#Mendagri RI

[tangerangraya]

Mendagri Minta Pemda se-Banten Pindah RKUD ke Bank Banten, Pemkot Tangerang Menunggu Perkembangan

Kota Tangerang – Imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, agar seluruh Pemda se-Banten melakukan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke BPD Banten atau Bank Banten direspons Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman. Herman menyampaikan saat ini Pemkot Tangerang sedang menunggu arahan dari Pj Walikota Tangerang, Nurdin, untuk membahas masalah…

[lampung7com]

DPR Sahkan UU Pemekaran Papua Barat Daya, Puan: Kesejahteraan Masyarakat Harus Meningkat

DPR Sahkan UU Pemekaran Papua Barat Daya, Puan: Kesejahteraan Masyarakat Harus Meningkat

LAMPUNG7COM | DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap dengan disahkannnya UU Pembentukan Papua Barat Daya, kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih itu semakin meningkat. Pengesahan UU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar…

[beritanews]

Abdul Hayat Gani Resmi Jabat Pj Wali Kota Parepare

BERITA.NEWS,Makassar- Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakhrulloh melantik Abdul Hayat Gani sebagai Pj Wali Kota Parepare di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur. Rabu (18/9/2024). Abdul Hayat Gani menggantikan posisi Akbar Ali sebagai Pj Wali Kota Parepare usai evaluasi oleh Menterian Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian sesuai Surat Keputusan per 9 September 2024. Mantan…

[rupmoker]

Masa Jabatan Pj. Gubernur Sultra Diperpanjang, Andap, “Terima Kasih atas Kepercayaan, Ini adalah Amanah Dan Tanggung Jawab Besar”

Jakarta- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto resmi diperpanjang masa jabatannya, hal ini ditandai dengan adanya surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk hadir di Gedung A Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara dalam rangka Penyerahan Keputusan Presiden pada Kamis (5/09/2024).

Saat dikonfirmasi awak media, Andap membenarkan hal tersebut, “Nanti ya akan dijelaskan setelah menghadap dengan Bapak Mendagri dan prosesi acara selesai,” ujar Andap.

Sesaat setelah menghadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Andap yang ditemui media menjelaskan, “Baru saja Bapak Menteri menyerahkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 98/P Tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara”.

Di dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara paling lama satu tahun terhitung mulai tanggal 5 September 2024.

Lebih lanjut, Andap menyampaikan bahwa ia bersama Penjabat Gubernur lainnya, yakni Penjabat Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Penjabat Gubernur Bali telah menerima Surat Keputusan Presiden.

Andap menjelaskan, ada beberapa hal signifikan yang disampaikan oleh Bapak Mendagri dalam kesempatannya, yakni:

Pertama, mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan Pilkada agar dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, dan kondusif sebagai prasyarat keberlanjutan program Pembangunan Nasional di daerah masing-masing.

Kedua, berbagai program yang menjadi atensi agar disikapi dan ditindak lanjuti dengan baik, sebut saja menyangkut masalah pengendalian inflasi, penanganan prevalensi stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan sebagainya. 

Ketiga, Penjabat Gubernur diharapkan agar mempedomani pasal 15 ayat (2) Peraturan Mendagri Nomor 4/2023 tentang Kewajiban dan Larangan selaku Pj. Gubernur, seperti membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan lain-lain.

Pada kesempatan itu, Andap mengungkapkan rasa syukur dan ucapan terima kasihnya,

“Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda baik Tingkat Provinsi  maupun Kabupaten / Kota,  seluruh jajaran Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda, Stakeholder dan Para Pihak terkait.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan kerja sama yang baik selama ini. Amanah tugas yang saya terima merupakan tanggung jawab besar yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersinergi, berkolaborasi dan bekerja sama untuk melanjutkan perjuangan sebagai pelayan publik yang dapat berguna bagi kemaslahatan masyarakat serta terwujudnya Sulawesi Tenggara yang semakin maju, sejahtera, dan modern. Insyaa Allah, Aamiin Ya Robbal’ Aalamiin .” tutup Andap.

[siaptv]

Hari ini KPU Kota Batu Sosialisasikan PKPU 1090 Tahun 2024

Kota Batu, Siap TV - Pada hari ini, jelang proses tes kesehatan calon walikota dan wakil walikota,,,,serta pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu 27 hingga 29 Agustus , KPU Batu menggelar sosialisasi keputusan komisi pemilihan umum ( PKPU ) Nomor 1090 tahun 2024 di Aula KPU jalan Sultan Agung nomor 16 Sisir Kota Batu, Senin ( 19 Agustus 2024 ).

Selain sosialisasi PKPU yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, dalam acara tersebut sekaligus sosialisasi penyusunan visi dan misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batu dengan mempedomani Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025 - 2045 yang telah disusun Pemerintah Kota Batu.

Sebagai narasumber pada sosialisasi diantaranya, Thomi Rusy Diantoro Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Batu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu dr. Yuni Astuti , Eko Suhartono Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Batu, Bawaslu Kota Batu.

Sementara, terkait tahapan pemeriksaan kesehatan calon walikota dan wakil walikota, Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Yuni Astuti menyampaikan , " untuk pemeriksaan kesehatan calon melewati tiga tahap, pertama pra pemeriksaan Kesehatan, kedua Registrasi pemeriksaan kesehatan dengnmenunjukan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU, dan ke tiga pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ".

Di sela - sela acara , Ketua KPU Kota Batu Joko Heru Purwanto saat ditemui awak media di ruang kerjanya menyampaikan, " keputusan KPU ini secara petunjuk teknis mengatur syarat calon yang bakal maju dalam pilkada dua ribu dua puluh empat di Kota Batu, kita paparkan apa saja yang menjadi keputusan yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani ".

Untuk melaksanakan tes kesehatan terhadap calon kepala daerah, KPU RI mendelegasikan melalui KPU provinsi kepada KPU kota Batu untuk melaksanakan tes kesehatan terhadap calon walikota dan wakil walikota di wilayah masing - masing.

Lebih lanjut Heru Purwanto menambahkan, " kami untuk menunjuk rumah sakit harus berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kota Batu yang merekomendasikan dia rumah sakit yaitu rumah sakit Karsa Husada dan rumah sakit Bhayangkara Hasta Brata. Tentunya kami harus memilih salah satu dengan cara kami akan mengopservasi, kita akan survey beberapa item yang tersedia di rumah sakit tersebut layak atau bisa menangani segala pemeriksaan yang dibutuhkan dalam keputusan sepuluh sembilan puluh ".

Hadir sebagai undangan , Pimpinan Parpol Pemenang Pemilu, Bawaslu, BNN, Rumah Sakit Karsa Husada, Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata, Dinas Kesehatan Kota Batu, Kejaksaan Negeri, Asisten Daerah ( Asda ) 1 Kota Batu, Kabag Kepegawaian, Dinas Pendidikan, Kantor Kementrian Agama Kota Batu, KPP Pratama Batu, BUMD Kota Batu, IDI Cabang Malang Raya, HIMPSI Malang Raya, Intelkam Polres Batu, Intel Dandim 0818 Batu - Malang serta Kesbangpol Kota Batu.

[journalpapua]

Ramses Limbong dan Rudy Sufahriadi Dilantik Jadi Pj. Gubernur Papua dan Pj Gubernur Papua Selatan

JAKARTA | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, resmi melantik Ramses Limbong sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua dan Rudy Sufahriadi sebagai Pj. Gubernur Papua Selatan. Pelantikan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (5/8/2024). Pelantikan…

[satu-komando]

Pj Gubernur Lampung Terima Insentif Fiskal Pengendalian Inflasi Daerah

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin menerima insentif fiskal kategori Pengendalian Inflasi Daerah dari Menteri Dalam Negeri RI, M. Tito Karnavian. Penghargaan ini diserahkan langsung Mendagri dalam acara yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (5/8/2024). Insentif ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295 Tahun…

[intijatim2022]

Gerakan Nasional Pembagian Sejuta Benderah Merah Putih di Magetan, Tumbuhkan Rasa Patriotisme dan Nasionalisme

MAGETAN | INTIJATIM.ID – Sesuai SE Mendagri RI tanggal 8 Mei 2024 terkait pembagian bendera merah putih, Pemkab Magetan secara masif telah membagikan bendera kepada masyarakat. Kali ini, Pj Bupati Magetan Hergunadi beserta istri (ketua PKK Magetan), membagikan ratusan bendera merah putih kepada pelajar dan masyarakat di acara Jalan Santai dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke77 di Kampus 5…

[rizaltan]

Reading time: 2 MinutesJakarta | BabelEkspress.News | JSCgroupmedia ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito...

[baliportalnews]

Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan Hadiri Rakornas TP PKK 2023 di Jakarta

BALIPORTALNEWS.COM, TABANAN – Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, S.H., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional TP PKK Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Senin (11/9/2023). Rapat tahunan yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian dan juga seluruh ketua TP PKK Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia serta Bappeda dan DPMD Provinsi Se-Indonesia berlangsung solid. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Rai Wahyuni juga didampingi oleh Sekretaris TP PKK Kabupaten Tabanan. Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito mengukuhkan Ketua TP PKK Pusat dan para Ketua TP PKK Provinsi sebagai Ketua Pembina Posyandu. Rakornas juga turut membahas terkait Strategi Penurunan Angka Stunting menuju Indonesia Emas 2045, serta optimalisasi peran Kader PKK dalam mewujudkan kaluarga Indonesia Tanpa Narkoba, Literasi Digital untuk Indonesia terus maju, termasuk strategi bersama membangun negeri memantapkan ketahanan pangan dan gizi serta akselerasi program PKK mencapai Rencana Induk Gerakan PKK 2020-2024. Adapun Tema yang diusung dalam rapat tahunan ini adalah Kader PKK dan 10 Program Pokok PKK Melaju Menuju Indonesia Maju, yang mana harapannya, Rakornas ini akan mampu menyamakan persepsi tentang program-program pokok PKK. Dilantiknya Ketua Umum TP PKK sebagai Ketua Pembina Posyandu, seperti disampaikan Ny, Tri Tito Karnavian, karena PKK dan Posyandu sejatinya berbeda baik secara peran dan fungsinya. Namun, tak terlepas dari pelaksanaan di lapangan, dimana para kader posyandu adalah merupakan kader PKK. Meskipun kedua hal itu tidak sama, baik orang yang berperan maupun anggarannya. Tetapi di lapangan, yang dikenal masyarakat, posyandu adalah milik PKK. “Seringnya di lapangan dikatakan bahwa kader posyandu adalah kader PKK, padahal keduanya berbeda. Kegiatan Rakornas ini diharapkan mampu menyamakan persepsi guna mendukung optimalisasi implementasi program pokok PKK secara Nasional,” sebut Ny. Tri Tito. Tak hanya berfokus pada pengukuhan Ketua Pembina Posyandu, selain Pemaparan Materi, dalam Rakornas tersebut juga diumumkan bahwa Kabupaten Tabanan dalam mengimplementasikan program-program pokok PKK, berhasil meraih juara harapan kategori umum dalam lomba vlog yang diselenggarakan oleh TP PKK Pusat dan yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia dengan judul ‘Stop Boros Pangan’ oleh Kadek Ayu Ratna Fanisa, dari Desa Mundeh Kangin Selemadeg Barat. Tentunya di kesempatan itu, Bunda Rai menyampaikan rasa bangganya dan apresiasi yang luar biasa atas pencapaian yang telah diraih Kabupaten Tabanan. Serta berharap, dengan adanya rakornas dan diraihnya juara, dapat mengoptimalisasikan keberhasilan program-program pokok PKK, terutama dalam perwujudan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). “Kami sangat bangga, Kabupaten Tabanan dapat meraih juara, ini membuktikan sinergitas dan kolaborasi yang sangat baik antara Pusat, Kabupaten, Kecamatan hingga Desa. Jadi implementasi programnya tepat dan diharapkan semakin diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Kami juga berharap, Rakornas ini tidak hanya dapat mempererat hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah, tetapi juga sebagai langkah optimal peran serta PKK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Masyarakat,” jelas Bunda Rai.  Untuk diketahui, dalam kegiatan rakornas kali ini juga di isi dengan pembekalan kepada peserta dengan berbagai materi yang diberikan oleh Kementrian Kesehatan, Kementrian Kominfo, BNN dan Badan Pangan Nasional RI.(bpn) Read the full article

[lintasbatasindonesia]

Kapolres Bandara Ngurah Rai Sambut Kedatangan Mendagri RI Tito Karnavian

Polres Bandara- Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKBP Ida Ayu Wikarniti, S.E. menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) H.M. Tito Karnavian, Ph.D melalui Vip 2 Bandara I Gusti Ngurah Rai, jumat (8/9/2023). Penyambutan kedatangan Mendagri Tito Karnavian turut juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan juga Wakapolda Bali Brigjen.…

[tangerangraya]

Dewan Golkar: Perintah Mendagri Soal Pemda Pindahkan RKUD ke Bank Banten Sangat Tepat

Banten – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di Banten untuk memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)-nya ke Bank Banten. Permintaan itu ditandatangani langsung oleh Mendagri RI, Tito Karnavian melalui surat nomor 900.1.13.2/1756/32. Pada surat itu, Tito memerintahkan agar Gubernur, Bupati, dan Walikota se Banten menempatkan RKUD nya ke Bank…

[lampung7com]

Pj. Gubernur Samsudin Sambut Kedatangan Mendagri M. Tito Karnavian

ACEH – Pj. Gubernur Lampung Samsudin menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) M. Tito Karnavian di VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Senin (9/9/2024). Mendagri RI M. Tito Karnavian dijadwalkan akan menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumut di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, pada…

[realita-lampung]

IPK 3,840, Bupati Pesawaran Menjadi Lulusan Terbaik Program Doktor IPDN

Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung, Dr. H. Dendi Ramadhona K., S.T.,M.Tr.I.P. menjadi wisudawan lulusan terbaik dalam jurusan yang diambilnya yakni Doktor Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana IPDN dengan memperoleh IPK 3,840, predikat sangat memuaskan. Dendi mengatakan, prestasi menjadi wisudawan lulusan terbaik ke-3 ini setelah dirinya melalui perjalanan panjang dan dalam proses perjuangan yang tidak mudah. “Saya bersyukur dengan prestasi yang saya peroleh ini, dan saya merasa beruntung karena menjadi perwakilan yang diwisuda langsung oleh Wakil Mendagri Jhon Wempi Wetipo., S.H.,M.H. didampingi Rektor IPDN di Kampus IPDN Jatinagor Sumedang Jawa Barat,” ujarnya, Selasa (25/07/2023). Menurutnya, prosesi wisuda ini sangatlah berharga mengingat pelaksanaan wisuda di hadiri langsung oleh ayahanda tercinta, yang juga Komisi II DPR RI H. Zulkifli Anwar, serta istri tercinta Nanda Indira Dendi. “Pencapaian saya pada hari ini, berkat doa dan dukungan dari orang tua, para mentor, saudara dan teman teman sehingga saya mampu berdiri dengan menyandang gelar S-3 ini,” ujar dia. Selain Bupati Pesawaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pesawaran, Marzuki, S.Sos., M.Tr.I.P. juga berhasil menyelesaikan study S-2 Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan di Kampus IPDN tersebut. Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Jhon Wempi Wetipo., S.H.,M.H. berharap kepada para wisudawan program Doktor Ilmu Pemerintahan dan Program Magister Terapan Studi Pemerintahan dapat mengaplikasikan ilmu dan teori pemerintahan yang telah dipelajari dalam pelaksanaan tugas bekerja dengan standar kinerja tinggi penuh pengabdian dan jaga nama baik almamater IPDN. “Keberhasilan pendidikan merupakan keberhasilan seluruh civitas akademika, untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dalam melaksanakan mandat pemerintah mendidik melahirkan para Sumber Daya Manusia yang unggul dari seluruh tanah air,” kata dia. “Kepada orang tua dan segenap keluarga, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada IPDN dan Kementerian Dalam Negeri untuk membina putra-putrinya sehingga berhasil menyelesaikan pendidikan di kampus IPDN ini dengan baik,” katanya. Hadir juga Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Dirjen BNPP Kemendagri, Gubernur Jawa Barat diwakili Kepala BKPSDM serta para orang tua Wisudawan. (Tejo /PPWI) Read the full article

[rupmoker]

Pemerintah Beri Pendapat dalam Raker Dengan Baleg DPR tentang RUU Pilkada

Jakarta - Pemerintah hadir dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada, Rabu (21/8/2024). Pemerintah diundang untuk memberikan pendapat dalam pembahasan tingkat I RUU usulan DPR ini.

Hadir mewakili pemerintah adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta perwakilan Menteri Keuangan.

Mendagri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa sejatinya pemerintah telah membahas 42 pasal dalam RUU Pilkada dan menyampaikan 496 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR. DIM tersebut terdiri atas 336 DIM tetap, 7 DIM perubahan redaksional, 9 DIM perubahan substansi, 4 DIM dihapus, dan 140 DIM usulan baru.

Namun pemerintah menilai bahwa terdapat sejumlah DIM yang tidak lagi sesuai dengan konteks saat ini, sehingga pemerintah mengusulkan untuk tidak perlu dibahas.

“Kami melihat bahwa ada sejumlah DIM yang mungkin tidak sesuai lagi dengan konteks saat ini. Sehingga yang dibahas adalah yang masih relevan dengan konteks saat ini,” ucap Tito dalam rapat di Baleg.

DIM yang tidak relevan lagi untuk dibahas, di antaranya terkait penyerentakan pengucapan sumpah janji DPRD di November 2024, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada dimajukan ke September 2024, serta penyesuaian jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, hingga Panwas Kelurahan/Desa.

“Cukup dibahas yang memang sesuai konteks saat ini, termasuk mempertimbangkan poin-poin pada Keputusan Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

Kemudian, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyampaikan hal senada dengan Mendagri. Ia menyampaikan bahwa pemerintah mencabut seluruh DIM usulan baru yang sebelumnya telah disampaikan ke DPR.

“Dengan ini kami nyatakan bahwa DIM usulan baru dari pemerintah, kami cabut,” pungkasnya.

Pemerintah dan DPR pun sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan RUU Pilkada dalam tingkat Panitia Kerja (Panja). Pemerintah menyatakan bersedia untuk tergabung dalam Panja itu.

Untuk diketahui, RUU Pilkada merupakan usulan DPR. Sebenarnya, pemerintah telah menjawab usulan revisi itu, namun pembahasan terhenti karena adanya gugatan ke MK. Setelah keluarnya putusan MK, maka Pemerintah dan DPR mengadakan rapat kerja untuk membahas kelanjutan RUU itu.

[goriaucom]

Rakornas P3PD: Mendagri Ajak Pemda Bangun Desa, Syamsuar: Alhamdulillah, Riau Bebas Desa Tertinggal

JAKARTA - Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kick off Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) 2023 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jakarta pada hari Selasa (11/7/23), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerukan perlunya membangun dari pinggiran - sebuah visi yang telah digagas oleh Presiden RI Joko Widodo sejak menjabat pertama kali. http://dlvr.it/Ss0qb6