#APBD Banten

[rasiooid]

Eko Supriatno: Ukur Janji Calon Pemimpin Banten Lewat APBD

  RASIOO.id – Di tengah hiruk-pikuk Pilkada 2024, Eko Supriatno, akademisi dari Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, mengajak pemilih lebih kritis dalam mengevaluasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Baginya, cara paling efektif untuk mengukur keseriusan para calon adalah dengan melihat bagaimana mereka memperlakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “APBD adalah cermin…

[bantennewscoid-blog]

Membengkak, Anggaran Perjalan Dinas 15 OPD Pemkot Cilegon Jadi Temuan BPK

CILEGON – Pemanfaatan dan pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas oleh Pemkot Cilegon melalui 15 perangkat daerahnya telah menjadi salah satu atensi serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten hingga berujung pada sejumlah temuan. Temuan pada Tahun Anggaran 2023 lalu itu melengkapi persoalan isu dan desas desus atas karut marutnya kondisi keuangan daerah saat ini. Berdasarkan…

[bidiktangsel]

Pj Gubernur Al Muktabar: Sinergi kinerja terhadap APBN dan APBD di Provinsi Banten cukup baik

Serang, bidiktangsel.com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengaku optimis terhadap kinerja perekonomian Provinsi Banten di tahun 2023. Sinergi dan kinerja terhadap Anggaran Belanja Pendapatan Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Banten cukup baik dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hal itu diungkap Al Muktabar saat…

[beritatangerang]

1,5 Juta Kendaraan yang Menunggak Pajak di Banten Akan Dihapus

1,5 Juta Kendaraan yang Menunggak Pajak di Banten Akan Dihapus

Kliktangerang.com – Sebanyak 1,5 juta kendaraan bermotor di Provinsi Banten, yang menunggak pajak lebih dari dua tahun. Kendaraan-kendaraan tersebut terancam dihapus datanya dari sistem yang ada di Samsat. Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Budi Mulyanto mengatakan, saat ini jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Banten sebanyak lima juta. Dari lima juta tersebut kurang lebih 30 persennya…

[realitajayasaktigroup]

Karorena Polda Banten Ikuti Zoom Meeting Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten Terkait Rancangan Raperda APBD

Karorena Polda Banten Ikuti Zoom Meeting Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten Terkait Rancangan Raperda APBD

RELASIPUBLIK.OR.ID, SERANG || Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda Banten Kombes Pol Wingky Adhityo Kusumo ikuti zoom meeting rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang dilaksanakan di Ruang Kerja Karorena Polda Banten pada Rabu (05/10). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Barhum yang dihadiri Pj Sekda…

[kabartangsel]

Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Mengenai Raperda Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2024

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten melakukan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2024, Minggu (25/08/24). Turut hadir dalam rapat paripurna ini Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Hj. Virgojanti, staf ahli gubernur, asisten daerah, dan forkopimda lainnya. Dalam rapat ini Budi…

[tangerangraya]

Realisasi Banprov Banten 68,57persen, Setiap Desa Bakal Terima Rp60 Juta

Banten – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten menyebut realisasi bantuan provinsi (Banprov) desa hingga 68,57persen. Dengan kata lain, dari 1.238 desa se-Provinsi Banten, baru 736 desa yang sudah menerima dana tranfer banprov. Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menganggarkan dana sebesar Rp 74,280 miliar yang masuk pada APBD Banten 2023 untuk banprov desa. Di…

[realita-lampung]

Provinsi Lampung Tuan Rumah Rakor Pemberantasan Korupsi

BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Diseminasi Pedoman Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2023 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022. Rakor yang digelar di Ballroom Hotel Radison, Rabu (5/4/2023) ini diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dari Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Acara ini dihadiri Sekteraris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Sekdaprov Fahrizal mengucapkan selamat datang di Tanah Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai kepada para peserta dan berharap dapat memberikan kesan positif terhadap Provinsi Lampung. Ia menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan ini dengan harapan dalam upaya pencegahan korupsi, Kemendagri, KPK dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi melalui perbaikan di 8 area intervensi dalam Program Monitoring Centre for Prevention ini. Sekdaprov Fahrizal mengatakan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak hanya cukup dalam penindakan, namun juga harus diberikan berbagai edukasi dan komunikasi terkait tata kelola dan integritas yang merupakan pondasi luar biasa penting bagi kemajuan suatu wilayah/bangsa. Ia menyebut bahwa saat ini telah ada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.  "Hal ini yang harus kita mulai dari anak-anak ditingkat sekolah harus jujur, harus mempunyai integritas," ujarnya. Sekdaprov Fahrizal mengapresiasi program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menciptakan clean government. Ia berharap dengan pelaksanaan desiminasi ini dapat semakin dipahami komitmen untuk menciptakan perbaikan birokrasi melalui pencegahan korupsi yang perlu diwujudkan pada orientasi hasil. Sebagai informasi, terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 sub indikator pada 8 intervensi yang menjadi fokus MCP di Tahun 2023. Diantaranya Perizinan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengawasan Aparatur Sipil Negara, Manajemen Aset Daerah, Optimalisasi Pajak Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa. SPI merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dari perspektif pegawai (pihak internal), masyarakat pengguna layanan/vendor (pihak eksternal) dan narasumber ahli (kalangan eksper). SPI dikembangkan sebagai alat ukur pemetaan korupsi karena kasus korupsi yang terjadi secara masif di Indonesia, khususnya pada tingkat birokrasi pemerintahan dan SPI dinilai sebagai salah satu alternatif upaya pengukuran risiko dalam kegiatan survei pendahuluan yang dilakukan oleh KPK RI. (Adpim) Read the full article

[mediaban]

Kepala Dinas Pariwisata Banten, Hamidi minta jangan membandingk-bandingkan destinasi wisata Banten dengan daerah lain.

[beritarayaidn]

Pastikan Post Anggaran, Pj Gubernur Banten Bakal Review APBD Tangsel Agar Fokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pastikan Post Anggaran, Pj Gubernur Banten Bakal Review APBD Tangsel Agar Fokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Tangerang Selatan – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, memberikan pesan khusus dalam momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Al Muktabar meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk serius menangani persoalan kemiskinan ekstrem dan gizi buruk. Hal itu diutarakan Al Muktabar ketika menghadiri acara perayaan HUT ke-14 Kota Tangsel yang…

[cyberdelusiondream]

Disetujui, Raperda Perubahan APBD TA 2022 Provinsi Banten Disampaikan Ke Kemendagri

Disetujui, Raperda Perubahan APBD TA 2022 Provinsi Banten Disampaikan Ke Kemendagri

[bantennewscoid-blog]

Pj Gubernur Banten Pastikan APBD 2024 Sudah Bisa Dijalankan

SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar memastikan program-program yang masuk dalam APBD 2024 sudah bisa dijalankan. Ini sejalan dengan telah diserahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) untuk APBD Tahun 2024. Selain menyerahkan DPA SKPD, pada kesempatan itu Muktabar juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten di Pendopo…

[bidiktangsel]

Dorongan APBD Provinsi Banten Tahun 2023 Terhadap Perekonomian Daerah

Serang, bidiktangsel.com – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, sinergi Anggaran Belanja Pendapatan Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Banten. Pada Tahun 2023, APBD Provinsi Banten hampir mencapai Rp 12 triliun. “Selama tahun 2022, kinerja fiskal melalui APBN dan APBD menunjukan hasil yang positif. Mampu…

[beritatangerang]

Ada Apa? Netizen Mewanti-wanti Hasil Pembangunan Flyover Cisauk Tangerang Senilai Rp96,8 Miliar

Ada Apa? Netizen Mewanti-wanti Hasil Pembangunan Flyover Cisauk Tangerang Senilai Rp96,8 Miliar

Kliktangerang.com -Proyek pembangunan jembatan layang atau Flyover Cisauk mulai dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, ditandai dengan pencanangan tiang pertama (groundbreaking) pada Sabtu, 29 Oktober 2022. Sejumlah warganet pun menanggapi proyek tersebut. Ada netizen yang mewanti-wanti hasil proyek jalan layang yang dibangun dengan anggaran senilai Rp96,8 miliar tersebut. “Harus di…

[realitajayasaktigroup]

Karorena Polda Banten Ikuti Zoom Meeting Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten Terkait Rancangan Raperda APBD

Karorena Polda Banten Ikuti Zoom Meeting Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten Terkait Rancangan Raperda APBD

RELASIPUBLIK.OR.ID, SERANG || Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda Banten Kombes Pol Wingky Adhityo Kusumo ikuti zoom meeting rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang dilaksanakan di Ruang Kerja Karorena Polda Banten pada Rabu (05/10). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Barhum yang dihadiri Pj Sekda…

[kabartangsel]

Pimpinan DPRD Dan Pj Gubernur Banten Tandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

Pimpinan DPRD beserta Pj Gubernur Banten tandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Banten tahun Anggaran 2024. Penandatanganan ini dilaksanakan dalam Rapat Paripururna yang dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Banten, Kamis (22/08/24). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni, dihadiri Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pimpinan DPRD Banten, Plh Sekda Banten dan…