#koalisi Indonesia maju

[bantennewscoid-blog]

Prabowo Terima NasDem Masuk Koalisi

JAKARTA – Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku menerima Partai NasDem untuk masuk ke koalisinya dengan tangan dan hati yang terbuka walaupun sempat mendukung Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Dia mengaku membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari Partai NasDem, demi bangsa, negara, dan rakyat. Setelah proses kontestasi politik itu, dia pun mengajak Partai…

[rasiooid]

Pengamat Sebut Jika Rudy Susmanto dan Elly Yasin Duet di Pilbup Bogor 2024, Kemenangan Mutlak Bisa Diraih

RASIOO.id – Pengamat politik Arif Bahtiar menyampaikan pandangan optimis terhadap pasangan Rudy Susmanto dan Elly Rahmat Yasin dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Menurut Arif, pasangan ini memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi politik tersebut. Rudy Susmanto, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, berasal dari Partai Gerindra. Partai ini merupakan pemenang…

[beritapatriotcom]

Gerindra Bantah Penentuan Cawapres Prabowo Tunggu Putusan Gugatan Batas Usia di MK

Cawapres Prabowo – Koalisi Indonesia Maju (KIM) hingga saat ini belum juga mengumumkan calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meski begitu, Partai Gerindra membantah anggapan penentuan pendamping Prabowo menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal capres-cawapres. “Belum dibahasnya pembicaraan ini karena kan kemarin Partai…

[irwanjaelani]

Pengasuh Pesantren Modern MBS Bumiayu Isi Kajian Ahad Pagi Di Masjid Iqra Desa Kluwut

Beritalidik.com ( Brebes ) Pengasuh Pesantren Modern MBS Bumiayu memenuhi undangan PCM Bulakamba untuk mengisi Kajian Ahad Pagi di Masjid Iqro Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Brebes, Ahad (16 Robi’ul Akhir 1445 H/31/10/2023 M). Ustadz Muhammad Utsman Arif  Fatka, Lc, M.Pd berangkat bersama dengan Tim Safari Dakwah MBS Bumiayu yang terdiri dari Ustadz Tarqum Aziz, M.Pd, Ustadz Abdul Aziz…

[yasmijn]

01

Udah lama ga nulis di Tumblr tapi di H-1 pemilu ini aku merasa perlu banget menulis dan menyatakan bahwa besok aku akan nyoblos 01. Anies-Muhaimin. Dan siapa tau tulisanku bisa meyakinkan kamu-kamu yang masih belum yakin mau coblos siapa tapi jelas gak mau golput. Dan please, for everyone's sake.... jangan coblos 02.

Alasan utama aku pilih 01 sih karena (1) Asal bukan Prabowo, dan (2) Gak mau coblos PDIP. Cuma ya kalau realistis dan gak gengsi untuk mengakui dan diri mau obyektif, Anies Baswedan memang adalah orang yang paling pantas untuk jadi presiden Indonesia di antara ketiga capres yang kita punya sekarang. Secara pendidikan, rekam jejaknya sedari bangku sekolah, kuliah, menjadi rektor termuda Indonesia, menggagas dan menjalankan Indonesia Mengajar, menjadi Mendikbud walau dicopot tak sampai 2 tahun menjabat, dan yang paling baru adalah Gubernur DKI Jakarta.

Karena dari awal aku memang condong ke Anies, ya otomatis aku memang lebih ingin mengkonsumsi dan mencari konten mengenai beliau. Awalnya tentu aja kemakan ribut-ribut kontroversi deklarasi Cak Imin yang tiba-tiba maju jadi cawapres Anies padahal (1) awalnya AHY digadang-gadang jadi cawapres beliau, dan (2) awalnya Cak Imin akan dipasangkan jadi cawapres Prabowo. Langsung deh dicap dobel oportunis - yang satu "mengkhianati" Demokrat, dan yang satu lihai oportunistik mengambil kesempatan menjadi cawapres di koalisi yang hampir runtuh karena gak sampai 20% presidential treshold.

Kalau mau denger Pak Anies address tuduhan satu ini, bisa tonton di video berikut:

Cuma asli deh kalau u emang serius pengen tahu kebenaran dan ingin mendengarkan untuk paham, kalau cari di Youtube semua penjelasan mengenai isu-isu Anies dan Muhaimin semuanya ada, kok. Dan semuanya bisa aku terima dengan akal sehat. Balik lagi, semua tergantung niat.

Banyak banget konten Bocor Alus Politik yang udah w konsumsi di sebulan terakhir haha.

Poin kedua yang bikin aku semakin bulat untuk coblos beliau adalah karena pendekatan kampanye-nya yang.... berbeda. Berbasis dialog, sungguh idealis, menyediakan ruang untuk siapapun, di berbagai kota dan berbagai setting, dengan berbagai partisipan yang dengan bersemangat menyampaikan masalah dan kegelisahan apa yang ingin mereka cari jalan keluarnya. Sebenarnya untuk bisa merasa cukup aman dan nyaman untuk angkat suara di sebuah forum sangat besar, itu juga adalah hal yang nggak semua pemimpin dan calon pemimpin bisa ciptakan.

Ada dua episode Desak Anies yang bikin w nangis selama nonton... yang pertama adalah tentang perempuan:

Dan tentang buruh dan ojol.....

Pas denger para audiens ngomong w rasanya sedih banget. Banyak banget ragam masalah yang dihadapi banyak lapisan masyarakat... masalah-masalah yang tak terbayang. Bahwa ada banyak yang masih belum mendapatkan keadilan dan kelayakan hidup seperti "mitra" ojol dan juga pekerja rumah tangga.

****

Cara pikir beliau runtut, punya kerangka pikir yang jelas, berbasis nilai, bisa menyampaikan semua ide dengan baik, jelas, sopan, dan memberikan ruang untuk berdialog. Sempet juga liat video dimana Pak Anies menjelaskan gimana akhirnya dia bisa meyakinkan pemilik lahan untuk menjual lahannya ke pemerintah melalui diskusi... gimana akhirnya dia bisa meyakinkan sebuah musholla untuk memberikan persetujuan pendirian gereja dengan berdiskusi juga... bagaimana cara pikir beliau sampai akhirnya beliau kembali memperbolehkan ojek untuk lewat Jl Thamrin. Dimana sebelumnya Ahok mensterilkan ruas jalan itu dari kendaraan roda dua.

Anies bilang bahwa Jakarta itu untuk semua orang, inilah demokrasi yang sebenarnya, dimana jalan termahal di republik ini bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dari yang paling miskin sampai ke yang paling kaya sekalipun. W juga jadi mikir, bahwa ya pernah banget w mikir bahwa motor tuh ganggu di jalan, bikin macet - tapi w melupakan bahwa w dan mereka adalah sama-sama penduduk kota ini. Yang haknya seharusnya sama, tidak dibedakan. (Cuma ya tolong lah tetep tau aturan).

Untuk lengkapnya tonton deh di sini (bisa start di menit ke 40):

Fyi di tahun 2019 w nyoblos Prabowo. Waktu itu sih karena memang gak suka sama Jokowi sekaligus kasian sama Prabowo karena kok kayaknya pengen banget jadi presiden (kasih lah). Cuma ya di 2019 dan 2024 spirit w tetap sama: mencari perubahan.

Di tahun 2024 ini kita sangat beruntung bisa mendapatkan capres seperti Anies Baswedan, yang bikin anak-anak muda bisa lebih kritis dan berpartisipasi melalui dialog dan juga gerakan-gerakan sangat pop seperti kpopification dari fandomo Pak Anies di @aniesbubble dan juga menggerakkan volunteer untuk bikin event-event independent self-funded juga website yang keren banget seperti ini (harus dibuka di hp):

Inti dari intinya adalah.... w takut sih jujur menyambut pemilu esok hari.

****

Semoga Allah merahmati kita semua.

[selamat-linting]

Namun ketika kita berbicara mengenai demokrasi, kita tidak bisa berbicara demokrasi secara umum. Kita perlu bertanya demokrasi untuk siapa? Untuk kelas mana? Anies Baswedan dan PDI Perjuangan yang sekarang sedang dikurung sendirian oleh KIM+ tentu terganggu dengan upaya sebagian besar fraksi DPR tersebut. Kalau berhasil, maka mereka dapat kehilangan “hak demokratis” mereka untuk memiliki calon gubernur di DKI Jakarta. Tapi apa untungnya bagi buruh dan rakyat Indonesia? Apa yang kita dapatkan kalau mereka bisa memiliki calon gubernur atau bahkan memangkan kursi gubernur DKI Jakarta?

Senin, 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai Undang-Undang Pilkada. Terdapat dua putusan penting di hari yang sama. Pertama, putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Di dalam putusan ini, MK menyebut bahwa partai politik atau gabungan partai politik serta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun mereka tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ambang batas Pilkada ditentukan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemillu 2024 di masing-masing daerah. Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait.

Kedua, adalah putusan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian syarat batas usia calon kepala daerah yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. MK menolak permohonan dua mahasiswa, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, yang meminta MK mengembalikan tafsir syarat usia calon kepala daerah sebelum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Adapun, putusan MA tersebut berhubungan dengan perubahan syarat usia calon kepala daerah menjadi saat pelantikan calon terpilih. Sebelumnya, syarat terkait berlaku saat penetapan calon oleh KPU.

Sehari setelahnya, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) berencana untuk mengadakan rapat guna mendalami Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia calon. Rencananya, rapat diselenggarakan pada Rabu, 21 Agustus 2024. Namun, tidak hanya mengeksaminasi dua putusan itu, DPR berusaha untuk menganulirnya. Upaya menganulir dua keputusan tersebut mengarah pada dua tujuan. Pertama, ada dua skenario berhubungan dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Yaitu mengembalikan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan tetap menerapkan Pasal 40 tentang syarat ambang batas, yaitu 20 persen kursi DPRD bagi partai calon atau gabungan partai untuk mengusung calon atau memberlakukannya pada Pilkada 2029. Kedua, adalah mengubah usia calon kepala daerah sejak dilantik sesuai Putusan MA meski MK dalam putusan 70/PUU-XXII/2024 menegaskan usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan bukan sejak pelantikan.

Sikap DPR yang demikian kemudian mendorong terjadinya konsolidasi di antara beberapa kalangan gerakan. Per hari ini, aksi-aksi terjadi di Palembang, Padang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Malang, Cianjur, Bandung, Makassar, Surabaya. Apa yang dapat dipotret atas kemarahan tersebut? Terdapat dua kecenderungan sudut pandang. Pertama, marah karena DPR terlihat berusaha untuk mengakomodir rencana Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM +) bertarung melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta. Kedua, marah karena menganggap situasi demokrasi di Indonesia sudah memburuk dan Dinasti Jokowi telah keterlaluan.

Namun ketika kita berbicara mengenai demokrasi, kita tidak bisa berbicara demokrasi secara umum. Kita perlu bertanya demokrasi untuk siapa? Untuk kelas mana? Anies Baswedan dan PDI Perjuangan yang sekarang sedang dikurung sendirian oleh KIM+ tentu terganggu dengan upaya sebagian besar fraksi DPR tersebut. Kalau berhasil, maka mereka dapat kehilangan “hak demokratis” mereka untuk memiliki calon gubernur di DKI Jakarta. Tapi apa untungnya bagi buruh dan rakyat Indonesia? Apa yang kita dapatkan kalau mereka bisa memiliki calon gubernur atau bahkan memangkan kursi gubernur DKI Jakarta?

Bukankah semua partai-partai tersebut, baik yang berada di dalam KIM+ termasuk juga PDI Perjuangan serta juga Anies Baswedan justru berperan besar dalam mendukung secara langsung ataupun tidak langsung pengesahan berbagai produk hukum yang merusak demokrasi, merusak demokrasi bagi buruh dan rakyat? Bukankah faktanya, rentetan produk hukum anti demokrasi banyak yang dilahirkan di Indonesia selama Rezim Mega-Hamzah, SBY-JK dan SBY-Boediono? Selama 10 tahun Rezim Jokowi, kita melihat berbagai produk hukum anti demokrasi juga terus disahkan.

Di tahun 2017, Jokowi mengeluarkan PP No. 60 Tahun 2017 yang mengatur keramaian umum dan kegiatan politik memerlukan izin dan dapat ditolak dan boleh dibubarkan jika tidak mengantongi persetujuan Polisi. Tahun yang sama, Perppu Ormas disahkan yang akhirnya membuat pembubaran organisasi massa dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah, tanpa melalui mekanisme pengadilan. Di dalam UU Terorisme dan UU ITE revisi era Jokowi, terdapat pidana untuk orang-orang yang memilih untuk abstain dalam pemilihan umum. Selain itu terdapat juga KUHP baru yang di dalamnya memuat pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama.

Di sektor perburuhan, sikap anti demokrasi rezim Jokowi sudah nampak sejak mereka mengeluarkan PP 78/2015 yang secara esensial menghilangkan akses serikat buruh untuk terlibat dalam penentuan upah minimum. Ke depan, DPR dan Pemerintah juga tengah menggodok revisi UU Polri yang membuat polisi dapat semakin berpolitik dan revisi UU TNI yang membuka pintu anggota TNI aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Produk-produk kebijakan anti rakyat tersebut dilahirkan dalam iklim politik parlemen yang relatif sama: disepakati oleh semua partai, yang mendukung ataupun tidak mendukung pemerintahan Jokowi.

Itu bukan berarti bahwa berbagai faksi elit politik dapat terus bersatu dan hidup bahagia. Tentu saja ada pertarungan di antara mereka tapi pada dasarnya pertarungan tersebut adalah pertarungan jatah kekuasaan politik dan sumber-sumber ekonomi. Kita tidak bisa mengatakan bahkan membayangkan bahwa pertarungan antar faksi elit politik akan terkait dengan kepentingan buruh dan rakyat seperti demokrasi dan kesejahteraan. Pertarungan mereka akan selesai seiring pembagian jatah kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi selesai. Apakah kita semua masing mengingat pertarungan Jokowi-Ma’aruf lawan Prabowo-Sandiaga? Apakah masih ingat bagaimana Jokowi-JK berjanji pemerintahannya akan profesional? Prabowo dan Sandiaga menjadi menteri Jokowi-Ma’aruf sedangkan pemerintahan Jokowi semakin jelas merupakan pemerintahan bagi-bagi jabatan termasuk kepada mereka yang pernah menjadi lawan politiknya.

Tentu saja PDI-Perjuangan akan berselancar di tengah arus penolakan revisi UU Pilkada. Dalam situasi ini, gerakan harus mengangkat tuntutannya sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya, sekongkrit-kongkritnya. Tanpa itu maka faksi-faksi borjuis yang ada dapat dengan mudah memberikan isian dari ruang kosong tuntutan yang dibuat oleh gerakan. Ini bisa saja mendorong salah satu bagian dari gerakan untuk menghentikan gerakan ataupun lebih parah adalah kuda tunggangan dari faksi borjuis yang ada.

Tuntutan-tuntutan yang merupakan kepentingan dari buruh dan rakyat untuk demokratisasi, pertama dan terutama adalah penghapusan seluruh produk hukum yang anti demokrasi. Di dalamnya termasuk berbagai produk hukum di atas. Semua produk hukum terkait pemilihan umum ataupun partai politik harus menghilangkan hambatan apapun, batasan apapun, syarat apapun serta harus membuka seluas-luasnya, mempermudah semudah-mudahnya akses buruh dan rakyat untuk mendirikan partai politik ataupun mengusung calon pemimpinnya sendiri.

Semua paket undang-undang-undang ini adalah pondasi penghancuran demokrasi buruh dan rakyat di masa Reformasi di satu sisi, di sisi lain alat kepentingan kelas penguasa. Dapat dipastikan, akan terus menjadi senjata rezim kekuasaan selanjutnya: sisa-sisa Orde Baru dan dinasti politik. Ketika tuntutan-tuntutan tersebut diperjuangkan, dengan sendirinya perjuangan buruh dan rakyat akan membangun tembok pemisah dengan elit borjuasi sehingga sulit untuk diintervensi atau sekedar menjadi kuda tunggangan salah satu faksi borjuis.

Pada akhirnya untuk melawan kebijakan-kebijakan anti demokrasi, menghancurkan sisa-sisa rezim militer Soeharto dan dinasti politik dibutuhkan kekuatan politik dari buruh dan rakyat itu sendiri. Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) sebagai kekuatan progresif yang relatif signifikan di Indonesia harus menginisiasi dan menuntaskan pembicaraan serta pembangunan kekuatan politik alternatif. Kekuatan politik alternatif atau sebuah partai politik yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik adalah kebutuhan mendesak dari buruh dan rakyat Indonesia. Poin ini penting untuk diperjelas karena masih terdapatnya kekacauan pandangan di antara gerakan itu sendiri. Misalnya pandangan yang mengatakan bahwa membangun kekuatan atau partai politik alternatif itu terlalu ngawang-ngawang, ataupun pandangan yang menghapuskan tujuan perebutan kekuasaan itu menggantikannya dengan pandangan LSM ataupun gerakan moral bahwa tujuan gerakan adalah menjadi oposisi ataupun menjadi semacam kritikus loyal, penyeimbang atau semacamnya.

[asrisgratitudejournal]

Notes “ngobrol-ngobrol” dengan Pak Yasonna (supaya ga cuma dapet makan aja Non, tapi dapat ilmu juga Bismillah kalo niatnya baik InsyaAllah jadi pahala)

Abid pertanyaannya bagus-bagus deh, tapi emang Abid pinter sih.

Bapaknya sekarang umur 70 tahun, habis publish buku (ini lagi tour promosi press buku kah?)

Dulu tumbuh besar di Tapanuli Utara, ke USU, master dan PhD di US(?). Bapaknya dari Pak Yasonna ini polisi tapi bukan di atas-atas banget. Idea untuk sekolah di luar didapat dari baca buku: USAID baca Sputnik, bagaimana negara maju ini menjalankan negaranya etc.

Pentingnya berorganisasi selama sekolah. Bapaknya academician turn to politician à Oppenheimer dong. Bapaknya lucu banget lagi “ngejoke”: academics vs politicians kaya PPT (Power Point): academics have the points but not the power, politicians have the power but not the points.

Oh ada point bagus juga tadi bapaknya bahas math vs politic. Kalau math, 2+2=4; di politik, bisa jadi 2+2=4.3; 4.5 harus tetap masuk akal tapi, kalau 2+2=10 ya ketahuan dong mainnya (ini pentingnya kongkalingkong/koalisi)

Pertanyaan tentang korupsi. Indonesia rankingnya buruk banget sekarang, where and when did it go wrong. Kata Bapaknya, “itu kan perspektif aja…” (HAH gimana maksudnya). Indonesia salah satu negara yang masih stable despite COVID. Kagatau jawaban dia apa, ga dengerin karena email dari Erdem dan Joost.

Pindah ke UU ITE karena lagi mau 2024; Abid nanya “apakah bakal ada orang makin banyak masuk penjara gara-gara ini”  -- ini lebih ke personal interestnya Abid juga sih karena dia anak OII. Di western worldview ngga ada “kewajiban asasi” unlike in Indonesia. Yang bahaya adalah yang meng-incite PURPOSELY perpecahan di masyarakat.

Hukuman mati masih sangat European-minded. Kenapa di Indonesia masih ada hukuman mati? Because we are still using Dutch-colonial law: hukum perdana. Sampai sekarang masih dibuat prosesnya, KUHP merupakan salah satu prodak terbaik RI. Contoh paling common: co-habitation law. We have cultural values, adat ketimuran, beda dengan kita intruding privacies. We have to respect the cultures.

Terkait hukuman mati, sekarang sudah ada hukum baru yang mempertemukan middle ground, si orang-orang ini kalau berperilaku baik masih bisa diturunkan punishmentnya.

4L: Live, love, learn, leave a legacy

Kenape dia harus translate ye, acid ruined the place where we keep it and also where we pour it.

Legacy: UU Ciptaker, digitalisasi, KUHP, apasih emangnya yang udah di-digitalisasi sama dia, w ga merasakan, mungkin karena w ga berurusan dengan hukum kali ya.

Law enforcement di Bali jadi si turis-turis Rusia problematic ini sudah berkurang.

Award for open-government di Estonia--  wow hebat congrats

Sesi pertanyaan

Mas Gunawan:

For one month, HR course as summer course, it’s very expensive for international students. How to balance the expense of NGO? Kaga ngarti sih maksud pertanyaannya apa.

Jawaban bapaknya: “Banyak banget funding dari NGO luar (mostly opposing gov), dananya harus di-audit, at least transparansi semua organisasi dalam mengelola anggaran public

2. Mas Rifky: masalah hukum apa yang akan datang in 10-15 tahun?

Udah abis itu ga kulanjutin karena LAPER lol

[belanegara4]

kompas.com

Kilas Balik Zaken Kabinet di Indonesia, Diisi Profesional tapi Mudah Dilengserkan Halaman all - Kompas.com

Yefta Christopherus Asia Sanjaya

6–8 menit

KOMPAS.com - Zaken kabinet yang akhir-akhir ini digaungkan Koalisi Indonesia Maju pernah diterapkan di Indonesia ketika masih menganut sistem demokrasi parlementer pada 1950-1959.

Zaken kabinet adalah kabinet yang berisikan para menteri dari kalangan profesional atau ahli di bidangnya masing-masing.

Di awal kemerdekaan Indonesia, ada tiga kabinet yang dibentuk dengan konsep zaken kabinet, yakni Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Wilopo (1952-1953), dan Kabinet Djuanda (1957-1959).

Namun, tidak ada kabinet yang berlangsung lama karena situasi politik yang tidak kondusif sehingga mudah digulingkan parlemen.

Berikut kilas balik zaken kabinet di Indonesia.

Baca juga: Bocoran Kabinet Prabowo: Menteri Lulusan Taruna Nusantara, Harus Berintegritas, dan Punya Kompetensi

1. Kabinet Natsir

Konsep zaken kabinet pertama di Indonesia diterapkan ketika Natsir menjabat sebagai perdana menteri.

Kabinet Natsir berlangsung selama tujuh bulan tepatnya pada 6 September 1950 hingga 27 April 1951.

Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dilansir dari Kompas.com, Selasa (13/4/2021), Kabinet Natsir bermula ketika Natsir terpilih sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Ia kemudian mengajukan Mosi Integral Natsir untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sebelumnya berbentuk serikat pada 3 April 1950.

Presiden Soekarno lalu mengangkat Natsir sebagai perdana menteri pada 17 Agustus 1950 agar tujuan itu tercapai.

Dilansir dari Kompas.id, Kamis (18/7/2019), Natsir lalu membentuk kabinet yang berisikan 18 jabatan dengan persentase ahli dari kalangan non-partai sebanyak 28 persen.

Natsir juga mengisi kabinetnya dengan ahli di bidangnya dari kalangan partai, seperti Menteri Luar Negeri yang berasal dari Partai Masyumi, Mohammad Roem.

Meski diisi oleh kalangan profesional, keberlangsungan zaken kabinet di era Natsir tidak berjalan mulus karena muncul gesekan antara Partai Nasional Indonesia (PNI).

Pada saat itu, PNI merupakan partai terbesar kedua di parlemen yang tidak masuk kabinet.

Gesekan antara Kabinet Natsir dan PNI mencapai puncaknya ketika tokoh PNI, Hadikusumo, menyatakan mosi tidak percaya.

Mosi tersebut berkaitan dengan tuntutan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang Pemilihan Anggota Perwakilan Daerah yang dinilai tidak demokratis.

Mosi tidak percaya yang dilontarkan Hadikusumo membuat Kabinet Natsir goyah hingga menyebabkan Partai Indonesia Raya yang mendukung pemerintah memutuskan menarik menterinya.

Natsir kemudian mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Penyerahan kembali mandat ini menjadi akhir dari Kabinet Natsir.

Baca juga: Apa Itu Zaken Kabinet yang Akan Dibentuk Prabowo?

2. Kabinet Wilopo

Zaken kabinet yang kedua terbentuk ketika Wilopo ditunjuk sebagai perdana menteri ke-7, tepatnya pada 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953.

Wilopo naik sebagai perdana menteri setelah mengantongi dukungan dari PNI dan Masyumi.

Dilansir dari Kompas.com, Selasa (2/4/2024), Kabinet Wilopo kemudian disahkan oleh Soekarno pada 3 April 1952.

Kabinet tersebut disahkan sebagai pengganti Kabinet Sukiman yang jatuh pada 23 Februari 1952.

Dengan konsep zaken kabinet, pemerintahan Wilopo diisi oleh empat orang dari PNI, empat orang dari Masyumi, dua orang dari PSI, dan satu orang dari PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, PSII, dan tiga orang dari kalangan non-partai.

Wilopo menjalankan zaken kabinet untuk mengatasi masalah stabilitas politik tanpa mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Dengan konsep tersebut, Wilopo ingin terjadi kesepakatan antarpartai dan mengatasi perpecahan politik yang mempengaruhi pemerintahan sebelumnya.

Meski begitu, keberlangsungan Kabinet Wilopo diwarnai masalah ketika negara dilanda berbagai masalah, salah satunya meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan gerakan separatis yang progresif.

Masalah lain yang mendera Indonesia ketika Kabinet Wilopo berlangsung adalah konflik di Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953 dan krisis akibat defisit kas negara.

Beberapa kelompok kemudian meminta Kabinet Wilopo dibubarkan, salah satunya diutarakan oleh Sarekat Tani Indonesia (SAKTI).

Selain itu, parlemen juga menyatakan mosi tidak percaya. Wilopo kemudian menyerahkan mandat kepada Soekarno pada 2 Juni 1953.

Soekarno kemudian meneken Keppres Nomor 131 Tahun 1953 tentang Pembubaran Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo hanya berlangsung selama 14 bulan.

Baca juga: Isi RUU Kementerian Negara, Kabinet Prabowo Bisa Lebih dari 34 Menteri

3. Kabinet Djuanda

Djuanda Kartawidjaja yang menjabat sebagai perdana menteri kesepuluh pada 1957-1959 juga pernah membentuk kabinet zaken dengan periode paling lama.

Kabinet Djuanda berlangsung pada 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959 setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh pada 14 Maret 1957.

Dilansir dari Ensiklopedia Kemendikbud, Kabinet Djuanda mengusung beberapa program untuk rakyat, misalnya normalisasi keadaan negara Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar, memperjuangkan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan.

Seperti zaken kabinet lainnya, Kabinet Djuanda juga dilanda beberapa masalah, mulai dari percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di Cikini pada tanggal 30 November 1957 dan pemberontakan PRRI-Permesta.

Tantangan berat juga harus dihadapi Kabinet Djuanda ketika melakukan dekolonisasi di bidang kemaritiman yakni dengan mengeluarkan Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957.

Deklarasi tersebut membatalkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang menyatakan bahwa wilayah Hindia Belanda adalah tiga mil laut dari garis laut pulau-pulau selebihnya adalah laut bebas yang boleh dilayari negara manapun.

Kabinet Djuanda berakhir demisioner ketika Soekarno mengeluarkan dekrit pada 9 Juli 1959.

Dekrit Presiden mengatur sol penghapusan Konstituante dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Itulah kilas balik zaken kabinet di awal kemerdekaan Indonesia yang tidak berlangsung lama akibat situasi politik yang tidak stabil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

[tangerangraya]

KIM Plus Melipir ke Ben-Pilar, Benyamin: Bentuk Spirit untuk Kerja Politik

Tangerang Selatan – Seusai mengantongi formulir B1-KWK dariPartai Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus), pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan mengutarakan ini bisa menjadi spirit sebagai rekan duet. Hal tersebut disampaikan langsung Calon WaliKota Tangsel Benyamin Davnie, saat menghadiri penyerahan dokumen dukungan dari Partai Koalisi KIM di Tangsel, di Kantor DPC Partai Gerindra Tangsel,…

[kabartangsel]

Ketua Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Dikabarkan Mundur dari Pilkada Tangsel 2024

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dikabarkan mundur dari kontestasi Pilwalkot Tangerang Selatan (Tangsel) 2024. “Informasi mundurnya Pak Ariza Patria pada kontestasi Pilkada Tangsel ini benar,” ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani selaku perwakilan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Rabu (28/8/2024). Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra…

[bantennewscoid-blog]

Elite Gerindra Kembali Singgung Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani kembali menyinggung soal rencana pertemuan presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan Prabowo dengan Megawati hanya persoalan waktu. “Hubungan kami dan PDIP berjalan baik. Pertemuan antara Pak Prabowo dengan…

[rasiooid]

Dedie A. Rachim dan Partai Demokrat Jawa Barat Bahas Penguatan Koalisi untuk Pilwalkot Bogor 2024

RASIOO.id – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, H. Anton Sukartono, M.Si, mengadakan pertemuan dengan Calon Walikota (Cawalkot) Bogor yang diusung oleh Partai Demokrat, Dedie A. Rachim, bersama sejumlah tokoh penting partai dan anggota koalisi. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penguatan koalisi dalam rangka persiapan Pilkada Bogor. Dalam pertemuan yang berlangsung di Bandung tersebut,…

[riaunews]

Cuitan Lamanya Tentang Jakarta Dibongkar Netizen, Ridwan Kamil Beri Penjelasan

Ridwan Kamil. Pekanbaru (Riaunews.com) – Bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, Ridwan Kamil, tiba-tiba membuat status di platform media sosial X (dulunya Twitter), pada Ahad (25/8/2024). Politikus yang akrab disapa Kang Emil ini memang sudah lama tidak mengupdate statusnya di X. Pantauan Riaunews.com, cuitan terakhir Ridwan Kamil adalah pada…

[sumutberitaaja]

Sutrisno Pangaribuan: PDIP Harus Batalkan Koalisi Dengan KIM Plus di Sejumlah Daerah Sumut

MEDAN, Waspada.co.id – Kegaduhan politik yang diakibatkan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus harus menjadi amunisi tak terbatas bagi PDI Perjuangan untuk meraih simpati dari rakyat. Sehingga kemenangan demi kemenangan dapat diraih bersama rakyat. Dengan demikian PDIP terbuka untuk melakukan revisi terhadap semua surat tugas dan surat mandat yang diberikan kepada calon dan pasangan calon […] http://dlvr.it/TCLcRt

[indonesiakini]

Satu Jiwa Bersama Membantu Proses SDM SJB Sebagai Calon Gubernur Di Pilkada Sulawesi Tenggara 2024

Jakarta - 23 Agustus 2024. Akak Polipah selaku Ketua Umum Satu Jiwa Bersama membantu proses SDM SJB yang mencalonkan Kepala Daerah / Gubernur untuk di Pilkada Sulawesi Tenggara 2024. Ketum SJB langsung mendatangi Kantor DPP PSI yang beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim.

Untuk menemui Bro Wawan yang menerima berkas syarat pendukung Cagub Sultra SDM SJB.Kehadiran Pimpinan Pusat Ormas SJB menemui Ybs tidak ada maksud untuk memberikan tekanan ,intimidasi ataupun hal lainnya.

Sebagai Pusat Perkumpulan Ormas SJB tentunya memiliki tanggung jawab serta perlu mendukung kepada SDM internal yang akan mencalonkan sebagai Kepala Daerah

Sementara untuk menindaklanjuti jalannya proses berkas syarat Cagub jika akan menemui pihaknya perlu adanya penyampaian dari pihak DPW PSI kepada Ybs.

Oleh karena itu,Ibu Akak meminta pihak DPW PSI Sultra untuk meneruskan informasi posisi keberadaan sudah ada di DPP PSI melalui sambungan call WhatsApp.

Pimpinan Pusat Ormas SJB memaparkan kehadiran nya bukan hanya sekedar akan membahas Pilkada namun ,Ibu Akak yang bermula adalah sebagai anggota PDIP setelah di angkatnya Mas Kaesang sebagai Ketum PSI ,beliau beralih dan mengganti KTA PSI .Bukan hanya di situ.Pada masa Pemilu Ormas SJB yang awalnya memang berada di barisan Ganjar,setelah Gibran di usung sebagai Cawapres Ibu Akak yang selaku Pimpinan Pusat Ormas SJB pun dengan tidak ada keraguan langsung Mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo Gibran.

Hal tersebut bukan sebagai senjata ataupun bentuk intimidasi dari kami.Ibu Akak hanya berharap DPP PSI dapat menerima,merangkul layaknya keluarga saja.

Beberapa hari terakhir Ibu Akak melakukan kunjungan ke DPP Gerindra untuk meminta bantu menjembatani meneruskan Surat yang kami tujukan kepada Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabumingraka.

Untuk berkas yang kami tujukan kepada Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto kami antar ke kediamannya di Kartanegara.Kami telah menerima laporan dari DPW SJB kami di Wil Sultra yang mana Partai Gerindra telah mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada kadidat lain yang sebagai keponakan dari DPW Gerindra Wil Sultra padahal keponakannya tersebut menurut informasi berasal dari PPP dan sebagai pendukung Palson 03 saat Pilpres.Sementara SDM SJB yang saat ini mencalonkan Gubernur asal partai dari PBB dan ikut serta mendukung Koalisi Indonesia Maju ( KIM )saat Pilpres lalu.

Sudah berulang kali lebih dari 10 kali mungkin saya mencoba menghubungi Sufmi Dasco yang selaku Ketua harian Partai Gerindra dan beberapa pihak lainnya untuk melakukan mediasi akan tetapi tidak mendapat respon.

Pada tgl 19 Agustus 2024 kami mengunjungi DPP Golkar dan menyerahkan berkas saat itu kami tujukan ke Plt Ketum Golkar Bapak Agus Gumiwang.Setelah di sahlannya Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Ketum Golkar,Hari Kamis 22 Agustus 2024 kami menyerahkan berkas yang kami ubah di tujukan ke Ketum yang telah di sahkan yaitu Bapak Bahlil Lahadalia.

"Informasi hari ini berkas sudah di serahkan kepada Bapak Bahlil Lahadalia.Kami berharap Pak Ketum baru bisa dengan segera mengagendakan audiensi dengan SDM Cagub kami", tutupnya Akak.

[newsmedia99]

Ridwan Kamil-Suswono Resmi Maju Pilkada Jakarta 2024

Ridwan Kamil-Suswono resmi diusung KIM Plus maju Pilkada Jakarta  Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik atau KIM Plus resmi mendeklarasikan Ridwan Kamil-Suswono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Ridwan Kamil dan Suswono kompak mengenakan kemeja putih dengan celana panjang chino. Sejumlah petinggi partai KIM Plus mendapat kesempatan untuk memberikan sambutan.

Diawali Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, kemudian Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Wakil Ketua Umum Gelora Fahri Hamzah, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, hingga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Muzani yang membacakan deklarasi bersama para sekjen partai pendukung Ridwan Kamil-Suswono.

"Pada hari ini Senin 19 Agustus 2024 partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Baru menyatakan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta 2024-2029," kata Muzani dalam acara deklarasi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8).

Deklarasi dihadiri sejumlah petinggi partai pendukung antar lain Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen NasDem Hermawi Taslim.

Kemudian Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen PPP Arwani Thomafi, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Wakil Ketua Umum Gelora Fahri Hamzah.

KIM Plus ini terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PKS, NasDem, PKB, Partai Gelora, Partai Garuda, Perindo, hingga PPP. Total ada 12 partai pengusung Ridwan Kamil-Suswono. Para sekjen partai yang hadir langsung menandatangani surat deklarasi.

KIM merupakan koalisi megabet99 pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Sementara Suswono merupakan kader PKS.

Partai-partai KIM sebetulnya sudah cukup untuk mengusung pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul wacana 'KIM plus'.

Mereka mengajak partai di luar koalisi untuk bergabung. Salah satu yang menyatakan bergabung dengan gerbong KIM yaitu PKS.

Padahal, pada akhir Juni, PKS telah menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. PKS menduetkan Anies dengan Sohibul Iman.

Namun, jelang pendaftaran paslon yang dibuka pada 27-29 Agustus, PKS balik badan dari Anies. Langkah PKS diikuti NasDem hingga PKB.