung tanpa ada surat resmi. Pendamping PKH-nyalah yang menghubungi bahwa Ibu Ni Kadek Dewi tidak lagi menerima bansos,” terang I Gusti Ayu Laxmy Saraswati. Imbuhnya, apabila ada kesalahan data, misalnya seseorang yang bansosnya diputus ternyata bukan pensiunan dan sejenisnya, maka data tersebut bisa diperbaiki lewat KK yang sudah terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan alias NIK. “KK ini NIK-nya sudah ngelink ke pusdatin (pusat data dan informasi, red) pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Denpasar melalui Bapak Wali Kota tidak pernah memutus bansos PKH dan sejenisnya. Yang memutus itu sistem aplikasi dari Kemensos RI. Bagaimana dengan warga yang diputus BPJS kesehatan APBN-nya? Bapak Wali di Kota Denpasar mengambil kebijakan pengalihan ke BPJS PBI yakni layanan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pihak pemerintah melalui sumber dana APBD supaya cepat bisa mendapat penanganan di rumah sakit,” tegas I Gusti Ayu Laxmy Saraswati. Berbeda halnya dengan bansos PKH dan BPNT yang merupakan program Kemensos RI sehingga kebijakannya langsung diatur dari pusat. “Dalam kasus ini Ibu Ni Kadek Dewi nyaleg. Dalam proses pencalegan tersebut tentu yang bersangkutan mengusulkan NIK serta berkas-berkas lainnya. Otomatis itu langsung ngelink ke Kementerian Dalam Negeri, Kemensos RI, dan sejenisnya. Intinya caleg tersebut masuk kategori penyelenggara negara. Hal ini juga berlaku jika seseorang berstatus kepala lingkungan (kaling) dan kepala dusun (kadus) yang notabene merupakan penyelenggara negara. Otomatis jika sebelumnya mereka berstatus penerima bansos PKH, maka otomatis bantuan tersebut putus. Sebaliknya, jika seseorang tidak berstatus penyelenggara negara, hanya pekerja bukan penerima upah, maka bantuan-bantuan sosial itu berhak diterima,” jelas I Gusti Ayu Laxmy Saraswati sembari menegaskan bahwa dalam hal ini Dinas Sosial Kota Denpasar hanya berstatus sebagai penerima informasi di mana segala keputusannya berasal dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati menegaskan bahwa pendamping PKH yang memberikan informasi terkait putusnya bansos Ni Kadek Dewi merupakan pegawai Kemensos RI yang bertugas di Dinsos Denpasar. Ditanya apakah pasca nyaleg hak-hak Ni Kadek Dewi yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir bisa dipulihkan untuk menerima bansos, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati menjawab peluang tersebut bergantung usulan dari pihak desa atau kelurahan. “Hal tersebut kembali ke musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan,” tutup I Gusti Ayu Laxmy Saraswati. Sebagai data tambahan, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati juga menunjukkan Surat Keterangan Nomor: 145/06/LTJ yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tonja dengan tanda tangan cap basah Kepala Kelurahan Tonja, I Made Sunantra, S.Pd. tertanggal 2 Januari 2024. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa Ni Kadek Dewi yang beralamat di Jalan Ratna Gang Gatot Kaca 1 Denpasar, Banjar/Lingkungan Tega sudah tidak layak mendapatkan bantuan karena dinilai sudah mampu.(ads/bpn) Read the full article

[kusmajelita]

Pusdatin Kementerian ATR/BPN Buka Lowongan Kerja Terbaru Januari 2024, Ada 4 Posisi Tersedia!

http://dlvr.it/T0nXxj

[siskakuswandari]

Pusdatin Kementerian ATR/BPN Buka Lowongan Kerja Terbaru Januari 2024, Ada 4 Posisi Tersedia!

http://dlvr.it/T0jy6g

[jurnalatif]

"Kalo udah ada waktu, kabarin ya, kita ngobrol sama pusdatin."

"See you besok Rabu pas rapat."

Sebentar. Aku mohon waktu untuk memproses perasaan kehilangan akan hal-hal yang ku sayangi. Aku mohon jeda untuk menerima bahwa perjalanan sebelumnya sudah berakhir.

Kapal baru saja berlabuh. Aku belum siap berjalan lagi. Perasaanku masih berkecamuk gaduh.

[biroasesmenprofesi-blog]

Disela-sela terselenggaranya KTT Asean 2023 masih diberikan kesempatan untuk mengembangan kualitas SDM di Kota Jakarta, kami dipercayakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan sertifikasi dengan skema sistem integrator yang dilaksanakan pada 6 September 2023.

Sertifikasi ini diikuti oleh 1 orang peserta dari tata usaha pusdatin perhubungan, emang walaupun satu peserta boleh di sertifikasi karena dapat informasi dari tempat lain harus kelipatan 10 ?. Tentu mau 1 orang pun akan kami tetap proses karena dari seorang akan memberikan efek kebanyak orang sehingga ada efek nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beritanya cukup sekian karena masih harus ngejar transjakarta sebelum akses Senayan ditutup dalam rangka gala dinner KTT 2023.

[muhammadzaldi]

Nyan Ban Ka Nanggroe, Wali !

Oleh Muhammad Zaldi*

Sakit yang serius, adalah kematian yang mendadak tulis Nezar Patria dalam buku Hasan Tiro The Unfinished Story of Aceh. Wali Hasan tidak pernah mau terlihat sakit, tak seorangpun pengikutnya di Aceh tahu bagaimana kondisinya setelah terkena stroke. Beliau hidup tersembunyi di apartemen yang sunyi di Norsborg. Jauh sebelum memulai perjuangannya, Wali Hasan sempat berada pada situasi eksistensial. Suatu pilihan sulit, antara yang kini mapan dan yang tak pasti di masa depan. Dalam kegamangan itu, pada suatu hari Wali Hasan terpaku pada satu rak di toko buku di Fifth Avenue, New York. Matanya tak lepas mengeja karya filsuf eksistensialis Jerman, Friedrich Nietzsche. Ia terbenam dalam aporisme Thus Spoke Zarathustra. Jiwanya terpanggil, terus-menerus mencengkeram pikirannya. Seperti Aceh yang terus menerus memanggilnya.

Kini Wali Hasan sudah tiada, ia meninggalkan pemikiran dan hasil perjuangan seperti yang kita rasakan sekarang. Apa yang masyarakat Aceh rasakan hari ini adalah mutlak hasil dari perjuangan kelompok yang dipimpin oleh Wali Hasan. Terlepas dari berbagai pandangan bahwa  perdamaian hanya milik segelintir kelompok, tapi hal itu tidak menjadi dasar pembenaran.

15 Agustus 2005 bukanlah akhir dari perjuangan, itu hanya fase jeda dan transisi untuk merubah arah dari perang senjata ke perang politik. Sungguh jika itu hal yang menurut penulis pahami akan menjadi satu langkah yang konkrit jika memang mampu direalisasikan butir-butir MoU Helsinki seutuhnya. Pastinya langkah dalam mewujudkan terealisasinya butir-butir itu tidak akan berjalan mulus dan penuh hambatan, karena sejatinya setiap yang menghambat terealisasinya butir-butir MoU ini adalah orang-orang yang tidak senang atau dalam kata lain “musuh” bagi kemaslahatan rakyat Aceh.

Telah 13 tahun kepergian Paduka Yang Mulia Wali Hasan Muhammad Tiro. Seorang ideolog, Bapak bangsa bagi Aceh, pejuang yang bahkan tak seorangpun layak menjadi dijadikan penerus dari dirinya yang memiliki kapasitas dan kapabelitas yang mumpuni. Konon lagi, ia selalu lekat dengan segelintir kelompok yang bahkan tak paham pada ideologi yang diajarkan oleh Wali.

Sebagai generasi muda, penulis melihat dan menyaksikan bagaimana “phak luyak” nya Aceh ditangan para pemimpin setelah kepergian Wali. Kondisi Aceh yang terus terjebak pada kemiskinan, kehidupan yang tak menentu dan tidak siapapun berani menjamin kapan bisa menjadikan Aceh ini maju. Kita butuh seorang ideolog baru yang berani, cerdas, dan konkrit.

Untuk memimpin Aceh, diperlukan pemimpin yang berani untuk menerobos sekte-sekte politik. Terlalu naif bila ada yang bisa menjamin untuk mensejahterakan Aceh seorang diri. Aceh butuh campur tangan banyak pihak, bukan sekedar “caluek-caluek” politik. Ketertinggalan Aceh dengan daerah lain di Indonesia sudah sangat jauh. Kendati Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh tahun 2022 mencapai 72,80%, meningkat 0,62 poin (0,86%) dibandingkan capaian tabhn sebelumnya 72,18%.

Menuut BPS, data Sakernas Februari 2022 yang diolah Pusdatin Kemnaker, pada Februari 2022 terdapat kurang lebih 150.176 orang pengangguran terbuka (PT) di Provinsi Aceh atau 5,97% dari total tenaga kerja di Provinsi Aceh yang belum terserap pasar tenaga kerja. Begitulah kondisi Aceh kita hari ini, masih jauh panggang dari api.

Jadi lupakanlah, jika ada iilusi dan harapan dari yang dii dasari pada keinginan Aceh untuk maju jika tetap begini-begini saja.

Tulisan ini hanyalah kekaguman penulis dengan sosok Wali Hasan yang rela meninggalkan hal paling esensial pada manusia yakni harta dan keluarga. Perjuangan Wali Hasan hingga kini terus ada, ia telah membuka ribuan mata kaum muda bangsa Aceh. Generasi muda Aceh, kini lebih di Turi droe dan di Tusoe droe dan mengetahui standar manusia merdeka berkat pemikiran dan perjuangan Wali Hasan. Semoga apa yang beliau telah perjuangkan akan terus di perjuangkan oleh para pengikutnya tempo dulu dan generasi di masa depan. Hingga di masa  kejayaan Aceh nantinya akan di pimpin oleh pemimpin yang memahami bagaimana seharusnya menjadi seorang Aceh seperti Wali Hasan.  Alfatihah.

[sukabuminews]

Pusdatin BPBD Mencatat 639 Jiwa Mengungsi Akibat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

http://dlvr.it/SkLPvC

[kabardaily]

Siswa dan Guru Aceh Raih Juara Kihajar Nasional 2022

Siswa dan Guru Aceh Raih Juara Kihajar Nasional 2022

Banda Aceh,kabardaily.com  – Sebanyak enam siswa dan siswi serta seorang guru Aceh menerima hadiah juara dan penghargaan pada ajang Anugerah Kihajar (Kita Harus Belajar) STEM (Science, Technology, Engineering, Math) tingkat Nasional tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Pusdatin Kemendikbudristek) di Jakarta. Adapun…

[djabarpos]

Merespons Tantangan Penguasaan Teknologi Pembelajaran Lewat Program PembaTIK tahun 2022

Merespons Tantangan Penguasaan Teknologi Pembelajaran Lewat Program PembaTIK tahun 2022

DJABARPOS.COM, Jakarta – Teknologi mengalami perkembangan pesat saat ini khususnya di sektor pendidikan. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), unit teknis di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berkomitmen mendorong terbentuknya calon Duta Teknologi, guru terlatih yang diharapkan menjadi penggerak pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam…

[ikadesi-b]

Pemaparan Kegiatan PembaTIK 2020 Pemaparan Kegiatan PembaTIK 2020 oleh Plt. KaPusdatin Kemdikbud RI Bapak Hasan Chabibie dalam rangkaian pembukaan kegiatan kuliah umum untuk peserta PembaTIK Level IV yang mengusung tema "Berbagi Inovasi Pembelajaran Berbasis TIK Mewujudkan Merdeka Belajar".