#bpkp

[realita-lampung]

Nani Ulina Kartika Nasution Kepala BPKP Lampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution yang menggantikan Suyarsih Fifi Herwati, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (22/1/2024). Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor : KP.01.03/Kep-588/K/SU/2023 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP. Dalam sambutannya, Gubernur Arinal mengucapkan selamat bertugas kepada Ibu Suyarsih Fifi Herwati yang mengemban tugas baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, dan selamat datang serta bertugas kepada Ibu Nani Ulina Kartika Nasution di Sai Bumi Ruwa Jurai. "Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Ibu Suyarsih Fifi Herwati sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, atas kerja samanya selama ini dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan tata kelola pemerintah yang baik," ujar Arinal. "Selamat datang dan selamat bertugas kepada Ibu Nani Ulina Kartika Nasution sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang baru. Saya berharap Pemerintah Provinsi Lampung dan BPKP dapat terus bersinergi, berkolaborasi, dan menjalin komunikasi yang baik guna tercapainya tata kelola Pemerintah Provinsi Lampung yang lebih baik lagi," tambah Gubernur Arinal. Gubernur Arinal menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tugas-tugas pemerintahan, baik pusat dan daerah, peran BPKP sudah besar dan sangat berarti dalam mengawal akuntabilitas program-program pemerintah pusat dan daerah yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Mulai dari bidang Ketahanan Pangan; Pembangunan SDM; pembangunan ekonomi; percepatan penyelesaian infrastruktur dan konektivitas; akuntabilitas keuangan negara, daerah dan desa; hingga penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta mengawal Agenda Prioritas Pembangunan Daerah (APPD) Provinsi Lampung. "Pengawalan Keuangan Pembangunan yang dilakukan BPKP tersebut khususnya di Provinsi Lampung dapat dirasakan manfaatnya, terutama dalam mengawal perbaikan tata Kelola pemerintah yang lebih baik," ujarnya. Ke depan, BPKP yang selama ini sudah banyak memberikan kontribusi terhadap pengawalan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Lampung, diharapkan akan tetap meneruskan melakukan pengawalan, mulai dari perencanaan sampai dengan akuntabilitas. "Pemerintah Provinsi juga berharap kepada pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, BUMD, BLUD akan terus bekerjasama dan bersinergi dengan BPKP untuk meningkatkan kualitas tata Kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat di Provinsi Lampung," ujar Gubernur Arinal. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi atas perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Dia berharap Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur semakin maju, berkembang, dan sejahtera. "Kami juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Lampung yang telah berkenan mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Saudari Nani Ulina Kartika Nasution melanjutkan Saudari Suyarsih Fifi Herwati," ujar Sally. Sally juga berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang baru, dapat diterima sebagai mitra kerja, sehingga kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun instansi Pemerintah Pusat se-Provinsi Lampung, dan BUMN/BUMD/BLU/BLUD serta stakeholder lainnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sally menuturkan agar pertemuan pada hari ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen seluruh aparat Pemerintah Pusat dan daerah di Provinsi Lampung untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan agenda Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. "Seluruh aparat pemerintah harus fokus pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja, serta menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern yang memadai," jelasnya. Kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang baru Nani Ulina Kartika Nasution, Sally berharap agar segera beradaptasi dan melakukan sinergi yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Lampung. "Ucapan terima kasih Kepada Saudari Suyarsih Fifi Herwati yang telah mengemban tugas dengan baik sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten," tambahnya. (Adpim) Read the full article

[bantennewscoid-blog]

Ini Tanggapan BPKP Terkait Kerugian Negara Kasus BJB Cabang Labuan

PANDEGLANG – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten angkat bicara terkait perkembangan kasus dugaan kredit fiktif Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Labuan yang diduga dilakukan oleh 5 perusahaan. Humas BPKP Provinsi Banten, Ristiadi Wijanarko mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan audit perhitungan kerugian negara dalam kasus…

[devznews]

NasDem Mendukung Johnny G. Plate sebagai Justice Collaborator dalam Kasus Dugaan Korupsi BTS

Jakarta, DevZNews -- Partai NasDem bertekad untuk mendukung salah satu kader mereka, Johnny G. Plate, agar menjadi Justice Collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, mengungkapkan bahwa dibutuhkan sosok kunci untuk mengungkap kasus tersebut, dan ia yakin Plate dapat berperan penting dalam hal ini.

"Kami menyarankan agar beliau menjadi Justice Collaborator. Menurut pandangan saya, jika kita konsisten dalam mengungkap kasus ini, maka perlu ada sosok kunci," ujar Ali kepada Devznews.com pada Jumat (26/5).

Ali meyakini bahwa Plate memiliki pemahaman yang mendalam terkait kasus korupsi yang menyeretnya. Ali juga yakin bahwa dengan Plate menjadi JC, ini akan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta-fakta terkait kasus ini.

"Dengan begitu, akan terungkap siapa yang melakukan tindakan apa, siapa yang mendapatkan keuntungan, dan siapa yang menerima manfaat dari kasus ini," tambahnya.

Di sisi lain, Ali menegaskan bahwa NasDem tetap menolak anggapan bahwa kasus ini dipenuhi oleh nuansa politis. Menurutnya, kasus yang melibatkan mantan sekjen partai ini adalah murni masalah penegakan hukum.

"Sehingga, kita dapat terbebas dari fitnah, terutama karena saat ini kita memasuki tahun politik. NasDem tetap percaya bahwa ini adalah upaya penegakan hukum yang murni," tegas Ali.

Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Plate dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika.

Selain Plate, Kejaksaan Agung juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka, termasuk Anang Achmad Latif, Direktur Utama BAKTI Kominfo.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan kerugian keuangan negara akibat kasus BAKTI Kominfo ini mencapai Rp8 triliun. Yang terbaru, Kejaksaan Agung juga membuka kemungkinan untuk menjerat Plate dengan pasal-pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sumber Situs Berita DevZNews

[baliportalnews]

Semakin Baik, Pengendalian Internal Pemkab Buleleng Level 3 Menurut BPKP

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng berjalan semakin baik. Saat ini, SPIP Pemkab Buleleng sudah ditetapkan menjadi level 3 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai adalah badan yang memembina SPIP baik pada K/L maupun Pemerintah Daerah. Hal tersebut terungkap saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di Hotel Banyualit, Selasa (13/12/2022). SPIP merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP Kabupaten Buleleng yang ditetapkan dalam level 3, bermakna bahwa Pemkab Buleleng telah melaksanakan praktik pengendalian intern dengan baik, namun dokumentasi atas evaluasi pengendalian intern belum dilakukan secara memadai. Menurut Suyasa, SPIP terintegrasi ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan banyak hal lain. Jika bergerak dalam satu sisi saja, penilaian SPIP akan berpengaruh. Oleh karena itu, Ia berharap seluruh pimpinan SKPD mengikuti Bimtek SPIP ini dengan baik. Dirinya juga bersyukur bahwa BPKP telah menetapkan SPIP Pemkab Buleleng pada level 3. "Tidak mudah untuk meningkatkan, tahun lalu masih dua saat ini sudah level 3. Nanti MCP kita akan terdongkrak lebih baik," ungkapnya. Suyasa memaparkan, SPIP ini juga berkaitan dengan nilai dari Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Saat ini, nilai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah yang berada di bawah Inspektorat masih rendah dalam penilaian MCP Pemkab Buleleng tahun 2022. Salah satu penyebab masih rendahnya nilai APIP Buleleng adalah kurangnya jumlah auditor. Hal ini akan dipenuhi bertahap dengan pengadaan pada penerimaan PNS maupun PPPK pada tahun-tahun mendatang. "Tapi kita bersyukur dengan adanya level 3 SPIP kita, jadi bisa didongkrak nilai MCP nya sehingga bisa tidak turun dari tahun lalu," ujarnya. Lebih lanjut, Suyasa menyampaikan bahwa Bimtek SPIP ditujukan agar mampu memahami lebih baik. Dengan pemahaman yang semakin baik, diharapkan tata kelola pemerintahan bisa dilakukan dengan semakin baik. Sehingga manfaatnya kepada publik dalam bentuk pelayanan publik yang semakin prima. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok pemerintah yakni mewujudkan tata kelola dan pelayanan publik. "Kita tidak hanya mengejar tata kelola untuk mengejar piagam dan sertifikat. Tetapi apakah pemerintah dengan tata kelola yang baik bisa memberi pelayanan publik yang baik. Karena tujuan pemerintahan adalah kesejahteraan rakyat. Setiap kegiatan kita harus punya orientasi jelas ke depan bagaimana pemerintah hadir di dalam kehidupan masyarakat," tegasnya.(bpn) Read the full article

[publikkaltim]

Update Terbaru, Surya Darmadi Disebut Rugikan Negara hingga Rp104 Triliun

Update Terbaru, Surya Darmadi Disebut Rugikan Negara hingga Rp104 Triliun

PUBLIKKALTIM.COM – Kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan sawit Surya Darmadi (SD) disebut telah merugikan negara hingga Rp104 triliun. Hal itu diungkap oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Menurut perhitungan terkini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp4,9 triliun dan…

[kabar-banua]

AKSI KOLABORASI P3DN DAN PAJAK DAERAH KALSEL, WUJUDKAN BANUA SEJAHTERA BANJARMASIN - Aksi kolaborasi antara Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan diwujudkan dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Daerah (RAKORWASINDA) tahun 2022 dengan mengusung tema “Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, digelar pagi ini di Rattan Inn Hotel, Banjarmasin (8/8). Rakorwasinda 2022 dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dengan keynote speech dari Kepala BPKP yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono. Rakor ini juga dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota, Inspektur, serta Kepala OPD terkait se-Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam upaya mendorong penggunaan produk lokal serta pendapatan daerah di Kalimantan Selatan. Dalam sesi diskusi panel sebagai narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Rudy M Harahap, Itjen Kemendagri Auditor Ahli Muda Bapak Aroli Ridwan Larosa, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Roy Rizali Anwar, Komisi Pemberantasan Korupsi Kasatgas I Pencegahan Bapak Uding Juharudin, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Bapak Iwan Herniwan serta Dinas Perindustrian Provinsi Bapak Mahyuni serta moderator dari Universitas Lambung Mangkurat Dosen Fakultas Hukum Bapak H. M Effendy. “Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, BPKP diminta melakukan pengawasan P3DN termasuk produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” jelas Raden Suhartono dalam keynote speechnya.... 𝓡𝓮𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 @bpkp_kalsel #Kalsel #Banua #KabarBanua #MerilisKalimantanSelatan #BPKP #BPKPKalsel https://www.instagram.com/p/Cg_1BETP5kl/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[realitajayasaktigroup]

Kejaksaan Negeri Demak, Berhasil Bongkar Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan TPA Wedung

RELASIPUBLIK.OR.ID, DEMAK || Aroma busuk Tindak Pidana Korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Ahir (TPA) di desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berhasil dibongkar Kejaksaan Negeri Demak. Dua oknum dari Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) KS dan S telah dinyatakan sebagai tersangka. Peran dari Dua oknum tersebut, telah mengakibatkan negara rugi 1,1 Milyar Rupiah. Kepala…

[bogorone]

BPKP Jabar Dorong Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa

BPKP Jabar Dorong Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa

BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Guna meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kali ini, gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 Lingkup Kabupaten Bogor. Acara dihadiri oleh Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan, di Gedung Tegar Beriman, Rabu…

[sumbarlivetv]

Bupati Eka Putra : Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dimulai Dari SDM

Bupati Eka Putra : Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dimulai Dari SDM

Bupati Eka Putra : Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dimulai Dari SDM Tanah Datar, Sumbarlivetv.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar bimbingan teknis manajemen resiko dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Penandatanganan Komitmen SPIP Terintegrasi menuju level tiga di lingkungan Pemkab Tanah Datar yang dibuka secara…

[newsnusantara]

Wabup Hadiri Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim

Wabup Hadiri Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim

NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB – Hasoloan Manalu dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur. Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Jumat (15/7) di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim. Hadir dalam pelantikan ini Kepala BPKP diwakili Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang…

[borobudurnews]

Pemprov Jateng Raih Dua Penghargaan Dari BPKP, Apakah Itu ?

Pemprov Jateng Raih Dua Penghargaan Dari BPKP, Apakah Itu ?

BNews–JATENG– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima dua penghargaan dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP). Dua penghargaan tersebut diberikan atas pencapaian Pemprov Jateng yang mencapai level tiga untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Indeks. “Kami memberikan penghargaan kepada Pemprov Jateng karena sudah mencapai level tiga untuk pengimplementasian…

[bantennewscoid-blog]

BJB Ogah Komentar Soal Kerugian Negara yang Fantastis Kasus Kredit Fiktif

PANDEGLANG – PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk kembali bungkam terkait hasil perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan akibat kredit fiktif. Sebagaimana diketahui, BPKP Provinsi Banten menyebutkan kerugian negara dalam kasus kredit fiktif BJB Labuan mencapai Rp10,4 miliar. Bantennews.co.id berusaha meminta tanggapan dari Widi Hartoto selaku Pemimpin Divisi Corporate…

[unimiff]

LULUSAN UI, LALU KENAPA?

Bismillahirrahmanirrahim

Pertama, aku berdoa semoga tulisan ini ada manfaatnya, baik bagiku sendiri sebagai penulis, maupun bagi teman-teman sebagai pembaca. Semoga tidak menjadi bumerang yang kelak akan memberatkan langkahku di hari pembalasan nanti. Tulisan ini murni merupakan  perasaan sendiri setelah menghadapi pengalaman pribadi, tidak mewakili kelompok mana pun. Mau ngomongin apa, sih? Serius amat pembukaannya. Mungkin dari judulnya sudah kelihatan sedikit gambarannya, ya? Okay, here we go!

Teman-teman pernah dengar tentang seni reparasi ala Negeri Sakura yang dinamakan kintsugi? Kin artinya emas dan tsugi artinya perbaikan. Biasanya, barang pecah belah yang retak akan direkatkan kembali dengan lem. Semakin samar bekas retakannya, semakin baik. Namun, kintsugi justru menambal retakan dengan menggunakan emas agar pola retakan semakin kentara. Penggunaan bahan dengan warna yang mencolok bertujuan untuk menjadikan kerusakan sebagai bagian dari sejarah benda itu sendiri. Jadi, penerimaan (acceptance) akan retakan itu sungguh sangat besar, bahkan membuatnya menjadi lebih berharga. Loh, terus kita mau ngomongin soal pottery, nih? Enggak juga, sih.

Jadi, selama kurang lebih 2 pekan, sejak tanggal 16 sampai 30 November 2022 kemarin, aku mengikuti Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan APIP Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang bertempat di ibu kota Sumbar, Padang. Sebenarnya, ada juga teman-teman dari kantor yang mengikuti diklat yang sama di Pusdiklatwas BPKP di Ciawi, Bogor. Qadarullah, aku ditempatkannya di Padang. Soal ini, nanti kita cerita kapan-kapan kali, ya, tentang blessing in disguise. Diklat ini merupakan pembekalan awal bagi kami calon auditor internal pemerintah dalam bertugas.

Singkat cerita, pada salah satu sesi perkenalan antara widyaiswara dengan peserta, kami diminta menyebutkan latar belakang pendidikan dan sebelumnya pernah bekerja di mana, sebagai apa. Ya sudah, tersebutlah nama kampus Universitas Indonesia dari mulutku, karena memang dari kampus kuning itulah aku berasal. Widyaiswaranya berkomentar dengan nada bercanda,

"Bagus-bagus dari UI, ngapain ke Inspektorat?"

Btw, no hard feeling. Beliau adalah salah satu widyaiswara favoritku selama diklat. Dan ternyata, tidak hanya beliau yang mempertanyakan. Jadilah aku menerima frequently asked question senada dari beberapa orang, "Lulusan UI, kenapa jadi ASN, di pemerintah daerah pula?" Menurut mereka, bukan suatu pilihan yang jamak untuk lulusan UI.

Nah, pertanyaan itulah yang mengingatkanku kembali tentang kintsugi. Pertanyaan itu, yang sudah pernah ditanyakan sebelumnya - baik oleh orang lain maupun oleh diri sendiri – kepadaku, mengingatkanku kembali tentang alasan kenapa. Yang jelas, strong why-nya ada, dan itu sudah cukup. Lalu, kenapa tidak? Dan seperti kintsugi, memang ini bukanlah cita-cita awal sedari dulu. Siapa sih, pengrajin yang ingin karyanya retak? Namun, dengan kintsugi, retak itu bisa dijadikan sejarah yang indah. Dan aku akan berusaha menjadikan cerita di balik perjalanan ini seperti kintsugi. Let the bygones be bygones. Yang berlalu, jalan yang dipilih dengan segala alasan dan konsekuensinya, tidak bisa diubah. Yang bisa dilakukan hanyalah memolesnya dengan indah, seperti kintsugi. Meskipun dalam praktiknya perlu perjuangan, ya.

Tidak bisa dimungkiri, menjadi lulusan dari so called kampus ternama memang ada beban dan tanggung jawabnya. Ekspektasi sebagian orang ketika tahu kamu berasal dari kampus yang menyandang nama negeri ini, cukup tinggi ya Buuuk dan kadang lumayan jadi pressure. Padahal, kita hanya remah-remah rengginang di antara orang-orang keren di sana. Apalagi dalam dunia kerja yang berkaitan dengan pemerintahan pula, mulai belajar dari nol lagi. Ini adalah ladang baru, dengan budaya yang sangat berbeda, dengan lingkungan yang berbeda. Dan belum tentu hal yang dulu kita suka.

Jadi, ini adalah unek-unek sebagai orang biasa yang kebetulan (eh bukan, ditakdirkan) alhamdulillah mengenyam pendidikan di salah satu kampus terbaik di negeri ini:

Hai masyarakat, mungkin UI , ITB, UGM, dan sebutlah kampus terbaik lainnya di Indonesia berdasarkan QS World University Rangkings itu, keren. Kampusnya secara keseluruhan keren, tetapi mahasiswa dan alumninya ya, beragam. Ada yang keren, ada yang biasa saja. Pun bahkan kampus elite di luar negeri.

Pilihan, keputusan, dan nasib karier seseorang tidak mutlak ditentukan dari mana kampusnya berasal. Ya, itu mungkin termasuk salah satu faktor pendukung. Hanya saja, tidak semua alumni kampus ternama sangat beruntung sehingga langsung mendapatkan pekerjaan yang nyaman sesuai dengan hal yang disukainya, lingkungan kerja yang kondusif, gaji dua atau lebih digit, dll. jika kita sebutkan kenyamanan dalam karier. Terkadang, ada alasan lain di balik pilihan karier seseorang. Dan ada perbedaan antara peduli dan penasaran. Kalau kamu hanya kepo tentang pilihannya yang menurutmu tidak lazim, coba tahan dirimu untuk bertanya. Kalau kamu peduli dan mungkin akan ada pembelajaran yang kamu dapatkan dari kisahnya, silakan. Seorang guru menasihatkan bahwa pekerjaan itu hanyalah tool, bukan goal. Jadi, apa pun pekerjaannya asalkan halal dan bermanfaat, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi statusnya. Untuk teman-temanku dengan karier yang cemerlang, good for you and I am happy for you! Dan untuk teman-temanku yang masih berjuang, semua orang punya medan juang dan linimasanya masing-masing. Semangat, ya! Kalau butuh bantuan, izinkan dirimu untuk ditemukan dan dibantu. Hidup ini bukan kompetisi. Lebih indah kalau berkolaborasi. Hidup juga bukan perbandingan siapa yang duluan, siapa yang lebih ini, lebih itu. Lebih indah kalau merasa cukup dan ada rasa penerimaan.

Untuk teman-teman yang kebetulan berasal dari kampus ternama, itu bukan segalanya. Biasa saja. Memang, ada ekspektasi orang yang berbeda untuk kita. Namun, bukankah lebih sering lagi ekspektasi kita sendiri yang membuat kita terluka? Dunia kampus itu, bagiku merupakan tempat, wadah untuk bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang, wadah untuk memperluas wawasan, dengan tetap sadar bahwa ilmu Allah itu luas. Yang kita dapatkan dari kampus itu hanya secuil dibanding luasnya ilmu Allah. Jadi, jangan sombong.

Sebaliknya, buat teman-teman yang ketika disebutkan nama kampusnya, respons orang adalah "Hah, di mana, tuh?" Ya sudah, tidak usah berkecil hati. Sekali lagi, kampus bukanlah segalanya. Ada banyak hal lainnya yang lebih penting. Kampusmu tidak mendefinisikan siapa dirimu.

Manusia hidup dengan berbagai identitas dan atribut yang melekat padanya. Seorang anak perempuan, muslim, Mandailing, lulusan UI, ASN, dan seterusnya, mau tidak mau melekat dalam diriku. Akan tetapi, lebih dari itu semua, aku adalah seorang individu. Miftahul Jannah, hamba-Nya yang nanti akan mempertanggungjawabkan segala hal yang dilakukannya di dunia ini.

Ketika berkenalan dengan teman baru, senang rasanya kalau kita tidak menjadikan berbagai label, atribut eksternal entah itu berupa pekerjaan, kampus, daerah asal, status sosial ekonomi, dsb. sebagai patokan dan penghalang. Cukup dengan cara kita memperlakukan orang lain, cara kita melihat dunia, yang menyatukan kita. "Hai, salam kenal. Kalau kamu asik dan punya pemikiran yang menarik, kita bisa berteman. Kalau kamu punya nilai-nilai kehidupan (values) yang sama, kita bisa bersahabat dan lebih dekat. Kalau kamu orang baik, kita bisa bersaudara." Cukup demikian. Indah, bukan?

Sekali lagi, atributmu tidak mendefinisikan siapa kamu. Lalu, semua orang punya cerita, perjuangan, luka, jatuh dan bangkitnya masing-masing. Sebagaimana pengrajin Jepang yang membuat retakan di karyanya tetap menjadi sesuatu yang artistik dan berharga dengan kintsugi, aku harap aku, kamu, kita menemukan metode kintsugi kita masing-masing. Mohon doanya, ya!

Simpang Empat, 01122022

Petang hari saat hujan penghujung tahun turun dengan derasnya

[kabar-banua]

⠀ UJI PUBLIK TARIF AIR MINUM, BPKP KALSEL BERI EVIDENCE BANJARMASIN – Berdasarkan evidence yang tersedia, penyesuaian tarif air PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda) didukung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, dan beberapa pemangku kepentingan. Hal itu terungkap pada Focus Group Discussion (FGD) di Aula PT Air Minum Bandarmasih (2/8) bersama Direksi PT Air Minum (PTAM) Bandarmasih selaku operator, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku regulator, serta Pemerintah Kota Banjarmasin selaku pemilik. “Mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2020, Tarif Atas, Tarif Bawah/Dasar, dan Tarif BUMD Air setiap tahun harus diperbarui. Penetapan oleh Gubernur dilakukan pada bulan Juni setiap tahun,” ungkap Rudy. Ditegaskan oleh Rudy, berdasarkan evidence, jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan jika pemakaian air per bulan kurang dari jumlah ditetapkan, Direksi berwenang menetapkan besarnya beban tetap. Beban tetap dibebankan apabila pemakaian air dalam satu bulan kurang dari kebijakan yang ditetapkan. “Akhir tahun 2021, Gubernur sudah menetapkan tarif air untuk PT Air Minum Bandarmasih. Tarif Atas ditetapkan sebesar Rp11.794,00 dan Tarif Bawah sebesar Rp7.573,00, tetapi Walikota Banjarmasin belum menetapkan tarif air sesuai dengan ketentuan yang baru,” tegas Rudy yang baru saja menyelesaikan Certified Risk Governance Professional (CRGP) itu. Perhitungan tarif dan harga pokok tahun buku 2021 di PTAM Bandarmasih adalah Tarif Rata-Rata Air per meter kubik Rp7.832,16, sedangkan harga pokok dengan kehilangan air riil 29,04% sebesar Rp8.086,30 menjadi rugi Rp 254,14 per meter persegi, ungkap Rudy. Rudy memproyeksikan, skema tarif penjualan air dengan Kelompok I dikenakan Tarif Dasar, Kelompok II dikenakan Tarif penuh (tarif dasar ditambah 10%), serta kelompok III dikenakan tarif batas atas. 𝓛𝓪𝓷𝓳𝓾𝓽 𝓭𝓲 𝓴𝓸𝓵𝓸𝓶 𝓴𝓸𝓶𝓮𝓷𝓽𝓪𝓻... 𝓡𝓮𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮 @bpkp_kalsel #Kalsel #Banua #KabarBanua #MerilisKalimantanSelatan #BPKP #BPKPKalsel #PDAM #Banjarmasin #Banjarbaru #Banjar https://www.instagram.com/p/CgzE6y3PFjb/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[realitajayasaktigroup]

Kejaksaan Negeri Demak, Berhasil Bongkar Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan TPA Wedung

REKONFUNEWS.COM, DEMAK || Aroma busuk Tindak Pidana Korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Ahir (TPA) di desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berhasil dibongkar Kejaksaan Negeri Demak. Dua oknum dari Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) KS dan S telah dinyatakan sebagai tersangka. Peran dari Dua oknum tersebut, telah mengakibatkan negara rugi 1,1 Milyar Rupiah. Kepala Kejaksaan…