#Pemindahan kas daerah

[bantennewscoid-blog]

Pj Gubernur Ajak Pemda Kabupaten/Kota se Banten Pindahkan RKUD ke Bank Banten 

SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meyakinkan jika kondisi Bank Banten saat ini dalam performa yang baik dan sehat. Oleh karena itu, Al Muktabar menilai tidak ada lagi keraguan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk ikut membangun serta membesarkan Bank Banten, salah satunya dengan menempatkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten. Al…

[tangerangraya]

Pemindahan RKUD ke Bank Banten, BKAD Kabupaten Tangerang: Kita Akan Lihat Segi Objektifnya

Kabupaten Tangerang – Terkait pemindahan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Tangerang ke Bank Banten, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Muhammad Hidayat, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang memang tengah mempersiapkan hal tersebut, namun pastinya hal itu harus melewati tahapan-tahapan yang menurutnya harus…

[baliportalnews]

Keaktifan Pramuka Buleleng Diapresiasi, Ketua Kwarcab Buleleng Komitmen Tingkatkan Eksistensi

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Keaktifan anggota Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Buleleng dalam mengikuti kegiatan kepramukaan menjadi salah satu faktor yang mendukung Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Bali menduduki peringkat ke-4 terbaik nasional. Apresiasi disampaikan langsung Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Bali, Made Rentin saat hadir dalam puncak peringatan Hari Pramuka ke-62 di Gedung Kesenian Gde Manik, Sabtu (2/9/2023). Ketua Kwarda Made Rentin dalam kesempatan tersebut memaparkan diantara sembilan Kwarcab di Bali, Kwarcab Pramuka Buleleng masuk salah satu teraktif, konsisten, dan komitmen dalam menjalankan program kerja. “Ini tentunya memiliki alasan, pada 2023 ini kali kedua saya hadir di Buleleng untuk konteks yang sama penyerahan beberapa penghargaan, penyematan lencana dan pengalungan melati kepada andalan Kwarcab Buleleng,” ujarnya. Kedua, Kwarcab Buleleng terpantau sangat aktif mengikuti berbagai aktifitas rutin tahunan yang dilakukan dalam rangka HUT Pramuka ke-62. Sehingga menjadi salah satu indikator Kwarda Bali berada di peringkat empat nasional setelah Kwartir Daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Oleh karena itu tetap konsisten lakukan hal yang sama. Masa kepengurusan kami (Kwarda Bali) termasuk beberapa kwarcab lainnya memang akan berakhir tahun depan, namun kebijakan yang baik, inovasi yang bagus tetap harus berlanjut,” ungkap Ka Kwarcab Made Rentin. Sementara itu ditemui usai acara, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Buleleng, Gede Suyasa mengucapkan terima kasih karena Kwarda Gerakan Pramuka Bali terus mendorong agar tetap aktif. Ia menjelaskan, jika keaktifan pramuka Buleleng tidak lepas dari komitmen seluruh anggota dalam menjalankan program kerja. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan anggota Kwarcab Buleleng. Karena seluruh program yang kita rancang dengan jadwal yang jelas itu dijalankan. Jadi waktunya ditetapkan, keterlibatan, dan bentuk kegiatan. Sehigga kita bisa melaksanakan seluruh agenda yang diamanatkan baik oleh pusat maupun dari program kerja yang kita susun sendiri,” ucapnya. Ka Kwarcab Gede Suyasa terus memastikan agar Pramuka Buleleng memiliki program kerja yang dapat dijalankan. Termasuk dalam input data pada aplikasi Siap Sapa Kwarda Bali. “Kita akan cek lagi dimana kendalanya, supaya sampai akhir tahun kita bisa masuk lebih banyak lagi. Kami sedang berproses sehingga data-data yang dibutuhkan kita bisa input segera dan seluruhnya bisa masuk di aplikasi Siap Sapa Kwarda Bali,” jelasnya. Pramuka Buleleng menurut Gede Suyasa terus melakukan kegiatan yang mengarah pada digitalisasi. Langkah awalnya adalah dalam menyelenggarakan lomba serangkaian HUT Pramuka ke-62. Dimana media sosial tak hanya sebagai media berlomba, namun juga mengenalkan Pramuka Buleleng ke lingkungan yang lebih luas. “Sesungguhnya digitalisasi adalah pemindahan dari konvensional ke sistem informatika. Oleh karena itu seluruh kegiatan yang bisa kita lakukan dengan digitalisasi kita alihkan kesitu. Karena satu lebih valid, databasenya lebih kuat, dokumentasinya lebih bagus. Sehingga suatu ketika kita membutuhkan referensi sebelumnya tinggal buka, tidak lagi membongkar arsip manual yang cenderung bisa hilang,” tutupnya. Dalam acara tersebut juga disematkan beberapa lencana kehormatan yang diberikan baik oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka maupun Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali. Antara lain Lencana Darma Bakti diberikan kepada Ka Kwarcab Buleleng, Gede Suyasa, Kepala Satuan Internal Kwarcab Buleleng, Ni Luh Tujuh Geni, dan Pelatih Pasupati Pusdiklat Kwarcab Buleleng, I Made Jimat. Sementara Lencana Melati diberikan kepada Made Santika selaku Pengurus di Kwarcab Buleleng. Delapan Lencana Panca Warsa diberikan kepada pengurus, pembina dan pelatih di Kwarcab Buleleng yang meliputi Panca Warsa I sebanyak 5 orang dan masing-masing 1 orang berupa Panca Warsa II, VI dan IX. Selain itu juga diserahkan piala dan piagam untuk Juara Bali Scout Creativity IV Kwarda Bali. Termasuk piala dan piagam untuk lomba yang digelar Kwarcab Buleleng dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-62. Diantaranya lomba video Kanyita (Kata, Nyanyi dan Tari) Penggalang, lomba video tiktok Penggalang, lomba reels instagram Penegak dan Pandega, lomba menggambar siaga putra dan siaga putri serta lomba artikel pembina pramuka termasuk lomba PBB Variasi dan LKBB Tongkat.(adv/bpn) Read the full article

[bantennewscoid-blog]

Pekot Serang Dukung Pemindahan RKUD Kota Serang ke Bank Banten

SERANG – Pemerintah Kota Serang menyatakan dukungannya untuk memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Bank Banten. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Syaefudin, Senin (22/4/2024). Dukungan ini disampaikan sebagai tindak lanjut instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait optimalisasi perbankan daerah. Namun, Nanang menegaskan bahwa proses…

[tangerangraya]

Mendagri Minta Pemda se-Banten Pindah RKUD ke Bank Banten, Pemkot Tangerang Menunggu Perkembangan

Kota Tangerang – Imbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, agar seluruh Pemda se-Banten melakukan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke BPD Banten atau Bank Banten direspons Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman. Herman menyampaikan saat ini Pemkot Tangerang sedang menunggu arahan dari Pj Walikota Tangerang, Nurdin, untuk membahas masalah…

[beritarayaidn]

Pemindahan RKUD Tangsel ke Bank Banten Tidak Mendesak, Wakil Ketua DPRD: Fokus Pemulihan Ekonomi

Pemindahan RKUD Tangsel ke Bank Banten Tidak Mendesak, Wakil Ketua DPRD: Fokus Pemulihan Ekonomi

TANGERANG SELATAN, BERITA.press – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Li Claudia Chandra, angkat bicara menyoal kemungkinan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank BJB ke Bank Banten. Li Claudia menyebut, yang terpenting saat ini adalah Pemkot Tangsel harus mampu memulihkan sektor ekonomi yang terpuruk akibat Pandemi Covid-19, sehingga…

[1nfoindonesia]

Bank Banten, Hidup Segan, Mati Tak Mau INFO INDONESIA. JAKARTA – Pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Banten dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 

[mediaban]

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rina Dewiyanti “buka suara” terkait polemik pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dan pinjaman ke Bank Jabar Banten (BJB). Kedua langkah itu disebut sebagai langkah penyelamatan kas daerah. “Bank Banten sudah tidak dapat menyalurkan dana yang diajukan bendahara umum daerah (BUD), karena bank itu mengalami likuiditas kritis,” kata Rina Dewiyanti, Kepala BPKAD dalam rilisnya yang diterima MediaBanten.Com, Jumat (5/6/2020). Kepala BPKAD Banten mengemukakan fakta, Bank Banten terlambat menyalurkan dana bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten dan kota untuk Januari 2020 sebesar Rp190…

[satukanal]

https://www.satukanal.com/24275-2/

Sisa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malang tinggal sekitar 1 tahun. Pasalnya, pada akhir 2020 ini Pilkada akan kembali digelar. Sayangnya, dalam satu periode kepemimpinan, salah satu proyek besar yakni pembangunan Alun-Alun Kepanjen masih belum terlaksana.

Dengan durasi waktu itu, masih banyak rencana pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malang yang menunggu untuk direalisasikan. Bahkan untuk proyek alun-alun, hampir 3 tahun molor karena pembebasan lahan warga yang terdampak belum selesai.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya sejak tahun lalu siap untuk membangun Alun-Alun Kepanjen. Bahkan, konsep dan desainnya pun telah lama selesai sejak lama.

“Kita selalu siap untuk itu. Tapi kita tak bisa mulai bila lahan warga belum selesai pembebasannya. Kita menunggu itu dari Dinas Pertanahan,” ucap mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang, Senin (6/1/2020).

Wahyu melanjutkan, adanya informasi di akhir tahun 2019, lahan sudah clear, membuat pihaknya menganggarkan dana untuk pembangunan alun-alun tahap pertama senilai Rp 2,5 miliar di tahun ini. “Kita siapkan untuk pemerataan lahan dan pembangunan pondasi alun-alun nantinya,” ujarnya.

Setali tiga uang, Dinas PU Bina Marga yang bertugas untuk pembangunan jalan tembus pun masih bersifat menunggu dengan kondisi yang ada saat ini.

Hal ini yang memantik reaksi dari DPRD Kabupaten Malang. Dewan sebenarnya juga sudah melontarkan kritikan atas terkendalanya pembebasan lahan untuk pembangunan Alun-Alun Kepanjen.

Padahal di tahun 2020 ini, cukup banyak program pembebasan lahan. Sebut saja untuk rencana pembangunan Kepanjen Convention Center (KCC) yang lahannya juga memakai milik warga.

Melihat jejak rencana pembangunan alun-alun, maka KCC yang membutuhkan lahan sekitar 4 hektare (ha) dimungkinkan juga bisa terkendala hal sama. Yakni harga tanah yang diminta warga tak sesuai dengan appraisal Pemkab Malang.

“Ini patut diperhitungkan oleh Pemkab. Jangan sampai pembebasan lahan untuk jalan alun-alun terulang lagi di program lainnya,” ucap Zia Ulhaq, politisi Partai Gerindra yang tergabung di Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

Tanah di wilayah Kepanjen, khususnya di jalur jalan Panji atau Penarukan, terbilang paling mahal. Hal ini dikarenakan wilayah itu sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota Kepanjen. Apalagi, lanjut Zia, persoalan klasik Pemkab Malang adalah ‘gemar’ menyampaikan hal secara perencanaan belum tuntas ke publik.

“Akhirnya muncul para spekulan yang bermain dengan harga untuk proyek-proyek pembangunan yang mengharuskan adanya pembebasan lahan. Jadinya harga appraisal pun tak berlaku, maka molor lagi rencana pembangunan itu,” kritik politisi Gerindra ini.

Zia juga mengingatkan terkait penghujung periode Bupati dan Wabup Malang yang menyisakan waktu pendek. Sehingga DPRD Kabupaten Malang memiliki kewajiban untuk mengingatkan berbagai rencana program yang telah ada di dokumen RPJMDesa (2016-2021).

“Jadi kita ingatkan itu. Baik untuk pembangunan Alun-Alun Kepanjen maupun lainnya agar segera direalisasikan,” tandasnya.

Seperti diketahui, rencana pembangunan alun-alun Kepanjen sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu. Salah satu paket dalam pembangunan itu adalah adanya pembangunan jalan tembus dari Kedungpedaringan sampai Penarukan yang diperlukan adanya pembebasan lahan milik warga.

Sayangnya pembebasan lahan sebanyak 57 bidang dengan luas 3,8 hektare, sampai saat ini terkatung-katung. Hal ini yang membuat OPD terkait, khususnya di bidang Pekerjaan Umum (PU) seperti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) dan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, pun tak bisa bergerak.

Bahkan, berkali-kali anggaran pembangunan fisik Alun-Alun Kepanjen kembali ke kas daerah. Padahal, rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen juga beriringan dengan rencana pemindahan seluruh kantor organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Malang. Yakni dari wilayah Kota Malang menuju ke Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang.

[bidiktangsel]

Pengamat Sebut Interpelasi Hanya Pencitraan dan Aksi Panggung

Pengamat Sebut Interpelasi Hanya Pencitraan dan Aksi Panggung

Pondok Aren, bidiktangsel.com – Upaya pengajuan hak interpelasi oleh anggota DPRD Banten terhadap Kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB), pengamat sebut bagian dari pencitraan dan aksi panggung partai pengusung interpelasi saja.

Menurut Pengamat politik dan kebijakan Publik Adib Miftahul,…

[kerahlekung]

Dua minggu ni Bani Melayu jenuh nak cari duit...

Dua minggu ni Bani Melayu jenuh nak cari duit....

Hari ini adalah hari pertama "perintah kawalan pergerakan" di negara kita. Dengan kata-kata mudah, "sila duduk di rumah" dan jarakkan diri anda daripada orang lain. Dua minggu ni lenggang..ramai pakat berkurung dirumah.. Gara2 kerajaan pintu belakang cetus panik. Yg meniaga ka..keja kilang ka.. yg ambik upah panjat pokok petai pun tumpang panik sama.. walhal panjat pokok jer pun.. Lepas 2 minggu..lepas sebulan dua.. Klinik kerajaan pulak penuh dgn golongan ibu2 pi check perut dh tak boleh kerja kat luar, depa pulun 'buat kerja' kat rumah selama 2 minggu...

Peniaga2 bumiputera kebanyakannya meniaga kecil2an.... ada yg sara anak bini jual nasi lemak.. jual mee goreng talam kat gerai yg disewa .. ada yg sara anak dgn hasil jual roti canai.. Tiba2 keluar larangan yang cetus panik.. yg boleh meniaga pun jadi was-was.. bukan sehari dua..tapi dua minggu.. Kerajaan Dap Pulau Pinang yg 'kapir' pun kurang2 ada jugak sediakan 20juta utk bantu peniaga yg terjejas.. tempat lain??? Negeri lebai PAS bagi apa? air jampi dgn kismis? 

2 minggu ni kalu peniaga Cina tutup terus kedai..tengok jer lah..lebai2 yg mulut puaka yg gedik dok main isu perkauman tu..silap2 minyak masak bini nak goreng cucuq di rumah pun tak dak.  Yg dok lagak pakai Merc, Alphard tu.. tersadai lah kereta tepi rumah sebab tak dpt spare part kalau kereta buat perangai.. baru ada akai... Mana pi dah puak2 yg gedik kempen Buy Malay First tu?? Last2 depa yg awai2 serbu kat Tesco, supermarket milik tokey2 Cina... 

Dok kampung, sembang depan lembu kambing..dok takbir..takbir.. macam depa saja yg beragama.. depa saja pandai.. walhal tok lebai depa yg jadi menteri.. ditanya pasai alam sekitar.. dia dok kira pasai Musang King saja. Poodahh... Kita mempunyai peluang yang tipis untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Bantulah KKM dengan memainkan peranan hangpa, kerana setiap individu bertanggungjawab untuk mengambil segala langkah, berjaga-jaga demi keselamatan diri dan keluarga. Kegagalan bukan pilihan di sini. Jika tidak, kita mungkin menghadapi gelombang ketiga virus ini, yang seterusnya akan menjadi lebih besar seperti tsunami, lebih-lebih lagi, jika kita mempunyai sikap "tidak kisah"... - Aman Shah 11

Pelajar Sekolah,MRSM,University yang dicutikan 2 Minggu, wajar dibenarkan mereka pulang ke rumah... dan waktu ini mereka sesuai berada dipersekitaran rumah masing2 berbanding University.. Makan dan masa depa terurus lebih baik bila bersama keluarga berbanding di Unveristy.. melainkan mereka itu ada simptom demam ,batuk dan selsema.. dalam waktu ini proses disinfection atau pembersihan sesuai dilakukan di University.. Berbeza pandangan aku dengan Pekerja,Ketua Keluarga yang bercuti lalu pulang ke kampung bersama anak2 bercuti bersama Keluarga.. Itu memang tak patut.. sebabnya pergerakan Pelajar di kampus mereka tidak terdedah dengan perskitaran luar berbanding sebagian pekerja..

Aku tak dapat bayangkan, bila University arah kosongkan Univeristy..mereka ini semua terperangkap..dalam keadaan persekitaran kedai dan perniagaan tutup..bagaimana depa nak makan ? hat aku kat kawasan aku jenuh nak cari makan.. apalagi Pelajar Univesity.. Lainlah kalau Kementerian Pendidikan, Pihak Univeristy NADMA menyediakan Pakej bantuan Makanan, dalam tempoh mereka dikuaratin...aku simpati dengan nasib pelajar pelajar Univeristy ini.. bayangkan kalau itu adik dan keluarga korang.. Nampaknya segala sudut dan Kementerian Kerajaan Pintu Belakang dan rampasan kuasa ini gagal...Memang layak dikata Kerajaan tebuk Atap.. - Ipohmali

Hari malang bg rakyat bila nk keluar daerah dan negeri bila kena beratur panjang di balai polis utk mengisi borang..Bila crowded begini,ianya bakal menjadi tempat utk pemindahan virus Covid-19..Nak elak org berkumpul,hingga solat berjemaah dan jumaat tak dibenarkan,tp skrg bersusun2 di balai polis krana nak isi borang.. Tp itu semua bkn silap phk polis,krana mereka hnya menerima arahan sbgaimana yg diarahkan oleh phk kjaan.. Kalau solat jumaat ditegah,knapa suasana begini tidak? Sebenarnya terlalu simple utk org tdk beratur..Just buat aje website utk isytihar keluar daerah/kawasan dan hanya isi secara online..Tak perlu beratur.. 5 negeri pembangkang kamu tak jemputpun utk sama2 hadir mesyuarat..Mngkin drp 5 wakil yg tak dijemput,salah seorg blh bg idea yg bernas..Lantak kamulah,kalau dah rakyat minat dgn kjaan pintu belakang.. Semoga anggota2 polis sentiasa sabar,tabah dan tenang dlm menempuh suasana yg sulit dan sukar ini..Jasa anggota2 polis terlalu besar dlm menjaga keselamatan negara.. - f/bk

Apa pula reaksi dari Menteri Singapura dalam menghadapi krisis lockdown ini... For companies affected by Malaysia’s restricted movement order, the Singapore Government will provide S$50 for accommodation of every worker per night for 14 nights if it is not feasible for them to stay with relatives, friends or colleagues, say Josephine Teo, Minister of Manpower and Second Minister of Home Affairs Menteri Singapore.. Ni baru betul peranan sebagai sebuah Kerajaan..Bagi Pekerja yang terjejas,Diberikan bantuan Singapore Dollar S$ 50 setiap hari, bagi setiap pekerja yang terjejas akibat sekatan.. Nampaknya kawalan dan cara depa mengurus masalah dan mengambil berat soal ekonomi Negara dan Rakyat... - f/bk

Din's half-baked national 

directive for social distancing...

First,dont get us wrong.We are always prepared to give a fledgling new government a chance.But if in its first public directive,it fumbles big-time,indicative of its lack of thought and planning over a policy matter,it does take quite a bit of convincing that it is actually a functional unit. Social distancing was to combat the spread of Convid 19 through close over-crowding,it seems. But tonight over-crowding were at major police stations,ironically created by the need for social distancing. Within hours of the controlled movement directive by Muyiddin,after his golf game that delayed the telecast,came the IGP's interpretation of the approvals needed from the police in order to cross state boundaries. You have to fill a form. What? In these times of on-line everything! We bet the form is not even a legally registered document either. And wait for the police approval. How it is approved is a mystery,like if you need medical necessities etc,maybe? Somebody forgot about the university students who sre not from the localities. The universities them to get out of their hostels,and yet the police have just told them to get their written permission first.

Orang ramai serbu balai polis

They were forced to queue and croed the police stations all over,for hours. If there were Convid 19 virus there,they were having a party there with the crowd at the police stations by the cortesy of the IGP!!! Tempers flared. And a policeman was recorded giving the weary and tired undergraduates a lecture that the purpose of the whole exercise was to reduce close socialising,that they should not go back to their kampungs and spread stuff. Stay where they were,he urged. He was spot-on,but he was ignorant of the fact that the kids have no place to stay soon,having been asked to go. These are,in fact,the fortunate ones compared to the ones without travelling expenses for such emergency trips. Aha!! A Malay government not familiar with Malay poverty! What poor coordination between government agencies that caused the student to suffer. Even the Minister of Higher Learning had to publicly appeal not to be cruel to the students. Finally,at late night the order to fill in the forms were rescinded to the student's relief. New orders will be made after a meeting later. What? You had not known or discuss the consequences of your orders? Wasn't there a plan? What a bunch of nincompoops! Anyway,we can bet that a thousand votes were lost from "saliran satu" tonight!

Crowds after crossing Causeway to Singapore...

Then,until at the time of writing,there must be a crowd of tens of thousands of Malaysian stranded on the causeway,trying to get there before the midnight dateline,and to be there at work tomorrow in order not to lose their cherished jobs. Patying with Convid 19 alright! The government is still silent as to any inter-govermental understanding as to their being away for two weeks from their jobs. Will it still be there when they come back? Wisely,they dump their government and decided to be in Singapore tonight,squat at their friends' place or as one father of six said,"I will sleep in the five-footway for the two weeks if I have to!! And in all that fiasco there was silence from the government, No cabinet minister even bother to say anything. Like this was happening in another country. We'll let it go this time. But the next fumble will invite hell because it's support-the- semburit team again! - Umar Mukhtar.

Our Politicians Have Failed Us...

I could recall vividly the time I stood in line at the designated polling station in Bercham waiting anxiously for my turn to cast my vote. It was the morning of Sunday, May 8, 2018. And the occasion was General Election 14, better known by its acronym GE 14. My wife and I arrived early to be among the first to do our part for the country. We had been diligently voting in successive elections and our polling station was either at the Bercham Chinese school or the national school in Tasek. This was contingent to our listed address in our identity cards. And as responsible citizens, we had never failed in our duty. However, can we say the same of our politicians? As long as I can remember our politicians have been involved in one political manoeuvering after another. Some were embroiled in political scandals and shameful misdeeds. And they have no qualms in doing so openly and under the glare of publicity. Examples are plenty so there is no necessity to name one or an occasion. Events following the ouster of Tun Mahathir, the sitting Prime Minister and the appointment of Tan Sri Muhyiddin Yassin as the 8th Prime Minister on Monday, March 1, has taken a toll on the people to the point that trust in politicians is fast disappearing. This trust deficit is not evident in me alone but in many whom I had spoken to. And that includes Raj, my barber in Bercham. In fact, he has been the most vocal among my many acquaintances. Malaysians are growing tired of politics and politicians because of the protracted crisis which has dogged us. The manner in which the new PM got appointed had left many questions unanswered. “Did he really have the numbers?” asked Raj. “Or was it trickery by another name?” Malaysians are beginning to doubt the functions of representative democracy. Others vowed not to vote in the coming elections. “I think trust in politicians is at an all-time low. Politics is probably the most hated profession at the moment,” said another friend.

The Pakatan Harapan government collapsed early this month, following Tun Mahathir’s resignation as prime minister, after a group of MPs broke ranks to form Perikatan Nasional comprising PPBM, Barisan Nasional, PAS and PKR MPs aligned to their former deputy president, Mohamed Azmin Ali. Critics have described the new ruling coalition as a back door government as it comprises BN, which was ousted in the last general election, and others such as the dodgy Islamist party, PAS. It is considered morally inappropriate as it is not mandated by the rakyat. Let us look into the past to make sense of things. Even during the 1997-9 political upheaval, a government was there for better or for worse. The people’s mandate was sought soon after Anwar Ibrahim, the deputy prime minister was sacked. The rakyat decided to keep the status quo despite lots of misgivings about how Anwar was ousted. This time around, political shenanigans have been elevated to a new level. This is unprecedented in our political history. Many Malaysians, especially those who voted for Pakatan Harapan (PH) in the last elections, are dismayed. The political drama had confused the rakyat. Some netizens became keyboard warriors to voice out their dissatisfactions. There are plenty of reasons why people are upset. Among them is PH’s failure to maintain solidarity within the coalition. Their opponents, BN and PAS, saw this as an opportunity when PH collapsed. What frustrated people, especially those who had a hand in PH’s GE14 victory, was that the crisis occurred at the highest level among the political elites. They could not do anything about it but to watch helplessly on the sidelines. And this resulted in Muhyiddin Yassin getting appointed as prime minister. It was something unexpected. How he got into the King’s good books is a million-dollar question many have been asking. But since the monarch has decided it is a done deal.

In politics, there are no permanent friends and enemies. We are aware of that. But there must be some dignity and decorum left in the hearts of the most ambitious and malicious of politicians. At least respect the mandate of the rakyat in the May 2018 general election. They booted out a six-decade-old government short on ideas but high on corruption and welcomed a new untested coalition. It was people’s power at its best. Malaysians gambled their future in Pakatan Harapan. Thousands living abroad returned home to vote. The ink on their fingers had barely dried when the true colours of the new government manifested itself. Promises were largely ignored. Race relations got worse. Cost of living soared and is still soaring. The failures are not that of the voters but the very people they voted in. What is amazing is that the very people who liked to demonise ‘the other side’ suddenly find it acceptable to work with ‘the devils’. We should learn from the Belgians. Their country was without a government for 541 days from 2010 to 2011 when the ruling coalition collapsed. It happened again last year when they only had a caretaker prime minister. In an era when trust and faith in politicians are growing thin, the Belgium experience is a good example. Perhaps the time has come for us to experiment with one. Our civil service is reasonably competent to begin with. They have not really shown what they are truly capable of because of interference from politicians. Tommy Thomas and Latheefa Koya are two fine examples of exemplary civil servants. Too bad their careers were short-lived due to the current political imbroglio. What we need is an interim prime minister and a lame-duck parliament which is incapable of passing any laws. In such an instance civil servants have no other choice but to come to the fore. Let the Chief Secretary or the KSN (Ketua Setiausaha Negara) call the shots. - Fathol Zaman Bukhari,Ipoh Echo

VIP saja kah yg kena scan? 

Yg lain ada guarantee letter ke bebas dari CoVid 19?

cheers.

Sumber asal: Dua minggu ni Bani Melayu jenuh nak cari duit... Baca selebihnya di Dua minggu ni Bani Melayu jenuh nak cari duit...

[beritarayaidn]

Ketua DPRD Lempar ke Walikota Perihal Kemungkinan Tangsel Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Ketua DPRD Lempar ke Walikota Perihal Kemungkinan Tangsel Pindahkan RKUD ke Bank Banten

TANGSEL, BERITA.press – Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Abdul Rasyid, enggan memberikan komentar banyak soal kemungkinan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Tangsel ke Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau Bank Banten. “Belum ada (tindak lanjut), tanyakan ke Walikota,” singkat Abdul Rasyid di Gedung DPRD Kota Tangsel, Senin, (13/9/2021). Hal tersebut dikatakan Abdul…

[adelzahara-blog]

VIDEO: Kasda Rohul Dipindahkan, Sekda: Ini Jadi Pelajaran Bagi Bank Riau-Kepri

Adel Zahara VIDEO: Kasda Rohul Dipindahkan, Sekda: Ini Jadi Pelajaran Bagi Bank Riau-Kepri Artikel Baru Nih Artikel Tentang VIDEO: Kasda Rohul Dipindahkan, Sekda: Ini Jadi Pelajaran Bagi Bank Riau-Kepri Pencarian Artikel Tentang Berita VIDEO: Kasda Rohul Dipindahkan, Sekda: Ini Jadi Pelajaran Bagi Bank Riau-Kepri Silahkan Cari Dalam Database Kami, Pada Kolom Pencarian Tersedia. Jika Tidak Menemukan Apa Yang Anda Cari, Kemungkinan Artikel Sudah Tidak Dalam Database Kami. Judul Informasi Artikel : VIDEO: Kasda Rohul Dipindahkan, Sekda: Ini Jadi Pelajaran Bagi Bank Riau-Kepri Pemindahan Kas Umum Daerah (Kasda) oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Riau-Kepulauan Riau ke http://www.unikbaca.com

[beritarayaidn]

Dukung Perkembangan Bank Daerah, Pemkot Serang Lakukan Kajian Pemindahan RKUD ke Bank Banten

Dukung Perkembangan Bank Daerah, Pemkot Serang Lakukan Kajian Pemindahan RKUD ke Bank Banten

MCMNEWS.ID – Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin, menyambut baik kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang terkait rencana pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKU) ke Bank Banten. Agus menerangkan, rencana pemindahan RKUD merupakan tindaklanjut dari pertemuan jajaran manajemen Bank Banten dengan Walikota Serang beberapa waktu lalu. “Alhamdulillah kami menyambut baik rencana…

[beritarayaidn]

DPRD Dukung Pemindahan RKUD dari Bank BJB ke Bank Banten

DPRD Dukung Pemindahan RKUD dari Bank BJB ke Bank Banten

Berita.press, Serang – Anggota DPRD Provinsi Banten, Maretta Dian Arthanti, mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang akan memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten dari Bank BJB ke Bank Banten. Dikatakan Maretha, semua pihak harus mendukung beroperasinya Bank Banten. Sehingga, lanjut Maretha, Bank Banten bisa memberikan manfaat untuk masyarakat…