#Rumusan Pancasila Dalam Piagam Jakarta

[rainyrens]

TUJUH KATA YANG HILANG DARI PIAGAM JAKARTA

Penulis Reni Anggraeni, S.Pd

Tahu kah kamu jika rumusan Pancasila yang hari ini kita baca dan kita hafalkan berbeda dengan rumusan awalnya? Ada tujuh kata yang hilang pada rumusan Pancasila awal yang terdapat dalam Piagam Jakarta.

Setelah Sidang BPUPKI 1 dilakukan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, BUPUPKI membentuk panitia kecil pada persidangan pertama. Panitia kecil ini bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota tentang dasar negara. Ketua panitia kecil ini adalah Ir. Soekarno yang beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari:

Soekarno (ketua)

Moh. Hatta (wakil ketua)

Achmad Soebardjo (anggota)

Moh. Yamin (anggota)

KH Wahid Hasyim (anggota)

Abdul Kahar Muzakkir (anggota)

Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)

H. Agus Salim (anggota)

AA Maramis (anggota)

Panitia kecil ini akhirnya disebut sebagai Panitia Sembilan.

Pada tanggal 22 Juni 1945 malam hari, Panitia Sembilan langsung mengadakan rapat di kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Panitia Sembilan mencapai kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). Rancangan tersebut oleh Ir. Soekarno diberi nama “Mukadimah”, oleh Moh. Yamin diberi nama “Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut “Gentlemen’s Agreement”.

Dalam Piagam Jakarta, rumusan dasar negara adalah sebagai berikut:

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan pembukaan hukum dasar kemudian menjadi naskah. Bunyinya memiliki banyak persamaan dengan naskah pembukaan UUD 1945 saat ini.

Pada tanggal 10 – 17 Juli 1945, BPUPKI melaksanakan Sidang kedua yang bertujuan melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat Sidang BPUKI 1 dilakukan. Selanjutnya, BPUPKI membentuk tiga kepanitiaan yaitu, panitia hukum dasar, panitia ekonomi dan panitia bela negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ir. Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Moh. Hatta sebagai wakil ketua. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada tanggal 14 Agustus 1945.

Kekalahan Jepang diketahui oleh Golongan Muda, yang menyebabkan terjadinya terjadinya Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 sehingga keesokan harinya dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Moh. Hatta menerima pesan bahwa adanya keberatan dari para tokoh Indonesia Timur mengenai bagian pada kalimat Piagam Jakarta. Kalimat tersebut, “Ketuhanan, dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Kemudian, Moh. Hatta, mengajak Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan rapat pendahuluan sebelum sidang PPKI itu. Hasilnya, tercapai kesepakatan dengan dengan mengganti bunyi kalimat tersebut dengan, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

PPKI menggelar sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, perubahan Piagam Jakarta kemudian disampaikan pada sidang PPKI tersebut. Hasil sidang ini kemudian mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusannya tersebut ada dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Pancasila yang disahkan urutannya sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

------- 

Berikut lampiran foto Piagam Jakarta

[tekpoin-blog]

Rumusan pancasila secara yuridis konstitusional, terdapat dalam .... 

Rumusan pancasila secara yuridis konstitusional, terdapat dalam …. 

Rumusan pancasila secara yuridis konstitusional, terdapat dalam …. A. Piagam jakarta B. Tap Mprs No.Xx/Mprs/1966 C. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 D. Mukadimah UUDS 1950 Jawaban : C. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[tikaaulia]

Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 Pancasila itu bukan dasar negara, karena dasar negara adalah UUD. Bukan juga ideologi, karena ideologi itu sistem nilai. Bukan juga penyatu, karena yg menyatukan kita adalah keberagaman, bhineka tunggal ika. Lalu, apa itu Pancasila? Pancasila adalah sumber dari segala sumber kehidupan negara dan berbangsa Indonesia sebagaimana apa yg disampaikan oleh bapak Rachmat Rizqy Kurniawan pada mata kuliah Pancasila. Bahwa Pancasila adalah “Philosophische Grondslag” yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti norma (lag), dasar (grands), dan yang bersifat filsafat (philosophische). Artinya sumber dari segala sumber kehidupan negara dan berbangsa Indonesia. Apa sih Hubungannya Antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945? Jika digambarkan dalam bentuk piramida, Pancasila berada di tingkat teratas yang menunjukan Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang paling tinggi..pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian pembukaan UUD 1945 menempati tingkat dibawah Pancasila yang merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad berbangsa Indonesia yang merupakan cita-cita luhur dan mahal. Pembukaan yang berintikan Pancasila merupakan sumber bagi pasal UUD 1945. Hal ini disebabkan karena kedudukan hukum pembukaan berbeda dengan pasal UUD 1945, yaitu bahwa selain sebagai muqaddimah, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan atau eksistensi sendiri. Akibat hukum dari kedudukan pembukaan ini adalah memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma dasar hukum tertinggi yang tidak dapat diubah dengan jalan hukum dan melekat pada kelangsungan hidup negara republik indonesia.pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila memiliki nilai-nilai khusus dalam sila-sila nya, Sila pertama,ketuhanan yang maha esa, pada dasarnya memuat pengakuan atas eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta. Pengakuan ini sekaligus memperlihatkan hubungan antara yang mencipta dan yang diciptakan serta menunjukkan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang mencipta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia mempunyai kedudukan yang khusus diantara ciptaan-ciptaan lainnya, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, secara khusus meminta perhatian kepada warga negara akan hak dan kewajibannya terhadap negara agar selalu menjaga eksistensi negara dan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memperlihatkan pengakuan serta perlindungan nya terhadap "musyawarah dan mufakat" Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, setiap warga negara harus bisa menikmati keadilan yang nyata. Namun keadilan hanya akan didapat jika struktur sosial masyarakat sendiri juga adil. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep, berikut : 1. Dasa-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara ( negara Indonesia republik dan berkedaulatan rakyat) dan asas kerohanian negara (Pancasila) 2 . Ketentuan diadakannya UUD, yaitu "...maka disusunlah kemerdekaan kebanggaan Indonesia dalam suatu UUD NRI." Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal, menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya,yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan pembukaan UUD NRI 1945 dapat

ditegaskan rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan:

1. Sebagai dasarnya, karena pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.

2. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.

Hubungan Pancasila dengan pembukaan secara material UUD 1945 adalah menunjuk pada materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila.

Oleh karena kandungan material pembukaan UUD 1945 yang demikian itulah maka pembukaan UUD 1945 dapat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.

proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPK yang pertama tama adalah dasar filsafat pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPK membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945.

[yudaaldurra]

Sikap PBNU Terhadap RUU HIP *PERKUAT PANCASILA SEBAGAI KONSENSUS KEBANGSAAN* بسم الله الرحمن الرحيم Setelah melakukan pengkajian mendalam terhadap Naskah Akademik, rumusan draft RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Catatan Rapat Badan Legislasi DPR RI Dalam Pengambilan Keputusan atas Penyusunan RUU HIP tanggal 22 April 2020, serta mencermati dengan seksama dinamika yang berkembang di masyarakat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa segala ikhtiar untuk mengawal, melestarikan, dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan konsensus nasional patut didukung dan diapresiasi di tengah ancaman ideologi transnasionalisme yang merapuhkan sendi-sendi keutuhan bangsa dan persatuan nasional. 2. Bahwa Pancasila sebagai titik temu (kalimatun sawa’) yang disepakati sebagai dasar negara adalah hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai sejak Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dihasilkan oleh Tim Sembilan, dan rumusan final yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Secara historis, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah hasil dari moderasi aspirasi Islam dan Kebangsaan. Dengan rumusan final Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia tidak menjelma sebagai negara Islam, juga bukan negara sekuler, tetapi negara nasionalis-religius. 3. Bahwa rumusan final Pancasila merupakan legacy terbesar yang diwariskan para pendiri bangsa yang terdiri dari banyak golongan. Karena itu, menonjolkan kesejarahan Pancasila 1 Juni dengan mengabaikan kesejarahan 22 Juni dan 18 Agustus berpotensi merusak persatuan, membenturkan agama dengan negara, dan menguak kembali konflik ideologis yang akan menguras energi bangsa. Tindakan apapun yang dapat menimbulkan mafsadah bagi persatuan nasional WAJIB dihindari, karena Pancasila dirajut oleh para founding fathers justru untuk mencegah perpecahan dan mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam sebuah tenda besar. (Lanjut kolom Komentar) https://www.instagram.com/p/CBsLhyQndh1/?igshid=1ejp62k5vyhml

[noturmilkyway]

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Penjabaran dalam Pembukaan UUD 1945

Setelah mengetahui bagaimana sejarah perkembangan Pancasila dari masa ke masa, maka pada tulisan ini akan membahas bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam penjabaran Pembukaan UUD 1945.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Seperti yang kita tahu, dalam tulisan sebelumnya para pendiri negara telah sepakat bahwa dasar negara adalah Pancasila. Karena pandangan hidup bangsa harus sesuai ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian tertinggi bangsa. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pancasila sebagai dasar negara artinya ideologi Pancasila menjadi landasan, panduan, dan pedoman resmi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara maka pemerintah wajib berlandaskan pada pancasila saat mengatur penyelenggaran negara. Adapun warga negara wajib menjadikan pancasila sebagai landasan moral dalam berperilaku sehari-hari. Pancasila sebagai dasar Negara memiliki arti bahwa pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggarakan segala norma hukum dan dalam penyelenggarakan Negara.

SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Seperti yang telah dibahas pada tulisan sebelumnya, sejarah lahirnya Pancasila juga merupakan sejarah bagaimana awal Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara. Pada tulisan ini akan membahas secara singkat bagaimana lahirnya Pancasila hingga menjadi dasar negara Indonesia.

1. Pembentukan BPUPKI (29 April 1946)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kerap disingkat menjadi BPUPKI. BPUPKI berdiri bertujuan untuk membahas semua hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan bangsa Indonesia, termasuk dasar negara Indonesia. Diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat , sidang BPUPKI  menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dengan 33 pembicara. Ada beberapa tokoh yang mengusulkan tentang dasar megara, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Dari usulan tiga tokoh tersebut lalu ditampung dan dibahs kembali oleh kepanitiaan yang lebih kecil yang disebut Panitia Sembilan.

2. Panitia Sembilan (22 Juni 1945)

Hasil rumusan Rancangan Pembukaan UUD yang dibuat oleh Panitia Sembilan ini disebut sebagai sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Berikut rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta :

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksan dalam permusaywaratan/perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3. Sidang BPUPKI II (10-16 Juli 1946)

Untuk membahas rumusan yang dibuat oleh panitia sembilan, kemudian BPUPKI mengadakan sidang kedua. Dari sidang tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yang salah satunya adalah kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta.

4. Sidang PPKI (18 Agustus 1945)

Sidang PPKI kemudian dilakukan sehari setelah kemerdekaan Indonesia dan merubah sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta, yang pada awalnya berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

FUNGSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Adapun beberapa fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara.

1. Fungsi pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

2. Suasana kebatian dari UUD.

3. Penyemangat bagi UUD, pemerintah, dan MPR dengan ketetapan No. XVIIV MPR/1998

4. Mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasar Negara RI.

5. Memiliki norma yang harus dipegang teguh oleh pemerintahan dan penyelenggara untuk cita-cita moral seluruh rakyat.

6. Sebagai cita-cita hokum bagi hukum dasar Negara Indonesia.

DASAR HUKUM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat ”…....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata Pancasila, namun Indonesia sudah bersepakat bahwa lima prinsip yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia disebut Pancasila yang isinya sama dengan pembukaan UUD alinea ke-4 di atas. Kesepakatan tersebut, tercantum pula dalam berbagai Ketetapan MPR-RI diantaranya sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR – RI No.XVIII/MPR/1998 Pasal 1

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara

2. Ketetapan MPR No. III/MPR/200

Sumber Hukum dasar nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENJABARAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

Naskah teks Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea. Sedangkan penjabaran Pancasila sebagai dasar negara berada pada alinea keempat, yaitu sebagai berikut

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pada alinea keempat ini menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional, menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan, menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk Republik, dan menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila. Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok pikiran yang merupakan falsafah negara Indonesia Pancasila yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa (sila I)

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila II)

3. Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan (sila III)

4. Negara yang berkedaulatan rakyat (sila IV)

5. Negara mewujudkan keadilan sosial (sila V)

[harianpublik-blog]

Pembahasan Paling Menarik "HARI PANCASILA" Oleh Yusril Ihza Mahendra

Pembahasan Paling Menarik "HARI PANCASILA" Oleh Yusril Ihza Mahendra

“HARI PANCASILA”

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Ahli Hukum Tata Negara)

Sebagian orang menyebut tanggal 1 Juni adalah Hari Lahirnya Pancasila, yang sekarang sebagian orang menyebutnya dengan istilah Hari Pancasila. Pancasila adalah landasan falsafah negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke 4.

Saya lebih suka menyebut Pancasila sebagai “landasan falsafah negara” bukan dasar negara atau ideologi sebagaimana sering kita dengar. Istilah landasan falsafah negara itu bagi saya lebih sesuai dengan apa yang ditanyakan Ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Diawal sidang, Radjiman berkata, “Sebentar lagi kita akan merdeka. Apakah filosofische grondslag Indonesia merdeka nanti?” Radjiman tidak bertanya tentang ideologi negara atau dasar negara. Dia bertanya filosofische gronslag atau landasan falsafah negara.

Bagi saya ucapan Radjiman itu benar. Landasan falsafah adalah sesuatu rumusan yang mendasar, filosofis dan universal. Beda dengan ideologi yang bersifat eksplisit yang digunakan oleh suatu gerakan politik, yang berisi basis perjuangan, program dan cara mencapainya.

Landasan falsafah negara haruslah merupakan kesepakatan bersama dari semua aliran politik ketika mereka mendirikan sebuah negara. Karena itu landasan falsafah negara harus menjadi titik temu atau common platform dari semua aliran politik yang ada di dalam negara itu.

Ada beberapa tokoh yang menanggapi pertanyaan Radjiman. Mereka menyampaikan gagasan tentang apa landasan falsafah negara Indonesia merdeka itu. Supomo, Hatta, Sukarno, Agus Salim, Kiyai Masykur, Sukiman adalah diantara tokoh-tokoh yang memberi tanggapan atas pertanyaan Radjiman.

Sukarno adalah pembicara terakhir yang menyampaikan tanggapannya pada 1 Juni 1945. Dia mengusulkan 5 asas untuk dijadikan sebagai landasan falsafah. Sukarno menyebut 5 asas yang diusulkannya itu sebagai “Pancasila”.

Setelah semua tanggapan diberikan, Supomo berkata bahwa dalam BPUPKI itu terdapat dua golongan, yakni golongan kebangsaan dan golongan Islam. Golongan Islam, kata Supomo, menghendak Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Sebaliknya golongan kebangsaan menghendaki negara persatuan nasional yang memisahkan antara agama dengan negara.

Setelah itu dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan landasan falsafah negara berdasarkan semua masukan yang diberikan para tokoh. Kesembilan tokoh itu adalah Sukarno, Hatta, Ki Bagus, Haji Agus Salim, Subardjo, Kahar Muzakkir, Wahid Hasyim, Maramis dan Yamin.

Sembilan tokoh itu, 4 mewakili Gol Kebangsaan, 4 mewakili Gol Islam, dan 1 mewakili Gol Kristen. Sembilan tokoh ini merumuskan naskah proklamasi yang sekaligus akan menjadi Pembukaan UUD. Naskah tersebut disepakati pada tanggal 22 Juni 1945.

Yamin menyebut naskah itu “Piagam Jakarta” yang berisi gentlemen agreement seluruh aliran politik di tanah air. Dengan Piagam Jakarta kompromi tercapai, Indonesia tidak berdasarkan Islam, tapi juga tidak berdasarkan sekularisme yang pisahkan agama dengan negara. Dalam Piagam Jakarta itulah untuk pertama kalinya kita temukan rumusan Pancasila sebagai landasan falsafah negara yang disepakati semua aliran.

Ketika proklamasi, naskah Piagam Jakarta tidak jadi dibacakan sebagai teks proklamasi. Teks baru dirumuskan malam tanggal 16 agustus. Teks baru proklamasi yang dibacakan tanggal 17 Agustus adalah teks yang kita kenal sekarang “Kami bangsa Indonesia..” dst. Namun naskah Piagam Jakarta disepakati akan menjadi Pembukaan UUD yang disahkan tanggal 18 Agustus 45.

Sebelum disahkan, Sukarno dan Hatta minta tokoh-tokoh Islam setuju kata “Ketuhananan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Walaupun kecewa, namun Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya menerima ajakan Sukarno dan Hatta.

Kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akhirnya dihapus” dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi kompromi terakhir tentang landasan falsafah negara Pancasila dengan rumusan seperti dalam Pembukaan UUD 45 adalah terjadi tanggal 18 Agustus 1945.

Jadi hari lahirnya Pancasila bukanlah tanggal 1 Juni, tetapi tanggal 18 Agustus ketika rumusan final disepakati dan disahkan.

Pidato Sukarno tanggal 1 Juni barulah masukan, sebagaimana masukan dari tokoh-tokoh lain, baik dari gol kebangsaan maupun dari gol Islam. Apalagi jika kita bandingkan usulan Sukarno tanggal 1 Juni cukup mengandung perbedaan fundamental dengan rumusan final yang disepakati 18 Agustus. Ketuhanan saja diletakkan Sukarno sebagai sila terakhir, tetapi rumusan final justru menempatkannya pada sila pertama.

Sukarno mengatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi trisila dan trisila dapat diperas lagi menjadi ekasila yakni gotong royong. Rumusan final Pancasila menolak pemerasan Pancasila menjadi trisila dan ekesila tersebut.

Demikianlah penjelasan saya tentang Hari Lahirnya Pancasila atau Hari Pancasila semoga ada manfaatnya.[]

Sumber : Source link

[rererainsky]

Rere Curhat

Kemarin kepalaku migrain seharian. Malam harinya, malah denyut. Kalo ditanya kenapa denyut, jawabannya bukan karena baru pulang tengah malam, pas nyampe kamar ngeliat baju setrikaan yg numpuk, dengan kondisi belum makan malam. No, penyebabnya bukan itu, meski pada akhirnya baru bisa tertidur menjelang jam 2 pagi.

Kalo boleh jujur, pertanyaan-pertanyaan yg muncul dikepala kerap tak kutemukan jawabannya. Jangankan bertanya kepada orang lain, bertanya pada diriku sendiri pun, rasanya.......

Sekitar 10 harian yg lalu, NC bertanya padaku tentang rumusan Pancasila, dan kemarin ndak sengaja baca postingan @indonesiabertauhid soal Pancasila.

Pertanyaan dikepala semakin jelas, semakin meronta dengan memunculkan pertanyaan baru, lebih banyak, lebih sulit untuk dijawab.

Well, mari bahas pelan-pelan.

Pertama, ketika Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, kemudian membentuk BPUPKI yg anggotanya 62 orang, diketuai oleh Bapak Radjiman. Pertanyaannya, emang bener 62 orang? Pak Radjiman kredibilitasnya baik ndak? Jangan-jangan kayak Ketua KPU Arief Budiman? Kenapa 62 orang, apa argumen mereka representatif?

BPUPKI sidang sebanyak dua kali, sebagian diakui sebagai sidang resmi, sebagian lagi tidak resmi. Lalu tokoh-tokoh bangsa mengusulkan gagasan mereka, termasuk M. Yamin dan Soekarno.

Kemudian, ketika Jepang ditaklukan oleh Sekutu. Lantas Jepang menyerah tanpa syarat, saat itulah para tokoh sibuk untuk memerdekakan Indonesia "sendiri", bukan karena Jepang.

And next, terbentuklah Panitia Sembilan.

Setelah diskusi yg katanya "alot", didapatlah rumusan Piagam Jakarta. Kenapa pake kata Jakarta? Ya karena di "SAH" kan di Jakarta. Kalo di "SAH" kan di Langkat, namanya "Piagam Langkat" dong~

1. Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Baca lagi kalimat itu, diulang-ulang. Kurasa itu kalimat sederhana yg luar biasa dampaknya. Mengapa demikian?

1. Pada masa itu, umat Islam di Indonesia sebesar 98%, lalu turun jadi 95, 90, 87, sampe hari ini jadi 85%.

Bayangin aja kalo seluruh Umat Islam "wajib" menjalankan "Syariat Islam". Serius bayangin!

Hari ini kita mungkin tidak akan menemukan akhwat yg tak pakai kerudung. Ya Allah adem banget itu kalo semua perempuan pake kerudung.

2. Sektor Ekonomi landasannya bukan "Ekonomi Pancasila" apalagi "Kapitalis". Tapi "Ekonomi Islam"!!!!

Dimana Riba adalah haram, sedangkan syariah adalah sistem utama. Kebayang gimana bank-bank syariah bekerja, tanpa pernah mengenal bank konvensional, kurasa inflasi tidak akan gila-gilaaan. Negara tak akan berhutang dengan Bunga Masyaa Allah pada China, nggak akan! Karena sistem Riba adalah haram.

3. Sistem Perpajakan, kita tak lagi menganut sistem "Pajak Barbar". Ketika pajak mobil 1.2 M dipangkas, sedangkan warteg dikenai pajak. Kita mungkin akan mengedepankan zakat, infaq, sodaqoh, yg (potensi) nilainya Trilliunan. Sedangkan saat ini? Penerimaan pajak belum optimal, zakat apalagi.

4. Kesenjangan Sosial. Kita sama-sama tahu bahwa Islam as a "Rahmatan Lil- Alamin" yg "RELEVAN" zaman mampu membawa keadilan bagi rakyat kecil dan kesetaraan bagi perempuan. Contohnya? Mari sama-sama pelajari zaman Kenabian, Khalifah, dan seterusnya.

5. Konstruksi Pemikiran dalam memilih Pemimpin. Pada masa pemilihan Khalifah antara Ali dan Utsman, Salah seorang sahabat yg diutus sebagai "panitia" pemilihan, turun langsung kerakyat, menanyakan siapa yg mereka "sukai" untuk jadi Khalifah. Tapi, pada akhirnya, para cendikiawan, intelek muslim yg taat lah yg punya hak suara, tentu dengan musyarawah.

Sedangkan negeri kita? Orang gila dan orang waras sama-sama punya hak pilih. Padahal, dari sisi kewarasan saja, dua kelompok ini jelas beda. Orang tak sekolah dengan professor, sama-sama punya hak suara. Padahal, kecerdasan berpikir mereka saja sudah beda. Penjahat dan orang baik, sama-sama punya hak pilih. Padahal, dari sisi kecenderungan mengubah bangsa, asumsi mereka sudah beda.

Maka, Jika hak pilih adalah untuk semua rakyat yg usianya diatas 17 Tahun dianggap sebagai sebuah keadilan, jelas hal itu adalah "KETIDAK-ADILAN" yg "ADIL"

Kebodohan yg dikemas dalam kata "keadilan sempit"

Klise. Absurd.

6. Sektor Pendidikan. Jika sistem pendidikan di negeri ini dijalankan sesuai dengan Syariat Islam, maka basis utamanya adalah "MESJID". Semua tempat adalah tempat menuntut Ilmu, berdiskusi, membaca buku, karena perintah Allah yg pertama turun adalah "IQRO" (BACALAH). Ya Allah, kebayang tingkat literasi Indonesia tak akan sampe 0.001 (Hiks)

7. Masih banyak banget sektor yg bisa dijelasin, tapi aku kudu kekampus. Hehehe.

8. Eh tambahan. Sektor Peternakan pasti maju. Karena Nabi-Nabi kita dimasa lalu adalah peternak. Konsumsi susu dan daging dinegeri ini nggak akan jadi yg terendah se-Asia Tenggara. Ciyussss deh.

Lalu kemudian, mengapa Kristen beraliran konservatif mendesak untuk mengubah sila pertama?

Emmm... Sebagai yg kita tau, hahwa Soekarno sang macan podium beraliran kiri, nasionalis adalah sosok yg mampu menggetarkan hati rakyat ketika berbicara. Sedangkan Hatta beraliran kanan yg agamis, pernah "dibisiki" oleh seorang tokoh (diduga Ahmad Soebarjo) untuk menjadikan Pancasila cenderung kanan, pro terhadap Agama. Huehueheu

Tapi, kalo katanya guru PKn-ku zaman SMP, "Pancasila itu enggak kanan, enggak kiri, tapi ditengah-tengah".

Aku nggak nge-debat si Bapak Guru. Tapi nge-debat Bapakku dirumah. Hehe. Yaaaa soalnya Bapak Guru ama Bapakku, lebih enak diajak diskusi Bapakku. Pengetahuan beliau juga luas.

Tapi yaaa....... Guru SMP ku, perempuan, seorang Katolik konservatif yg kerap mengulang-ulang bahwa Piagam Jakarta sila pertama tak adil Jika diterapkan. Why? Karena Indobesia tak hanya Islam. Ada agama lain yg punya Tuhan, maka tak bisa hanya Islam.

Ini adalah alasan bodoh, yg baru kusadari diusia 20+

Pasalnya, "Ideologi" dan "Asas Keadilan" berdasarkan keberagaman adalah dua konteks yg beda.

Lah, Mekkah Madinah? Sewaktu Islam berkembang pesat, Islam adalah dasar negaranya, justru sangat adil untuk kaum minoritas seperti Yahudi. Emang dikira Bangsa Turki Utsmani itu Islam semua? Enggak tuh. Tapi dia mampu berjaya 6 abad lamanya. Pondasinya? Islam dong.

Siapa yg membantah kalo dunia Islam pernah jadi kiblat seluruh bangsa didunia? Nggak ada yg bantah. Karena itu fakta sejarah yg dikaburkan, dihilangkan, dengan sengaja.

Balik lagi ke Sila Pertama, "Ketuhanan yg Maha Esa" (Bahwa Tuhan adalah Esa, Satu).

Dalam Islam, sesuai dengan Surah Al-Ikhlas : 1

Njuk, kalo nggak ber-Tuhan, gaboleh di Indonesia dong? Kalo Ateis ama Agnostic gaboleh tinggal disini dong? Piyeeee piyeeeeee.....

Tapi begini..... Emmmm .....

- Tuhan adalah satu

- Tuhan itu satu, Allah

- Tuhan itu satu, kekuasaan

- Tuhan itu satu, harta

Tuhan emang satu, tapi dia "menuhankan" siapa? Beneran Tuhan? Harta? Tahta? Atau Wanita? *Eh

Sekali lagi, Tuhan emang satu. Dan ada orang yg "MENUHANKAN" yg "SATU" itu.

Gile Gile Gile.

Dan yg membuatku pusing pagi ini, bukan karena pertanyaan malam tadi tak mampu kujawab, melainkan pertanyaan baru yg muncul kemudian.

"Gimana caranya, aku nyusun kurikulum buat anak-anakku, supaya dia enggak sekolah di negeri, dia sekolah ama aku, dan akan kujelaskan tentang peradaban Islam, sejarah Pancasila, implentasi Islam dalam kehidupan sehari-hari, sampai ke nama-nama pengkhianat"

Kurikulum oh kurikulum!

Tulisan ini terpaksa harus disudahi, kumau beres-beres, ngampus, dan lain-lain.

Rere, masih Jogja.

5/8/19 Pukul 07.15 WIB

[lord-baeliysh-blog]

Hubungan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

I. LATAR BELAKANG MASALAH Sebagai Warga Negara Indonesia tentunya kita harus paham dasar negara kita dan bagaimana proses terbentuknya dasar negara kita, mungkin sebagian besar masyarakat belum memahami apa itu pancasila dan apa kaitannya dengan negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar falsafah sekaligus menjadi ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa, sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Saat ini pancasila yang merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia tengah dilanda tantangan baru berupa lunturnya nilai-nilai pancasila yang ada dimasyarakat khususnya dikalangan generasi millennial. Bahkan sekelompok masyarakat ingin mengubah pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dengan paham-paham tertentu ini.

II. RUMUSAN MASALAH Dasar negara merupakan pedoman dalam mengatur kehidupan penyelengaraan ketatanegaraan. Dasar negara bangsa Indonesia adalah pancasila yang berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara serta sebagai sumber segala sumber hukum. Pokok permasalahan yang akan dibahas mengapa Pancasila punya kaitan erat dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan waktu pembentukannya dan badan yang membentuk Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbeda. Dalam makalah ini penulis mencoba untuk memaparkan hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

III. PERTANYAAN PENELITIAN 1. Bagaimana proses pembentukan Pancasila? 2. Apa hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945?

IV. KERANGKA TEORI Untuk memahami hubungan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila, kita terlebih dahulu harus mengetahui konsep Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia, oleh karena itu pancasila merupakan landasan idiil bagi sistem pemerintahan dan landasan etis-moral  bagi kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. Sedangkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh lembaga MPR/DPR hasil pemilu. Pembukaan Undang-Undang Daasar 1945 dijadikan norma fudamental, rumusan kata dan kalimatnya tidak boleh diubah oleh siapapun pengubahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti merubah esensi cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia.

V. PEMBAHASAN

I. Bagaimana proses pembentukan Pancasila? Jepang membentuk Dokuritsu Jumbi Choosakai (BPUPKI) tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan Ketua Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Wakil Ketua R. Panji Soeroso dan Ichibangase (orang Jepang) yang mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Tugas BPUPKI, yaitu : 1. Membuat rancangan dasar negara 2. Membuat rancangan UUD Sidang I BPUPKI 29-31 Mei dan 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Berikut adalah usulan rumusan dasar negara dari beberapa tokoh. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) menyampaikan usulan secara lisan, yaitu : 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Mr. Soepomo (31 Mei 1945) menyampaikan pokok-pokok pikiran, sebagai berikut : 1. Paham negara persatuan 2. Warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan dan supaya ingat kepada Tuhan (Perhubungan Negara dan Agama) 3. Sistem badan permusyawaratan 4. Ekonomi negara bersifat kekeluargaan 5. Hubungan antarbangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Ir. Soekarno (1 Juni 1945) mengemukakan lima dasar negara yang beliau beri nama Pancasila, sebagai berikut : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan Ketiga usulan rumusan dasar negara tersebut tidak ada yang ditetapkan sebagai dasar negara, maka dibentuklah Panitia Kecil (Panitia Sembilan) terdiri atas : 1. Ir. Soekarno 2. Moh. Hatta 3. Mr. Muhammad Yamin 4. Achmad Soebarjo 5. Wachid Hasyim 6. Abdulkahar Moedzakir 7. Abikusno Tjokrosoejoso 8. Agus Salim 9. AA. Maramis Panitia kecil berhasil menyusun piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta, yaitu : 1. Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam bagi Pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mohammad Hatta sehari sebelum sidang I PPKI didatangi oleh Kaigun yang menyampaikan pesan bahwa orang Indonesia Timur merasa keberatan atas tercantumnya kata Islam dalam Piagam Jakarta.

II. Apa hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II no.7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, pada hakikatnta terdapat dalam pembukaan alenia IV. Oleh karena itu justru dalam pembukaan itulah secara formal yudiris Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Maka hubungan antara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut : 1) Hubungan secara Formal Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar positif. Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut : A. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alenia IV. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya Pancasila adalah tidak tergantung pada Batang Tubuh UUD 1945. C. Pancasila sebagai inti Pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan melekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai subtasi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan yudiris dalam pembukaan. Perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan mengubah secara tidak sah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2) Hubungan secara material Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan yang bersifat formal juga terdapat hubungan secara material sebagai berikut; proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah itu tersusunlah piagam Jakarta yang disusun panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945. Jadi berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia Pembuakaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber tertib hukum tertinggi yang bersumberkan pada Pancasila.

VI. KESIMPULAN Pada alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan peristiwa dan keadaan ataupun cita-cita setelah bangsa Indonesia terwujud. Pancasila yang termaktub pada alenia ke-4 ini merupakan unsur penentu ada dan berlakunya hukum di Indonesia, pokok kaidah negara yang fudamental, dasar negara yang berkedaulatan rakyat, dengan demikian Pancasila merupakan inti dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan memiliki kedudukan yang kuat dan tetap seta tidak dapat diubah.

  DAFTAR PUSTAKA

Rahmawati, Noviana dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X untuk SMA//MA Semester Genap. Klaten: Viva Pakarindo Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma Suparyanto, Yudi dan Amin Suprihatini. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X untuk SMA/MA. Klaten: Cempaka Putih www.pelajaran.co.id/2016/24/proses-terbentuknya-pancasila-dan-rumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara.html

[tobasatu]

tobasatu.com, Medan | Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menyebutkan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sedang mengalami tantangan dimana kebinekaan sedang diuji. Penyebabnya adalah penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, yang menggaungkan berita-berita hoax alias kabar bohong.

Karena itu, kata Gubsu, sangat perlu bangsa ini belajar dari pengalaman buruk Negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa ini bisa terhindari dari masalah tersebut.

“Kita bisa hidup rukun dan bergotong-royong untuk memajulan negeri, dengan Pancasila Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat Internasional untuk membangun dunia yang damal, adil dan makmur di tengah kemajemukan,” ungkap Gubernur membacakan Pidato Presiden Jokowi, saat saat memimpin jalannya upacara memperingati Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6/2017) di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan.

Gubsu mengajak peran para tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi untuk menjaga Pancasila pemahanan dan pengalaman harus terus diingatkan, fokus pemberitaan dan perdebatan di mesia sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan Pancasila.

Upacara diikuti oleh Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hadir pada peringatan tersebut Wakil Gubernur Sumut Dr H Nurhajizah Marpaung SH.MH, Sekdaprovsu H Hasban Ritonga SH, Staf dan Asisten Gubernur, sejumlah kepala SKPD di jajaran Pemprovsu serta ASN di jajaran Sekdaprovsu.

Gubsu yang saat itu membaca sambutan Presiden RI mengatakan bahwa Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir Soekarno, piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan final pancasila tanggal 18 Agustus 1945.

“Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok nusantara,sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita,”katanya seraya menyebut harus diingat kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman, takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman dari Sabang sampai Meruke adalah keberagaman.

“Dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama ,kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia itulah ke Bhinneka Tunggal Ika-an kita,”jelasnya lagi. (ts-02)

The post Jadi Irup Harlah Pancasila, Gubernur Sebut Kebhinekaan Kita Sedang Diuji appeared first on tobasatu.com.

[galerisantri]

Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, kemudian BPUPKI membentuk Panitia Sembilan dan menghasilkan "Piagam Jakarta" atau Jakarta Charter. . Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Pada tanggal 9 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). . Hasil dari perumusan Panitia Sembilan adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi dari Piagam Jakarta adalah: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. (menurut) dasar kemanusian yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia 4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/ perwakilan. 5. (serta dengan mewujudkan suatu ) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. . Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat mengesahkan Dasar Negara. Sebelumnya pada tanggal 17 Agustus sore, Bung Hatta mendapat laporan dari Opsir AL Jepang (Kaigun) bahwa masyarakat di Indonesia Timur yang mayoritas Non Muslim merasa keberatan. . Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. . Itulah hebatnya para pendiri bangsa yang benar-benar menjaga rasa perbedaan dan tidak mengenal ras, budaya, dan agama. Faktanya tokoh-tokoh Islam lah yang menyetujui perubahan butir Pancasila yang pertama. (Tamat). . Foto : Suasana sidang PPKI, tampak Ir.Soekarno mengemukakan pendapat hasil dasar negara di depan majelis anggota PPKI. . Sumber : Het Nationaal Archief dan sejarahpancasila.com . . . #sejarah #sejarahindonesia #history #bpupki #dasarnegara #pancasila #pekanpancasila #mohyamin #soepomo #soekarno #panitiasembilan #harilahirpancasila #1juni2017 #sumatra #kalimantan #jawa #sulawesi #bali #ntb #ntt #maluku #papua #indonesia #nkri #albumsejarah http://ift.tt/2rfNj93

[longlifelearners]

1 Juni 1945 Lahirnya Pancasila (?)

Repost. Grup WA kesekian. oleh: Dwi Triyono, S.H. Pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPK melaksanakan sidang pertama dengan agenda penting yaitu merumuskan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu pada hari ke-4 yang merupakan hari terakhir masa sidang pertama itu, Bung Karno berpidato di dalam Sidang BPUPK, yang kemudian mempunyai makna sejarah. Sukarno mengajukan lima asasnya sebagai dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Apakah Sukarno benar-benar perumus pertama lima sila itu? Jawabannya adalah negasi. Tiga hari sebelumnya, yaitu hari pertama sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin telah menyampaikan lima asas bagi Indonesia merdeka, yaitu: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ke-Tuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Tidak terdapat perbedaan fundamental antara lima asas Yamin dengan lima asas Sukarno. Perbedaan hanya pada istilah demokrasi dan susunan tata urutannya. Muhammad Roem berpendapat: tema dari kedua pidato itu sama, jumlah prinsip atau dasar sama-sama lima, malah sama juga panjangnya pidato, yaitu dua puluh halaman dalam naskah tersebut. BJ Boland mencatat bahwa atas dasar kesamaan ini, maka orang sampai pada kesimpulan bahwa: the Pancasila was in fact a creation of Yamin's, and not Soekarno's. Dengan fakta-fakta tersebut maka Muhammad Roem mengatakan bahwa penemuan Soekarno yang asli sekurang-kurangnya adalah penamaan "Pancasila" itu. Akan tetapi, menurut pengakuan Soekarno sendiri: "Namanya bukan Panca Dharma, tetapi - saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa- namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirika Negara Indonesia, kekal abadi". Kalau yang dimaksudkan lahirnya pancasila resmi dengan rumusan: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ini lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan 18 Agustus 1945 tersebut juga tidak murni/baru, karena hanya mengurangi 7 kata yang ada dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai rumusan final yang disepakati para peserta sidang BPUPK secara bulat. Tetapi Pancasila 18 Agustus 1945 hanya berlaku tidak lebih dari lima tahun, karena pada tanggal 27 Desember 1945 berlaku konstitusi RIS yang berbeda pula rumusan Pancasila nya, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan sosial. Delapan bulan kemudian, konstitusi pun berubah menjadi UUDS 1950 meskipun dengan rumusan Pancasila yang sama dengan Konstitusi RIS 49. Lantas kapan rumusan Pancasila 'seperti' Pancasila 18 Agustus 1945 berlaku kembali? Tidak pernah terjadi setelah itu kecuali melalui perdebatan panjang di Majelis Konstituante hasil Pemilu 1955 yang beujung deadlock antara kembali ke Pancasila 18 Agustus 1945 dengan Islam sebagai dasar negara. Kebuntuan yang tiada kompromi berkepanjangan karena pihak Islam tidak mau kembali ke Pancasila 18 Agustus 1945, sedangkan kalangan nasionalis tidak mau menerima Islam sebagai dasar negara. Maka lahirlah dekrit presiden 5 Juli 1959 sebagai kompromi antara golongan Islam dengan golongan nasionalis dengan diktum: kembali ke UUD 18 Agustus 1945 dan dalam konsideran dekrit tersebut disebutkan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai dan adalah satu kesatuan dengan UUD 18 Agustus 1945. Bila pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta dinyatakan tidak berlaku, maka sejak 5 Juli 1959, piagam jakarta berlaku kembali bahkan memberi jiwa pada UUD 18 Agustus 1945. _Maka 1 Juni adalah untuk mengenang lahirnya Pancasila Soekarno._ Jangan sekali-sekali membelokkan sejarah! Malang, 1 Juni 2017 Selesai ditulis pukul 08.10WIB. 📒📕📗📘📚📖📚📘📙📕

[harianpublik-blog]

Di Era Jokowi, Pancasila Lebih Banyak Dibenturkan dengan Islam

Di Era Jokowi, Pancasila Lebih Banyak Dibenturkan dengan Islam

Di Era Jokowi, Pancasila Lebih Banyak Dibenturkan dengan Islam

Harianpublik.com – PAKAR hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, sengaja menuliskan artikel ini sehari setelah Pemerintahan Jokowi merayakan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2017.

Alasannya, saya tidak ingin menambah materi perdebatan di tengah publik yang memang sedang riuh di tengah terjadinya degradasi makna Pancasila dalam tataran implementasi, namun sangat subur dan surplus dalam tataran kata-kata serta simbol-simbol yang sesungguhnya tak berguna sama sekali karena justru mendegradasi Pancasila itu sendiri.

Perdebatan tentang mengapa Hari Lahir Pancasila ditetapkan 1 Juni pun belum usai, meski Presiden Jokowi telah menetapkanya lewat sebuah keputusan, bahkan menetapkan 1 Juni sebagai hari libur Nasional. Maka Pancasila semakin kehilangan makna karena jejaknya pun mulai dihapus dan diganti di tengah perjalanan sejarah bangsa.

Memang bila kita telusuri sejarah dengan hati yang jernih, tentu akan menjadi pertanyaan yang tidak akan terjawab secara tuntas, mengapa Pemerintahan Jokowi memilih menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Belum lagi bicara pada rumusan Pancasila yang disampaikan oleh para pendiri bangsa saat sidang BPUPKI tahun 1945 yang dimulai dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni yang memang khusus merumuskan tentang bahan konstitusi dan rencana cetak biru bangsa Indonesia.

Rumusan-rumusan yang disampaikan oleh para pendiri bangsa seperti Moh Yamin, Soepomo, dan Soekarno hingga ke Piagam Jakarta dan Rumusan Pancasila dalam UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945. Rumusan Yamin, Soepomo dan Soekarno serta Piagam Jakarta adalah rumusan yang berbeda dan tidak sama Pancasila yang sekarang kita jadikan ideologi dan falsafah bangsa.

Rumusan yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 juga adalah rumusan yang tidak sama dengan Pancasila sekarang. Lantas menjadi tepatkah 1 Juni disebut Hari lahir Pancasila dengan semua rumusan yang tidak sama dengan Pancasila dalam UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945?

Semua boleh menjawab dengan menggunakan nalar masing-masing, namun bagi saya 1 Juni tidaklah tepat disebut sebagai hari lahir Pancasila dan tidak juga boleh dijustifikasi bahwa Pancasila sebagai produk tunggal Soekarno. Namun Pancasila lebih tepat disebut lahir tanggal 18 Agustus 1945 seiring perumusan bersama oleh para pendiri bangsa.

Dalam sejarah perjalanan hidup Taufik Kiemas, sewaktu masih menjabat sebagai Ketua MPR, beliau pernah mengajukan surat permohonan kepada Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.

Namun karena SBY paham dan mengerti sejarah perjalanan Pancasila, ditambah pengalaman SBY sewaktu masih menjabat Menkopolhukam era pemerintahan Megawati, beliau tidak serta merta merestui dan menyetujui permohonan tersebut. Meski hampir setiap tahun SBY semasa pemerintahannya selalu memperingati 1 Juni sebagai tonggak awal lahirnya Pancasila

Sejarah telah mencatat, ketika pada suatu perayaan Hari Kesaktian Pancasila, dan upacara secara militer telah disiapkan dengan rencana inspektur upacara Presiden, ternyata Megawati urung menjadi Irup dan digantikan SBY yang saat itu menjabat sebagai Menkopolhukam. Pertanyaannya mengapa Presiden urung menjadi Irup kala itu? Mari kita tanya kejujuran ibu Mega.

Hal itu sangat mungkin bukan terjadi begitu saja. Mungkin saja dan menjadi patut diduga bahwa Megawati tidak senang dengan perayaan Kesaktian Pancasila 1 Oktober karena identik dengan titik awal kejatuhan kekuasaan Soekarno sebagai Presiden pasca kudeta gagal oleh PKI. Secara psikologis itu menjadi masuk akal sehingga sejarah harus diganti karena perasan traumatik atau memang sama sekali tidak suka dengan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila.

Maka untuk menggantikan itu, diupayakanlah tanggal lain yang menjadi lebih besar dan menutupi Peringatan Kesaktian Pancasila 1 Oktober dengan 1 Juni. Sah saja andai sejarah tidak menjadi kehilangan jejak karena bangsa ini tidak akan pernah menjadi bangsa besar jika sejarahnya tidak lurus.

Kembali kepada peringatan hari lahir Pancasila yang kemarin 1 Juni 2017 diperingati secara besar-besaran oleh penerintah ini. Ada yang mengganggu dari slogan petingatan kemarin yaitu kalimat “SAYA PANCASILA”. Hal ini bagi saya adalah mendegradasi makna Pancasila itu sendiri karena kita sebagai warga negara mensejajarkan diri dengan Pancasila.

Dengan menyebut “SAYA PANCASILA” artinya perbuatan yang belum tentu sesuai dengan Pancasila menjadi dianggap pancasilais. Contohnya, pencabutan subsidi terhadap rakyat itu tidaklah Pancasilais karena subsidi itu adalah bentuk kecil dari upaya negara mewujudkan keadilan sosial.

Pemungutan pajak secara ugal-ugalan itu juga tidaklah Pancasilais. Penggusuran rakyat miskin itu juga tidak Pancasilais. Lantas di mana persamaan perilaku pemerintah ini dengan Pancasila hingga berani menyebut dirinya dengan kalimat “Saya Pancasila”?

Pancasila 18 Agustus 1945 itu adalah kompromi dari kelompok Nasionalis dengan kelompok Agamis terutama kelompok Islam. Pancasila itu lahir dari kesepakatan bersama antara paham Nasionalis dengan paham Agamis Islam.

Tapi saat ini seolah Pancasila hanya menjadi milik kaum yang merasa dirinya Nasionalis. Bahkan Pancasila digunakan sebagai alat pembenaran untuk menggebuk, dan yang digebuk justru dari kalangan agamis yang dulunya adalah bagian dari kompromi lahirnya Pancasila.

Era Soeharto, Pancasila digunakan sebagai pembenaran menggebuk yang berbau Komunis. Sekarang di era Jokowi, Pancasila lebih banyak dibenturkan dan dihadap-hadapkan dengan kaum Agamis Islam. Ini tidak sehat dan tidak baik. Yang merasa dirinya nasionalis tidak boleh merasa bahwa dirinyalah Pancasila.

Pancasila semakin terdegradasi jauh. Bagi rejim ini, yang tidak sepaham dengan dirinya dianggap tidak Pancasilais, dianggap tidak toleran, dianggap tidak berbhineka. Ini perusakan nilai ruh Pancasila yang sesungguhnya.

Presiden harus melakukan upaya-upaya yang benar dan tepat dalam menangani masalah ini sebelum menjadi membesar. Presiden harus mengerti dan memahami sejarah supaya tidak mudah diatur kelompok lain untuk menciptakan sejarah baru terkait sejarah Pancasila seperti penetapan 1 Juni itu sebagai Hari Lahir Pancadila dan sebagai hari libur.

Pancasila itu bukan Soekarno, Pancasila bukan golongan tertentu saja, tapi Pancasila itu adalah hasil kompromi besar para pendiri bangsa yang harus dijaga kelurusan sejarahnya, dikawal penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta diamalkan nilai-nilainya dalam menyelenggarakan negara.

Berhentilah siapapun yang ingin menciptakan sejarah dengan memodifikasi sejarah bangsa, terutama sejarah Pancasila agar Pancasila tidak kehilangan jejak dan tidak terdegradasi makanya jadi sebatas simbol-simbol semata. [opinibangsa.id / sn]

Sumber : Source link

[woyrifqi-blog]

Gentleman agreement yang dihianati

17/4/17 Hari lalau baru saja saya menyelesaikan sebuah buku. Karangan dari pegiat (aktifis) sejarah islam di bumi pertiwi, sekaligus founder dari jejak islam untuk bangsa (JIB) Rizki Lesus. Buku ini menurut saya adalah buku yang bagus. Bercerita berbagaimacam peristiwa yang tidak di ceritakan di buki-buku sejarah di sekolah-sekolah. Sejarah-sejarah yang di lupakan oleh sejarah seoerti judul buku tersebut perjuangan yang diLupakan. Secara umum buku ini bercerita perjuangan umat islam, para ulama dan santri-santri dalam memeperjuangkan kemerdekaan (perumusan dasar negara, diplomat, sampai dengan mengangkat senjata) dan mempertahankannya, sampai dengan hubungan baik Indonesia dengan timur tengah terutama mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Ada pertanyaan yang sangat lama saya cari jawabannya. Dalam buku ini saya menemukan jawaban dari pertanyaan saya selama ini meski belum terjawab sepenuhnya. “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi pemeluknya” . Sila pertama dalam piagam jakarta atau di sebut juga gentleman agreement atau sukarno lebih suka menyebutmya sebaik-baik kompromi, sebelu akhirnya di rubah menjadi ketuhanan yang maha esa seperti sekarang ini. Inilah yang menjadi pertanyaan saya selama ini, siapa, kenapa, dan kapan bunyi sila pertama ini di rubah?

Diceritakan alur alur dalam perumusan dasar dasar negara, karena negara tidak akan pernah berdiri tampa adanya dasar negara. Dalam sidang BPUPKI terjadi perdebatan yang sangat panjang dan kemudian di bentuklah panitia sembilan untuk merumuskan preambule (pembukaan uud 1945). Ada beberapa poin perbedaan antara preambule pada awal perumusan dan yang kita kenal saat ini. Poin pertama kata mukhadimah di ganti dengan pembukaan. Yang kedua kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat - syariat bagi pemeluknya, di ganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

gentleman agreement yang sejatinya sudah di sepakati bersama, antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Bahkan AA. Maramis (dari perwakilan agama kristen) mengataka setuju 200% ketika di konfirmasi oleh ki bagus ( perwakilan muhammadiah) sebelum rumusan preambule itu di sepakati bersama dan di bawa ke peserta sidang keseluruhan. sempat ada perdebatan dalam persidangan yang di ikuti oleh sekitar 62 anggota tersebut. Namun argumen-argumen tokoh-tokoh muslim seperti ki bagus, kh wahid Hasim tokoh NU dan tokoh tokoh lain yang menyampaikan senada. Bahwa kaum muslim sebagai kaum mayoritas Indonesia (sekitar 90% rakyat indonesia adalah umat islam waktu itu, dan saat ini menurun sekiyar 80an persen) membutuhkan jaminan akan hak-haknya menjalankan kewajiban serta beribadah menurut keyakinannya. Di luar itu dalam batang tubuh sudah di atur pasal jaminan umat agama selain islam bisa beribadah dengan tenang dan bebas tanpa gangguan. Singkat cerita dengan penguatan tokoh lain seperti soekarno, akhirnya peserta sidang menyepakati rumusan preambule tersebut dan muh. Yamin menyebutnya sebagai piagam jakarta.

hari hari berlalu, 54 hari dari peristiwa tersebut indonesia memproklamsikan kemerdekaannya. Saat vakum of power. Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah di bom nya nagasaki dan hirosima. Dan belum adanya serah terima kekuasaan antara jepang dam sekutu. Dalam selang waktu ini terjadi prristiwa-peristiwa yang sudah kita paham betul seperti rengas dengklok dan perumusan naskah proklamasi. Dan tanggal 17 Agustus 45 , 9 Ramadhan bulan suci umat islam seperti saran ki bagus tokoh muhammadiah ini kepada para pemuda, pukul 10 pagi di jalan pegangsaan timur rumah Ir soekarno Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sungguh peristiwa yang sangat disyukuri oleh seluruh rakyat indonesia, khususnya umat islam. Bayang-bayang akan negri impian, yang Indah dengam tegaknya syariat-syariat islam semakin dekat.

Setidaknya itulah

yang tergambar dalam benak para ulama dan tokoh-tokoh muslim saat itu. Namum ada peristiwa yang merenggut impian umat islam yanyg tidak pernah di ceritakan sejarah. Yang penulis (rizki lesus) sebut sebagai penghianatan terhadap pancasila. Siang hari 17 Agustus 1945, paska proklamasi di kediaman bung hatta di datangi oleh perwira jepang yang sampai saat ini tidak di ketahui namanya menyampaikan bahwa indonesia timur akan melepaskan diri dari Indonesia dengan rumsan dasar negara yang ada. Entah siapa dan kenapa opini tersebut terlontar. Sore harinya ki bagus sebagai seorang perwakilan golongan islam seorang diri bersama tokoh -tokoh golongan kebangsaan berdebat. Dengan bantuan lobby dari orang - orang terdekatnya, ki bagus di minta untuk menerima perubahan - perubahan yang ada, 15 menit mereka berdebat, ki bagus seorang diri tanpa dukungan argumen , dengan janji 6 bulan kedepan akan di bahas kembali dasar negara dalam kondisi yang lebih tenang. Umat islam terpaksa menerima demi segeranya indonesia merdeka. Esok harinya perubahan dimumumkan dengan menghilangkan kata islam secara keseluruhan. Termasuk yang sebelumnya presiden harus warga negara yang beragama islam pun di hapuskan. Sungguh peristiwa yang di iringi air mata para ulama dan umat islam. Perjuangan memeras keringat dan pikiran selama berpuluh- puluh hari, perjuangan yang menjadi kesepakatam semua golongam kandas hanya degan 15 menit saja. Alloh Maha benar, manusia tempat Salah.

[pengagumsemesta]

Raja Salman, sebaiknya Anda mencicipi Pecel

Kunjungan Raja Salman ke indonesia sejak 1 maret itu disambut dengan sangat antusias dan meriah oleh masyarakat, apalagi bagi mereka yang mengagumi betul kerajaan Saudi dan pernak-perniknya. Salah satu yang ditungu-ditunggu dari kedatangan rombongan Raja Salman ialah para pangeran-pangeran yang berjumlah 25, tentu yang paling rame membicarakan hal ini adalah mereka para perempuan. Selain kegantengan yang diatas rata-rata laki-laki indonesia, mereka juga kaya dan satu lagi beragama Islam, sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam tentu kriteria-kriteria tersebut sangat suami-able dan idaman para mertua.

Terlepas dari pangeran yang ganteng-ganteng, momen ini juga menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengeruk fulus dari kerajaan Saudi dengan investasi. Nah... pastinya salah satu cara untuk melancarkan tujuan itu dengan diplomasi yang baik, menurut saya sebaiknya diplomasi tersebut diadakan lewat perjamuan kuliner, dan menu nya adalah Pecel.

Oh ya.. ngomong-mgomong tentang kerajaan Saudi yang bendera negaranya berwarana hijau dan terdapat lafazh La Ilaha Illa ALLAH, ternyata cukup banyak masyarakat Indonesia yang sangat menyukai negara tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang membuat bendera merah putih dan terdapat lafazh La Ilaha Illa ALLAH di tengahnya menyerupai bendera  kerajaan Arab Saudi, mereka mem-post di media sosial menjadikanya photo profil dan membagikannya di grup-grup whats-up, bahkan mereka yang menyuarakan ini, juga menginginkan sistem negara Indonesia diuabah menjadi kerajaan atau tepatnya khilafah. Saya sebenarnya heran dengan mereka yang berpendapat seperti itu, kok bisa-bisanya... apa gak baca sejarah atau gimana sih...

Sebelum kemerdekaan, pada masa penjajahan jepang dibentuk sebuah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI yang sebelumnya bernama BPUPKI. Singkatnya begini, panitia sembilan telah membuat Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pancasila. Setelah Proklamasi kemerdekaan, beberapa kalangan dari Indonesia timur mengajukan keberatan atas rumusan tersebut kepada para Foundhing Fathers, setelah itu Sukarno segera menghubungi Hatta dan mereka menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, memang wakil golongan Islam, di antaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam, akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi keutuhan Indonesia.

Rumusan tersebut yang kini dinamakan pancasila adalah perekat untuk keberagaman masyarakat di indonesia, seperti hal nya juga pecel yang terdiri dari beberapa jenis sayuran, tak enak dan tak sedap rasanya bila tak ada bumbu pecel (sambal kacang) yang menyertainya. Jika Cuma mentimun  saja atau sayur singkong saja ya tentu namanya bukan pecel, yang dinamai pecel karena ada beberapa sayuran ditambah dengan bumbu pecel (sambal kacang). Begitu pula Indonesia bila tak ada pancasila ya bukan Indonesia, Indonesia dikenal karena mampu memadukan keanekaragaman dalam satu negara dengan baik, hal itu ter-gambarkan dalam semboyannya Bhineka Tunggal Ika. Ah..sudahlah toh mereka di bilangi tetep ngeyel.

Kembali mengenai diplomasi kuliner dengan menggunakan menu Pecel, selain Pecel salah satu makanan khas dari Indonesia. Pecel juga sangat baik untuk tubuh karena kandungan vitamin yang cukup lengkap, dikarenakan kenakaragaman sayuran yang terdapat pada Pecel. Apalagi orang arab yang menggemari masakan dengan bahan dasar dari daging, pecel adalah alternatif  untuk mengurangi kolesterol.

Ya begitulah saran saya untuk anda raja, agar tetap sehat dan bugar , silahkan menikmati Pecel sajian Khas dari Indonesia.