#Piagam Jakarta Adalah

[realita-lampung]

Menteri ATR/BPN Sematkan Pin Emas Ke Kapolda Lampung

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, memberikan Piagam Penghargaan dan menyematkan Pin Emas kepada Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, S.H., S.I.K, M.Si atas keberhasilan Tim Satuan Tugas (satgas) Anti Mafia Tanah wilayah Lampung. Penyerahan piagam penghargaan dan penyematan Pin Emas berlangsung pada kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2023 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Sejak 07-09 November 2023. Kapolda Lampung mengapresiasi kinerja Tim Satgas Anti-Mafia Tanah wilayah lampung yang diemban oleh jajaran Ditreskrimum Polda Lampung, beserta Kejati Lampung dan BPN Lampung atas keberhasilannya dalam menyelesaikan target operasi tahun 2023 “Saya mengucapkan terima kasih kepada kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Tinggi Lampung dan jajaran sebagai tim Satgas Anti Mafia Tanah Provinsi Lampung, terima kasih juga saya sampaikan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Polres jajaran yang telah mengungkap dan bekerja terkait permasalahan pertanahan, memang kami belum dapat maksimal namun setidaknya beberapa perkara dapat terselesaikan sampai ke tingkat proses persidangan," ujar Kapolda Lampung. Perkara Mafia Tanah yang dijadikan sebagai target operasi satgas anti mafia tanah tahun 2023 bermula ketika Pelapor membutuhkan modal usaha untuk melakukan pengembangan usaha warung miliknya dan mengajukan pinjaman kepada lembaga pemberi pinjaman (Bank) dan setelah dilakukan survey dan akan disetujui, tidak dapat diproses selanjutnya dikarenakan sertifikat hak milik nomor 3xxx milik Pelapor, yang disimpan di dalam rumah, belum terjadi peralihan hak milik, dan objek tanah dikuasai oleh Pelapor sejak 2010, dengan didirikan bangunan rumah tinggal dan usaha warung sampai dengan saat ini, telah terjadi peralihan dari Tersangka P (peran figur) yang berpura-pura sebagai Pelapor seolah-olah menjual kepada tersangka U dan dibantu oleh Tersangka W dengan menggunakan blanko sertifikat hak milik nomor 3xxx yang berbeda dengan milik Pelapor namun Alas Hak yang terdapat di Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung adalah milik Pelapor. Atas perbuatan tersebut Pelapor dirugikan dengan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum terhadap objek tanah miliknya tersebut. Terhadap peristiwa tersebut Polda Lampung telah menetapkan 3 (tiga) Tersangka yaitu U sebagai pembeli, P sebagai penjual dan W sebagai pemberi bantuan kejahatan dengan Pasal yang diterapkan adalah Pasal 263 KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal 8 (delapan) tahun Penjara Selanjutnya terhadap penyelesaian tindak pidana pertanahan target tambahan yang merupakan asistensi perkara Polresta Bandar Lampung dalam melakukan perbuatannya para tersangka melakukan penimbunan tanah yang awalnya areal persawahan dan merubah site plan dari kantor provinsi Lampung yang mana objek tanah tersebut merupakan pembagian dari Provinsi Lampung kepada Pegawai Negeri Sipil BB dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I (Kepala Daerah Tingkat Satu) Lampung nomor: G/335/B.XVI/HK/1992, tanggal 24 Agustus 1992. Para tersangka TS, HA dan IPB membuat objek tanah menjadi jalan umum dan tempat ibadah (mushola) agar pemilik sertifikat hak milik berlawanan dengan Masyarakat Dalam proses penyelidikan dan penyidikan para tersangka tidak kooperatif dan pada saat dilakukan pengembalian batas oleh Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung para tersangka mengumpulkan masyarakat sekitar agar proses tersebut tidak dapat dilakukan, dan para tersangka selalu mengajukan gugatan perdata ataupun PTUN agar proses penyidikan ditunda atau ditangguhkan Kemudian Dirreskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Reynold Hutagalung, menambahkan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Subdit Harda dan kepada Polres jajaran atas kinerja anggota, karena sesungguhnya keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung dan jajaran serta Kementerian ATR/BPN Provinsi Lampung. Dan ini menjadi keberhasilan Satgas Anti Mafia Tanah Provinsi Lampung Tahun 2023. Read the full article

[bantennewscoid-blog]

PT PCM Raih BUMD Awards dari Kemendagri

CILEGON – PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) memperoleh penghargaan BUMD Awards 2023 dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diserahkan di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023). Piala dan piagam penghargaan untuk kategori Usaha Pelabuhan ini adalah kali pertamanya diraih PT PCM, dan diterima langsung oleh Direktur Utama (Dirut)…

[muhammadrobbyhidayat]

Mereka bilang Islam itu anti Pancasila

Bicara Pancasila seakan-akan tidak islam dan sebalik nya, yang bicara islam dianggap seakan-akan tidak Pancasila inilah sebuah fobia terhadap islam yang seringkali mengadu domba antara umat islam dengan Pancasila.

Kalau ditarik dari sejarah para perumus Pancasila didominasi atau mayoritas nya adalah para ulama islam, dan kita juga telah membaca sebuah sejarah Pancasila bahwa Pancasila yang hari ini kita liat didinding sekolah awalnya itu adalah piagam jakarta yang telah dihilangkan 7 kata didalamnya yang berbunyi "Kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya"

Masihkah ada yang mengatakan Islam itu anti Pancasila?

Orang-orang Kristen menganggap bahwa segala tawaran perbaikan dari islam selalu membuat mereka panas dan ingin menghalangi segala undang-undang yang berkenaan dengan islam.

Pasti masih ada yang mengatakan umat islam itu anti Pancasila, walaupun bukti sejarah telah tersampaikan terang benderang dan umat islam telah rela untuk menghadiahkan hadiah terbesarnya untuk persatuan bangsa demi mereka, hadiah yang tiada bandingnya yaitu telah rela menghilangkan 7 kata dalam piagam jakarta pada poin pertama.

Ini adalah permasalahan agama yang serius

Perhatikan kutipan berikut :

Kutipan redaksi dari Tabloid Kristen Reformata yang mengkritisi umat islam. Tapi ini masih biasa coba perhatikan kutipan berikut ini :

Ini redaksi yang sangat terang benderang pertentangan nya, dibenturkan antara umat islam dengan Pancasila seakan-akan umat islam adalah oposisi dari Pancasila.

Lalu kita harus apa?

[aldisaputtraa]

Dari Nasionalisme Ke Nasionalisme Religius; Interpretasi Kesadaran Agama dan Memori Kolektif Muslim Masyarakat Hindia-Belanda

Panggung sejarah kemanusiaan di seluruh peradaban, bangsa, agama dan kebudayaan, terdapat decisive moments-nya, periode-periode menentukan yang kemudian mengubah arah sejarah setelahnya. Profesor Enan misalnya, mencantumkan 24 peristiwa penting yang menentukan arah sejarah Islam seperti pertempuran Tours dan Poiters, pengepungan Konstantinopel, kaum Muslim sebagai raja lautan, penyerbuan kaum Muslim ke kerajaan Roma, asal muasal Perang Salib, Pertempuran ‘Ayn Jalut, Jatuhnya Granada, Perjalanan Marcopolo dan Ibnu Batuta dan lain-lain.

Dalam sejarah Islam Indonesia, juga sangat banyak decisive moments in history, menyebut beberapa contoh, masuknya Islam ke Nusantara, berdirinya kesultanan-kesultanan Islam dari Samudera Pasai hingga Mataram Islam, runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Kesultanan Demak, periode dakwah walisongo, pengepungan Benteng Sao Joao Baptista oleh Sultan Babullah di Ternate yang menamatkan intervensi Portugis abad ke-16 di wilayah Nusantara Timur, masuknya kolonialisme dan mulainya era penjajahan, perang Kesultanan Mataram dengan VOC, Perang Jawa 1825-1835, Perang Aceh 1873 sampai 1904, Kongres Natico SI di Bandung 1916 yang menginginkan negara berdaulat sendiri yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto, berdirinya organisasi-organisasi Islam modern awal abad ke-20 (SDI, SI, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Masyumi dll) yang mengantarkan pada gerbang kemerdekaan Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan 1945, digantikannya Piagam Jakarta oleh Pancasila, perang ulama-santri dengan Belanda pada Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, proklamasi NII/TII oleh Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo 1948, asas tunggalisasi orpol dan ormas tahun 1984 oleh Presiden Soeharto, jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, dan masih banyak yang lain.

Secara Historis, Kolonialisme Belanda di Indonesia dibagi menjadi dua babakan sejarah, yaitu masa Verenigde Oostindische Compagnoie atau VOC (Perusahaan Hindia Timur Belanda) yang berkuasa tahun 1602-1799 dan Pemerintahan Hindia-Belanda yang berkuasa tahun 1801-1942. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana mempertahankan kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara atau Hindia Timur. Meskipun demikian, pada perjalanannya, semangat perlawanan rakyat di beberapa bagian nusantara, pergerakan nasional, tekanan politik di dalam negeri Belanda sendiri serta transformasi kolonialisme gaya lama menjadi kolonialisme gaya baru merubah kebijakan Pemerintah Belanda di tanah jajahannya Hindia Belanda.

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut kebijakan Beretika (Bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik dan memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini. Munculnya gerakan Ethische Politiek yang menghendaki agar politik kolonial tidak semata-mata bertujuan mengeduk kekayaan bumi Indonesia saja melainkan juga hendaknya meningkatkan taraf kecerdasan dan kehidupan rakyat Indonesia berpengaruh kepada paradigma susunan pemerintah Hindia Belanda yang sentralistis.

Dalam sejarah pemikiran, konsepsi tentang nasionalisme erat berelasi dengan bangsa dan negara. Tiga konsep ini tidak bisa dipisahkan dan saling terikat satu sama lain, terutama nasionalisme dan bangsa. Pertama-tama adalah nasionalisme, konsep ini meskipun tidak pernah melahirkan pemikir besar seperti demokrasi, liberalisme ataupun sosialisme namun melahirkan berbagai peristiwa penting dalam sejarah seperti revolusi-revolusi, perang besar dan yang terpenting adalah bangsa-bangsa baru. Gellner, dalam karya fenomenalnya Nation and Nationalism, ia berpendapat nasionalisme adalah political principle, “sebuah prinsip yang beranggapan bahwa unit politik dan nasional hendak selaras”. Nasionalisme adalah program politik yang menkontruksi dan mengarsiteki bangsa. Kenyataannya, memang tidak ada nasionalisme tanpa unsur politik dan tidak ada bangsa yang lahir tanpa politik yang terlibat di dalamnya.

Nasionalisme adalah sekeping mata uang yang mempunyai dua sisi-poilitik dan etnik. Kenyataannya, nasionalisme selalu mengandung aspek politik dan aspek etnik. Ide kebangsaan adalah ide pilitik dan tidak ada ada nasionalisme tanpa unsur politik. Setelah kemunculan gelombang baru nasionalisme kerakyatan sejak tahun 1820an di Eropa yang banyak dipengaruhi oleh Revolusi Perancis dan Amerika, negara imperium macam inggris agak was-was dengan spiritnya yang bisa mempengaruhi situasi negara jajahannya. Inggris lalu mengadakan sebuah usaha.

Pada abad ke-19 saat prinsip nasionalitas menjadi sebuah prinsip politik utama negara-negara di Eropa, berkembanglah menurut David Landes bentuk imperialisme model baru menggantikan model imperialisme model lama. Kolonialisme di wilayah jajahan menimbulkan berbagai konsekuensi, dari mulai positif sampai negatif dalam relasinya dengan konteks kelahiran nasionalisme dan gagasan kebangsaan. Kolonialisme menghadirkan perasaan berbeda antara pribumi dengan orang eropa. Pencarian jati diri adalah implikasi tidak terhindarkan untuk mencari perbedaan-perbedaan yang akhirnya ditemukan. Kaum intelektual di negara jajahan menemukan perasaan berbeda dalam hal identitas: imajinasi sejarah, etnis, budaya, bahasa yang melahirkan solidaritas pemikiran bahwa “bangsa kita” berbeda dengan “bangsa kalian”.

Penemuan kompleks dari berbagai macam faktor yang melahirkan nasionalisme dan gagasan kebangsaan tidak kurang dan tidak lebih dipengaruhi efek dari modernitas yang dibawa oleh negara Eropa ke dalam wilayah kolonial. Modernisasi membawa perubahan dalam birokrasi ke arah rasional dan modern. Modernisasi membawa perubahan dalam teknologi dan pola hubungan komunikasi.

[baliportalnews]

Wabup Diar Hadiri Peluncuran Gerakan Pangan Murah Nasional oleh Bapanas

BALIPORTALNEWS.COM, BANGLI - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meluncurkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 342 titik di 301 kabupaten/kota seluruh Indonesia, dimana kegiatan dipusatkan di Hotel Borobudur, Jakarta. Untuk di Kabupaten Bangli, kegiatan dipusatkan di Alun-alun Bangli yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, Ketua TPPKK Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, Ketua GOW Kabupaten Bangli, Ny. Suciati Diar, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Bangli, Ny. Suardini Giri Putra, Perwakilan Forkopinda Kabupaten Bangli, Pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkab Bangli, Kepala Cabang Bank BPD Bali Cabang Bangli, Ida Bagus Purwa Pidada, serta undangan lainnya, pada Senin (26/6/2023). Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar menyampaikan, pangan murah merupakan upaya Badan Pangan Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi dengan menggandeng stakeholder terkait antara lain Dinas yang menangani urusan Pangan, BUMN Pangan, BUMD Pangan, Petani, Peternak, Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha Pangan lainnya untuk menyediakan pangan murah berkualitas kepada masyarakat dengan harga di bawah. "Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen, serta memberikan kemudahan aksesbilitas pangan bagi masyarakat," terang Wabup Diar. Wabup Diar menambahkan, dalam kegiatan ini Pemkab Bangli juga menjalin kerja sama dengan Bank BPD Bali Cabang Bangli dalam proses transaksi, yang mana ketika konsumen melaksanakan transaksi pembayaran menggunakan QRIS dengan jumlah transaksi diatas Rp10.000 maka konsumen akan mendapat potongan harga sebesar Rp5.000. "Hari ini juga Pemkab Bangli telah menerima piagam penghargaan rekor muri atas partisipasi dalam Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional se-Indonesia," ujarnya. Sementaa itu, Kepala Cabang Bank BPD Bali Cabang Bangli, Ida Bagus Purwa Pidada mengatakan,  terjalinnya kerja sama antara Bank BPD Bali dengan Pemkab Bangli adalah dalam rangka memberikan porongan harga dan mempermudah proses transaksi jual beli masyarakat, yang mana saat ini pemerintah telah menggaungkan pembayaran melalui media elektronik, jadi diharapkan kegiatan ini dapat mempermudah proses transaksi, mempercepat akses serta menghindari peredaran uang palsu. (an/bpn) Read the full article

[opentripper]

Kiprah Herman Willem Daendels di Bandung

Kabupaten Ukur lahir melalui piagam Sultan agung Mataram 20 April 1641 isinya memberikan kuasa kpd Ki Astamanggala menjadi mantri agung di tatar ukur dgn gelar Tumenggung Wirangun angin (Bupati ke-1 Bandung 1641--1681)

@Tgl 5 Juni 1806 Republik Batavia tamat. Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte kemudian mendirikan "Kingdom of Holland" (Koninklijk Holland) & menunjuk adiknya  Louis Napoleon Bonaparte sebagai raja.

Kerajaan Belanda diresmikan thn 1806 dgn rajanya LODEWIJK NAPOLEON (atas perintah kakaknya yg berkuasa mengangkat daendels yg enerjik, pemberani  yg saat itu sbg gubernur  di provinsi oost friesland sbg orng yg paling cocok utk memperfahankan sisa sisa kekayaan di HB hrs di prioritaskan)

Atas rekomendasi Napoleon Bonaparte makan Herman Willem Daendels ditunjuk menjadi Gubernur Hindia Belanda (1808-1811). Daendels tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Daendels ditugaskan untuk memperkuat pertahanan di Jawa guna menghadapi Inggris yang berpusat di India.

@Thn 1808-1811 di bangun jl. Raya pos anyer panarukan di jawa sbg: bagian dari SARANA PERTAHANAN thd serangan inggris & sarana PERHUBUNGAN WILAYAH BARAT TIMUR

DJOKO MARIHANDONO (disertasi)--STEVEN LO bhw motif rencana pembangunan jl.Raya pos tsb tdk diketahui persis demikian halnya dgn kondisi lahan--> pembangunan jl. tsb menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah) karena di satu pihak DIPUJI pembangunan tsb tapi dilain pihak DICACI MAKI krn mengorbankan banyak nyawa manusia +_ 30.000 jiwa korban. Jalan tsb awalnya sdh ada, daendels hanya melakukan PERBAIKAN -memperpanjang, memperlebar ketika melakukan perjalanan di jawa, Mei 1808 Rencananya membangun jalan dari bogor ke karangsambung di cirebon-->MENGHUBUNGKAN BARAT & TIMUR JAWA ,ANYER PANARUKAN dgn cara jalan desa yg sdh ada diPERBAIKI & DIHUBUNGKAN dgn jalur jalan raya ini.

Januari thn 1807 Daendels diangkat sbg Gubjen di asia (anugerah pangkat marsekal negeri belanda oleh Lodewijk napoleon). Akibat kekuatan inggris dilaut hampir 1 thn daendels tiba dgn kapal amerika di batavia (perjalanan panjang melalui perancis, spanyol,afrika utara,pulau kanari) Instruksi Raja Lodewijk napoleon sebelum daendels berangkat & ketika audensi pd kaisar napoleon adalah utk MEMPERTAHANKAN jawa dgn segala upaya thd invasi inggris.

Tiba di batavia dibangun pusat perkantoran baru, tempat tinggal (Weltreveden, sebelah selatan kota tua) & peralatan militer lengkap :benteng, lembaga artileri, RS & tangsi -->dicari calon prajurit pribumi (madura) sejak thn 1803 prajurit eropa sdh tdk digunakan --Maka berdiri pasukan negara kekuatan 20 rb orng

Di masa2 krisis VOC, Belanda terkalahkan oleh Prancis & wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis.

Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis, mengirimkan Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia (Jakarta) dijadikan Gubjen di HB, Daendels tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Daendels ditugaskan untuk memperkuat pertahanan di Jawa guna menghadapi Inggris yang berpusat di India.

Setelah bangkrutnya VOC thn 1799 dikarenakan korupsi & pemborosan anggaran maka aset2  VOC di HB di serahkan kepada pemerintahan Belanda  sehingga mulai saat itu seorang Gubernur Jendral menjadi wakil dari pemerintahan Belanda.

Januari 1799 (Bangkrut bubar) VOC menyerahkan priangan ke pemerintahan Republik Bataafsche belanda (1795--1808) Tahun 1808 Gubjen ke-36 H.W. Daendels membagi priangan dalam 5 kabupaten: sumedang, ukur, cianjur, karawang & parakanmuncang -->PREANGER REGENTSCHAPPEN

Akibat runtuhnya VOC  menimbulkan keheranan-->Begitu besar akibat tindakan Daendels memerintah  begitu keras--dikenal & diberi  julukan marsekal besi (maars chaalk) seorang figur penting  dlm politik di negeri Belanda --Lahir thn 1762 anak lelaki penduduk terhormat di Hattem (kota kecil Provinsi Gelder)

--Thn 1787 sbg patriot muda yg melarikan diri ke perancis --Thn 1795 sbg jenderal pasukan pichegru kembali ke negeri  belanda-->pangkat Letjen pemimpin pasukan  republik batavian. Dalam fungsi ini thn 1799 Daendels hrs menanggung kekalahan dlm perang inggris--rusia (september 1799 mendarat di noord holland, provinsi ibukota amsterdam). Pengakuan Daendels bhw tidak tahu sebelumnya ttg invasi ini hingga tdk dpt dicegah --> dilecehkan orng hingga bbrp thn dia mengundurkan diri dari masyarakat

Daendels dlm melaksanakan misinya dibantu oleh: --Luitenant DU BUS Raja Belanda, Willem I akhirnya menuruti desakan tersebut dengan memberi kuasa kepada komisaris jenderal DU BUS DE GISIGNIES (Pembantu utama H.W. Daendels dlm pembuatan Groote postweg) untuk merundingkan pembentukan bank di Jawa. Untuk mempersiapkan modal bank sirkulasi, saham sebanyak 8.000 lembar dengan harga perlembarnya 500 gulden dilempar ke pasaran.

--dr.Andres de Wilde Dokter bedah chirurg, pengawas perkebunan di tarogong garut, tuan tanah ➡️Tgl 25 April 1808 Jalan Buitenzorg cisarua bogor --cirebon (150 km) jalan sulit menembus gunung tinggi (pengerjaan Mei 1808) dikerahkan 1.100 tenaga kerja paksa (PRAMUDYA ANANTA TOER) tapi menurut Djoko marihandono pekerjaan pembuatan jalan raya bogor--cirebon atas dasar kerja upah krn Dirjen keuangan VAN IJSSELDIJK telah menyiapkan dana utk upah pekerja & mandor peralatan & konsumsi/ransum--> dana 30.000 Ringgit + uang kertas yg begitu besar (pemberian upah didasarkan pada beratnya lokasi yg ditempuh ex: batu cadas, hutan lebat, lereng bukit/gunung pekerja dpt upah + beraa + garam

"SISTEM PEMBAYARAN" Pemerintah HB memberikan dana kepada para prefek/penguasa lokal (jabatan setingkat residen)lalu di bayarkan ke para bupati (bukti ada) sedangkan dari para bupatib kepada para pekerja tidak ada bukti kuitansi (jadi bukan kerja paksa tapi ada upahnya)

➡️Agt 1808 Daendels ketika ke surabaya "perlu diperpanjang ke timur tujuannya: @EKONOMI: (angkut komoditi) --Wilayah ujung timur (Oosthoek) daerah potensial utk produk tanaman tropis selain kopi (cocok utk gula & nila) --Panarukan dekat daerah lumbung gula di besuki & tanah partikelir-->produk tropis penting

@POLITIK:Militer --Perairan di di sekitar selat madura memberikan peluang bagi pendaratan pasukan inggris-->F.ROTHENBUHLER (Pemegang kuasa/gesoghebber) ujung timur sbg penanggung jawab pembangunan jln surabaya s/d ujung timur (Sept 1808)-->titik akhir panarukan (tdk sampai banyuwangi krn tdk miliki potensi sbg pelabuhan ekspor)

"DAENDELS" -Pelopor sekolah di indonesia

Thn 1809 dibuat Dinas kereta Pos, lembaga 1 yg mengatur angkutan barang & penumpang (Batavia-bandung) -->jarak teratur tiap 7--9 (6 paal) km dibuatlah perhentian & tempat tukar kuda utk beristirahat/menginap bagi penumpang/kusir (Banceuy). Biaya pemeliharaan lembaga,jalan, & kuda yg disediakan  utk dinas pos ditanggung sebagian besar  para bupati setempat (otomatis dibebankan lagi pada bawahannya, kerja paksa punya peranan penting di sini) --Biaya dinas kereta pos tinggi & ketergantungan pd rakyat kabupaten

ALASAN IBUKOTA BANDUNG PINDAH: 1)Rentang kendali thd kabupaten bandung lbh mudah-->stlh selesainya jl ry pos & krapyak sering kebanjiran (Dede Mariana, LPPM Unpad) ibukota parakan muncang (cicalengka) digeser ke arah timur laut ke andawadak (tanjungsari) krn terlalu dekat dgn ibu kota kabupaten yg baru

Tahun 1810 dgn 200 ekor kuda dibeli & khusus digunakan utk mengangkut kiriman pos & penumpang di sepanjang jalur jalan raya pos-->TERSEDIA PENGINAPAN TEMPAT PENGGANTIAN KUDA 8,9-15 km (Banceuy) ditempat tsb dpt disewa juga awak kereta dgn syarat bayar dimuka. Zaman Thomas Stamford Raffles thn 1812-1813 sistem jalan terpisah utk pegawai pemerintahan & pribumi dilengkapi dgn jalan raya dari karawang-indramayu-cirebon (yg tdk dpt diwujudkan pada masa daendels)

--Thn 1810 banyak angkutan di bandung-->pemasokan produk wajib dilakukan cara dgn sebelumnya jalur yg dipakai dipikul kuli pesisir/perahu kecil via sungai citarum dibagian yg dpt dilalui--> praktek yg melelahkan makan waktu banyak (tdk efektif dan efisien & biaya tinggi sebagian ditanggung bupati & rakyatnya --Utk lalu lintas barang & penumpang Bupati bandung hrs sedia 200 orng (puluhan thn bagi penduduk GPW bukan keuntungan tapi beban)

Pemerintah Inggris (1811-1816) bdsrkn tgl 10 Agt 1815 menetapkan priangan sbg keresidenan dgn ibukota CIANJUR (Sumedang, bandong, cianjur, parakanmuncang. Kadipaten/Keresidenan Cianjur menyisakan banyak bangunan dengan pola arsitektur Caucasia, termasuk kompleks istana Cipanas. Kompleks ini tak ada kaitan dengan Belanda. Kompleks itu arsitektur Caucasia sebagaimana rumah lama di Cianjur.

Tahun 1819 Dr. Andres de Wilde  mengajukan saran kepada Pemerintah HB agar ibukota keresidenan Priangan dipindahkan segera dari Cianjur ke Bandung utk mempermudah usaha pengembangan wilayah pedalaman Priangan.

Abad 19 perkembangan & kemajuan daerah Priangan amat lamban, Surat Perintah Gubjen G.A. Baron Van der capellen tgl 9 Januari 1821 "wilayah keresidenan Priangan tertutup bagi semua orang Eropa & cina"

Tgl 11 agustus 1852 keresidenan Priangan terbuka utk umum, residen Priangan Van Steinmetz. Tahun 1856 Gubjen Charles Ferdinand Pahud memindahkan ibukota keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung, namun perintah dpt dilaksanakan THN 1864 saat Residen Van der Moore menjabat juga tepat meletusnya Gunung gede.

DJOKO MARIHANDONO Pada masa periode thn 1853 diputuskan bhw TIDAK ADA pembangunan jalan terpisah yg digunakan utk sarana transportasi barang & manusia. Tahun 1857 pemerintah HB memutuskan rute jalan raya di buka utk seeua lalu lintas baik utk transportasi barang & manusia.

Di bawah kepemimpinan Daendels, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC & hal ini menandakan Prancis memulai penjajahannya di Nusantara. Pemerintahan Daendels kejam & diktator membuatnya mendapat berbagai kecaman, hingga pada akhirnya ia digantikan oleh Jan Willem Janssens.

Namun pada 18 September 1811, Janssens menyatakan kekalahannya atas Inggris & menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa dikuasai dan diserahkan pada Inggris.

"Inggris (1811 - 1816)" Kalahnya Prancis di tangan Janssens menjadi awal bagi Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan diantaranya:

menghapus monopoli & perbudakan serta

membagi pulau Jawa menjadi 16 Keresidenan.

Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda & Inggris, mempengaruhi pula pemerintahan Pulau Jawa yg saat itu berada di tangan Inggris. Dari konflik ini, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah & menguasai seluruh wilayah Nusantara.

Daendels dgn jalan pos Anyer-Panarukan tujuan diantaranya mengincar kekayaan emas Sumedang, Sumedang dalam bahasa Inggris artinya 'sprinkle' yang dapat diartikan  semburan air. Larang itu kemilau atau berkilauan.

➡️Kelemahan Daendels & latar belakang Groote postweg --Pertahanan pulau tidak ada pertahanan laut (mencegah pendaratan musuh + mengangkut para prajurit lewat pesisir jawa dgn cepat) maka thn 1808 Daendels membuat projek raksasa jalan GROOTE POST WEST 1.100 km, lebar 7,5 mtr (Hidrografer MELVILL VAN CARNBEE & topografer W.F. VERSTEEGH membuat peta jawa dan pita warna merah) kurang lebih sepanjang pulau jawa yg sebagian besar dikerjakan oleh penduduk pribumi (kerja paksa beres 1 thn 1808--1809) dgn korban 30 rb jiwa kurang lebih (jalan selesai awal thn 1810 & jln menjadi faktor penentu dlm perkembangan pembangunan kota & ekonomi bandung

➡️Jalan Raya Pos rampung ada 3 penambahan komponen di alun2:

--LOJI (Pos pengawasan/ktr dagang) --KANTOR POS --PENJARA Biasanya berhadapan dgn pendopo (Haryoto Kunto) Secara beraturan kota2 yg terletak disepanjang Jl.Ry pos masing12 dipisahkan oleh jarak tertentu mulai 7,9,15 km , umumnya 15 km, 30 km paling jauh 60 km (HK), pengaturan jarak ini tdk terlepas dari sistem kereta pos yg tiap jarak tertentu 8,9,15 km harus mengganti kudanya.

--Fungsi daendels memulai tugas secara keras, otoriter & sentralistis Awalnya Daendels tdk mengetahui/bersangkutan secara pribadi dgn kehidupan kolonial-->Tdk terpengaruh & mengabaikan kepentingan & lembaga2 yg sdh ada. Dalam waktu singkat --Pengadilan & pemerintahan mengalami reorganisi sesuai model prancis sentralistis (dlm waktu cepat) --Memperbaiki pertahanan Belanda di Pulau jawa dari serangan tentara inggris ( Raja Holland: Louis Napoleon)-->membangun jl Raya pos

GROOTE POSTWEG di buat melalui dataran tinggi bandung dipilih jalur jalan lebih ke utara -->bahaya banjir sepanjang citarum

Ibukota bandung krapyak letaknya agak eksentris (tempuran  aliran citarum & cikapundung) -->Daendels tgl 25 mei 1810 menugasi para bupati memindahkan ibukota/dalemnya/istananya  10 km ke utara di sekitar perpotongan jln baru dgn cikapundung alasannya dipilih lokasi tsb BUKAN PADA KEPENTINGAN BANDUNG melainkan pd KEPENTINGAN Pada ALAT NEGARA yaitu: "Letak DK dan parakan muncang (andawadak/Tanjungsari) terlalu jauh dari jln itu sehingga kegiatan di jln besar akan tdk banyak-->keuntungan tambahan budaya yg ada juga akan ditingkatkan <>tapak ditempat utama sangat sesuai. Sebagai Rentang kendali thd kabupaten Bandung lebih mudah terutama setelah selesainya Jl. Raya pos, ibukofa  kabupaten terlalu jauh di selatan jln raya pos--> Bupati ke-6 DK, Krapyak : Indradiredja (Adipati Wiranata Kusumah II) + seluruh isi DK + lembaga pindah ke bandung, pelaksanaan waktu lama (sampai bdng baru sungguh dpt terbentuk) tapi jaman pemerintahan inggris 1811--1816 tempat baru ini sdh digunakan

SK kepada bupati Bandung & parakan muncang agar memindahkan ibukotanya masing2 ke tepi jalan raya (Mr.Van der Chijs, Plakaatboek, jilid XV)

Utk mendapatkan gambaran yg lbh nyata & jelas perlu sekali melihat 10 thn kemudian ke sebuah peninggalan peta bandung paling tua, peta sekitar thn 1825 dgn nama "Rencana tempat tinggal  Bandoeng" pd zaman PD II msh ada di ktr arsip negara jakarta.

Versi ini adalah reproduksi 1951 (diambil dari dr.L.van der Pijls, ahli botanis bandung & dataran tingginya) meskipun dgn penampang 2 km msh dpt dikenali RENCANA JALAN DI BAGIAN PUSAT KOTA SEKARANG juga rencana penempatan kegiatan sosial yg akan datang. Berkaitan dgn jalan yg disebut terakhir ada yg mencolok yaitu ciri GPW ARAH BARAT--TIMUR jelas memperlihatkan  jalur pemisah antara bandung bagian pribumi di SELATAN beserta alun2. Mesjid agung, rumah bupati + rumah2 Pegawai penting dan di UTARA kota bagian  orang eropa antara lain rumah asisten & penginapan pemerintah. Pemisahan ini ditenggarai oleh kesejahteraan penduduknya, bukan karena  munculnya peraturan  antara utara & selatan, sampai pemerintahan belanda  berakhir & bahkan sampai saat ini (perbedaan status & kekayaan utara & selatan msh tetap kentara)

Keberadan jalan GPW berdampak menguntungkan kota bandung sbg ibukota, pusat pemerintahan & perekonomian kabupaten (dpt dicapai dgn mudah). Jalan daendels bukan mrpkn jl yg pertama, akhir abad ke-17 SUDAH ADA JALAN SEMPIT & SEBAGIAN BLOM LENGKAP menghubungkan bandung dgn batavia & cirebon.

--Bbrp ruas GPW bahkan mengikuti jl lama (ruas batavia bogor, cianjur bdng, sumedang cirebon). Ja.lan baru di priangan hanya BAGIAN ANTARA CISARUA & CIANJUR melalui puncakpass (sebelumnya sdh ada jl setapak) & jalan  melintas  Gunung di sumedang

--JALAN GPW TIDAK BOLEH DIGUNAKAN (jalan utamanya) utk angkutan barang (pedati rakyat), kereta berat (ban padat) yang boleh digunakan HANYA JALAN Cabang Yg BERLUMPUR. Pembangunan jalan ini memang terutama memperlebar & memperbaiki jalur2 yg sdh ada.

"JULUKAN DAENDELS" @--Mas Galak (Ijzeren Maarschalk =Marsekal baja) diperoleh dari Napoleon dlm pertempuran dashyat daratan rusia @--Batavian Napoleon /napoleon ini zakformaat (sejarawan  B.H.M. Vlekke, 1961) @--Tuan besar guntur (Drs.J.B.A.F Mayor Polak, 1962 "Serba serbi masa daendels)

--Sifat keras, sewenang2, terkadang kejam, sifat lomba, memegang pemerintahan masa sulit dgn tgn kuat + perbaikan2 penting di berbagai lapangan (Dr. P.C. Melhuysen & Prof.Dr. P.J. Blok " Niew Nederlandsch biografisch woodenboek, 1911)

"GROOTE POSTWEG" Groote = Great Post = Post Weg = Street (Jalan Raya Pos Besar)

Daendels kemudian memerintahkan membuat Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer--Panarukan sepanjang 600 Paal (1.100 Km) Pembangunan dilakukan pada tahun 1808 & mulai digunakan tahun 1809.

Sebagian jalur Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Daendels merupakan bagian dari jalan desa yang dirintis & ditempuh pasukan Sultan Agung saat menyerang Batavia tahun 1628 dan 1630.

Jalur Batavia, banten & bogor oleh VOC sdh dibangun dari pos satu ke pos penting, jalur tsb sulit ditempuh -->Tdk selalu dapat dilalui oleh orng & kuda (dibutuhkan 8 hari batavia-Cipanas gerobak sapi + naik kuda, STAPEL)

Jalan dimasa Daendels ada 2 tujuan: 1)MILITER 2)EKONOMI

Mengangkut komoditi kereta kuda pribadi & para pegawai pemerintahan dpt menggunakan jalur jalan tsb, namun penduduk pribumi biasa TIDAK diperkenankan memakai jalur jalan pos tsb hrs pakai jalur sendiri yg berada di samping jalur pos yg tdk dilapisi & tdk disediakan jembatan (HORN VAN MISPEN)--> Berkaitan dgn sistem yg digunan Daendels menerapkan metode di Prancis dgn menukar kuda yg tlh digunakan dgn kuda yg segar/baru. Sepanjang jalur pos yg dilalui thd stasiun utk penggantian kuda dgn jarak dari stasiun ke stasiun lainnya 8,9-15 km

Terkait Peta bertarikh 1818 yang memperlihatkan trase jalan di utara - padahal pembangunan jembatan Cikapundung di lokasi alun-alun Bandung sekarang ini sudah mulai dilakukan sejak 1810 sebagai penghubung bagi the "Grote Post Weg". Mungkin itu salinan peta survey lama?

Berdasarkan memori saya terhadap informasi/knowledge dari salah satu dosen saat kuliah dulu + sejumlah bacaan buku, artikel, dll yang beberapa saya sudah lupa persisnya, saya ingat bukunya alm.Haryoto Kunto, buku2 pak Sudarsono Katam dan pak Titi Bachtiar Titi Bachtiar Geo, tulisan PETER NEST dalam jurnalnya KITLV tentang efek sosial pembangunan jalan, & bukunya Robert P.G.A.Voskuil "Bandung Citra Sebuah Kota".. oh iya, ditambah penjelasan resmi Pemkot Bandung yang pernah saya baca di website salah satu instansi/OPDnya.

Jadi perkembangan wilayah Bandung sebagai kota ada kaitan dengan latar belakang Daendels merancang the Groote Post Weg dari Anyer sampai Panarukan..

i). Ide dasarnya adalah menyiapkan jaringan jalan penghubung untuk (1) kebutuhan militer dan (2) kebutuhan pengembangan ekonomi; Tahun 1808, H.W. Daendels dapat perintah dari Raja Lodewijk Napoleon (sodaranya Napoleon Bonaparte yang mahsyur itu) untuk memperkuat basis pertahanan di P.Jawa. Salah satu strateginya dengan mengembangkan jaringan jalan penghubung sepanjang P.Jawa.. targetnya: Anyer sampai Panarukan. 

ii). Rupanya seiring waktu, Daendels lebih melihat aspek nomor dua (ekonomi) ini sebagai hal yang penting dikedepankan. Sehingga beliau mengarahkan pembangunan Jalan Raya Pos ini untuk dapat menghubungkan pusat-pusat permukiman warga (kampung/dusun yang menjadi pusat komoditas/penghasil produk pertanian/perkebunan) dengan pusat distribusi milik Pemerintah kolonial. Artinya, jalan-jalan dibangun sedekat mungkin dengan lokasi permukiman yang sudah ada jalur pedati (memanfaatkan trase jalan setapak / jalan kereta yang biasa dilalui warga lintas daerah - jadi Jalan Raya 'baru' ini sebetulnya lebih banyak memperlebar dan memberi perkerasan terhadap jalan setapak yang sudah ada, kecuali di beberapa lokasi yang dirasa sulit dilalui sehingga mereka membuat trase baru);

iii). Masuk wilayah Negorij Bandong (kota Bandungnya belum ada), seingat saya dalam salah satu artikel yg rasanya pernah dibahas di sini juga, target jalur yang dilalui adalah distrik oedjongbroeng dan terus ke distrik parakanmoentjang. Jadi rencana semula nampaknya memang mengambil jalur utara (kalau tidak salah, desa "Bandong" itu ada di utara, kalau lihat salah satu peta lama yang pernah dibahas pak Titi Bachtiar kayaknya posisinya mungkin di.. Dago…?)

iv). Salah satu alasan trasenya kemudian jadi melalui jalur yang sekarang kita kenal (cimahi/raya barat - alun-alun/cikapundung - ujung berung/raya timur) kemungkinan terkait pemilihan kemudahan untuk dikerjakan (kapungkur tos aya analisis Satuan Kemampuan Lahan/SKL oge panginten..?). Lokasi Cikapundung (alun-alun sekarang) itu lahannya bersifat hamparan dan nampak cukup subur. Satu-satunya penghambat hanya aliran S.Cikapundung yang dapat diatasi dengan membangun jembatan.

v). Saat Daendels tiba 1810 di posisi penyeberangan cikapundung (sekitar kawasan alun-alun sekarang), beliau melihat hamparan lahan yang kelihatannya bagus untuk pengembangan permukiman. Itu sebabnya ada cerita dia berjalan dan menancapkan tongkat di titik nol (sekarang depan kantor dinas BMPR-Jabar) sambil menginstruksikan untuk membangun 'kota' di wilayah tersebut. Instruksinya kemudian dibuat resmi tersurat kepada Bupati (residen) Bandung.

vi). NAAH, di sini mulai menariknya: ternyata Bupati sudah punya ide duluan untuk mencari tempat bermukim yang baru sejak 1808, mengingat rarasaan beliau itu ibukota di Karapyak (dayeuhkolot sekarang) kurang dapat dikembangkan karena ada limitasi fisik seperti luapan air sungai /Banjir kala hujan besar. Terlebih, ada kemungkinan beliau pun sudah mendengar adanya rencana trase jalan ke wilayah Cikapundung tengah (alun-alun sekarang).. Naah, ini yang menarik, soalnya ada catatan di.. kalau tidak salah bukunya pak Titi Bachtiar, bahwa bapak Bupati ini pernah melakukan survey ke daerah alun-alun sekarang dengan menggunakan perahu yang bentuknya 2 sampan berdampingan, dikenal sebagai "parahu bandung" asal usul kata bandung

vii). Kenyataannya, pak Bupati pernah memindahkan tempat tinggalnya ke wilayah Cipaganti dan Balubur (hence: kata 'Balubur' menurut tulisan pak T.Bachtiar menunjukkan lahan Bupati/kepala pribumi yang digarap oleh masyarakat atas perintah beliau dalam bentuk 'kerja bakti' (kalo yang merintah orang walanda namanya kerja paksa, eugh geningan..), sebelum kemudian ke kebon kawung (gedung pakuan sekarang), dan akhirnya membangun ibukota baru di Cikapundung (alun-alun sekarang) sesuai dengan arahan 'Mas Galak alias Daendels.

viii). Cerita selanjutnya kita sudah tahu… Soal residen sumedang pindah dari parakanmoentjang ke anawadak (yang kemudian berganti nama jadi Tanjungsari) memang masih berhubungan juga dengan cerita ini, tapi itu menjadi cerita tersendiri, mungkin nanti akan ada yang bersedia menuliskan.

jika lihat dipeta lama ada ujung berung. jika belok jalannya ke rute sekarang (jl.ahmad yani) lebih pendek dan menghubungkan jalan yg sudah ada dan mendatar dan irit biaya.Klo lewat atas jalurnya berkelok naik turun. di peta lama Bandung ada juga jalan Gegerkalong hilir tembus cimahi yg ada tanjakan curamnya. ada juga info bahwa lokasi awal Pendopo (kantor pemerintahan Bupati Bandung) r3ncana pindahnya ke daerah Cipaganti atas. ( di Belakang masjid cipaganti masih ada nama jalan Kaum cipaganti). Kaum merujuk pada adanya area perumahan bangsawan Sunda)

??QUESTION.. Kenapa jalan Groote PostWeg pada awalnya direncanakan posisi lebih ke utara Kota Bandung (tidak melewati kota Bandung) ?? Pertanyaan ini muncul setelah mendapatkan arsip peta:

[1] Kaart van het RYK van Bantam, Jacatra & Cheribon op Het Eiland Java | yang disusun Js van den Bosch, Generaal Majoor, Ridder der 3de. Klasse van de Militaire Willems  Orde ; Landegent, scrlpt. ; J.C. Visser, sculpt.

s'Gravenhage en Amsterdam : Bij de Gebroeders van Cleef, tahun 1818 bersumber dari National Library of Australia, terlihat Groote PostWeg posisi ruas jalan lebih ke utara dari pusat kota Bandung, apakah mungkin ini merupakan hasil survey pengembangan jalan yang dipimpin oleh komandan pasukan zeni Kolonel von LUTZOF, 1808 (hatur nuhun info dari Pak Titi Bachtiar Geo) sebagai pembanding dengan teknik penggambaran peta yang sama dalam peta

[2] Kaart van het eiland Java, yang di susun C.W.M. van de Velde, Luitenant ter Zee Topographisch Bureau, tahun 1845 arsip Universitaire Bibliotheken Leiden. Jalan Groote PostWeg sudah terlihat sebagaimana sekarang, dimana ruas jalan berada dan melintas Kota Bandung.

Posisi 'Bandong' di peta 1818 itu kemungkinan sekitar Dayeuhkolot sekarang, dekat dg aliran sungai Citarum

Peta pertama itu menunjukkan bandung lama, Kalau dilihat titiknya dilalui aliran tjitaroem. Peta kedua memperlihatkan posisi bandungnya sudah pindah ke cikapundung (alun2). Terlihat di bagian selatan ada daerah bernama "bandong kollot", yaitu Dayeuhkolot

Sebenarnya ciri mendasar kenapa kita sebut lebih ke utara, trase terlihat melewati diantara punggungan bukit dan pegunungan sebelah utara, seperti percis peta Junghun, kemungkinan sebelah utara itu sesar lembang dan tangkuban perahu

Untuk wilayah Bandung, pembangunan jalan raya Pos diputuskan memperlebar jalan yg telah ada sebelumnya. Tentu saja hal ini dilakukan karena memperhitungkan segi waktu dan dana. Karena kalau ke utara berarti harus mengikis tebing gunung, karena kita ketahui Bandung dikelilingi gunung.

Sampai awal abad ke-19, Pelabuhan Cimanuk masih dinilai penting, sehingga Marsekal Gubernur Jenderal Daendels, pada awalnya rencana pembuatan jalan raya posnya hanya sampai di Karangsambung, seperti yang tertuang Surat Keputusan tanggal 5 Mei 1808.

Pembangunan jalan raya pos ini menyiratkan dua kepentingan utama, pertama karena nilai ekonomi di pedalaman yang belum terkelola dengan baik, dan kedua untuk pertahanan Negara.

Saat itu, dalam pandangan Daendels, tidak ada jalan yang baik, sehingga berdampak pada pemasukan Negara dan kerugian bagi penduduk. Dengan adanya jalan raya pos itu, maka hasil perkebunan dari Priangan dapat diangkut sampai Karangsambung, lalu dimuat ke dalam tongkang, mengalun ke hilir di aliran Ci Manuk menuju pelabuhan.

Demikian juga seperti yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles dalam bukunya "The History of Java"(edisi bahasa Indonesia, Narasi, 2008), menggambarkan kondisi jalan dan kendaraan di Pulau Jawa.

Barang yang tidak bisa diangkut melalui jalur sungai akan diangkut oleh manusia, kuda, dan kerbau. Jalan yang dibangun Raffles itu melanjutkan pembuatan jalan yang telah dibangun sebelumnya.

Sampai tahun 1811, jalan raya pos sudah menghubungkan Anyer – Tangerang – Jakarta – Bogor – Cisarua – Cianjur – Rajamandala – Bandung – Cadas Pangeran – Sumedang – Karangsambung.

Lokasi dermaga sungai di Karangsambung itu diperkirakan sedikit ke hilir dari ujung jalan raya pos yang berpotongan dengan Ci Manuk.

Di posisi itu saat ini berkembang Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dari sanalah hasil perkebunan seperti kopi dimuat ke dalam tongkang, mengikuti aliran Ci Manuk sejauh 70 km sampai di muaranya.

Yang meyakinkan bawa Pelabuhan Cimanuk pernah menjadi pelabuhan yang ramai dengan pengelolaan yang baik seperti digambarkan oleh Tom Pires, di sekitar muara sungai itu jejak peradaban pelabuhan terabadikan dalam toponimi.

Di sana terdapat nama geografi Pabean. Pabean itu kantor yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk dan bea keluar. Nama kantor ini menjadi penciri kawasan, kemudian menjadi nama geografi. Kini, lokasinya yang lebih ke hilir mendekati muara dinamai Desa Pabeanilir.

Pada masa Raffles, pembuatan jalan yang melalui dataran rendah dilanjutkan kembali pembangunannya. Inilah keadaan jaringan jalan pada tahun 1816, seperti ditulis oleh oleh Imam Gunarto (2012).

Jalan itu menghubungkan Batavia dengan Cirebon melalui Karawang – Ciasem – Pamanukan – Kandanghaur – Indramayu – Cirebon, yang dapat memperpendek jarak sejauh 50 mil bila dibandingkan melambung melalui Bandung. Berfungsinya jalan ini, akan berpengaruh pada bongkar muat di pelabuhan Cimanuk.

[kbanews]

Koalisi Perubahan Dinilai Koalisi yang Paling Solid

JAKARTA | KBA – Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Developments Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji mengatakan, Piagam Kerjasama yang ditandatangani oleh NasDem, Demokrat, dan PKS semakin menguatkan dukungan pada Anies Baswedan. “Ya itukan semakin mengukuhkan, memang Koalisi Perubahan untuk persatuan ini adalah koalisi yang solid. Dan paling solid diantara koalisi yang lain…

[newscakra]

Anggota DPD RI Fahira Idris Berikan Piagam Penghargaan kepada Pahlawan Pendidikan

Anggota DPD RI Fahira Idris Berikan Piagam Penghargaan kepada Pahlawan Pendidikan

  JAKARTA –  Guru merupakan Pahlawan tanpa tanda Jasa. Guru adalah orang yang pertama kali mengajarkan di sekolah setelah Orang tua dan Keluarga, maka para Guru sangat Patut di Juluki sebagai Pahlawan Pendidikan, pada kesempatan menyambut hari sumpah pemuda 28 Oktober 2022, Fahira Idris selaku Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta memberikan Piagam penghargaan kepada para guru di SDN 01 pagi…

[nadimaretan]

ANIES TERLIBAT KORUPSI ?

Catatan Mustofa al Habsyi

(Pengurus Relawan AMAN / Anies Mania)

Kebersihan dan Kejujuran Anies Baswedan sudah terbukti seterang matahari, karena telah diperiksa KPK dan BPK berkali kali beliau tetap tidak terbukti korupsi dan pantas masuk barisan jajaran capres Sholeh yang tidak hobi nyikat dan rakus maruk uang haram.

Selama dua tahun menjabat mentri pendidikan dan lima tahun menjabat sebagai gubernur ibu kota jakarta Anies sesuai laporan LHKPN dan unggahan media KPK adalah satu-satunya Gubernur dan Capres termiskin se-Indonesia. Silahkan buka linknya kalau anda fikir ini berlebihan dan saya mengada-adakan kebohongan.

Ketika Anies di periksa dilaporkan DPRD PDIP dan PSI atas masalah uang formula E oleh KPK dan sebuah lembaga survey meminta kepada masyarakat jawaban untuk pertanyaan apakah anda percaya Anies terlibat korupsi?, Seluruh responden yang dihubungi lembaga survey tersebut memberikan satu jawaban yang sama: "Kami tidak percaya Anies Baswedan korupsi!".

Ini beda dengan ketika team lembaga survey menanyakan hal yang sama kepada masyarakat Jawa tengah atas keterlibatan Ganjar Pranowo dalam kasus Mega Korupsi kasus e-KTP. Masayarakat responden lembaga survey kasus tersebut menjawab sebaliknya: "Kami percaya Ganjar terlibat korupsi".

Memang Setya Novanto didepan majlis hakim kasus Mega Korupsi e-Ktp berkata: "Ganjar menerima dari saya $520.000 (Dollar) dan Nazarudin menambahkan berkata: "Ganjar terlibat korupsi". Semua ada video youtube dan semua pengguna youtube bisa saksikan fakta jalannya peradilan kasus ini. Ini semua bukan fitnah tetapi fakta nyata tinggal buka.

Saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menerima Piagam Penghargaan WTP yang diberikan Anggota VI BPK, Bahrullah sebagai departement paling bersih dan terbaik laporan keuangannya.

Badan Pemeriksaan Keuangan juga kembali memberikan lima tahun berturut-turut piagam WTP kepada pemprov DKI Jakarta era Anies Baswedan memimpin.

Dari wajah dan senyuman tulusnya, semua warga DKI percaya kebersihan serta kejujuran Anies Baswedan. "Anies bukan tipe pejabat yang ileran kalau liat duit dan bukan pejabat bodoh bin tolol yang suka mengumpulkan harta yang tidak bisa dibawa masuk ikut kedalam kuburan menemaninya." terang Mustofa.

Anies seseorang yang berjiwa akademis, dan di dalam darah dan jiwanya mengalir darah pemimpin idealis kakeknya yaitu AR Baswedan, seorang pahlawan Nasional dimana ayahnya adalah seorang rektor sedangkan ibunya, Aliah Baswedan adalah seorang Professor berjiwa pendidik pahlawan pena.

Professor Aliah, bunda Anies Baswedan berpesan kepada putranya: "Jangan membuat malu keluarga dan menghina dirimu mengambil hak orang lain dan hak rakyat, jadilah pejabat yang jujur". Darah pejuang kakeknya, Abdurachman Baswedan seorang pahlawan Kemerdekaan Nasional mengalir dalam darah dan kejujuran Anies Baswedan dan Anies tidak mau membuat cacat keluarganya dengan korupsi yang kotor dan menjijikkan.

Anies Baswedan bersama dengan Vladimir Putin dan Hugo Chavez diberikan piagam oleh lembaga Forseight Tokyo Japan masuk dalam 20 Tokoh 'Next Leader in the World' dan 100 tokoh Intelektual Masa Depan yang diterimanya dari sebuah lembaga riset Islam di negara Kuwait.

Anies berkata saat diperiksa KPK: "Untuk apa uang kecil saya korupsi sedangkan di ujung ballpoint saya ada 100 triliun anggaran APBD DKI, belum lagi uang pajak pemprov yang sangat besar dan semua ada dalam wewenang jabatan saya" ujar Gubernur Anies Baswedan.

Seorang pemimpin Komunitas Keturunan Tionghoa Indonesia berkata: "Cari orang pintar dinegara ini banyak, tetapi cari pejabat yang jujur hanya ada satu, Anies Baswedan."

Allah SWT yang Maha Tahu berfirman: "Duduklah bersama orang-orang dan Pemimpin yang Jujur". Dan Anies yakin kepada al Qur'an dan berusaha untuk mencontohnya dalam kehidupan nyata jabatan gubernurnya saat ini.

KEJUJURAN BARANG YG SUDAH LANGKA APALAGI DALAM JABATAN.

PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SUSAH CARI PEJABAT YG BERSIH SEPERTI ANIES BASWEDAN.

[chillinaris]

REPUBLIKA.CO.ID, Semangat toleransi beragama yang diajarkan Islam bukanlah toleransi yang pasif, tetapi toleransi yang aktif dan konstruktif, yakni toleransi yang dibingkai oleh kewajiban moral untuk menegakkan kebajikan dan berlaku adil tanpa diskriminasi agama.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

''Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah kamu masuk golongan yang ragu-ragu. Dan bagi tiap-tiap umat ada jurusan (orientasi hidup) yang ditujunya, maka berlomba-lombalah kamu menegakkan kebajikan.'' (QS Al-Baqarah: 147-148).

Perbedaan keyakinan agama tidak otomatis menjadi halangan untuk bisa hidup secara rukun, damai, dan bersahabat.

Bagi umat Islam, yang menimbulkan batas pemisah dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara dan antarnegara, bukanlah karena faktor perbedaan keyakinan agama atau perbedaan kebangsaan, tetapi sikap permusuhan terhadap agama dan umat Islam.

Segi lain yang perlu digarisbawahi bahwa umat Islam tidak dibenarkan memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain.

Agama bergantung pada iman dan kemauan, karena itu segala bentuk pemaksaan bertentangan dengan ajaran Islam, berdasarkan firman Allah: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ''la ikraha fiddin,'' tidak ada paksaan dalam agama. (QS Al-Baqarah: 256).

Rasulullah SAW memberi contoh nyata toleransi Islam terhadap umat beragama lain.

Piagam Madinah (Kitabun Nabi) yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah SAW selaku kepala negara Islam pada tahun 1 Hijriyah/622 Masehi merupakan produk paling gemilang dalam sejarah yang merefleksikan semangat toleransi Islam.

Di bawah naungan kekuasaan Islam di zaman Nabi, orang-orang Yahudi dan Nasrani menikmati kebebasan yang maksimal dalam menjalankan kewajiban agamanya seperti kebebasan yang diberikan kepada orang-orang Islam sendiri.

Pemimpin dan intelektual Islam, Mohammad Natsir (1908-1993), menulis, ''Piagam Madinah adalah satu penjelmaan yang nyata dari prinsip kemerdekaan beriktikad dan beragama menurut ajaran Islam.

Posisi mayoritas menurut kita umat Islam, bukan untuk menindas minoritas, tapi justru untuk melindungi hak-hak mereka.'' (Keragaman Hidup Antar Agama, Jakarta, 1968).

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

''Allah tidak melarang kamu berhubungan baik dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk menjadikan kawan orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu atau membantu (orang-orang lain) untuk mengusirmu.

Dan siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.'' (QS Al Mumtahanah: 8-9).

Pada ayat suci di atas terangkum prinsip ajaran Islam yang menggariskan kode etik hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain.

Kode etik ini merupakan penjabaran dari prinsip Islam bahwa perbedaan suku bangsa, warna kulit, bahasa, dan keyakinan keagamaan di antara umat manusia merupakan satu fakta kehidupan yang tidak dapat dihindari dan tidak perlu dilenyapkan.

*) Republika

[zranovita]

UN 101: Summary

Ezra Novita Boru Sianturi_072011233090_SumaryUN101

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan singkatan PBB adalah sebuah organisasi besar yang diikuti oleh beberapa negara-negara yang ada di dunia. PBB berdiri tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1945, dan beberapa hari lagi PBB akan menginjak umur 75 tahun. Sebelum PBB berdiri, terdapat suatu organisasi yang bernama Liga Bangsa-Bangsa atau disingkat LBB yang berdiri pada tahun 1919. Namun, LBB hanya berdiri 27 tahun dan berakhir dibubarkan karena LBB mengalami kesulitan menghadapi konflik yang sedang terjadi di dunia setelah adanya Perang Dunia I. Selain itu, Perang Dunia II tetap terjadi dan sulit untuk dihentikan, akhirnya negara kubu sekutu berpikiran untuk membentuk suatu organisasi global baru yang bertujuan untuk menggantikan tugas LBB yaitu menangani urusan antar-negara dan pembentukan ini dilakukan menjelang berangkhirnya Perang Dunia II yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill saat sedang menandatangani Piagam Atlatik bertepatan pada bulan Agustus 1941. Tujuan awal“United Nations”atau yang berarti PBB ini sebenarnya akan digunakan untuk melawan negara yang bertentangan dengan kubu sekutu, yakni Jepang, Italia, dan Jerman. Namun, sempat ada bentrok antara tiga negara besar, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet karena adanya pendapat yang berbeda.

Sebuah rapat di dalam PBB memiliki prosedur khusus, karena sebelum melakukan rapat ada hal yang perlu diperhatikan; di dalam rapat ini terbagi dalam dua sesi debat yaitu sesi pertama yang bersuara tinggi dan selanjutnya akan ada sebuah istirahat sejenak tetapi masih dalam lingkup yang produktif. Dan pada setiap pertemuan rapat, PBB memiliki topik yang berbeda-beda dalam rapat itu sendiri/

Struktur organisasi dan badan utama yang berada di PPB adalah Majelis Umum atau Sidang Umum di PBB yang menjadi badan utama PBB yang anggotaya adalah seluruh anggota PBB atau negara yang ada di dalamnya, Dewan Keamanan yang memiliki kewenangan sebagai pengurus keamanan dan perdamaian dunia, Dewan Eknomi dan Sosial yang memiliki tugas untuk mengurusi segala sesuatu yang berbau ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memiliki 54 angggota yang memiliki masa jabatan setiap tiga tahun sekali, Dewan Perwalian yang memiliki tugas untuk mengawasi sebelas daerah perwalian yang berada di bawah kekuasaan tujuh negara anggota PBB, Mahkamah Internasional ialah badan yudisial PBB yang memiliki tugas menuntaskan dan membereskan sengketa hukum yang diajukan negara anggotra PBB sesuai yang tertera pada hukum internasional, dan yang terakhir ialah Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Jenderal dan puluhan ribu staf PBB yang menangani tugas dari badan PBB.

Pada saat didirikan anggota dari PBB hanya 53 negara, tetapi sekarang anggota PBB sudah berkembang jauh lebih banyak menjadi 193 negara. Selain negara yang berupa anggota terdapat juga beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara yeng menjadi pengamat permanen di dalam PBB, dan ada juga dua negara yaitu Palestina dan Vatikan yang bukan merupakan anggota PBB tetapi bisa menjadi pengamat permanen. Anggota dari PBB ini sendiri adalah negara yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan di dunia, menjunjung hubungan persaudaraan antar-bangsa, dan membina kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan likungan.

PBB memiliki peran penting demi kemjauan dunia, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. PBB membina kerja sama di internasional dan melibatkan ratusan negara yang mau berkontribusi antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, kedudukan PBB merupakan salah satu organisasi yang besar.

Bibliography:

Nailufar, Nibras Nada. 2020. “PBB: Sejarah, Tujuan, dan Tugasnya”, Jakarta. (https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/193000569/pbb--sejarah-tujuan-dan-tugasnya?page=all).

Nailufar, Nibras Nada. 2020. “Struktur Organisasi dan badan PBB’, Jakarta. (https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/183000369/struktur-organisasi-dan-badan-utama-pbb?page=all).

#IRFEST_Indonesia_UN101

[mamadkhalik]

Tak Berdaya

Beberapa bulan kebelakang dalam mengisi waktu ini, saya menamatkan serial Payitaht Abdul Hamid season 1. Betapa mirisnya hati ini melihat lemahnya umat muslim yang terkekang beragam kepentingan kaum kafir, baik secara politik, sosial dan ekonomi. Namun disisi lain masih ada secercah rasa optimis dari hadirnya Sang Singa terakhir Kekhalifahan Usamani, Sultan Abdul Hamid II.

Dengan latar belakang musik bergaya khas turki di serial tersebut seakan menyayat hati ditambah keadaan dunia sekarang yang tak menentu. Dalam hati kecil ini sempat berfikir apakah pemuda-pemuda sekarang ini telah mengkhianati para pejuang dahulu, terlalu terlena dalam kisah asmara dan pertikaian antara sesama. 

Tak perlu jauh-jauh ke Turki, cerita patah hati dari para Founding Father kita tentang pengkhianatan kaum nasionalis sekuler dan komunis dalam merongrong perjuangan umat Islam di Indonesia sudah cukup menjadi refleksi. Bukan hanya pengkhianatan namun juga pembunuhan!

Setidaknya dalam menulis ini, saya tersadarkan oleh sebuah petuah yang tercantum dalam Tafsir Asas Partai Masyumi. Ada 3 hal : Pentingnya Islam sebagai asas perjuangan, bersabar dalam perjuangan, dan visi bermasyarakat dalam membangun toleransi.

Sebagai panutan Umat, para pendahulu kita senantiasa meneguhkan Islam sebagai dasar yang harus dipegang tanpa diganggu gugat, senantiasa membekali diri dan belajar sampai ajal menjemput untuk kepentingan umat. 

Bersabar dalam pengkhianatan, dan mulai membangun sel-sel kaderisasi yang diharapkan menjadi penopang perjuangan umat Islam masa mendatang. Masyumi yang kala itu jadi tulang punggung perjuangan umat dibubarkan oleh rezim yang haus kekuasaan karena tak sejalan. Bahkan dikuranginya sila pertama di piagam jakarta merupakan sebuah pengkhianatan umat dari proses yang panjang

Umat Islam bisa saja mengangkat senjata atau mengajukan mosi tidak percaya dari peristiwa-peristiwa tersebut. Namun mereka tetap legowo dan sabar dalam menghadapi kenyataan dan kembali membangun kaderisasi dari bawah. DDII.

Untuk hari ini saya melihat sebuah ketidakberdayaan, bagaimana lagu-lagu lama yang digunakan untuk merongrong umat Islam semakin keras rasanya. Kebijakan-kebijakan bodoh terpampang nyata. Umat Islam besar jumlahnya namun hanya buih semata.

Namun, bukan Umat Islam yang patah semangat. Kita kenal bangkitnya Mamluk dalam melawan Mongol di Ain Jalut, Generasi Shalahuddin yang membebaskan Palestina, dan Mehmed Fatihi Sang Pembebas Konstantiniyah. Maka sudah saatnya mengatakan ini adalah Generasi Kita! 

[rainyrens]

TUJUH KATA YANG HILANG DARI PIAGAM JAKARTA

Penulis Reni Anggraeni, S.Pd

Tahu kah kamu jika rumusan Pancasila yang hari ini kita baca dan kita hafalkan berbeda dengan rumusan awalnya? Ada tujuh kata yang hilang pada rumusan Pancasila awal yang terdapat dalam Piagam Jakarta.

Setelah Sidang BPUPKI 1 dilakukan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, BUPUPKI membentuk panitia kecil pada persidangan pertama. Panitia kecil ini bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota tentang dasar negara. Ketua panitia kecil ini adalah Ir. Soekarno yang beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari:

Soekarno (ketua)

Moh. Hatta (wakil ketua)

Achmad Soebardjo (anggota)

Moh. Yamin (anggota)

KH Wahid Hasyim (anggota)

Abdul Kahar Muzakkir (anggota)

Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)

H. Agus Salim (anggota)

AA Maramis (anggota)

Panitia kecil ini akhirnya disebut sebagai Panitia Sembilan.

Pada tanggal 22 Juni 1945 malam hari, Panitia Sembilan langsung mengadakan rapat di kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Panitia Sembilan mencapai kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar (undang-undang dasar). Rancangan tersebut oleh Ir. Soekarno diberi nama “Mukadimah”, oleh Moh. Yamin diberi nama “Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut “Gentlemen’s Agreement”.

Dalam Piagam Jakarta, rumusan dasar negara adalah sebagai berikut:

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan pembukaan hukum dasar kemudian menjadi naskah. Bunyinya memiliki banyak persamaan dengan naskah pembukaan UUD 1945 saat ini.

Pada tanggal 10 – 17 Juli 1945, BPUPKI melaksanakan Sidang kedua yang bertujuan melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat Sidang BPUKI 1 dilakukan. Selanjutnya, BPUPKI membentuk tiga kepanitiaan yaitu, panitia hukum dasar, panitia ekonomi dan panitia bela negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ir. Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Moh. Hatta sebagai wakil ketua. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada tanggal 14 Agustus 1945.

Kekalahan Jepang diketahui oleh Golongan Muda, yang menyebabkan terjadinya terjadinya Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 sehingga keesokan harinya dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Moh. Hatta menerima pesan bahwa adanya keberatan dari para tokoh Indonesia Timur mengenai bagian pada kalimat Piagam Jakarta. Kalimat tersebut, “Ketuhanan, dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Kemudian, Moh. Hatta, mengajak Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan rapat pendahuluan sebelum sidang PPKI itu. Hasilnya, tercapai kesepakatan dengan dengan mengganti bunyi kalimat tersebut dengan, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

PPKI menggelar sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, perubahan Piagam Jakarta kemudian disampaikan pada sidang PPKI tersebut. Hasil sidang ini kemudian mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusannya tersebut ada dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Pancasila yang disahkan urutannya sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

------- 

Berikut lampiran foto Piagam Jakarta

[baliportalnews]

Pemkab Buleleng Raih Opini "Baik" Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022 oleh Ombudsman RI

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng berhasil meraih opini Baik dalam Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 oleh Ombudsman RI dengan nilai 93,80. Piagam Penghargaan atas raihan tersebut diserahkan langsung oleh Komisioner Ombudsman RI, Yohannes Widiantoro kepada Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) di Jakarta, Kamis (22/12/2022). Dari 415 Pemkab se-Indonesia, sebanyak 170 masuk zona hijau. 186 Pemkab masuk ke zona kuning dan 59 Pemkab masuk zona merah. Untuk wilayah Bali, NTB, dan NTT, hanya sepuluh Pemkab yang masuk zona hijau. Pemkab Buleleng berhasil masuk ke dalam sepuluh Pemkab tersebut dan menjadi peringkat kelima terbaik nasional. Ditemui usai menerima penghargaan, Lihadnyana menjelaskan pelayanan publik merupakan tugas yang semestinya harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan pemberian opini dan penghargaan ini menjadi sebuah cambuk untuk ke depan bisa meningkatkan pelayanan publik lebih baik. Opini dan penghargaan diraih dengan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI secara independen dan profesional. “Sehingga bisa memberi dorongan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan publik,” jelasnya. Berbicara tentang pelayanan publik, inovasi harus dilakukan untuk mengembangkannya. Terobosan-terobosan harus dilakukan ketika tuntutan masyarakat semakin cepat dan berat. Inovasi dan terobosan tersebut tentunya memerlukan dukungan sarana dan prasarana. Sehingga masyarakat benar-benar merasa terlayani dengan baik. “Dan pada hakikatnya jadikan masyarakat sebuah raja dalam hal kita melakukan pelayanan publik. Harapan ke depan semoga secara nasional maupun di tingkat daerah pelayanan publik akan semakin baik, cepat, murah, transparan dan akuntabel,” ucap Lihadnyana. Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan penilaian dan pemberian opini pelayanan publik ini diberikan atas arahan dari Presiden RI Joko Widodo. Seperti halnya opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemberian opini bermaksud untuk mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan, dan pengelolaan pengaduan,” ungkapnya. Sedangkan, tujuan dari penilaian dan pemberian opini kepatuhan standar pelayanan publik ini adalah mengidentifikasi tingkat kompetensi penyelenggara pelayanan publik. Kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan juga diidentifikasi. “Termasuk mengidentifikasi pemenuhan komponen standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggara pelayanan publik,” imbuh Najih.(bpn) Read the full article

[kbanews]

Manuver Golkar dan PPP Lirik KPP, Andi Mallarangeng: Platformnya Harus Perubahan

JAKARTA | KBA – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demorat, Andi Mallarangeng mengaku bungah dan menerima dengan terbuka peluang Partai Golkar dan PPP bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP). Dia bilang jika memang terjadi, kedua partai itu harus sesuai piagam diteken tiga partai yakni NasDem, Demokrat, dan PKS. “Artinya, platformnya adalah platform Perubahan. Bukan lanjutkan ,” kata…

[elzam13]

KETIKA NATSIR MENOLAK PANCASILA

Belakangan, isu hubungan antara Pancasila dan Agama menjadi topik yang serius diperbincangkan. Hal ini terjadi menyusul pernyataan ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi yang dalam wawancara salah satu media online menyatakan bahwa: “musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan.” Pernyataan ini menuai reaksi yang keras dari publik, khususnya umat Islam. Bahkan tagar #BubarkanBPIP sempat menjadi trending topik di twitter.

Sebenarnya, bagaimana hubungan antara Pancasila dan Agama? Terlepas dari apapun klarifikasi setelahnya, pertanyaan selanjutnya yang mengemuka adalah: benarkah Agama adalah musuh Pancasila? Barangkali kita perlu menengok sejarah. Sejarah adalah masa lalu yang hidup, kata Prof Al-Attas. Tak ada perdebatan yang paling monumental di republik ini selain perdebatan tentang dasar negara dan Pancasila. Barangkali, dengan melihat sejarah kita bisa belajar bagaimana melakukan perdebatan yang bermutu. Orang bijak mengatakan, sejarah hanya akan terus berulang. Situasi sejarah bisa jadi sama persis dengan situasi saat ini. Karena dari sejarah lah kita bisa belajar kebijaksanaan, dan ketidaktahuan hanya akan membawa kita pada kesesatan.

Salah satu tokoh yang patut dipelajari pemikirannya tentang Pancasila adalah Mohammad Natsir. Ia adalah tokoh besar partai Masyumi, perdana menteri pertama NKRI, juga sekaligus pencetus “Mosi Integral Natsir”, yang menyatukan kembali Indonesia ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 03 April 1950, pasca terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, yang membagi Indonesia menjadi 16 negara bagian.

Pemikiran Natsir tentang Pancasila sendiri mengalami banyak dinamika. Pada awal berdirinya Republik sampai sebelum 1957, Natsir yakin bahwa Pancasila sejalan dengan ajaran Islam karena menekankan kepercayaan pada satu-satunya Tuhan (Kersten, 2015: 323). Bagi Natsir, tidak ada kontradiksi antara Pancasila dan Islam, kecuali jika Pancasila sengaja diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Baginya, Pancasila dan Islam adalah hubungan yang sinergis dan harmonis. Pancasila akan berkembang di pangkuan ajaran Islam. Dan Islam, akan tenteram bersama dengan Pancasila.

Natsir mempertegas pandangannya mengenai pancasila dalam pidatonya di depan Pakistan Institute of World Affairs pada 1952, ia menyatakan bahwa: “Pakistan tidak diragukan lagi sebagai negara Islam karena telah mendeklarasikan Islam sebagai agama negara, juga Indonesia, menurutnya negara ini juga merupakan negara Islam, karena fakta bahwa negara ini diakui sebagai agama rakyat, meskipun dalam konstitusi kita tidak dinyatakan secara tegas sebagai agama negara. Tetapi Indonesia tidak mengecualikan agama dari sistem negara, bahkan kepercayaan tauhid (monothestic belief) telah ditempatkan di atas sila Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar etis, moral dan spiritual bangsa dan negara kita (Natsir, 2001: 365).

Lebih lanjut, Natsir mengatakan bahwa Pancasila adalah perumusan lima cita-cita kebaikan sebagai hasil konsensus para pemimpin nasional pada tahap perjuangan di awal kemerdekaan. Dan karena lima landasan kebaikan itu tidak bertentangan dengan Alquran, kecuali mereka dimasukkan oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan Alquran. Menurutnya, dalam pandangan umat Islam, perumusan Pancasila tidak menunjukkan sesuatu yang asing dalam ajaran Alquran, dan meskipun tidak identik dengan Islam itu sendiri, Pancasila telah memasukkan cita-cita Islam (Natsir, 2001: 366). Natsir menyimpulkan bahwa Pancasila adalah manifestasi dari niat dan cita-cita kebaikan dan berusaha melakukan segala upaya untuk penerapannya dalam praktik negara.

Namun, upaya Sukarno untuk memperkenalkan tatanan yang lebih otoriter di Indonesia dan kekuatan yang lebih kuat dari Partai Komunis membuat Natsir mengubah pandangannya. Pada tahun 1957 di Majelis Konstituante ia kembali menolak Pancasila sebagai dasar negara, karena ideologi ini dianggap sebagai produk ciptaan manusia dan diklasifikasikan sebagai pemikiran yang sekuler. Menurut Natsir, Pancasila itu amorfis, sekuler dan tidak cocok untuk negara-negara Muslim. Akar konflik antara Sukarno dan Natsir ini mungkin berasal dari interpretasi mereka yang berbeda tentang perlunya agama. Soekarno bahkan pernah menyebutkan bahwa Tuhan tidak relevan dengan tahap perkembangan manusia (Kahin, ISEAS, 2012: 191-217).  Natsir sangat percaya bahwa Pancasila, jika seperti yang ditafsirkan oleh Soekarno, adalah ancaman terhadap Islam (atau agama) di antara orang Indonesia.

Dalam pidato Natsir yang berjudul “Islam sebagai Dasar Negara” di depan sidang Majelis Konstituante (1957-1959) untuk menentukan dasar negara Indonesia, Natsir mengatakan bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya punya dua pilihan yaitu sekularisme (la diniyah) atau paham keagamaan (diniyah). Pancasila dalam pendapatnya adalah la diniyah oleh karena itu Pancasila bersifat sekuler karena tidak mengakui wahyu sebagai sumber, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah hasil penggalian dari masyarakat. Sikap keras yang diambil oleh Natsir di majelis tersebut karena telah terjadi pengaburan interpretasi Pancasila yang dibuat oleh Sukarno. Bahkan dalam majelis konstituante, ia secara terbuka menyatakan bahwa majelis konstituante adalah sebuah forum di mana para anggota mengekspresikan pendapat dan pemikiran dengan cara yang lurus, jujur, dan mencerminkan pemikiran yang hidup dalam masyarakat. Karena itu ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menolak Pancasila (Natsir, 2000: 10).

Sebagai seorang demokrat sejati, Natsir harus menerima Pancasila sebagai dasar negara, yang telah berlaku sejak 1945 hingga debat ideologis terjadi di majelis konstituante 1957. Namun, yang perlu dicatat adalah apa yang dilakukan Natsir adalah sepenuhnya sah, karena pada saat itu majelis belum menetapkan dasar negara baru yang permanen. Dan seperti tokoh politik lainnya, Natsir sebagai representasi dari partai Islam memiliki hak untuk mengusulkan Islam sebagai dasar negara terhadap pendukung Pancasila pada saat itu.

Pemerintah membaca situasi ini sebagai hambatan konstitusional yang serius, sehingga pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno dengan dukungan penuh dari militer mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Majelis Konstituante yang dipilih oleh rakyat. Partai Masyumi, menurut salah satu tokoh Masyumi, Anwar Harjono, tak mempersoalkan isi Dekrit tersebut. Apalagi, disebut di dalamnya bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai dan menjadi rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Namun partai berlambang bintang dan bulan itu menyesalkan cara-cara kekuasaan yang diambil Soekarno dalam mengeluarkan Dekrit tersebut, bukan dengan jalan musyawarah (Artawijaya, 2014: 91).

Sukarno menggunakan peluang di posisi otoritas tertinggi untuk meminimalkan pikiran tokoh-tokoh Islam. Pada tanggal 31 Desember 1959 Soekarno memutuskan kebijakan Keputusan Presiden (Penpres) No. 7/1959 yang mengatur kehidupan dan pembubaran partai, kemudian juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 200/1960 yang secara resmi memerintahkan pembubaran Masyumi dan PSI pada 17 Agustus 1960 (Artawijaya, 2014: 130).

Akhir 1950-an dan awal 1960-an menjadi periode kritis bagi Partai Masyumi. Rezim Sukarno yang berkuasa mulai menyimpang dari kekuasaan. Berbagai jargon dan istilah, menjadi tameng untuk mengabadikan kekuasaan dan menekuk lawan politik. Gagasan Demokrasi Terpimpin tampaknya menjadi 'mantra sakti'. Alat penekan oposisi yang disebut ideologi Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme) menjadi 'palu godam' kekuasaan (Artawijaya, 2014: 107). Awal tahun 1960-an, pertentangan di lapangan antara Masyumi dengan Soekarno makin meruncing. Buya Hamka, tokoh partai Masyumi dalam khutbah-khutbahnya di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa Islam dalam keadaan bahaya. Bahaya yang dimaksud menurut Hamka adalah geliat komunisme dan kristenisasi yang sedang menggurita di lingkar elit kekuasaan.

Akhirnya, Rezim Orde Lama memenjarakan Natsir dan kawan-kawannya karena dianggap “melawan arus” dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958. Sebelumnya ia dua tahun menjadi tahanan di Batu, Jawa Timur. Sukarno juga memberaikan satu persatu rekan pergerakan Natsir: Hamka dipenjara, Sjafroeddin Prawiranegara dibuang ke Kedu dan Burhanuddin Harahap ke Pati. Sumitro Djojohadikusumo lebih dulu lari ke luar negeri. Di Wisma Keagungan, Natsir bergabung dengan Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis, yang juga dipenjarakan Orde Lama.

Mohammad Natsir dibebaskan pada bulan Juli 1966 setelah Pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintahan Orde Baru. Orde Baru datang seolah membawa janji dan harapan. Oleh karena itu, tokoh seperti Prawoto Mangkusasmito optimistik di awal Orde Baru yang disebut sebagai masa rehabilitasi multikompleks, Partai Masyumi akan turut direhabilitasi. Sedari awal, tampaknya Natsir sudah menyadari kemungkinan tertutupnya lapangan politik bagi dirinya dan kawan-kawan. Apa yang diprediksikan Natsir ternyata benar, Soeharto menolak rehabilitasi Masyumi. Tumbuhnya kembali partai-partai lama dianggap Soeharto akan memicu persoalan (Hakiem, 2019: 518).

Dalam perjalanannya, Orde Baru ternyata tidak berjalan seperti yang awal-awal diharapkan. Rezim ini kembali melakukan berbagai penyimpangan. Hal ini tentu membuat Natsir dan kawan-kawan gerah. Pada 1980, ia menandatangani Petisi 50 bersama tokoh seperti Sjafroeddin, Kasman, Boerhanoeddin, Abdul Harris Nasution, Anwar Harjono, juga Ali Sadikin. Mereka mempersoalkan pidato Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung. Natsir pun seringkali bersikap kritis kepada rezim saat itu. Sikap kritis dan korektif pada masa itu membuat hubungan dengan pemerintahan Orde Baru kurang mesra. Kritik yang tajam dan menyengat yang sering dilayangkan ke pemerintah menjadi aktifitas rutin. Keberanian mengoreksi pemerintahan Orde Baru dan ikut menandatangani petisi 50 pada tanggal 5 Mei 1980 menyebabkan ia dicekal ke luar negeri tanpa melewati proses pengadilan RI. Pencekalan ini berlangsung hingga wafatnya (Hakiem, 2008: 103).

Namun, Natsir tak patah arang. Mati satu tumbuh seribu. Satu jalur tertutup, maka jalur yang lain akan ia buka. “Kalau dulu kita berdakwah melalui jalur politik, maka kini saatnya, kita berpolitik melalui jalur dakwah.”, ujarnya. Natsir pun keluar dari jalur politik. Akhirnya, bersama para alim ulama lainnya, pada 26 Februari 1967 yayasan Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) resmi dibentuk.

Perdebatan yang cukup sengit mengenai Pancasila kembali terjadi di awal 1980-an ketika menteri pendidikan, Dr. Daoed Joesoef menerapkan buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) untuk dipelajari di tingkat SD-SLTA. Natsir mencatat, di dalam buku PMP itu terdapat unsur-unsur pendangkalan agama, menyamakan semua agama, dan unsur-unsur yang sengaja atau tidak sengaja mempertentangkan Pancasila dengan agama, khususnya agama Islam (Hakiem, 2019: 600-602).

Jika diajarkan kepada siswa sekolah menengah agar mereka tidak fanatik dan harus toleran terhadap penganut agama lain, pasti tidak ada keberatan. Namun, jika setelah itu dilanjutkan dengan kalimat “harus menjauhi sikap acuh tak acuh terhadap agama atau kepercayaan Iain, seakan-akan hanya ada satu agama yang paling benar”, maka itu berarti menanamkan dalam jiwa siswa bahwa apa yang mereka adopsi bukanlah satu-satunya agama yang benar. “Ini berarti,” kata Natsir, “berkata kepada orang Islam bahwa Islam bukanlah satu- satunya agama yang benar, demikianlah pula kepada Katolik dan Protestan bahwa agama yang mereka anut masing-masing, bukanlah satu-satunya agama yang benar” (Hakiem, 2019: 602)

Lebih lanjut Natsir menjelaskan, “Tentu timbul pertanyaan, apakah menurut pengertian para pengarang buku PMP, moral Pancasila harus dikonfrontasikan dengan semua agama samawi, yang masing-masing penganutnya yakin bahwa agamanyalah yang benar? Tidak disadari rupanya oleh para penyusun buku PMP itu bahwa ini sekurang-kurangnya mendiskreditkan Pancasila di mata umat beragama” (Hakiem, 2019: 603). Pernyataan Natsir sejalan dengan keterangan Majelis Waligereja Indonesia (MAWI), dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) yang saat itu juga menyatakan penolakan serupa.

“Sekarang,” kata Natsir, “kalau kita tanyakan kepada umat Islam apa yang umat Islam anggap sebagai sumber dari segala sumber. Bagi kita, umat Islam, ada dua sumber: Kitabullah wa Sunnatun Nabiyyih. Alquran dan Hadits. Lain dari itu, tidak.” Dalam pada itu, Natsir mengingatkan, di antara lima sila dalam Pancasila, tidak ada satupun yang a priori bertentangan dengan ajaran Islam. Dan ajaran-ajaran agama Islam tidak satupun yang a priori bertentangan dengan salah satu sila dari lima sila itu. “Maka, boleh dikatakan, dalam pangkuan ajaran agama Islam, Pancasila itu akan hidup subur”, tegasnya (Hakiem, 2019: 606).

Saat ini, kata-kata anti-Pancasila sangat mudah bagi orang menyebutnya, dan sangat banyak digunakan sebagai alat pemukul untuk kelompok atau orang dengan pemahaman yang berbeda. “lni satu hal yang menyedihkan. Kita sudah kehilangan satu kekayaan yang dahulu kita miliki waktu kita mulai memperjuangkan kemerdekaan dari tangan Belanda, dari tangan Jepang, dan tangan Sekutu,” kata Natsir. Kekayaan yang hilang itu, adalah mustika.

Apakah mustika yang hilang itu? “Mustika yang hilang itu adalah keterbukaan antar sesama kita. Sekarang tidak ada keterbukaan sama sekali. Keterbukaan tidak terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di masa lalu, apakah namanya Islam, Kristen, Komunis, Sosialis, Marhaenis, kesemuanya dapat saling berhadapan, berdialog secara terbuka, tanpa memandang bahwa seseorang yang tidak setuju sebagai musuh. Tidak ada kata-kata musuh. Tidak ada! Berbeda paham ada. Kadang-kadang sengit. Tetapi tidaklah tiap-tiap orang yang berbeda faham itu dianggap sebagai musuh, sebagai pengkhianat, sebagai anti-Pancasila, dan lain-lain,” kata Natsir (Hakiem, 2019: 607).

***

Pertanyaan besar yang kemudian mengemuka adalah: mengapa ada perubahan dalam pemikiran Natsir tentang Pancasila? Karena di awal, Natsir dengan penuh keyakinan menerima Pancasila. Menolaknya. Menerima kembali. Lalu kembali menolaknya pada masa Orde Baru. Lalu pada akhirnya kembali menerima Pancasila. Apakah ini bukti ketidakkonsistenan Natsir?

Deliar Noer (1980) tidak membantah bahwa penolakan itu merupakan perubahan dalam sikap Natsir tentang Pancasila. Menurut Deliar, pandangan Natsir tentang Pancasila tercermin dalam pidato di Pakistan maupun yang ditulis di majalah Hikmah adalah pandangan Natsir tentang Pancasila yang ia kaitkan dengan ajaran Alquran. Di daerah pemilihan, Natsir melihat Pancasila sebagai ajaran atau interpretasi yang diusulkan oleh anggota konstituante yang sekuler. Pidato Natsir di majelis konstituante, terutama merujuk pada pidato Sukarno di istana Jakarta, 17 Juli 1945, sebelum pertemuan Gerakan Pembela Pancasila.

Dari kutipan panjang pidato Presiden Soekarno, jelas diilustrasikan di mana perumus akan dibawa tepat oleh perumus dan bahaya apa yang akan terjadi jika dibiarkan sendiri. Karena, sudah jelas dari pidato Sukarno, itu sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak lebih dari ciptaan manusia. Selanjutnya, Tuhan juga akan bergantung pada manusia. Dia bisa ada, bisa tidak ada. Tuhan tergantung pada perkembangan (dinamika) masyarakat manusia (Anshari dan Rais, 1988: 168).

Lebih lanjut, Deliar Noer menjelaskan nampak jelas bahwa yang Natsir tolak bukanlah Pancasila, tetapi Pancasila yang ditafsirkan dan ingin diberi jiwa sekuler (la diniyah). Tentang ini, Natsir berkata: “bagi seorang sekuleris, soal Ketuhanan Yang Maha Esa, tak ada hubungannya dengan Wahyu: baginya soal ke-Tuhanan adalah soal ciptaan manusia yang berganti-ganti.” Bagi Natsir, seperti tercermin dalam ucapannya itu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, haruslah menjadi “point of refference” untuk empat sila lainnya, bukan hanya “perasaan akan Tuhan sebagai ciptaan manusia yang berganti-ganti”. (Anshari dan Rais, 1988: 53) Sikap Natsir seperti itu bukannya tanpa dukungan. Wakil presiden Mohammad Hatta, misalnya, dalam beberapa kesempatan selalu menekankan bahwa Pancasila terdiri dari dua lapisan, yaitu: landasan moral dan landasan politik.

Bagi Natsir, jika Pancasila tetap ingin menjadi pure concept, ia tidak merupakan satu reliteit di alam positif. Dengan demikian menjadi sangat jelas, menurut Deliar Noer, Natsir tidak membuat perubahan dalam sikap terhadap Pancasila, menerimanya pada tahun 1952 dan menolaknya setelah tahun 1955. Menerima, lalu menolaknya lagi pada masa Orde Baru. Lalu kemudian menerimanya kembali. Apa yang terjadi adalah, sebagai seorang Muslim yang sangat percaya pada ajaran agama, Natsir khawatir jika dasar dari Republik Indonesia dicintai dan diperjuangkan kemerdekaannya sejak Natsir masih muda adalah filsafat agama yang netral. Mengkerdilkan peran agama. Bahkan menginjak-injak peran agama yang seharusnya menjadi landasan bagi keempat sila lainnya.

Wallahu a’lam.

*Penulis adalah pegiat sejarah politik Islam di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: el.firdaus1994@gmail.com, atau 081310660643 (WA/Telp).